Calon Kades Lambang Sari, Tuti Elawati Dan Pasukan Laskar Juang 'Blusukan Door To Door' Pererat Silaturahmi Dan Mohon Do'a Restu

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS  - Calon Kepala Desa (Cakades)  Lambang Sari 2026-2034, Tuti Elawati Bersama "Pasukan Laskar Juang Tuti Elawati" melakukan kegiatan "Blusukan Door To Door" dengan anjangsana ke kediaman para warga di Rw 01 dan RW 03, Kampung Kali Jambe, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (13/8/2026). 

‎Diiringi puluhan Pasukan Laskar Juang, Tuti Elawati menelusuri tiap gang menyambangi para warga.Terpantau  antusias para warga RW 01 dan 03 beserta para tokoh masyarakat dalam menyambut kedatangan Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari 2026 di lokasi kegiatan. 

Selain mempererat tapi silaturahmi dan permohonan Do'a restu serta dukungan dari masyarakat. Tuti Elawati juga menyempatkan diri untuk melakukan Ziarah ke tempat para leluhurnya. 

‎Ato warga Rt 03-Rw 01 menegaskan dukungan penuh terhadap Calon Kades, Tuti Elawati. 

‎" Oh ya tentulah saya dukung Ibu Tuti, " ucapnya. 

‎Hal tersebut juga diutarakan oleh Marlina dengan irama yang sama. Mendukung sepenuhnya Tuti Elawati menjadi Kades Lambang Sari Periode 2026 - 2034.

‎Tak mau kalah dengan yang lainnya, mantan Ketua Rt 03, Ari juga mengungkapkan bahwa, berdasarkan pengalaman dan track record yang dimiliki Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari, Tuti Elawati. Ditegaskannya bahwa sudah sepatutnya Tuti Elawati menjabat sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"Sudah sepatutnya menjabat sebagai Kepala Desa di Lambang Sari, beliau telah menjabat sebagai Ketua BPD dan sebelumnya juga lama di Desa menjabat berbagai jabatan. Jadi seharusnya sudah pantas mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa di Lambang Sari. Dan saya optimis Tuti Elawati dapat memenangkan Pilkades Lambang Sari... pasti menang dan harus menang, " ujar Ari. 

‎Tokoh masyarakat setempat, Usman juga mendukung sepenuhnya pencalonan Tuti Elawati untuk menjadi Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"Bagus.. semuanya bagus dan harus di isi dengan putra daerah, ini kan sedang kompetisi.. siapapun yang menang saya berharap gak ada gontok-gontokan.. cuman mudah-mudahan bu Tuti diberikan kemudahan dalam mencalonkan menjadi Kepala Desa di Lambang Sari dan Saya mendukung sepenuhnya, " tandas Usman. 

‎Tokoh masyarakat lainnya juga menilai bahwa pencalonan Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari sangat bagus sekali. 

‎"Sangat bagus.. kalau dibandingkan dengan calon lainnya InsyaAllah ini "Is The Best",  saya yakin dan sepenuhnya mendukung dengan semua orang yang berada dibawah naungan saya, " kata Dirga seraya acungkan jempol. 

‎Senada dengan lainnya,  Tokoh Masyarakat sepuh lainnya juga mendukung Pencalonan Ibu Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"InsyaAllah saya dukung... saya percaya dan pasti menang, " ujar Kong Miran. 

‎Selain itu Tokoh masyarakat dari kaum Perempuan Syarofah, istri dari Pak Handoyo juga menyatakan dukungannya. 
‎
‎"Menurut saya bagus sekali, ini orang sudah berpengalaman lama dan kerja di Desa bagus. Jadi menurut saya layak menjadi Kepala Desa dan saya sekeluarga mendukung penuh, Mudah-mudahan mudahan di kabul Allah dan mendukung bersama tim-tim saya, " tegasnya seraya mengucapkan yel-yel, "Tuti Elawati menang.. menang.. menang! ".secara bersamaan penuh semangat. 
‎
‎Warga setempat lainnya, Ani dan Vina juga menegaskan atas dukungannya terhadap pencalonan Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 
‎
‎"Insyaallah kami mendukung sepenuhnya, memang tetangga... tau kecilnya. Insyaallah layak menjadi Kepala Desa Lambang Sari. Insyaallah saya mendukung sepenuhnya, " ucap mereka, Ani dan Vina. 
‎
‎Tuti Alawiyah warga Rw lainnya dan Nurbaiti juga mendukung pencalonan Tuti Elawati. 
‎
‎"Orangnya baiiiik sekali sama saya. Sudah menganggap orang tua sendiri.. dah gitu aja. Saya yakin kalau memimpin Desa Lambang Sari.... Wuiiih Mantep, " terang Tuti Alawiyah seraya angkat jempol dua tangan. 
‎
‎Sedangkan Nurbaiti mengatakan, "Bagus aja, "katanya, Ditanyakan Ibu mendukung?, " Dukung lah... sekeluarga kita mendukung... orangnya merakyat, sama orang-orang juga banyak kenal".
‎
‎Warga lainnya yang baru mengenal dan berjumpa dengan Calon Kepala Desa Lambang Sari mengungkapkan bahwa, " Kalau saya sih kan kebetulan baru tau dan baru ketemu... cuman kelihatannya sih orangnya amanah. Mudah-mudahan amanah bisa menjalankan amanah rakyat selurus-lurusnya. Saya optimis untuk mendorong Ibu Tuti Elawati menjadi Kepala Desa Lambang Sari, " ungkap Bu Yola. 
‎
‎Tuti Elawati Mohon Do'a Restu Dan Dukungan Dari Seluruh Warga Desa Lambang Sari Dan Minta Pihak Panitia Agar Taat Aturan

