Tampilkan postingan dengan label DAERAH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DAERAH. Tampilkan semua postingan

Jumat, 06 November 2026

Seminar Nasional FKH Unud di Bali, Wamen Viva Yoga: FKH Harus Berkontribusi Dalam Program Swasembada Protein Hewani


KABUPATEN BADUNG, JAYABAYA POS - "Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) Saya ditempa dengan keras, tanpa kompromi, setelah melalui proses itu, sekarang Kita bisa bertemu lagi", ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Ungkapan alumni FKH Unud itu disampaikan saat dirinya menjadi keynote speech Seminar Nasional di Badung, Bali, (6/11/2026). 

Dalam seminar dengan tema 'Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia Dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health' hadir Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Dekan FKH Dr. drh. Gusti Ngurah Sudisma, M.Si., perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, Balai Veteriner, Balai Karantina, FKH dari berbagai perguruan tinggi, pelaku usaha pakan dan obatan-obatan hewan, dan mahasiswa.

Dalam paparan,Viva Yoga mengungkap ada 65 proposal dari berbagai kabupaten dan kota di luar Jawa yang menginginkan dibukanya kawasan transmigrasi baru. Di antara keinginan dibukanya kawasan baru agar di kabupaten itu tidak ada wilayah yang terisolasi. 

"Juga ada aktivitas ekonomi dan sosial", ujarnya.

Dari sekian proposal yang disepakati oleh Kementerian Transmigrasi baru di Kota Batam, Kepulauan Riau., dan salah satu kabupaten di Sulawesi yang dikabulkan.

"Di Kota Batam kawasan itu adalah Barelang", ungkapnya.

Ketika kawasan baru di buka di Sulawesi, bupati setempat gembira sebab akses menuju ke sana menjadi terjangkau. Sebelumnya lebih mahal daripada ke Jakarta.
Membuka kawasan baru juga harus berdasarkan di sana ada potensi ekonomi.

 "Tanpa itu Kita tidak akan buka", paparnya. "Hal demikian ditekankan sebab orientasi transmigrasi saat ini bukan sekadar memindahan penduduk namun pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Transmigrasi dikatakan oleh pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu saat ini masih diminati masyarakat.

"Ada 10.000 kepala keluarga mendaftar menjadi transmigran", ungkapnya. "Program ini belum disosialisasikan, bila disosialisasikan peminatnya akan lebih melimpah", tambahnya.

Dari program transmigrasi sejak tahun 1950, tercatat ada 2,2 juta transmigran atau 9,2 juta jiwa bersama keluarga mereka. 

"Transmigran sekarang tidak hanya dari Jawa dan Bali namun juga dari Lampung", ucapnya.

Kepada peserta seminar, Viva Yoga mengatakan saat ini pemerintah telah sukses dalam program swasembada pangan.

"Kawasan transmigrasi berkontribusi dalam kesuksesan ini sebab kawasan transmigrasi merupakan sentra tanaman pangan", tutur mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar itu.

Ketika swasembada beras sudah tercapai, menurut Viva Yoga saatnya mendorong swasembada atau kecukupan kebutuhan protein hewani. Jalan menuju ke sana telah dilakukan oleh pemerintah dengan membangun kampung nelayan merah putih dan peningkatan budidaya air tawar.
 
"Kementerian Transmigrasi telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hal ini", ujar mantan Presidium MN KAHMI itu.

Dalam keinginan untuk swasembada protein hewani diharap FKH berkontribusi. Empat belas FKH yang tersebar di berbagai kampus didorong mengambil peran.

Berdasarkan datang komoditas daging sapi/kerbau kebutuhan nasional mencapai 794,29 ribu ton. Sedang produksi kesediaan hanya 421,21 ribu ton. Kebutuhan susu nasional sebanyak 4,7 juta ton, kesediaan 820,87 ribu ton (2025). Sedang untuk daging ayam ras dan telur, Indonesia surplus.

"Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat Kita impor", kata Viva Yoga. "Defisit kebutuhan protein hewani dari daging sapi dan susu inilah yang menjadi tantangan dan peluang bagi FKH."

Dirinya berharap Indonesia bisa seperti New Zealand. "Di Indonesia lahannya lebih luas dari pada New Zealand dan Kita juga punya savana, " terangnya. 

Kementerian Transmigrasi yang memiliki lahan selua 3,1 juta Ha inilah yang akan dikolaborasikan untuk mendukung program swasembada protein hewani.

"Untuk merealisasikan swasembada protein hewani perlu disinergikan dengan berbagai pihak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), pihak swasta, FKH, bahkan mitra dari luar negeri, " pungkas Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. 

Dalam hal ini Kementerian Transmigrasi berencana bersinergi dengan FKH Unud dengan mengelola lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi peternakan modern sapi yang unggul, sehat, dan produktif.



(Ketut) JBP

Minggu, 01 November 2026

SMSI Angkat Bicara, Perlukah Melibatkan Pers Dalam Tim Pembangunan Daerah?


