Kegiatan Penganugerahaan BUMD Awards 2023 Dan Rapat Koordinasi BUMD Digelar Kemendagri Melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah

JAKARTA, JBP -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda), menyelenggarakan kegiatan Penganugerahaan BUMD Awards 2023 dan Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, tujuan utama BUMD Awards adalah memberikan penilaian terhadap kinerja BUMD seluruh Indonesia. "BUMD seluruh Indonesia saat ini ada 1.056. Oleh karena itu agar bisa memetakan, bisa mengetahui kinerja dari BUMD, dan juga dalam rangka pembinaan dilakukan penilaian terhadap kinerja BUMD," katanya.

Fatoni memaparkan setidaknya ada lima tujuan dari penilaian BUMD ini. Pertama, dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola dan kinerja BUMD. Kedua, meningkatkan kinerja dan tata kelola serta menciptakan iklim kompetitif antar-BUMD. Ketiga, memberikan motivasi kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD. Keempat, meningkatkan sinergi antar-BUMD, asosiasi BUMD, dan Pemda. Kelima, mendorong Pemda dan BUMD untuk berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

"Penilaian yang digunakan dalam BUMD Awards Tahun 2023 ini yang pertama kemanfaatan bagi masyarakat, yang kedua kinerja, yang ketiga tata kelola, keempat pelayanan publik yang diberikan, kemudian inovasi dan sinergitas," ungkapnya.

Fatoni menambahkan, BUMD Awards ini melibatkan tim penilai yang diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Anggota tim tersebut meliputi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Direktur jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN-RB, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP. Anggota lainnya yakni Kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.

Sebagai informasi, berikut daftar nama sekaligus kategori pemenang BUMD Awards Tahun 2023:

 

1. Penerima penghargaan BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Kategori Besar di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB); PT Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Bank DKI); dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

Kemudian Kategori Sedang yakni PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank DIY). Sementara Kategori Kecil di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah); PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung); dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).

2. Penerima penghargaan Pengawasan BUMD Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Terbaik untuk Kategori Besar di antaranya PT BPR Delta Artha; PT BPR Bank Sleman; dan PT BPR Jawa Timur.

Untuk Kategori Sedang, yakni PT BPRS Sukowati Sragen; PT BPRS BKK Kendal; dan PT BPRS Bank Daerah Gianyar. Sementara Kategori Kecil, yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang; PT BPR Bank Pekalongan; dan PT BPR BKK Kota Tegal.

3. Penerima penghargaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terbaik untuk Kategori Besar di antaranya Perudam Tirta Kerta Raharja Tanggerang; Perudam Air Minum Jaya DKI Jakarta; dan PT Air Minum Giri Menang.

Kategori Sedang yakni Perudam Air Minum Tirta Hita Buleleng; PT Tirta Asasta Depok, dan Perudam Air Minum Mangkutama Bandung. Kemudian Kategori Kecil di antaranya PT Tirta Amadit Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Perumda Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan; dan Perumda Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.

4. Penerima penghargaan BUMD Penjaminan Kredit (Jamkrida) Terbaik yakni PT Jamkrida Bali Mandala; PT Jamkrida Jakarta; dan PT Jamkrida Sumbar. Kemudian penerima penghargaan BUMD Aneka Migas Terbaik yakni PT Migas Utama Jabar.

5. Penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Pangan Terbaik yaitu PT Food Stasion Tjipinang Raya.

6. Penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Pasar Terbaik yakni Perum Pasar Jaya.

Sedangkan penerima penghargaan BUMD Aneka Pariwisata Terbaik yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol. Penerima Penghargaan BUMD Aneka Usaha Keuangan Mikro Terbaik yaitu PT LKM Rangkas Bitung.

7. Penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Rumah Potong Terbaik yaitu Perumda Dharma Jaya.

Sedangkan penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Transportasi Terbaik yakni PT Transportasi Jakarta. Kemudian, penerima penghargaan BUMD Aneka Usaha Pelabuhan Terbaik yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Selanjutnya, penghargaan BUMD Aneka Pembangunan Terbaik diberikan kepada PT Jasa Sarana.