Sementara  dalam keterangannya Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari asal Wareng Kali Jambe mengatakan bahwa, 
‎
‎"Alhamdulilah hari ini kita silahturahmi di kedua wilayah Rw. Di Rt 03/Rw 01 dan Rt 03/Rw 03. Karena memang wilayahnya nyambungnyambung,  jadi kita silahturahmi nya Door to door dua wilayah tersebut. Alhamdulilah mulai dari jam 10 pagi sampai tadi pukul 16:30 selesai. Dan sambutan dari masyarakat alhamdulilah luar biasa dan kami ucapkan Terima kasih yang tak terhingga buat seluruh masyarakat yang ada di Rt 03/Rw 01 dan Rt 03/Rw 03 atas sambutannya untuk saya sebagai calon Kepala Desa Lambang Sari. Atas Do'a restu dan dukungannya ke saya tanggal 20 September 2026  Pilkades Tuti Elawati menang dalam kontestasi Pilkades Desa Lambang Sari... Amin ya robbal alamin, " beber Tuti Elawati kepada wartawan di kediamannya usai kegiatan berlangsung (13/8) Sore. 
‎
‎Ditanyakan tentang keinginan dan harapan dari Calon Kepala Desa Lambang Sari, Tuti Elawati terhadap para pendukung, simpatisan, masyarakat maupun kinerja Panitia Pilkades di Desa Lambang Sari terkait Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2026.
‎
‎"Kalau harapan untuk Panitia. Mudah-mudahan Panitia bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tidak memihak kepada salah satu calon. Dan mudah-mudahan Panitia Jujur, Transparan,  Adil. Karena semuanya juga warga masyarakat Desa Lambang Sari, " ujar Tuti Elawati berharap. 
‎
‎Lanjutnya, " Dan juga harapan saya kepada masyarakat Desa Lambang Sari... kita sama-sama yuk, kita wujudkan Pilkades Desa Lambang Sari ini dengan santun, aman, tertib,  sukses tanpa ada gesekan-gesekan,  tanpa ada perpecahan seperti yang sudah-sudah...itu harapannya, " tutur Cakades Lambang Sari. 
‎
‎"Karena memang kalau saya sebagai salah satu Calon Kepala Desa . .. siapapun itu adalah masyarakat kita... semua kita rangkul, tidak ada perbedaan. .. tidak ini orang siapa - orang siapa, semua masyarakat kita dan semua saya merangkul dan memohon do'a restu dan dukungan tanpa membanding-bandingkan atau memilih-milih,  semua saya mohon do'a restu dan dukungannya, " pungkas Calon Kepala Desa Lambang Sari, Tuti Elawati. 

Sementara H Mursinin selaku suami menegaskan bahwa, dirinya mendukung sepenuhnya terkait pencalonan istrinya untuk maju dalam kontestasi Pilkades Lambang Sari 2026.

"Saya mendukung penuh istri saya mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa di Lambang Sari, " tegas H Mursinin penuh semangat di kediamannya. 

‎
‎(Iwan Joggie) JBP

‎

MoU ULT Baru, BNNP Aceh: ULT P4GN Harus Hadirkan Layanan Nyata Bagi Warga Subulussalam

KOTA SUBULUSSALAM, JAYABAYA POS – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh bersama Pemerintah Kota Subulussalam memperkuat komitmen dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) P4GN, Rabu (5/8/2026).

Kepala BNN Provinsi Aceh dalam sambutannya menyampaikan bahwa narkotika merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama seluruh komponen bangsa.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani dan Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin sebagai bentuk keseriusan kedua institusi dalam menghadirkan layanan P4GN yang lebih mudah diakses masyarakat.

Kepala BNN Provinsi Aceh mengatakan bahwa, pembentukan ULT P4GN merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan P4GN kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara BNN dan pemerintah daerah.

“ULT P4GN ini kita harapkan menjadi pusat layanan yang dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, edukasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika,” ujar Dedy.

Menurutnya, penanganan permasalahan narkotika tidak dapat dilakukan oleh BNN maupun pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, keluarga hingga masyarakat secara luas.

Keberadaan ULT P4GN di Kota Subulussalam diharapkan mampu memperkuat sistem layanan sekaligus menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pertolongan terkait penyalahgunaan narkotika.

“Kalau kita bicara tentang penyalahgunaan narkotika, tentu kita juga harus berbicara tentang rehabilitasi. Saat ini Aceh membutuhkan balai atau fasilitas rehabilitasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh yang membutuhkan,” jelasnya.

Selain penguatan layanan, Dedy juga menekankan pentingnya dukungan regulasi daerah dalam memperkuat pelaksanaan P4GN. Qanun P4GN dinilai penting sebagai Instrumen Hukum Daerah untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi Pemerintah Daerah bersama seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan upaya P4GN.

Ia juga mendorong adanya penguatan nilai-nilai dan aturan di tingkat masyarakat melalui Reusam Gampong yang memuat ketentuan pencegahan narkoba, termasuk sanksi sosial bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.

“Reusam ini penting sebagai bentuk kearifan lokal. Kita dapat mengatur upaya pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat, termasuk sanksi sosial, sehingga dapat memberikan efek jera dan sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial bersama,” katanya.

Menurut Dedy, kekuatan masyarakat Aceh yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat harus menjadi modal penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNNP Aceh juga menyampaikan bahwa pembentukan ULT P4GN di Kota Subulussalam diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan Nota Kesepakatan semata. ULT harus segera ditindaklanjuti dengan program dan layanan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, WaliKota Subulussalam menyampaikan bahwa, "Persoalan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Subulussalam perlu mendapat perhatian serius dan ditangani secara lebih terstruktur, " ujar M. Rasyid. 

Ia menilai, ke depan perlu segera didorong pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Subulussalam sebagai lembaga vertikal BNN di daerah.

"Keberadaan BNNK dinilai akan semakin memperkuat koordinasi, pelayanan, pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika, " kata WaliKota Subulussalam. 

"Kami siap mendukung pembentukan ULT P4GN yang sangat penting dalam memperkuat layanan P4GN di Kota Subulussalam, " tandas M. Rasyid

BNNP Aceh berharap Pemerintah Kota Subulussalam dapat terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan P4GN dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan, keluarga, serta seluruh lapisan masyarakat.

(Cut Purnama) JBP

Target Pilkades Tertib, Aman Dan Kondusif, Panitia Pilkades Satria Jaya Gelar Daftar Bacakades Tahap Dua, BPD : 'Jaga Netralitas Aparat!'

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS  - Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Satria Jaya kembali menggelar pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades) TA 2026-2034 Satria Jaya tahap dua di Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Senin (3/8/2026). 