KABUPATEN  BEKASI, JAYABAYA POS —Wacana keterwakilan tokoh pers dalam struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi mengemuka sebagai salah satu gagasan strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Keberadaan tokoh pers yang memiliki kompetensi, pengalaman investigasi, integritas, dan pemahaman terhadap persoalan sosial dinilai dapat memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi berbagai hambatan pembangunan, sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat dengan pengambil kebijakan. Minggu, (1/11/2026). 

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon bersama anggota dalam perbincangan bersama sejumlah wartawan di Cikarang, sebagaimana materi keterangan yang disampaikan untuk pemberitaan.

Menurut Doni Ardon, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D merupakan langkah progresif yang patut dipertimbangkan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pers Sebagai Pilar Demokrasi dan Pengawal Pembangunan

Doni Ardon menegaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama dalam menjalankan kontrol sosial, menyampaikan informasi, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Contoh jika Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang biasanya diisi oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional, maka pelibatan keterwakilan insan (tokoh) pers merupakan langkah terobosan yang bisa dilakukan kepala daerah untuk memperkuat akses informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujar Doni Ardon.
Menurutnya, pengalaman insan pers dalam melakukan peliputan, investigasi, dan pengawasan lapangan dapat menjadi modal penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat Pembangunan Daerah.

Pers juga mempunyai jaringan informasi yang luas hingga tingkat masyarakat bawah, sehingga mampu mendeteksi keluhan publik, ketimpangan pelayanan, persoalan infrastruktur, hingga indikasi penyimpangan kebijakan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Doni Ardon menilai bahwa pelibatan tokoh pers dapat membantu memperkuat keterbukaan informasi mengenai program pembangunan dan pelaksanaan APBD. Namun, kehadiran tokoh pers tidak boleh semata-mata dijadikan instrumen untuk membangun citra positif pemerintah daerah.

Seleksi Harus Objektif, Bukan Berdasarkan Kedekatan Politik

Doni Ardon mengingatkan bahwa penunjukan tokoh pers dalam TP2D harus dilakukan secara profesional, transparan, dan terukur. Keterwakilan tersebut tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal dengan kepala daerah, kepentingan kelompok, maupun hubungan politik tertentu.

"Kepala daerah harus berkoordinasi dengan organisasi pers resmi setempat untuk merekomendasikan anggotanya yang independen dan berintegritas," tegas Doni Ardon.

Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah mempertimbangkan mekanisme seleksi yang mengutamakan rekam jejak profesional, kompetensi, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik.

Meski demikian, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum, dasar pembentukan, kewenangan, dan kebutuhan organisasi tim tersebut.                        
Tanpa Pers, TP2D Kabupaten Bekasi Seperti Berjalan di Ruang Gelap Gulita                
Sementara Wakil Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi Bidang Keorganisasian, Irwan Awaluddin menilai keberadaan TP2D adalah langkah maju yang harus didukung. Namun ia mempertanyakan belum dilibatkannya unsur Pers secara kelembagaan dalam struktur tim yang beranggotakan 18 tokoh tersebut.

"Bupati Bekasi membentuk TP2D dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, praktisi kesehatan, ahli hukum, hingga buruh. Ini komposisi yang hebat. Tapi ada satu unsur yang terlewat dan ini sangat vital, yaitu Pers. Padahal TP2D ini ingin mempercepat pembangunan, ingin jadi mata dan telinga Bupati," ujar Irwan Awaluddin di Tambun, (1/11).

Berdasarkan data yang dihimpun, TP2D Kabupaten Bekasi dibentuk melalui Surat Undangan Setda No. 000.7.3/9032/PEM-SETDA/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 dan penyerahan SK pada 16 Oktober 2026 di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati, Cikarang Pusat. Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik, S.E., M.Si., Ph.D., menyatakan timnya bekerja kolektif memberikan saran tindak, rekomendasi dan masukan langsung kepada Kepala Daerah tanpa mengambil alih fungsi pengawasan Perangkat Daerah, dengan target ambisius mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen melalui optimalisasi APBD dan investasi swasta.

Irwan menguraikan 5 poin urgensi mengapa Pers wajib masuk dalam TP2D:

1. Fungsi Jembatan Aspirasi yang Paling Riil

TP2D diminta aktif memantau pelaksanaan program dan menyerap aspirasi masyarakat. Menurut Irwan, tidak ada instrumen penyerap aspirasi yang lebih cepat dari Pers.

"Setiap hari, anggota SMSI Kabupaten Bekasi yang terdiri dari puluhan media siber menerima puluhan aduan warga, dari jalan rusak di Pebayuran dan banyak wilayah lainnya, banjir di Tambun Utara dan  Babelan, hingga sulitnya perizinan UMKM di Cikarang. Data ini riil, terverifikasi, dan by name by address. Jika Pers ada di dalam TP2D, data aspirasi itu bisa langsung jadi bahan rekomendasi, bukan sekadar laporan seremonial," tegasnya.

2. Kontrol Publik dan Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan

Belakangan, publik menyoroti isu rekrutmen TP2D yang dinilai senyap dan kekhawatiran tumpang tindih fungsi dengan Inspektorat dan DPRD. Irwan menilai, keberadaan Pers di dalam akan membuat TP2D lebih akuntabel.