Selain itu Kemendagri memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah, sebagai berikut:

1.    Gubernur DKI Jakarta atas komitmen BUMD Infrastruktur (PT Jakpro) dalam pembangunan sarana dan prasarana.
2.    Wali Kota Depok atas komitmen kepala daerah dalam pemenuhan modal BUMD air minum.
3.    Gubernur Jawa Tengah atas komitmen Pemda mendorong BUMD dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
4.    Gubernur Jawa Barat atas komitmen Bank Pembangunan Daerah (BPD) (PT Bank Jabar Bandung) dalam kerja sama pemenuhan modal inti
5.    Gubernur Jambi atas komitmen kepala daerah dalam penerapan tarif batas atas dan batas bawah air minum.
6.    Bupati Bandung atas komitmen BUMD (PDAM Tirta Raharja & BPR Kertaraharja) dalam melakukan kerja sama.
7.  Gubernur Jawa Timur atas komitmen Bank Pembangunan Daerah (PT Bank Jatim) melakukan kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah.
8. Bupati Jombang atas komitmen Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah (PT Bank Jombang) mendorong pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurang).
9. Wali Kota Bandar Lampung atas komitmen BUMD (PD BPR Waway) dalam mendorong pengembangan UMKM.
10. Wali Kota Surakarta atas komitmen BUMD air minum (PDAM Kota Surakarta) dalam pengelolaan limbah dan sanitasi. 

 

(*) JBP

Bersama Menperin Agus Gumiwang, Ketum IMI Bamsoet Buka OLX Indonesia Modification And Lifestyle Expo (IMX) 2023 di Senayan

JAKARTA, JBP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo, serta Founder National Modificator and Aftermarket Association (NMAA) Andre Mulyadi, membuka event OLX Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2023, "The Future of Creativity". Diselenggarakan oleh NMAA pada 29 September - 1 Oktober 2023, di Hall A-B JCC Senayan, Jakarta.

OLX IMX 2023 menyuguhkan puluhan kegiatan menarik. Antara lain Blackstone Live Modz Challenge 2023 All Star. Menghadirkan persaingan panas modifikasi MPV Hyundai antara Tim Artis yang terdiri dari Atta Halilintar, Uya Kuya dan Baim Wong, melawan Tim Auto Reviewer yang terdiri dari Fitra Eri, Motomobi dan Ridwan Hanif. Memperebutkan Piala Ketua MPR RI, serta uang tunai Rp 1 miliar.

"Apresiasi perlu diberikan kepada Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang menegaskan dukungannya terhadap proses legalisasi kendaraan modifikasi. Beliau akan segera membicarakan hal ini dengan Menteri Perhubungan RI. IMI Pusat melalui koordinasi Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar juga sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahkan juga dengan Kepolisian RI, agar Indonesia bisa memiliki peraturan yang jelas terhadap legalisasi kendaraan modifikasi. IMI mengusulkan agar legalisasi kendaraan kustom dan kendaraan konversi berbahan bakar minyak ke bermotor listrik, tidak lagi berdasarkan nomor mesin, melainkan berdasarkan nomor sasis," ujar Bamsoet usai membuka OLX IMX 2023, di Hall A-B JCC Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/23).

Turut hadir antara lain, Vice President Director PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto, Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors Ricky Christian, Sales and Marketing Manager Goodfix Indonesia Indra, Owner Vertue Concept Edy, Wakil Ketua Umum IMI Pusat Bidang Mobilitas Rifat Sungkar, serta Deputi Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat Erwin MP. Hadir secara virtual Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi Founder NMAA Andre Mulyadi dan jajarannya yang konsisten menyelenggarakan IMX hingga kini memasuki tahun ke-6. Pendapatannya dari mulai Rp 3 miliar di tahun-tahun awal, meningkat menjadi Rp 5 miliar di tahun sebelumnya, dan kini ditargetkan mencapai Rp 6 miliar.