‎
‎Kali ini menghadirkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades) terjadwal  untuk pagi pukul 8:00 WIB, H Bongkan yang hadir disertai Tim sukses beserta puluhan pendukung dan simpatisan. 
‎
‎Dilanjutkan dengan Bakal Calon Kepala Desa (Baca Kades), Asta Razan yang juga sebagai petahana (Kades Satria Jaya) melakukan pendaftaran sekaligus penyerahan berkas pencalonan diiringi oleh keluarga, Tim Sukses serta ratusan pendukung dan simpatisan pada pukul 15:30 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bakal Calon Kepala Desa beserta keluarga dan Tim Sukses beserta pendukungnya, Ketua Panitia Pilkades beserta jajaran, Tim Monitoring Kecamatan Tambun Utara, Ketua BPD Satria Jaya beserta anggota, perwakilan Desa Satria Jaya, Babinkamtibmas dan Babinsa. 
‎
‎Dalam sambutannya Ketua Panitia Pilkades Satria Jaya. 
‎
‎"Harapan kita bersama mari kita jaga pemilihan Kepala Desa Satria Jaya tahun 2026 dengan tertib, aman dan damai. Mari kita sukseskan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Satria Jaya, Mudah-mudahan diberikan kelancaran dari awal hingga akhir, amin ya rabbalallamin, "ucap Mujahidin. 
‎
‎Sedangkan Ketua BPD yang baru terpilih lebih menekankan pada aspek edukasi Demokrasi secara aktual dan faktual. 
‎
‎"Perlu kita ketahui bersama bahwa, Pemilihan Kepala Desa Satria Jaya adalah wujud Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  Dari rakyat yang nyalon, oleh rakyat yang memilih dan untuk rakyat mereka bekerja,  demikian untuk diketahui kita bersama, "ujar H MS Kamaluddin SAp. MSi. 
‎
‎Lanjutnya, " Bahwa Pilkades pesta Demokrasi kita,  oleh sebab itu saya menghimbau beda pilihan jangan menjadi penyebab kita bermusuhan, beda dukungan jangan sampai kita marahan sampai delapan tahun. Kalau kita memang sayang sama Desa Satria Jaya maka wujudkan kebersamaan untuk kita semua, 
‎
‎Ia juga menekankan pada netralitas aparat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) pada proses kontestasi Pilkades Satria Jaya. 
‎
‎"Perlu diketahui bahwa, kami Badan Permusyawaratan Desa Satria Jaya akan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Desa,  dari kami juga menghimbau agar Aparatur Pemerintah Desa Satria Jaya untuk menjaga netralitas kita disaat kita sedang berseragam.  Saya juga berharap bahwa kita sama-sama harus bisa bijak dalam menanggapi isu-isu baik isi negatif maupun positif untuk para Bakal Calon (Balon) di Desa Satria Jaya, " tegasnya. 
‎
‎"Sekali lagi saya mohon kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat memahami.  Kita sama-sama bertekad untuk menciptakan Pemilihan Kepala Desa dengan damai . . setuju (Setuju sontak sorai hadirin setengah berteriak).  Kemudian saya berharap Panitia dapat bekerja dengan menjaga netralitasnya baik dalam segi penerimaan Bakal Calon (Balon),  penelitian berkas calon dan nanti menetapkan Bakal Calon (Balon) menjadi Calon,  mohon untuk dijaga netralitasnya.  Belajar kita Profesional dan menjaga Attitude kita, bagaimana kita menciptakan Pemerintah kita yang bersih diawali dari sekarang!, sekarang kita bersih maka insyaallah Kades yang terpilih nanti yang memiliki jiwa yang bersih, " tandas Ketua BPD Satria Jaya, H MS Kamaluddin SAp. MSi. 
‎
‎Diakhir serah tetima berkas asli maupun salinan terlegalisir, Wakil Ketua Panitia Pilkades Iwanuddin SH memberikan pernyataan tegas bahwa berkas Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) baik H Bongkan maupun Asta Razan telah diterima. 

‎
‎(Iwan Joggie) JBP

Semangat Membangun Serta Siap Sejahterakan Masyarakat Dan Desa Karang Satria, Yayan Eko Wahyudi Daftar Bacakades Maju Pilkades

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS - Salah satu Kandidat Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Karang Satria, Yayan Eko Wahyudi yang akrab di sapa Koko bersama belasan pendukung dan simpatisan mendatangi kantor Pilkades guna mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkades di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (30/7/2026). 

Kegiatan tersebut berjalan cukup khidmad. Dimana proses pendaftaran yang dilakukan pihak panitia Pilkades melakukan verifikasi pemberkasan persyaratan yang cukup ketat.

 
Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Pilkades Karang Satria berharap agar tidak ada gesekan dari para pendukung dan simpatisan para Kandidat agar tidak ada keributan. Masing- masing diharapkan dapat menjaga sikap dengan menjaga kondusifitas kegiatan.

" Saya berharap pada 20 September para Kandidat sehat semuanya selain itu buat para pendukung semuanya mohon sikap dan perkataan itu semua dijaga agar tidak memancing emosional dari para pendukung Kandidat lain.  Bagi para calon agar menjaga kesehatan, " tutur Ketua Panitia Pilkades dalam penyampaiannya saat pendaftaran.

Usai serah terima pemberkasan baik asli maupun foto copy yang dinilai pihak panitia Pilkades telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

"Intinya... Saya berharap Karang Satria itu walaupun pendatangnya banyak tetap kondusif, karena semua kita ini temen. Artinya mereka semuanya ini punya niat baik untuk membangun Karang Satria kedepan lebih baik lagi, " kata Noli usai kegiatan serah terima berkas tergenapi.

Semangat Membangun, Semangat Mensejahterakan, Bersama Kita Bisa

Dalam kesempatan yang sama kandidat Bacakades Karang Satria yang cukup dikenal sebagai "Koko" saat dikonfirmasi wartawan terkait keinginannya untuk tampil dalam kontestasi Pilkades Karang Satria.

" Alhamdulilah, terkait keinginan kami untuk mendaftar ini karena kami ingin sesuatu yang lebih baik diKarang Satria, " ujar Yayan Eko Wahyudi kepada wartawan usai serah terima berkas berlangsung.

Lanjutnya, " Keinginan kami diantaranya, pemberdayaan ekonomi, perbaikan lingkungan dan perbaikan Birokrasi. Kedepannya ekonomi akan kita tingkatkan buat masyarakan dan kesejahteraan warga khususnya Desa Karang Satria..."Semangat Membangun, Semangat Mensejahterakan! ", "tegas pria berkacamata yang akrab disapa Koko itu. 

Ia juga menjelaskan bahwa, sebelumnya sudah baik hanya perlu untuk ditingkatkan kembali agar lebih baik lagi.

" Banyak sekali inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan sesuai dengan tekhnologi yang ada,  sesuai dengan kebutuhan zaman... baik yang kemaren baik.. ayo kita buat lebih baik lagi.. semuanya akan kita perbaiki agar lebih baik lagi! , " ungkapnya. 

Ditanyakan terkait optimisme dalam menghadapi 9 (Sembilan) Kandidat lainnya yang turut serta dalam kontestasi Pilkades Karang Satria.

"Sangat Optimis.. semua kawan-kawan tujuannya ingin memperbaiki dan menambahkan sesuatu yang lebih baik buat Desa Karang Satria, semua temen punya ide yang sama insyaallah lah dengan kita jalan bersama, tujuan kita bisa tercapai " Memuliakan Warga Desa Karang Satria! ", tujuannya itu," tandasnya.

Terkait mengenai bentuk  formula yang digunakan Kandidat Yayan Eko Wahyudi dalam menghadapi 9 (Sembilan) Kandidat lainnya? 

"Bentuk kita adalah bagaimana tentang berdemokrasi yang baik kepada setiap warga yang ada dilingkungan RW masing-masing. Kita edukasi, kita mitigasi masalah, kita datang, dinamika yang ada kita jabarkan dan penyelesaiannya bagaimana? ... Ayolah kita berbuat yang baik, semua masalah bisa diselesaikan... Bersama membangun dan menyelesaikan masalah . Insyaallah lah bersama-sama kita bisa.. optimislah.. Kita  sangat-sangat optimis! ", pungkas Bacakades Karang Satria, Yayan Eko Wahyudi.