"TP2D ini bekerja sukarela tanpa honor, semangat pengabdian yang luar biasa. Tapi justru karena sukarela dan dekat dengan kekuasaan, potensi konflik kepentingan dan isu liar pasti ada. Jika ada Pers di dalam, semua SOP dan Tata Tertib yang sedang disusun TP2D bisa dikomunikasikan secara terbuka. Pers menjaga marwah TP2D agar tidak menjadi tim elitis yang jauh dari rakyat," kata Irwan.

3. Penerjemah Bahasa Birokrasi ke Bahasa Rakyat

Target pertumbuhan ekonomi 7 persen, investasi yang wajib libatkan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi, adalah bahasa birokrasi yang sulit dipahami rakyat.

"Ketua TP2D bicara soal investasi dan kekuatan pengusaha lokal. Itu konsep bagus. Tapi bagaimana rakyat di kampung mengerti? Peran Pers-lah yang mengubah rekomendasi teknis TP2D menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga masyarakat ikut mengawal. Tanpa komunikasi publik yang baik, percepatan pembangunan hanya akan jadi jargon di atas kertas," ujarnya.

4. Amanat Undang-Undang Pers

Irwan mengingatkan, Pers bekerja dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan fungsi sebagai kontrol sosial, pendidikan, dan informasi. Mengabaikan Pers dalam percepatan pembangunan sama dengan mengabaikan pilar demokrasi keempat.

"Di era keterbukaan informasi ini, tidak ada lagi pembangunan yang bisa dilakukan secara eksklusif. Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja adalah seorang dokter, beliau pasti paham pentingnya diagnosa yang akurat. Diagnosa pembangunan yang akurat itu datang dari lapangan, dan Pers adalah yang setiap hari berada di lapangan," tutur Wakil Ketua SMSI yang juga dikenal sebagai tokoh aktivis Pers Bekasi.

5. Menjaga Kondusifitas Menuju Bekasi yang Lebih Maju

Dengan kondisi politik Kabupaten Bekasi yang dinamis, kehadiran Pers di dalam TP2D akan menjadi penyeimbang dan pendingin suasana.

"Kami tidak meminta jabatan. Kami dari SMSI Kabupaten Bekasi menawarkan diri sebagai mitra kritis dan konstruktif. Kami ingin TP2D ini sukses. Kami ingin  Bupati Bekasi sukses membawa Bekasi ke pertumbuhan 7 persen. Tapi kesuksesan itu butuh dukungan komunikasi publik. Libatkan kami, jangan tinggalkan kami," pungkas Irwan.

Irwan menegaskan, SMSI Kabupaten Bekasi siap jika diminta memberikan masukan resmi atau bahkan mengirimkan perwakilannya untuk duduk bersama dalam rapat-rapat TP2D sebagai unsur komunikasi publik.

"Kami tunggu undangan diskusi dari Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik. Mari kita duduk bersama. Demi Kabupaten Bekasi yang lebih transparan, lebih cepat membangun, dan lebih berpihak kepada rakyat," tutupnya.



Sabtu, 24 Oktober 2026

Pemdes Tridaya Sakti Menggelar Turnamen Futsal Antar Rw Dalam Menyambut Hari Sumpah Pemuda

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS  - Desa Tridaya Sakti menggelar Turnamen Futsal dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 2026 serta mempererat tali silaturahmi antar pemuda se Desa Tridaya Sakti yang berlokasi di Gelanggang Olah Raga Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (24/10/2026).

Dalam sambutannya PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi Skm. Msi mengapresiasi sepenuhnya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan turnamen Futsal menyambut hari Sumpah Pemuda dengan hal yang positif. 

"Pesan saya ada tiga, pertama jaga sportifitas, nantinya pada saat main ada aturan-aturan yang dibuat oleh panitia.. jaga sportifitas,. Yang kedua jaga keamanan, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada ini ada itu yang mengganggu terlaksananya acara kita semua, " ujar Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi dalam pembukaan turnamen Futsal antar pemuda se-Desa Tridaya Sakti.

Lanjutnya, " Yang terakhir pesan saya adalah.. Sampah, kita harus menjaga lingkungan kita ini, Desa Tridaya Sakti biar bersih. Jadi artinya setelah main ataupun apa .. jaga terhadap lingkungan , jaga terhadap kebersihan lingkungan," imbuhnya. 

"Setuju gak, " teriak PJ Desa Tridaya Sakti tertuju kepada semua hadirin dan para pemain yang hadir dalam turnamen tersebut, sontak disambut teriakan bersama, " Setujuuuu, " teriak semua yang hadir di lokasi tersebut.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi turnamen Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti oleh PJ Desa Tridaya Sakti. 

"Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim acara pertandingan Futsal antar Rw ini resmi saya buka, " tegas PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi, dengan suara lantang yang disambut tepuk tangan dan teriakan serentak para hadirin di lapangan Futsal.

Kegiatan dilanjutkan oleh penyampaian dari Babinkamtibmas dan Babinsa terkait keamanan dan ketertiban serta penyampaian dari Ketua Panitia Acara bersama Ketua Karang Taruna Desa Tridaya Sakti. 