Selain Blackstone Live Modz Challange 2023 All Star, OLX IMX 2023 juga menyediakan puluhan kegiatan menarik lainnya. Antara lain, NMAA Top 50, yakni para kurator terbaik dunia akan memilih 50 mobil modifikasi terbaik dari seluruh Indonesia, dari berbagai kota untuk disajikan kepada dunia.

"Ada juga OLX IMX Masterclass, Toshi dan Kato dari Liberty Walk Japan, Rywire Ryan Basseri dari Amerika, Keiichi Tsuchiya dari Jepang, Musa dari West Coast Custom serta Dipo dan Ziko dari Garasi Drift, Amandio, Lugnutz dan berbagai influencer otomotif akan memberikan ilmu mereka kepada para pengunjung OLX IMX 2023," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, OLX IMX 2023 juga menyiapkan dua supergiveaway. Yakni IMX Supergiveaway Online! Raffi Ahmad, yang memodifikasi 1 Mobil Wuling Air EV menjadi “Mobil Sultan”. Diberikan kepada pengunjung beruntung dengan syarat mengunjungi dan menyelesaikan task di giveawaymobilsultan.com.

"Serta IMX Supergiveaway On The Spot! NMAA TV bersama kreator Fitra Eri mempersembahkan 1 Unit Mobil Honda Jazz yang dimodifikasi mirip mobil balap touring pertama kali Fitra Eri di ajang balap nasional. Mobil ini memiliki sentimental historis untuk Fitra Eri, dan harapannya bisa dimiliki oleh salah satu pengunjung yang hadir langsung (on the spot) di venue Hal A-B JCC Senayan Jakarta," pungkas Bamsoet. 

 

(*) JBP

Polemik Ibu Kota Negara Versus Ibu Kota Nusantara, Kuras Habis Hasil Keringat Rakyat Indonesia

TAJUK JAYABAYA POS - Kekacauan dalam program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah disebut-sebut  Ibu Kota Nusantara menunjukkan kacaunya rencana pembangunan tersebut. Belum lagi dari indikasi berulang kalinya UU IKN yang harus direvisi, sehingga menghabisi dana yang tidak sedikit.

Menyebut istilah Ibu Kota Nusantara secara berulang-ulang itu dalam Laman Resmi Presiden Republik Indonesia (www.presidenri.go.id) sungguh sangat fatal, karena artinya Indonesia bisa disalah pahami telah berganti nama menjadi Nusantara, sehingga implikasi dari pergantian nama itu sangat luas, tidak cuma sebatas politik, ekonomi, budaya bahkan dalam bidang kehidupan bangsa Indonesia yang harus diubah menjadi bangsa Nusantara. Sebab dalam historisnya Nusantara itu terdiri dari berbagai Suku Bangsa yang baru kemudian pada tahun 1945 resmi memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dan merdeka.

Laman Resmi Presiden yang memuat seluruh pemberitaan tentang aktivitas dan kegiatan Presiden Joko Widodo seperti saat meninjau pembangunan Istana Presiden di IKN yang disebut Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Jum'at 22 September 2023. Demikian juga dengan release berita tentang Presiden Jokowi Pasang Bilah Pertama Garuda di Kantor Presiden IKN juga menyebut Ibu Kota Nusantara.

Jika pun kelak  nama Daerah dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN) itu diubah dari Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi Nusantara, bisa saja sekedar untuk meresmikan pemberian nama baru itu dengan membuat nasi kuning berikut do'a bersama warga masyarakat setempat. Tetapi lain ceritanya kalau hendak mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara agar daya magis para leluhur semasa kerajaan di Nusantara dahulu dapat tersublimasi  ke dalam jiwa dan raga bangsa Indonesia yang juga sakti dan mandraguna untuk menghadapi  fenomena invasi bangsa asing untuk kembali menguasai negeri kita ini.

Dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah, setidaknya UU No.3 Tahun 2022 masih menyebut Ibu Kota Negara sampai waktu rapat Revisi Pembahasan UU IKN bersama Ketua Komite I DPD RI yang mengingatkan agar biaya pembangunan IKN tidak membebani APBN dan Jangan Berorientasi pada utang luar negeri.

Kecuali itu, Ketua DPD RI berpandangan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan IKN tidak boleh menciptakan swastanisasi besar-besaran yang bisa membahayakan eksistensi pemerintah sebagai representasi negara yang harus menjamin wilayah dan masyarakat. Realitasnya, meski pada 18 September 2023 Tempo.Co sudah menurunkan laporan sejumlah taipan yang menjadi anggota konsorsium Agung Sedayu Grup (ASG) yang diketuai Sugianto Kusuma alias Aguan untuk sejumlah proyek di IKN itu.

Rencana Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 18 September 2023, juga menyebutkan namanya Ibu Kota Nusantara dalam presentasi tersebut.

Dari dokumen presentasi inilah diketahui sejumlah nama yang menjadi anggota konsorsium dibawah koordinasi Aguan diantaranya adalah Anthony Salim (Salim Grup), Franky Wijaya (Sinarmas Grup), Pui Sudarto (Pulau Intan) dan Budi Hartono (Djarum Grup). Selain itu tercatat ada juga Wiliam Katuary (Wings Grup), TP. Rahmat dan Boy Thohir (Adaro Grup), Prayogo Pangestu (Barito Pasific), Eko Tjandranegara (Mulia Grup) dan Soeryadjaya (Astra Grup).

Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN juga menginformasikan, rencana Ground Breaking pun sangat tergantung kepada Presiden Joko Widodo, imbuhnya kepada wartawan saat hadir di Gedung DPD/DPR/ MPR RI, 18 September 2023.

Pertanyaan yang tidak kalah penting dari pembangunan IKN ini adalah pengajuan penambahan anggaran untuk biaya operasional pemeliharaan gedung Rp 509 milyar dengan total penambahan keseluruhan sebesar Rp 3,1 triliun, dan DPR RI justru menyetujui  penambahan anggaran untuk IKN tahun 2024 sebesar Rp 434 miliar. Sedangkan anggaran tambahan untuk tahun 2024  sebesar Tp 3,1 Triliun ini, katanya untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2,1 triliun.

Rincian biaya untuk konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur IKN saja bisa sebesar Rp 27,2 miliar. Lima buah tower atau rusun untuk pegawai Otorita IKN Rp 893,7 miliar. Dan biaya operasional pemeliharaan gedung atau bangunan IKN  termasuk hunian pekerja konstruksi Rp 409 miliar. Untuk penyediaan dan pengelolaan layanan angkutan umum massal Rp 500 miliar. Belum lagi sarana pemadam kebakaran Rp 265,5 miliar hingga untuk Sekretariat Rp 182,8 miliar diluar bidan sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Rp 16.6 miliar.

Pendek kata, begitu banyak dana yang akan digelontorkan di IKN yang sudah terkesan resmi untuk disebut Ibu Kota Nusantara itu. Sementara Sri Eko Sriyanto Galgendu, Koordinator Presidium Forum Negarawan yang diikuti sejumkah Jendral aktif dan  Purnawirawan serta para guru besar maupun akademisi dan tokoh masyarakat, justru prihatin membayangkan ketika Ibukota Jakarta jekak harus ditinggalkan

Dari sepeninggalan Ibu Kota Negara yang baru terhadap Ibu Kota yang lama -- Jakarta mungkin tidak cuma meninggalkan nelangsa dan merana semata, tapi juga mungkin sengketa -- peluang korupsi -- bila penjualan asset pemerintah yang ada di Jakarta harus dijual untuk menutup devisit dana untuk IKN yang cukup besar dan fantastik jumlahnya itu. Dan APBN menjadi sangat terancam dan gawat kondisinya untuk beberapa tahun ke depan.