(Iwan Joggie) JBP

Giat HPN Bekasi Raya 2026, Aktivis RSDM Nilai Pemkot Bekasi Abaikan Program Utama Asta Cita Presiden

KOTA BEKASI, JAYABAYA POS - Kepedulian Pemerintah Kota Bekasi pada para disabilitas ibarat pepatah dinilai organisasi maupun masyarakat masih "Jauh Panggang Daripada Api" yang berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, kendati program Disabilitas merupakan program prioritas utama Presiden (Masuk dalam ruang lingkup Asta Cita) namun ditengarai hal tersebut tidak menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi saat ini Dr. Tri Adhianto Tjahyono bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe. Sehingga terkesan "Dipandang Sebelah Mata', pada Kamis (11/6/2026).

 
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua yayasan peduli Disabilitas bernama "Rumah Singgah Disabilitas Mandiri" yang berlokasi di Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi.

"Ada banyak penyandang Disabilitas di Kota Bekasi ribuan dan hampir 7000 an (Tujuh Ribuan) penyandang Disabilitas di Kota Bekasi , " ungkap Paini. Pada Awak Media saat Pers menggelar Hari Pers Nasional 2026 di Kota Bekasi pada (11,12,13/6/2026). 

Ditanyakan apakah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi untuk kebutuhan para penyandang Disabilitas? 

"Tidak sama sekali, kalau saya mah belum pernah.. saya menanggung anak-anak dari tahun 2007..yang namanya bantuan belum pernah,  kalau bantuan Covid pernah. Kalau bantuan PKH saya pribadi belum. . kalau dari komunitas ada Desil, nah Desil 1 sampai 5 dapet Desil enak ke atas enggak dapet. . Desil itu dari Kementerian Sosial ada tahapannya. . itu di input data ke Kemensos.. itu dari Kemensos katanya. . aku enggak tau.. orang aku juga enggak dapet, " papar Ketua Rumah Singgah Disabilitas Mandiri. yang juga selaku UMKM dengan menjajakan dagangannya di halaman depan Gedung Creative Center (GCC) Margahayu, Kota Bekasi dengan membayar sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada komunitas GTI. (11/6). 

" Tapi banyak yang Desilnya di atas enam enggak dapet, kalau saya mah emang enggak pernah dapet. Kalau saya enggak dapet katanya listrik saya 4000, karenakan saya punya yayasan . . Yayasankan untuk menampung anak-anak Disabilitas, otomatis listrik enggak masuk 900-2000 gak cukup, bahkan rumah kamu kan ada dua. Jadi bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi tidak ada . . jadi belum ada, kalau untuk buat surat menyurat seperti keterangan tidak mampu itu dimudahkan tapi kalau dalam bentuk real nih tak kasih modal usaha.. nih dikasih beras sebulan berapa itu tidak ada, " bebernya menambahkan.

Ia menilai Bekasi Kota dibawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi saat ini Dr. Tri Adhianto Tjahyono bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe kurang peduli terhadap para penyandang Disabilitas. 

"Selama kepemimpinan walikota sekarang belum ada bantuan berupa materi. Karena saya kan UMKM.. saya hanya mendapat bantuan tempat setiap hari selasa di taman , itu saja sudah disampein teruuus, " ujar Paini.

"Sudah tiga kali mengajukan bantuan tahun 2012, 2016 dan 2019 ke Dinas Sosial saya ngasihnya... jawabannya belum ada.. Jadi menurut saya.. ya kurang.. Kurang peduli terhadap Disabilitasnya, " tegasnya.

"Kalau penyandang Disabilitas se Kota Bekasi ada 7000, kalau saya tampung itu hanya 21 (Dua Puluh Satu) penyandang Disabilitas, kalau untuk pendidikan yang dirumah singgah belum ada bantuan..enggak tau kalau yang lainnya, tapi sepengetahuan saya belum ada, " imbuh Ketua Rumah Singgah Disabilitas Mandiri yang berlokasi di Bojong Menteng Rawa Lumbu.

Ia juga berharap kepada Walikota dan Wakil Walikota agar perduli dan dapat memberikan perhatian sedikit terhadap para penyandang Disabilitas ditengah kondisi 70% warga Kota Bekasi yang berada di bawah garis kemiskinan.

" Kami berharap semakin hari semakin bisa beliau memberi ruang kepada kami- kami penyandang Disabilitas terutama pemberdayaan ekonomi. Karena di Kota Bekasi ini Disabilitasnya banyak . . terus ekonominya 70% berada dibawah garis kemiskinan. Karena memang warganya kebanyakan tidak memiliki pekerjaan.. pekerjaan yang tetap ada yang tidak memiliki pekerjaan. Ditempat saya ada empat anak autis.. Sisanya usia produktif semua, " tutur pelàku Komunitas UMKM. 
"Kami berharap kepada Walikota Bekasi lebih memperdulikan kami terutama untuk anak-anak Disabilitas yang belum memiliki pekerjaan atau yang tidak memiliki pendidikan agar kami di beri ruang untuk bersama-sama menikmati kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Jadi di kasih kesempatan seperti pekerjaan di Pemerintahan. Itu ada sekian persennya yang harus di karyakan, " pungkas Ketua Rumah Singgah Disabilitas Mandiri, Paini.

Disabilitas Program Prioritas Nasional

Diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen berkelanjutan untuk menjamin kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui berbagai program prioritas nasional, seperti yang tertuang dalam visi Asta Cita.

Asta Cita : Fokus utamanya mencakup sektor bantuan sosial, akses pendidikan, penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, serta kuota lapangan pekerjaan.

Program-program prioritas presiden untuk penyandang disabilitas diimplementasikan melalui berbagai kementerian teknis, meliputi:

Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah menyalurkan bantuan reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang menyasar penyandang disabilitas berat untuk membantu kebutuhan hidup dan pemberdayaan mereka.

Fasilitas Infrastruktur Inklusif:P embangunan infrastruktur di berbagai daerah didorong agar menyediakan sarana aksesibel dan ramah disabilitas, seperti penyediaan ramps (bidang landai) dan guiding block untuk tunanetra pada fasilitas umum.

Akses Pendidikan: Memperluas sistem pendidikan inklusif dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan kualitas pendidikan yang setara.

Afirmasi Lapangan Pekerjaan: Mendorong Kementerian, BUMN, dan perusahaan swasta untuk memenuhi kewajiban kuota lowongan pekerjaan (minimal 1-2%) bagi penyandang disabilitas.

Teknologi Adaptif: Pemberian dukungan berupa alat bantu penunjang kemandirian dan usaha, seperti kursi roda, motor roda tiga, dan tongkat penuntun.

(Iwan Joggie)

Pedagang Terdampak Drainase Mustika Jaya Tuntut Kompensasi, Lurah Minta Pengertian Pemborong, Camat : Resiko!