Acara dilanjutkan dengan Kick-off yang dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti menandakan awal pertandingan Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti dimulai yang kemudian dilanjutkan langsung dengan pertandingan perdana antara pemain Futsal Rw 14 melawan Rw 17 yang menghasilkan skors 1-1 (Draw). 

Sebagai Ajang Silaturahmi Para Pemuda

Disisi lain Ketua Panitia Acara, Rendi Aristiawan menuturkan bahwa, turnamen tersebut selain menyambut peringatan hari Sumpah Pemuda, namun juga sebagai ajang silaturahmi guna mempererat tali persatuan pemuda Tridaya Sakti.

"Yang mengikuti ikon ini ada tujuh belas Rw yang berlokasi di Tridaya Sakti, yang diikut sertakan hanya laki-laki dari tujuh belas Rw ini, tujuan kita bukan menang atau kalah, tujuan kita untuk mempersatukan sebagai anak muda dari Rw 01 sampai Rw17, sebagai ajang silaturahmi anak muda se-Desa Tridaya Sakti," ungkap Rendi Aristiawan kepada Awak Media usai seremonial Kick-off dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti.
 
Ketua Panitia  juga menjelaskan terkait mengenai hadiah yang diraih bagi para peserta turnamen Futsal maupun suporter dan lainnya. 

"Winner juara satu hadiahnya Rp 700 ribu beserta tropy, juara kedua Rp 500 ribu beserta tropy dan juara tiga Rp 350 ribu beserta tropy,  kita tidak ada juara harapan tapi ada Best Player, Top Scors sama Best Supporter akan dapat hadiah dari kita berikut piagam, " beber Ketua Panitia.
 
"Pertandingan untuk penyisihan ini 10X2  jadi 20 menit,  nah besok hari minggu kita adakan semi final sampai final, nah itu waktunya lebih lama, " Imbuhnya.

Ketua Panitia juga menghimbau kepada para Pemuda se -Desa Tridaya Sakti agar senantiasa bersifat kritis serta semangat untuk berjuang dan pantang menyerah.

"Ayo para pemuda, kita tetap menjadi pemuda yang kritis dan aktif, jangan menjadi pemuda yang pasif. Terus semangat kobarkan api-api semangat juang dengan pantang menyerah, " pungkas Rendi Aristiawan.

Kegiatan tersebut berjalan cukup meriah serta aman dan kondusif, dihadiri oleh PJ Desa Tridaya Sakti beserta jajaran, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, para tokoh pemuda, para simpatisan dan masyarakat setempat.


Jumat, 23 Oktober 2026

Ketum LSM LPKN : 'Selamat & Sukses' Atas Dilantiknya Bupati Bekasi Dr Asep Suryaatmaja


KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS - Kami Keluarga Besar Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) di seluruh Indonesia menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Asep Surya Atmaja atas dilantiknya sebagai "Bupati Bekasi Dalam Sisa Masa Jabatan 2025-2030", Bekasi, 23 Oktober 2026.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM LPKN, sebagai bentuk penghormatan, dukungan moral, dan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Kabupaten Bekasi.

"Atas nama pribadi dan seluruh jajaran LPKN se-Nusantara, saya mengucapkan Selamat dan Sukses kepada sahabat, saudara kami, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Pelantikan ini adalah momentum bersejarah, bukan hanya bagi Bapak Bupati, tetapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menaruh harapan besar akan masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Irwan Awaluddin, S.H., dalam keterangan resminya.

Irwan Awaluddin S.H. menegaskan bahwa, sosok Dr. Asep Surya Atmaja adalah figur pemimpin yang visioner, berintegritas, berpengalaman dalam birokrasi, dan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Kriteria pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan Kabupaten Bekasi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, lumbung pangan, dan penyangga utama Ibukota, membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Kami di LPKN meyakini, di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, Kabupaten Bekasi akan mampu mewujudkan cita-cita "SWATANTRA WIBAWA MUKTI". Menjadi kabupaten yang mandiri, berwibawa, makmur, dan menjadi barometer tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum LSM LPKN yang dikenal tegas dalam mengawal keuangan negara tersebut juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan dan pencegahan korupsi, LSM LPKN siap menjadi mitra kritis, mitra strategis, dan mitra pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. LPKN akan terus mengawal setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Selamat mengemban amanah mulia dari rakyat, Pak Bupati. Amanah ini adalah titipan yang berat, namun kami yakin di tangan Bapak, Bekasi akan semakin bersinar. LPKN berdiri bersama rakyat dan bersama Bupati untuk membangun Bekasi yang lebih gemilang," tutup Ketua Umum LSM LPKN.

Tentang LSM LPKN

Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengawalan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat.


Hormat Kami, Bekasi, 23 Oktober 2026.



(Irwan Awaluddin, S.H) 
Ketua Umum LSM LPKN
(Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara)


Sumber : Humas DPP LSM LPKN
[Nomor HP/WA 081210611958]


Sabtu, 10 Oktober 2026

Berujung Pelaporan Polisi, Kadin LH Kab. Bekasi Hina Fisik Pimred Post Keadilan Dimuka Umum


KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum

Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.