Banten, 23 September 2023

 

         (Jacob Ereste)  JBP

Pemantau Kinerja Pemerintah

Diduga Bandar Narkoba, Polsek Serbalawan-Polres Simalungun Cokok Dua Pelaku Penyalahgunaan Dan Pengedar Narkotika Tengah Bercokol

SIMALUNGUN, JBP - Pada hari Sabtu, 16 September 2023, pukul 15.30 WIB, Polsek Serbalawan berhasil menangkap dua laki-laki dewasa yang diduga penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu. Penangkapan tersebut dilakukan di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE Afdeling D, Blok IX Div II, Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F.C. Sipayung, SH, SIK, MH., saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut, "Benar Polsek Serbalawan ada mengamankan dua orang pria yang diduga menjadi bandar narkoba jenis shabu-shabu, "ucap AKBP Ronald, Selasa(19/9/2023).

Lebih lanjut Kapolres mengapresiasi kinerja Polsek Serbalawan yang berhasil mengungkap dan menangkap kasus penyalahgunaan narkotika ini. "Ini menjadi contoh nyata bahwa kinerja pihak kepolisian tidak kenal lelah dalam memberantas peredaran narkoba. Saya berharap masyarakat dapat melihat bahwa kami tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini bebas dari narkoba.” ungkap Kapolres.

Ronald juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan pengecekan di wilayah Serbalawan dan sekitarnya, guna mencegah peredaran narkoba. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba.

"Penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini adalah masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu, mohon kerja sama masyarakat untuk selalu memberikan informasi jika mengetahui ada aktivitas yang mencurigakan atau terkait dengan peredaran narkoba."

"Keberhasilan ini jangan sampai membuat kita lengah," lanjut Ronald. "Perang melawan narkoba adalah perang tanpa henti. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan bebas dari narkoba." tutupnya.

Sementara itu Kapolsek Serbalawan AKP Abdullah Yunus Siregar, SH., menjelaskan,"Dua tersangka yang ditangkap berinisial "SB(37)" alias Bondil bersama rekannya "AS(34)", keduanya merupakan warga Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Mereka kini ditahan di Polsek Serbalawan dan ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika golongan I yang bukan tanaman.

Penyelidikan berasal dari informasi masyarakat bahwa gubuk di kolam pancing, disekitara area perkebunan PT. Bridgestone sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Tim Opsnal Polsek Serbalawan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Dommes Marbun melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan "SB(37)" alias Bondil bersama rekannya "AS(34)","ungkap Yunus.

"Dari penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa satu set alat penghisap shabu-shabu atau bong, dua bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,96 gram, dan satu kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,01 gram. Narkoba tersebut diakui oleh "SB(37)" alias Bondil dibeli berdua dengan "AS(34)".

Dikatakan Abdullah bahwa,"Team Opsnal kemudian melakukan pengejaran terhadap "AS(34)" dan berhasil mengamankan di pinggir jalan di daerah Serbalawan. "AS(34)" mengakui bahwa beberapa saat sebelumnya ia membeli shabu-shabu bersama "SB(37)" dari daerah Serbalawan untuk mereka gunakan berdua."

"Saat ini para tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polsek Serbalawan untuk pengembangan lebih lanjut dan kemudian akan diserahkan ke Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut, "tandas Yunus.

 

(Heri) JBP

Ketum WITT Lantik Pengurus Kepri 2023-2026, Dewi Triyanawati : Edukasi Anak Sekolah Tentang Bahaya Tembakau

BATAM, JBP - Dilantik sebagai Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) periode 2023-2026, Dewi Triyanawati akan fokus mengkampanyekan bahaya tembakau kepada anak sekolah.