KOTA BEKASI, JAYABAYA POS - Para pedagang terimbas Proyek Drainase Mustika Jaya menuntut ganti kerugian atas derita yang mereka rasakan menuai Pro dan Kontra tanggapan serta dukungan para pejabat wilayah setempat di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. (26/5/2026).

Dari dua pejabat wilayah setempat antara Lurah dan Camat Mustika Jaya memiliki persepsi berbeda terkait  keluhan para pedagang yang Notabene berasal dalam naungan dan perlindungan kedua pejabat tersebut. Dimana salah satu pejabat mendukung pergantian ganti rugi pihak pemborong maupun pihak terkait lainnya terhadap para pedagang, sementara satu pejabat lainnya justru meminta para pedagang agar menerima konsekuensi dampak dari proyek tersebut.

Dalam keterangannya Lurah Mustika Jaya mengatakan bahwa,"Terkait adanya pembuatan saluran melalui gorong-gorong itu yang dikerjakan dari Dinas PSDA. Namun demikian pada saat pelaksanaannya memang pada awalnya belum ada tembusan ke Kelurahan. Setelah ada pekerjaan, setelah ada kemacetan  dan pengaduan dari beberapa warga kami termasuk para pelaku usaha yang terdampak  dengan adanya pembangunan tersebut, kita diundang dengan pak Camat di Kecamatan, lalu kumpul dan disitu juga sudah disampaikan oleh pak Camat terkait dengan pekerjaan tersebut," tutur Lurah Ahmad Jazuli (25/5) saat dikonfirmasi Awak Media di Kantornya.

'Artinya jangan sampai warga kita ini yang berdampak dengan adanya pembangunan tersebut mereka usahanya ini merasa terganggu, karena keluhan dari warga kami ya itu. Jadi usaha mereka ini...para pembelinya ini jadi jarang dateng dan males dateng. Artinya ada permintaan dari warga kami , artinya minta tolong diperhatikan...karena dengan usaha ini memang mata pencaharian warga kami sehari-hari seperti itu," sambungnya.

Ia meminta kepada para pemborong mau[pun Dinas terkait agar pekerjaan tersebut di segerakan atau dipercepat. Hal tersebut diutarakan Lurah berdasarkan informasi yang didapatnya pekerjaan tersebut semakin lambat bekerjanya.

"Jangan sampai pekerjaan yang sedemikian diatur waktunya molor-molor sehingga warga kami untuk usaha ya semakin lama. Artinya berjualan itu tidak laku," tegas Lurah Mustika Jaya.

Ia juga mengutarakan bahwa telah berulang kali menghubungi pihak pemborong maupun pihak terkait namun tidak digubris.

"Saya beberapa kali menghubungi baik mandor ataupun pemborongnya sampai saat ini belum pernah direspon baik WA maupun telepon. Intinya saya ingin biar supaya warga kami juga artinya mohon ada pengertiannya," katanya.

Lurah Mustika Jaya juga menyoroti tentang dampak kemacetan dan rawannya kecelakaan akibat dari pembangunan Drainase di wilayahnya tersebut.

"Terkait dengan lalu-lintas , nah itu jujur memang terkait ada pekerjaan tersebut satu jalur untuk buka jalan, mohon dengan adanya pekerjaan tersebut dengan tim nya diaturlah lalu-lintasnya...jangan sampai kemacetan-kemacetan ini menjadi keluhan masyarakat, alhamdulilah dari Dishub sudah membentu dan Satpol PP jugamembantu, namun demikian dari Tim pelaksanaan kegiatan tersebut mohon sigaplah terutama K3 nya, apalagi saat hujan itu bleber," terang Lurah Mustika Jaya.

Terkait mengenai permintaan ganti-rugi para padagang kepada pihak pemborong maupun Dinas terkait  akibat dari adanya kegiatan pembangunan Drainase tersebut yang menimbulkan kerugian bagi para pedagang dan bahkan sudah banyak yang tutup usaha dan pulang kampung dikarenakan tidak adanya itikad baik baik dari pembororng sendiri maupun Dinas terkait yang memberikan pekerjaan tersebut yang dinilai tanpa adanya perencanaan yang matang dan profesional.

"Itu hal yang wajar ..makanya disinilah kalau kita komunikasi..jadi yang terbaik seperti apa?. Sebenarnya kami juga kemaren sudah meminta bersama pak Camat untuk di kasih ruang jalan. Artinya warga kami tetap buka usaha, bagi para pembeli atau konsumen bisa ada jalanlah," jelasnya.

Terkait mengenai tindak lanjut langkah Lurah Mustika Jaya terkait mengenai persoalan ganti-rugi yang dituntut para pedagang maupun warga terdampak.Lurah Mustika Jaya mengaku kesulitan menghubungi pihak pemborong.

"Ya itu mangkanya nanti kita coba komunikasikan kepada pihak pemborong. Terkait kemaren sampai saat ini kita coba hubungi tapi tidak bisa...belum nyambung-nyambung kita juga bingung nih...komunikasinya kemana?, karena pekerjaan inikan pasti ada pemborongnya,"beber Lurah Mustika Jaya.

Ia juga memberikan himbauan kepada pihak pemborong pekerjaan, pihak Dinas PSDA selaku pemberi pekerjaan serta para warga dan pedagang yang mengalami dampak merugikan dari proyek Pemkot Bekasi tersebut.

"Himbauan saya yang pertama terkait dengan pekerjaan ini ya mohon artinya dijagalah, jangan sampai ada keluhan atau komplain dari masyarakat. Memang benar itu kegiatan untuk mengatasi banjir di wilayah Kelurahan Mustika Jaya. Tapi namun demikian terkait kebersihannya di jaga, lalinnya jangan sampai macet terus juga ,keamanan pekerjaannya dan yang paling terpenting itu tadi warga kami yang terdampak  yang tadinya usahanya lancar  sekarang tiba-tiba mandek..ya otomatis yang beli antara males mampir atau jadi enggak mau mampir. Jadi mohon ada perhatiannya dari pembororng tersebut. Jadi biar pekerjaan pemborong itu jalan dan usaha warga kami juga jalan. Dikarenakan adanya pekerjaan tersebut para pedagang yang terdampak juga jadi banyak karyawannya yang dipulangkan. Jadi mohon perhatian dantermasuk kalau memang ada kompensasi itu tinggal di musyawarahkan saja," tutup Lurah Mustika Jaya Ahmad Jazuli.

Tak Ada Ganti Rugi Dan Pertanggungjawaban

Sementara tanggapan dari Camat Mustika Jaya, terkesan berbanding terbalik dengan Lurah Mustika Jaya yang mendukung para Pedagang dalam meminta ganti kerugian terhadap pemborong kegiatan maupan pihak terkait

"Terkait mengenai pembangunan saluran di depan Kantor kita ini kalau merugikan saya pikir terlalu ekstrim. Sebenernya menguntungkan kita...kenapa?, karena debit air yang mengalir ke utara tersendat pas disaluran itu mampet. Jadi kalau hujan turun itu melimpah kemari semua. Dengan adanya Crossing disitu nanti mudah-mudahan air yang dari selatan itu akan lancar itu pertama," ujar Camat Maka Nachrowi (25/5) saat dikonfirmasi Awak Media di ruangannya.