(Red/Iwan Joggie) JBP


Rabu, 16 September 2026

Cakades Jejalen Jaya Nomor Urut 2 Gelar Kampanye, Kumpul Sebra Optimis Raih Kemenangan Dalam Kontestasi Pilkades Jejalen Jaya

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS - Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya nomor urut dua, Kumpul Sebra beserta Tim Sukses menggelar kampanye Pilkades terjadwal, pada Rabu (16/9/2026) pagi pukul 8:00 hingga selesai di seantero Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Terpantau antusias para pendukung Cakades nomor urut dua sangat kuat. Terbukti membludaknya para pendukung dan simpatisan yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, dengan menggunakan atribut kaos merah ditambahkan kerudung merah bagi para pendukung wanita."Nomor dua, menang..menang..menang, Kumpul menang..menang..menang, lanjutkan pilih nomor dua" ujar para pendukung berteriak seraya berjalan beriringan dalam kampanye tersebut."Pilih Pemimpin yang bisa dipegang omongannya..pilih nomor dua lanjutkan," sahut para pendukung lainnya berteriak.

Kegiatan kampanye berjalan lancar aman dan kondusif. Tampak pihak Panitia Pilkades beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas dan pihak Linmas Desa Jejalen Jaya turut mengawal jalannya Kampanye Pilkades nomor urut dua, Kumpul yang akrab disapa 'Sebra'.

Kampanye diawali dari lapangan Noni Belanda pada Rabu pagi (16/9/2026) pukul 08:00 WIB sesuai ketentuan jadwal Kampanye Pilkades 2026, yang dilanjutkan berkeliling ke seantero Desa Jejalen Jaya dan kembali siang hari ketempat semula. Kemudian Cakades nomor urut dua bersama Tim sukses menyampaikan pidatonya dihadapan ratusan pendukungnya agar jangan lupa mencoblos Cakades nomor urut dua, Kumpul pada 20 September mendatang.

Dalam keterangannya Calon Kepala Desa (Cakades) Nomor Urut Dua, Kumpul Sebra mengemukakan bahwa,'Saya juga rasa terharu sedikit ...sebenernya saya juga enggak terlalu bilang...engga terlalu woro-woro, ya cuman mereka nanya kapan kampanye, saya bilang tanggal enam belas hari rebo..enggak ngundang saya..yang pertama. yang kedua ya memang kita enggak ngasih apa-apa..enggak dipinta juga ..emang kita enggak nyampe mereka antusias...alhamdulilah," ungkap Cakades Jejalen Jaya nomor urut dua, Kumpul Sebra.

Dari banyaknya massa pendukung yang hadir dalam kampanye yang digelar Pak Cakades beserta Tim Sukses serta antusiasnya mengawal dai mula hingga akhir kampanye?

"Menurut massa yang segitu banyaknya, saya yakin mereka memang simpatisan saya," ujar Kumpul.

Dari jumlah DPT 17.000 suara yang ada di Desa Jejalen Jaya, Cakades nomor urut dua meyakini dapat meraih suara minimal sebanyak 9.600 suara dalam Pilkades Jejalen Jaya 2026 ini.

"Target suara saya insyaallah bisa mencapai 9.600 suara...mudah-mudahan..kita bukan mendahului yang kuasa ini ya..dari total DPT kita 17.000 suara..optimis saya," tegasnya.

"Mudah-mudahan apa yang tadi saya bilang..simpatisan yang segitu banyaknya  mudah-mudahan sampe tanggal 20 enggak berubah, artinya enggak berkurang malah lebih dari itu. Bener-bener orang hatinye memilih saya besok menyoblos saya..seperti itu..optimis saya memenangkan Pilkades ini..dua periode," pungkas Cakades Jejalen Jaya nomor urut dua, Kumpul Sebra penuh semangat.



Senin, 14 September 2026

Cakades Nomor Urut 2 Gelar Kampanye, Nyampe Jamaluddin : Wujudkan Pemdes Satriajaya Transparan Dan Akuntabel


KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS- Kandidat Calon Kepala Desa (Cakades) Satria Jaya, Nyampe Jamaluddin Spd beserta Tim Sukses menggelar kampanye Pilkades 2026 di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Senin (14/9/2026) siang.
 
Antusias para pendukung Cakades nomor urut dua tersebut terlihat sangat kuat dalam melaksanakan kegiatan kampanye yang digelar sang kandidat, sehingga kegiatan tersebut terpantau menimbulkan kemacetan luar biasa di sepanjang jalan pada seantero Desa Satria Jaya akibat panjangnya iring-iringan pejalan kaki serta kendaraan baik mobil maupun motor dari para pendukung Cakades Nyampe Jamaluddin Spd.

Dalam keterangannya Cakades Satria Jaya nomor urut dua mengemukakan Visi dan Misinya terkait pencalonannya sebagai Kepala Desa di Satria Jaya bahwa, Dirinya menginginkan perubahan terutama terkait mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa Satria Jaya. 

"Saya akan berupaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel dalam seratus hari kerja bisa saya terpilih menjadi Kepala Desa di Satria Jaya dan itu target prioritas saya, " ujar Nyampe Jamaluddin Spd kepada Awak Media usai acara kampanye digelar (14/9).