"Langkah awal, kita akan mengedukasi anak-anak sekolah, tentang bahaya racun tembakau," ujar Dewi, usai dikukuhkan oleh Ketua Umum WITT, dan disaksikan oleh Walikota Batam Muhammad Rudi, di Hotel Sahid Batam Center, Sabtu (16/9/2023).

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan, setelah dirinya dan semua anggota dikukuhkan, Ia berharap semua pengurus akan serius dan penuh tanggung jawab untuk mengkampanyekan kesehatan masyarakat.

Seluruh pengurus dan anggota WITT sepakat, bahwa tembakau itu tidak berbahaya. Namun, racun yang ditimbulkan setelah dibakar itu yang harus menjadi perhatian bersama.

"Paling tidak kita akan fokus pada yang belum merokok, terutama yang masih duduk di bangku sekolah, jangan sampai terlalu dini anak-anak mengenal rokok. Pola fikir anak harus ditanamkan, bahwa merokok itu bukan keren-kerenan," ungkap Dewi.

"Selain sosialisasi bahaya racun tembakau, kegiatan sosial kesehatan juga kita galakkan. Nanti (23/92023), kita akan menggelar donor darah," sambungnya.

Sementara, Ketua Umum WITT, Tuti Kresna menyampaikan, Provinsi Kepri merupakan yang ke delapan dalam pengembangan organisasi WITT. Ia juga berpesan kepada semua pengurus yang telah dilantik, agar tetap konsisten dan komitmen menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Dukungan dari semua pihak juga diperlukan, agar bisa menjalankan tugas dengan baik.

Secara luas, WITT juga bekerjasama dengan badan kesehatan dunia, dalam hal ini World Health Organization (WHO). Dengan pemerintah Indonesia sendiri, selama ini telah terjalin komunikasi yang baik, serta mendapatkan dukungan penuh, baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Salah satu regulasi yang berhasil kami tembus itu adalah, tidak boleh merokok di tempat atau fasilitas umum. Ke depan, kita terus mendorong pemerintah agar lebih mengkampanyekan pentingnya kesehatan," kata Tuti.

Dijelaskan Tuti, ada 5 poin yang selalu jadi program kerja WITT, dan akan ditukarkan kes semua provinsi yang telah terbentuk. Diantaranya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan kemanusiaan, Komunikasi dengan pemangku jabatan, baik itu eksekutif maupun legislatif.

"Yang jelas, kita mengurusi yang tidak merokok, jangan sampai ikutan merokok. Dan mensosialisasikan bahaya racun tembakau," ucapannya.

Kemudian, Walikota Batam Muhammad Rudi yang hadir dalam acara pengukuhan, menyampaikan, peran semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang bersih, hal tersebut akan berpengaruh kepada masyarakat yang perokok aktif untuk tidak sembarangan merokok.

"Saya minta kepada Ketua yang baru saja dilantik, agar membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hidup sehat," kata Rudi.

Rudi yang juga sebagai Kepala BP Batam menyebutkan, bahwa saat ini fasilitas kesehatan kota Batam sedang menuju ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat, bersama-sama menjaga lingkungan yang sehat.

"Fasilitas kesehatan terus kita benahi. Tapi menjaga lingkungan yang sehat itu juga sangat penting," ajak Rudi. 

(Budiman SIP) JBP

Ketum Al Maun Minta KPK Perjelas Status Para Menteri Jokowi Bermasalah Dan Desak Presiden Segera Nonaktifkan

JAKARTA, JBP - Ketua Umum Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) M. Rafik Perkasa Alamsyah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kasus-kasus dugaan korupsi yang menimpa menteri-menteri Presiden Jokowi. Seperti yang menimpa Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Ketiga menteri tersebut kata Rafik sapaan akrabnya sudah diperiksa KPK dalam pihak terkait dan saksi dalam kasus-kasus korupsi. Airlangga Hartarto diperiksa terkait kasus ekspor minyak goreng / CPO, Syahrul Yasin Limpo diperiksa terkait kasus impor pertanian dan Dito Ariotedjo diperiksa terkait kasus TPPU.