Lanjutnya,"Kedua mungkin didalam pembangunan saluran ini adalah warga kita yang katakanlah terganggu oleh adanya pembangunan itu. Tapikan  sebelumnya sudah di sosialisasikan dengan jangka waktu sekian artinya paling lama katakanlah berapa hari saya lupa itu...jadi tuh sudah kami komunikasikan melalui  Rt dan Rw. Jadi nanti bahkan sudah ketemu dengan pelaksana, dari pihak PSDA kemudian dengan Lurah. Jadi sudah dikomunikasikan atas nama masyarakat kan Rt-Rw. Jadi nanti saya bilang komunikasilah antara pelaksana dengan Rt-Rw disitu , bagaimana caranya agar masyarakat  tidak gaduh, tidak merasa terintimidasi  sampai saat ini alhamdulilah,"imbuhnya.

Ditanyakan terkait keluhan para pedagang dan warga setempat yang merasa di rugikan atas kegiatan pembangunan Drainase tersebut.

"Oh tidak merugikan...malah menguntungkan," tegas Camat Mustika Jaya.

"Ya kita maklum akan hal itu, karena pembangunan tentunya pasti ada dampaknya untuk itu, kebetulan memang secara tekhnis saya tidak mengetahui sedetil mungkin baik lebar dan kedalaman. Tapi terkait tekhnis alasannya bisa ditanyakan langsung ke pembawa kegiatan atau PSDA,"tambahnya.

Ia juga menjelaskan mengenai tuntutan ganti rugi bagi para pedagang maupun warga yang terdampak oleh pembangunan Drainase Mustika Jaya yang dinilai para pedagang maupun warga setempat telah mematikan usaha mereka dalam mencari nafkah bahwa, tidak ada ganti rugi bagi para pedagang maupun warga yang terdampak oleh proyek Pemkot Bekasi.

"Waktu saya kumpulkan...waktu disuangan saya sini. Itu PPTK nya sendiri telah menyampaikan bahwa, terkait mengenai ganti-rugi itu tidak terdapat didalam rencana Anggaran Biayanya," ungkap Camat.

Ditanyakan, apa langkah Camat Mustika Jaya dalam menindak lanjuti aspirasi dan tuntutan warga Pak Camat sendiri terkait kerugian yang mereka alami akibat proyek Pemkot Bekasi tersebut.

"Ya tentunya membangun opini yang baik, sekiranya marilah kita sadari betul bahwa ini adalah pembangunan yang dianggarkan Pemerintah Kota Bekasi untuk kebutuhan kita," tuturnya.

Ditanyakan bahwa, selama 150 hari para pedagang tidak dapat mencari nafkan akibat adanya proyek Pembangunan Drainase Pemkot Bekasi tersebut menurut Pak Camat Siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian masyarakat?

"Saya pikir ini tidak harus mengkrucut ke seseorang . Artinya karena ini proyek Pemerintah yang harus dilakukan. Kan tadi saya bilang, setiap ada kegiatan pasti ada dampaknya, mohon kiranya pemahaman itu di utamakan..ya bersabar..memang ini juga sudah kita komunikasikan, paling tidak  dengan yang punya kegiatan tolong di bantu terkait dengan mobilisasi orangnya...misalnya motor dululah bisa masukdan itu sudah kita sampaikan," Papar Camat.

"Jadi kalau mengenai pertanggungjawaban itu tidak ada, apalagi kami daro Pemerintah," tegas Camat.

Ditegaskan kembali dengan pertanyaan yang sama, jadi tidak ada pertanggungjawaban baik dari pemborong maupun Pemerintah Kota Bekasi?

"Tidak Ada Pak, sejauh ini yang saya ketahui tidak ada," tandasnya.

"Jadi itulah resiko dari adanya kegiatan pembangunan ya seperti tadi itu ada dampak yang harus kita lalui, saya sudah ketemukan pemborong dengan Ketua Rt-Rw nanti komunikasinya seperti apa. Tapi saya hanya sekedar membangun opini jangan sampai dengan adanya kegiatan proyek pemerintah ini terhalang dari jadwal yang telah disepakati,"ucap Camat.

"Untuk ganti kerugian masyarakat memang tidak ada, Jadi didalam RAK memang tidak ada, untuk kedepan mungkin diperlukan didalam perencanaan.kan masih dipikirkan terkait dampak itu. Nah untuk yang ini memang tidak ada," jelasnya.

Ditanyakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan apakah diperbolehkan kegiatan Pembangunan Proyek Pemerintah merugikan masyarakat?

"Wah saya belum baca Undang-undangnya," pungkas Camat Mustika Jaya, Maka Nachrowi.

(Iwan Joggie)JBP

Pedagang Terdampak Drainase Mustika Jaya Tuntut Ganti-Rugi, Minta Walikota Bekasi Bertindak Lebih Tegas Dan Agak Cerdas

KOTA BEKASI, JAYABAYA POS - Protes para pedagang terdampak proyek Drainase Mustika Jaya di Kota Bekasi yang diungkapkan sangat merugikan oleh sebab prilaku pemborong yang mereka anggap "Tolol dan Gak Punya Otak" tersebut memasuki babak baru. Kendati proyek tersebut telah dikunjungi oleh pihak Kelurahan maupun Kecamatan Mustika Jaya namun tidak juga ada perubahan terkait usulan para pedagang terkait akses jalan dan bahkan justru pekerjaan proyek semakin melamban serta tenaga pekerja berkurang sehingga menambah tuntutan menjadi ganti- rugi dari para pedagang terhadap Dinas terkait maupun Walikota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono atas dampak yang mereka rasakan, (20/05/2026).

Hal tersebut diungkapkan kembali oleh Ketua Team Para Pedagang Terdampak Drainase Mustika Jaya.

"Pak Camat dan Lurah dateng kesini kemaren, dia memberi teguran kepada pihak pemborong untuk mempercepat pekerjaan, cumakan dari pengamatan kita yang ngeliat didepan mata ini, lha kerjanya makin kemari makin letoy, saya tanyakan solusinya, Dia jawab "Ini untuk mempercepat menekan kepada pihak pelaksana/pemborong untuk mempercepat pekerjaan... ya tapi, makin lama dan makin berkurang pekerjanya.  Jadi menurut saya walaupun Pak Camat dan Lurah datang ke lokasi tetap saja pekerjaan tidak ada perubahan dan bahkan malah lebih loyo. Maunya kita kalau percepatan kerja siang malem.. inikan jalan umum (Jalan Raya Utama-Red). Jadi pantasnya 24 jam lah, tambah lagi tenaga kerjanya, " ujar Levi dengan nada tinggi(19/05/2026) di lokasi.