"Terkait mengenai Tata Kelola Pemerintahan Desa, saya akan meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan ramah, kemudian Transparansi Anggaran dan Laporan Desa yang selama ini kurang diperhatikan oleh pengemban amanah sebelumnya, lalu saya akan berupaya meningkatkan kapasitas perangkat Desa menjadi Profesional dan Proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), " sambungnya.

Ia juga mengutarakan bahwa, perlunya mengoptimalisasikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dengan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) termasuk pelatihan ekonomi kreatif.

"Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menggerakkan dan memperkuat perekonomian Desa. Menciptakan lapangan kerja baru bagi warga.Serta mengelola potensi Sumber Daya Desa secara berkelanjutan, " terang Cakades Satria Jaya nomor urut Dua itu. 

Selain itu Nyampe Jamaluddin juga fokus pada Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan berbasis keadilan yang merata.

"Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur yang merata pada seluruh Desa Satria Jaya baik itu jalan lingkungan, drainase atau saluran air. Termasuk juga sarana Kesehatan dan Pendidikan, " tutur Mantan Sekdes Satria Jaya.
 
Sosial, Budaya dan SDM juga menjadi sorotan tajam dalam skala prioritas pentargetan yang harus dibenahi oleh kandidat nomor urut dua

"Yang terakhir tentunya kita juga memfokuskan pada kegiatan sosial, budaya serta peningkatan SDM dan mental serta spiritual. Seperti penguatan gotong royong, pembinaan secara intensif pada para pemuda dan Karang Taruna Desa serta penguatan nilai keagamaan, intinya saya ingin perubahan dengan eranya digital dengan eranya tekhnologi masyarakat harus cerdas...jadi pilih nomor dua bila masyarakat inginkan perubahan ...pilih Nyampe Jamaluddin yang berjas hitam berdasi merah..pasti menang, menang dan menang," pungkas Cakades Satria Jaya nomor urut dua, Nyampe Jamaluddin Spd dengan nada tinggi penuh semangat.



Sabtu, 12 September 2026

Dinilai Tak Profesional, Kunjungan Ketua Panitia Pilkades Satriajaya Tuai 'Tamparan Keras' Cakades 02

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS - Sungguh memalukan, nasib naas menimpa Tim Panitia Pilkades Satriajaya dibawah pimpinan Mujahidin saat melakukan kunjungan monitoring pada Cakades nomor urut dua. Dimana seyogyanya disambut hangat alih-alih justru menuai semprotan manis-manis pedas bertekanan tinggi dan tamparan keras ucapan dari Cakades Nyampe Jamaluddin beserta Tim Sukses dan para pendukungnya terkait kinerja yang dinilai tebang pilih dan tidak profesional serta proporsional di kediaman Cakades nomor urut 02 di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (12/9/2026) siang. 

Semprotan bertekanan tinggi tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Cakades nomor urut dua, Nyampe Jamaluddin Spd beserta Tim Sukses dan para pendukung merasa dirugikan oleh prilaku pihak Panitia Pilkades Satriajaya yang dinilai tebang pilih dan terlalu mendiskreditkan serta  mengkucilkan pihak Cakades nomor urut 02, serta dianggap tidak adanya rasa keadilan sehingga menimbulkan luapan amarah yang ditujukan pada Ketua Panitia Pilkades Satriajaya, Mujahiddin beserta anggota. 

Kejadian tersebut disaksikan oleh pihak Desa Satriajaya, Plt H Kayat beserta jajaran, Ketua BPD, H Kamaluddin beserta anggota dan Babinsa Erik dan M Sodik yang turut mengawal kehadiran Panitia Pilkades dalam kunjungan ke kediaman Cakades nomor urut 02, Nyampe Jamaluddin Spd. 

Hal tersebut bermula saat Cakades nomor urut 02 mengutarakan kekecewaannya atas kinerja Panitia Pilkades Satriajaya dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) yang dinilainya tebang pilih. 

"Kami juga menekankan kepada seluruh Panitia, BPD dan disini ada Plt pak lurah, ada Babinsa, Bimaspol jangan hanya kami yang ditekan tetapi seluruh Calon berikut simpatisannya untuk menjaga kondusifitas, untuk menjaga keamanan dengan damai. .itu yang kami harapkan, karena yang menentukan Desa Satriajaya besok ketika kampanye, " ujar Nyampe Jamaluddin Spd. 

Lanjutnya, " Jika rusak kampanye maka rusaklah Desa Satriajaya. Tapi jika besok kondusif semuanya insyaallah, sampai siapapun akan kondusif Desa Satriajaya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, " tutupnya. 

Sementara exKadus Mardan mempersoalkan tentang titik kampanye berikut beberapa item aturan yang dinilainya ada kejanggalan Namun semua itu dijawab oleh Ketua Panitia, Mujahidin dan para Babinsa yang hadir dalam perdebatan itu. 

Disisi lain Tim Sukes untuk wilayah Rw 09 mempertanyakan terkait mengenai Rt maupun Rw yang menjadi KPPS sehingga netralitas pihak Panitia Pilkades di pertanyakan terkait perekrutan anggota KPPS yang menginginkan di laksanakan secara independent.