"Ketiga Menteri tersebut (red-Airlangga, Syahrul dan Dito) harus diperjelas penetapan statusnya, terkait kasus-kasus korupsi yang menimpa mereka. Sebab jika dibiarkan kasusnya berlarut-larut akan merusak citra Presiden Jokowi dalam bidang pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Rafik kepada media, Kamis (14/9/2023) di Jakarta.

Kata Mantan Ketua DPP KNPI ini, Visi SDM Unggul Indonesia Maju dari Pemerintahan Jokowi - KH Ma'ruf Amin harus dikawal sampai akhir masa jabatan Oktober 2024. Untuk itu demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Presiden Jokowi harus menonaktifkan dan me-reshuffle menteri-menteri yang terkait kasus-kasus hukum.

"Kami Relawan Al Maun meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet atau menonaktifkan menteri-menteri yang bermasalah. Citra Presiden Jokowi juga ditentukan oleh kinerja para menteri-nya," jelas Rafik.

Airlangga Hartarto

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya selesai menjalaninya pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) usai diperiksa hampir 13 jam. Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Airlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi. Pada pemeriksaan dijadwalkan pada 18 Juli 2023 lalu, namun karena Airlangga tak hadir, pemeriksaan dilakukan, Senin (24/7/2023). Pagi pukul 8.37 WIB, Airlangga tiba di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, berpakaian batik.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut, pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu.

"Dari hasil penyidikan, terdapat 3 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group," kata Ketut saat jumpa pers perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi BAKTI Kominfo dan Minyak Goreng di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dito Ariotedjo

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) selama dua jam pada Senin (3/7/2023) siang.

Pemeriksaan Dito bermula dari keterangan tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, I Ketut Sumedana mengungkapkan, Dito Ariotedjo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dulu terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi dan dari surat dakwaan dari para saksi, yang sudah dibacakan terkait dengan sekarang jadi terdakwa, IH," kata Ketut di Kejagung, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dari pukul 09.30 hingga 13.00 WIB atau selama 3,5 jam lamanya, Syahrul diperiksa di gedung lama atau ACLC KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

"Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara, kelompok kerja dan penas," ungkap Syahrul saat ditemui awak media sesuai proses pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6/2023).

KPK telah memanggil Syahrul untuk hadir pada hari Jumat (16/6/2023), namun karena ada urusan negara, dirinya bersurat kepada KPK meminta pemanggilan itu ditunda. 

 

(Budiman SIP) JBP

AK Buronan Masuk DPO Kejati DKI Jakarta Berhasil Dibrongsong Tim Tabur Digelandang Masuk Kandang Kejagung

JAKARTA, JBP - Sekitar pukul 13.20 WIB, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. pada Selasa (12/09/2023).

Adapun identitas Terpidana yang diamankan, yaitu: Nama : Arwan Koty : Tempat lahir : Tanjung Karang : Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 7 Februari 1966 : Jenis kelamin : Laki - laki : Kewarganegaraan : Indonesia : Tempat Tinggal : Jl. K.H. Hasyim Ashari 75 A, Cideng, Kec. Gambir dan Jl. Akasia Golf V No. 16 RT 03 / RW 05, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk : Pekerjaan : Wiraswasta

"Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 897 K/Pid.Sus/2022 tanggal 29 September 2022, Arwan Koty dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana pengaduan fitnah dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum. Oleh karenanya, Arwan Koty dijatuhkan pidana penjara 6 bulan," terang Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Lanjutnya,"Terpidana Arwan Koty diamankan karena ketika dilakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak berada di alamat yang selama ini dihuni, dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karenanya, Terpidana Arwan Koty dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ungkapnya

"Pada saat diamankan, Terpidana Arwan Koty bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," imbuhnya.

Dia juga menegaskan bahwa,"Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman," tegas Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

 

(Wahyu) JBP