"Jadi menurut saya pekerjaan Camat dan Lurah kurang gesit.. kurang lincah. Jadi wajib lebih gesit dan tegas memantau.. ya mungkin kalau duduk di kantor aja kan adem ada AC. Jadi kalau kerja begini kelihatan " Omon-omon", " sambungnya.

"Pekerjanya kalah sama tukang bangunan, tukang bangunan dateng jam 8 pulang jam 5..lha ini dateng jam 9 pulang sebelum jam 5, Camat sama Lurah mantau cuman proposal doang. Jadi cuma Omdoge (Omong Doang Gede, kaga ada hasilnya, " potong Rizky pedagang lainnya di lokasi.

Mereka juga mengatakan bahwa, pekerjaan proyek Drainase tersebut sarat akan marak Laka Lantas (Kecelakaan Lalu-lintas) dan bahkan insiden buruk menimpa para pekerjanya sendiri yang tertimpa longsoran bangunan proyek.

"Yang saya tau itu dia kali , ibu-ibu di bawah deket gerbang Sekolahan tertabrak, kalau semalem anak, bapak dan ibu tiga motor tertabrak beruntun, itu satu keluarga bawa motor masing-masing .. terus kaya pohon -pohon itu enggak diprioritaskan.. itu pohon menjorok ke jalan . Jadi Truk tadinya jalan kenceng tiba-tiba berhenti nah yang belakang jadi pada nabrak beruntun. Semenjak ada proyek ini jadi banyak insiden,  pengatur lalu-lintasnya gak bener.. itu dari Ormas. Kalau Dishub dateng cuma dateng minta foto pergi. . ya gitu doang orang Dishubnya, enggak ngatur lalu-lintas, cuma minggir dulu- minggir dulu.. saya mau absenu foto habis gitu pergi dianya... ya begitulah Magabut (Makan Gaji Buta), " tukas Rizky.

Selain laka lantas ia juga menjelaskan tentang insiden yang menimpa pekerjanya yang tertiban pondasi jalan pada Minggu (17/5/2026) pukul 10:00 WIB.

"Jadi wajar kalau pemborong yang disebut Tolol itu wajar. Jadi kelihatan amatir semua.. bukan orang-orang tekhnik , perhitungann6a enggak ada, " jelas Rizky.

Disinggung tentang kehadiran para pengawas pekerjaan dari Dinas terkait adanya insiden di lokasi termasuk pemborongnya?

"Pengawas enggak ada, mandor enggak ada... enggak ada yang dateng. Jadi orang Dinas kurang termasuk kurang semuanya, " kata Rizky.

"Itu termasuk kelalaian, harusnya kan di pantau terus karena kan itu bagian dari tugas mereka juga. Jadi rada kurang pikirannya... jadi Orang Dinasnya pikirannya rada kurang, " potong Levi menegaskan.

Kinerja Pemkot Bekasi Kurang Bagus Dan Walikota Kurang Cerdas

Sedangkan pengusaha Nasi Bebek mendesak agar Walikota Bekasi Dr Tri Adhianto Tjahyono segera bertindak untuk merespon warganya yang kehilangan mata pencaharian akibat terdampak Proyek Drainase Pemkot Bekasi. Solusi terbaik dan kepedulian Walikota Bekasi ditunggu para pedagang dan warga setempat guna mengatasi persoalan dan kerugian yang mereka derita akibat Proyek Drainase tersebut.

"Sangat membebankan dan merepotkan ini, menghalangi usaha saya sih.. enggak saya aja sih tapi ada banyak yang lainnya, " ungkap Dian Chandra.

"Si Customer pengen beli kadang lewat pak, karena enggak ada akses jalan, ditutup sepenuhnya.. terus kayaknya proyek juga lama ini. Belum ada informasi sampai saat ini.. ada dua hari sebelum eksekusi. Ini Pemkotnya kayaknya " Enggak Ada Otaknya". Ini Pemerintahnya mentingin sendiri, enggak mentingin rakyat,  eksekusinya gimana coba.. Kerja Pemerintah Kota Bekasi kurang bagus juga nih, " tambahnya.

Dian Chandra berharap agar Walikota Bekasi Dr Tri Adhianto Tjahyono agar bertindak lebih tegas dan cerdas dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya sehingga tidak merugikan masyarakat yang menggantungkan kehidupan diri dan keluarganya dari hasil berdagang.

"Kurang pinterlah pak Walikotanya .. masalahnya enggak mikirin rakyatnya. Jadi Bodoh lah Walikotanya . kurang diskusi sama masyarakat sininya... Diskusinya gimana, enaknya gimana, mau ada proyek besar berjangka panjang juga, dari pihak yang terkena dampak proyek itu, sekelilingnya itu gimana enaknya ... Diskusi seperti itu enggak ada, adapun edaran diberikan dua hari sebelum eksekusi ya mepet. Kalau bisa dipercepatlah ini pak Walikota, jangan berprilaku Bodoh lah, " pungkas Dian Chandra.

Para warga setempat bersama para pedagang terdampak Proyek Drainase Mustika Jaya berniat untuk bersiap akan melanjutkan aksi protes dan keluhan mereka dengan beraudensu kepada Dinas terkait maupun Walikota Bekasi Dr Tri Adhianto Tjahyono guna meminta pertanggungjawaban dan menuntut ganti-rugi akibat akses cari nafkah mereka ditutup Proyek Pemkot Bekasi.

Sangsi Administratif Pejabat Dan Wajib Bayar Ganti Rugi

Sementara Kepala Bidang Pembangunan dan Infrastruktur LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) menegaskan.

"Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan pembangunan jalan dan merugikan warga atau pedagang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif bagi pejabatnya dan kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum," ujar Redy Anaro ST. (20/5/2026) saat diminta tanggapannya oleh Team Media.

Adapun mengenai rincian sanksi dan jalur penyelesaian yang berlaku adalah Sanksi Administratif bagi Pemda/Pejabat: 

"Jika Pemda menyalahgunakan wewenang atau melakukan maladministrasi, masyarakat dapat melaporkannya ke Ombudsman Republik Indonesia.Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran tertulis, penundaan hak keuangan, hingga pemberhentian sementara atau dari jabatan.," terangnya.  

"Terkait mengenai Ganti Rugi Perdata. Warga dan pedagang dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) ke pengadilan negeri setempat untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian atau kerusakan properti," imbuhnya.

Sangsi Pidana Mengintai

Sementara mengenai sanksi Pidana atas Kelalaian. Jika pembangunan jalan tidak diberi rambu atau tanda yang memadai dan mengakibatkan kecelakaan (kerugian materiil/luka/jiwa) bagi pengguna jalan atau warga, penyelenggara jalan (pejabat terkait) diancam sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp120 juta berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).Untuk perlindungan dan kompensasi terkait lahan yang terdampak pengadaan proyek," bebernya.