"Kami bertanya, Panitia KPPS Disetiap Rw apakah tidak termasuk Perangkat Desa?, yaitu dimana di Rw 9 ini Panitia KPPS itu terdiri dari Ketua Rw beserta Rt-Rt yang total jumlahnya sembilan orang.. nah ini dia, pertanyaan kita àdalah apakah boleh didalam KPPS ini Panitianya adalah pengurus daripada Rw ataukah dari pihak independen yaitu warga masyarakat sendiri yang di bentuk?, " tanya H Rusnanta.

Kinerja Panitia Pilkades Satriajaya Dinilai Tidak Profesional Dan Proporsional

"Menyambung yang dibilang p H Rusnanta, yañg kami ketahui kalau perangkat Desa itu harus netral. Dan kebetulan ditempat saya itu Ketua KPPSnya adalah Rw sendiri dan Rw sendiri ini bukan yang dipilih oleh warga (Disambut Aplaus Emak-emak yang hadir dilokasi-Red). Jadi yang kami pertanyakan kenetralannya ini yang kami pertanyakan. Jadi Ketua KPPS ini dia adalah Rw dan bukan dipilih warga tapi dipilih Kepala Desa (Asta Razan-Red). Jadi yang kami pertanyakan pihak Panitia itu harus Netral.. kalau saya melihatnya dari sisi mana ini jadinya kalau Panitianya tidak netral, itu yang saya pertanyakan kepada Ketua Panitia, "tegas Gultom. 

Lanjutnya, " Dan disini di Rw sembilan itu hampir semuanya pengurus Rw, Rt itu yang menjadi Panitia KPPS. Jadiini saja yang kami pertanyakan kepada Panitia dari Pusat yang dari Desa, " tandasnya denhan nada tinggi seraya disambut ucapan pata Emak-emak "Panitia pembohong, Panitia jangan main-main ya, Panitia kerja yang bener" teriak mereka. 

Ketua Panitia Pilkades menjawab, " Selama dia tidak menjadi Tim dari salah satu calon dan menunjukkan netralitasnya sah-sah saja menjadi Ketua KPPS di Pemilihan Kepala Desa. Kalau memang dia terbukti menjadi Tim daripada salah satu calon dan tercatat di kami kepanitiaan srcara otomatis dilarang, tidak boleh tetapi harus ada laporannya. Sampai saat ini cuma ngomong tidak secara tertulis, kami perlu bukti. Apabila terbukti maka kami akan diskualifikasi, " tutur Ketua Panitia Mujahidin. 

Panitia Pilkades Tak Menjamin Netralitas

"Bapak bisa menjamin tidak kenetralannya kalau yang seperti itu? " tanya Gultom, "Saya tidak bisa menjamin pak, sebab saya tidak tahu persis orang tersebut, yang tau persis orang wilayah tersebut, " jawab Mujahidin. "Maksud sayakan gini pak, karena yang saya tau aparat Rt maupun Rw kan harus netral. Yang bisa menjamin kalau Rt dan Rw yang dipilih warga .. nah tapi yang Rw kami ini bukan pilihan warga tapi pilihan Kepala Desa Incumbent, " tukas Gultom meradang. "Saya jawab nih enggak usah melebar. Yang namanya Ketua Rt dan Rw yang mendukung salah satu calon, kalau kita meributkan satu.. buanyak Rt-Rw yang mendukung salah satu calon yang disini, disono termasuk semua, "ungkap Mujahidin. 

"Bukan itu yang saya tanya, mendukung itu hati dibilik TPS nya itu,  kalau masalah pilih memilih itu. Kita juga enggak tau disini juga siapa yang dipilihnya, hanya bilik TPS yang tau dengan diri sendiri. Cuma kan karena bapak Ketua Panitia. Panitia Desa juga kepanjangan dari Panitia di KPPS itu yang saya pertanyakan. Jadi artinya karena kita mengetahui, melihat dan mendengar  bahwa aparat di Rt-Rw itu harus netral, "ujar Gultom. 

Panitia Pilkades Satria Jaya Dianggap Lakukan Pembiaran

"Nah maksud saya, kenapa sih musti harus Ketua Rt dan Rw menjadi Ketua KPPS dan anggota sedangkan kita banyak yang mencalonkan untuk menjadi perangkat di KPPS. Artinya saya melihat kenetralan itu dari logika manapun, dari sisi manapun saya enggak bisa ambil karena dia (Rt dan Rw-Red) bukan pilihan warga tapi dia yang menjadi Ketua KPPS nya. Jadikan yang saya dengar begini kata Rw, "Quota untuk KPPS sudah tidak ada ! ", ya berartikan dia sendiri yang mau menjadi Ketua KPPS, itu yang kita pertanyakan dan anggotanya ya Rt-Rt.. itu yang kita pertanyakan?. Tapi menurut saya kalau memang netral dia sebagai Rw tidak akan mungkin mau di KPPS, pasti warganya yang disuruh.. banyak yang pintar di warga kami pak.Mangkanya kami pertanyakan karena bapak Panitia Pusat apakah bapak bisa menjamin ke netralan nya dan hal seperti ini (Pembiaran-Red) yang kami sebenarnya sangat kami sayangkan, mangkanya kami pertanyakan sama Panitia Pusat (Kinerja Panitia Pilkades-Red), "beber Gultom.