"Hal tersebut dapat juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum guna memastikan hak musyawarah dan ganti kerugian yang layak," pungkas Kabid Pembangunan Dan Infrastruktur LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN), Redy Anaro.ST.

Sejak berita tersebut ditayangkan sebelumnya, Team Awak Media pun terus mencoba berupaya untuk mengkonfirmasi para pihak terkait namun belum menemukan titik terang sampai saat ini (Para pihak terkait belum bisa dihubungi-Red).

(Iwan Joggie) JBP

Proyek Drainase Mustika Jaya Rugikan Warga : 'Pengawas Dan Konsultan Makan Gaji Buta!'

KOTA BEKASI, JAYABAYA POS - Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada Rehabilitasi Saluran Jalan Utama Mustika Jaya di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dinilai merugikan para pedagang sepanjang pekerjaan proyek tersebut selain menimbulkan kemacetan lalu-lintas, sehingga memicu kemarahan dan menuai protes keras serta kecaman manis-manis pedas para pedagang dan warga setempat yang terdampak proyek tersebut, pada Senin (11/05/2026).

Proyek yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender, bernilai kontrak Rp 1.744.406.863.00,-, yang dikerjakan oleh CV. Bintang Karya, bernomor kontrak/SPK :620.01/06.0028.1/SP/DBMSDA-SDA/2026/62738135.yang seharusnya memberi manfaat dan keuntungan bagi warga setempat justru menuai kecaman dan protes para warga. Dikarenakan kehadiran proyek tersebut dianggap sangat merugikan bagi pada pedanggang di lokasi

Dalam protesnya para warga setempat mengeluh bahwa, pekerjaan tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dan hanya ada surat pemberitahuan sepihak dalam waktu terbatas sementara pekerjaan proyek tersebut berjalan  dalam waktu lama, 150 hari. 

"Cuma kasih surat aja, enggak ngomong apa- ngomong apa gitu. .suratnya sudah saya buang, kelihatannya bukan dari Pemerintah..Kelurahan atau Kecamatan..kayaknya dari CV ini. Dikirain cuma mau buat saluran kecil ini doang (seraya menunjuk ke Comberan- Red) gak taunya begini, ini mah bikin gorong-gorong, " ujar Yayat pedagang terdampak. 

Lanjutnya, " Kalau izin ke saya enggak..kalau mengganggu ya sangat mengganggulah , pengennya kan cepet kerjanya.. ini kan tiga bulan. . ya habislah usaha.. bukan habis lagi.. tekorlah buat keluarga. .penghasilan jadi kurang semenjak ada ini, kitakan orang kecil mau ngadu kemana juga kan susah, harusnya kamu Pemerintah gimana ini.. Drainase begini gimana ini. .kalau ada kompensasi alhamdulilàh diterima, " ungkap Yayat. 

"Kalau bisa ada ganti rugi dari Pemerintah Bekasi.. Walikota lah.. ini kami orang kecil, pedagang kecil yang butuh perhatian Pemkot Bekasi.. masa ada proyek Pemerintah malah merugikan masyarakat.. tolong kebijaksanaannya Pak Walikota, Tri Adianto, " potong Dedi warga setempat di lokasi.

"Itu juga para pengawas dari Dinas dan Konsultan kerjanya apa..makan gaji buta?," tukasnya dengan geram.

Warga Desak Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono Beri Solusi Dari Prilaku Pemborong: "Tolol Gak Ada Otak!"

Sementara Warga Rt 002/ Rw 09 mengemukakan Protes dan Kecaman lebih keras terhadap pemborong proyek dan Pemkot Bekasi..

"Sebelumnya ada surat edaran, dua hari sebelum eksekusi ini (Proyek Tersebut-Red) dari Rw.. maksud saya mah kalau misalkan ada pembangunan kayak gini musyawarah dulu, kitakan seneng ada pembangunan begini ya.. tapi disaat musyawarahkan paling enggak ada solusi, misalkan ini di gali terus tutup di kasih jembatan biar pelanggan kita bisa masuk, " ujar Levi pelaku usaha terdampak.

"Kita sebenernya seneng ada pembangunan seperti ini, cuma caranya jangan sampai kita juga dirugiin.. anak Sekolah, Bini.. kan kudu di kasih makan. mangkanya ini waktunya tiga bulan mangkanya ini kebangetan.. kebangetan bangat dah, " tegasnya.

Pemberitahuan kaga ada, dari Penerintah setempat Kelurahan maupun Kecamatan kaga ada, kali Rt-Rw juga kaga ada yang kemari, kali kita diajak duduk bareng kan?, ini tiba-tiba ada.. kan kalau diajak duduk bareng nanti kita cari solusinya gimana ini  cara kerjanya. Nanti kita sebagai pelaku usaha disini gimana enaknya ,  pelanggan kita juga tetep dateng.. dapur ngebul, nah sekarang kalau begini seleter juga kaga kebeli bang... beneran,  apalagi ini sampe tiga bulan, " ungkap Levi.

Ia juga meminta kepada Walikota Bekasi, Tri Adianto agar segera turun untuk membantu warganya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Minta solusinya gimana.. solusi dan kebijakan pak Walikota enaknya gimana?, jangan diem bae, karena kita warga ini merasa dirugiin.. beneran dirugiin dah. Kalau bapak Walikota enggak bisa ngasih solusi udah kebangetan bangat dah, " tandas Levi.

"Kalau memang ada kompensasi kita Terima, kalau memang tidak ada kita kaga minta.. cuman solusinya ini bikin jembatan, akses buat masuk kemari (Toko-toko-Red), Kalau enggak bisa juga kebangetan dan kurang pantas Tri Adianto jadi Walikota Bekasi, " tukasnya.

Levi menegaskan bahwa Pemborong Proyek tersebut kurang cerdas dan tidak pandai dalam berfikir dalam melakukan pekerjaannya.

"Pemborong " Tolol Dan Enggak Ada Otaknya". Minimal saat dia bongkar kasih jembatan dah.. kalau yang kaga punya kepentingan kemari kaga bakal belok, emang dasar Pemborong Tolol dan Kaga Ada Otaknya, jadi langka pikirannya, " tandasnya.

Ditanyakan apakah pengawas pekerjaan dari Pemkot atau Dinas terkait datang ke lokasi memeriksa pekerjaan proyek tersebut ?

"Kaga ada bang...beneran kaga ada, konsultan juga boro-boro, apalagi dateng ketempat sini, "tutupnya..

Berdasarkan pantauan Awak Media dilokasi, ada terhitung 14 toko yang tertutup galian besar saluran Drainase dan ditutup seng pembatas jalan sehingga akses untuk masuk ke lokasi para pedagang tidak ada. Terlihat sebagian pedagang sudah menutup usahanya dan pulang kampung dikarenakan sudah tidak bisa usaha akibat Pembangunan Proyek Drainase tersebut.

(Iwan Joggie) JBP