Ketua Panitia : Pilkades Bukan Politik, Sogok 250 Ribu Kebawah Bukan "Money Politic! "

" Kalau warganya kira-kira pada setuju gak? " tanya Mujahidin, "Kalau ini kan setuju enggak setuju, orang ini sudah dibentuk (sontak emak-emak berteriak, " Ini gimana Panitia Ora Mudeng! "), kalau saya jujur tidak setuju, " tandas Gultom, "Bikin laporan, kasih ke saya nanti akan kita tindak lanjuti walaupun sudah dilantik akan ditindak lanjuti," jawab Mujahidin. 
Pilkades Bukan Politik, Kasih Uang Dibawah 250 Ribu Bukan "Money Politik! "
Ketua Panitia Pilkades Satria Jaya juga menyatakan bahwa, bagi-bagi uang dibawah 250 ribu itu bukan termasuk kategori Money Politik dan Pilkades bukan Pemilihan Politik kecuali Legislatif. 

" Kalau diatas 250 ribu itu dikatakan "Money Politic" kalau dibawah bukan , kalau diatas limaratus (Rp 500 ribu-Red) kasihin saya... faham ya. Yang namanya Pemilihan Kepala Desa itu bukan pemilihan politik.. bukan, kecuali Legislatif emang ada Partai Politik, kalau pemilihan Kepala Desa apa Partainya? gak ada, " tegas Ketua Pilkades Satriajaya, Mujahidin.

"Emang ada aturannya diatas 200 ribu itu enggak boleh, kira-kira calon kuat gak bagi 500 ribu?...kalau cepe buat jajan gak apa-apa yang penting aman dan kondusif aja, "pungkasnya.



Kamis, 13 Agustus 2026

Calon Kades Lambang Sari, Tuti Elawati Dan Pasukan Laskar Juang 'Blusukan Door To Door' Pererat Silaturahmi Dan Mohon Do'a Restu


KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS  - Calon Kepala Desa (Cakades)  Lambang Sari 2026-2034, Tuti Elawati Bersama "Pasukan Laskar Juang Tuti Elawati" melakukan kegiatan "Blusukan Door To Door" dengan anjangsana ke kediaman para warga di Rw 01 dan RW 03, Kampung Kali Jambe, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (13/8/2026). 

‎Diiringi puluhan Pasukan Laskar Juang, Tuti Elawati menelusuri tiap gang menyambangi para warga.Terpantau  antusias para warga RW 01 dan 03 beserta para tokoh masyarakat dalam menyambut kedatangan Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari 2026 di lokasi kegiatan. 

Selain mempererat tapi silaturahmi dan permohonan Do'a restu serta dukungan dari masyarakat. Tuti Elawati juga menyempatkan diri untuk melakukan Ziarah ke tempat para leluhurnya. 

‎Ato warga Rt 03-Rw 01 menegaskan dukungan penuh terhadap Calon Kades, Tuti Elawati. 

‎" Oh ya tentulah saya dukung Ibu Tuti, " ucapnya. 

‎Hal tersebut juga diutarakan oleh Marlina dengan irama yang sama. Mendukung sepenuhnya Tuti Elawati menjadi Kades Lambang Sari Periode 2026 - 2034.

‎Tak mau kalah dengan yang lainnya, mantan Ketua Rt 03, Ari juga mengungkapkan bahwa, berdasarkan pengalaman dan track record yang dimiliki Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari, Tuti Elawati. Ditegaskannya bahwa sudah sepatutnya Tuti Elawati menjabat sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"Sudah sepatutnya menjabat sebagai Kepala Desa di Lambang Sari, beliau telah menjabat sebagai Ketua BPD dan sebelumnya juga lama di Desa menjabat berbagai jabatan. Jadi seharusnya sudah pantas mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa di Lambang Sari. Dan saya optimis Tuti Elawati dapat memenangkan Pilkades Lambang Sari... pasti menang dan harus menang, " ujar Ari. 

‎Tokoh masyarakat setempat, Usman juga mendukung sepenuhnya pencalonan Tuti Elawati untuk menjadi Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"Bagus.. semuanya bagus dan harus di isi dengan putra daerah, ini kan sedang kompetisi.. siapapun yang menang saya berharap gak ada gontok-gontokan.. cuman mudah-mudahan bu Tuti diberikan kemudahan dalam mencalonkan menjadi Kepala Desa di Lambang Sari dan Saya mendukung sepenuhnya, " tandas Usman. 

‎Tokoh masyarakat lainnya juga menilai bahwa pencalonan Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari sangat bagus sekali. 

‎"Sangat bagus.. kalau dibandingkan dengan calon lainnya InsyaAllah ini "Is The Best",  saya yakin dan sepenuhnya mendukung dengan semua orang yang berada dibawah naungan saya, " kata Dirga seraya acungkan jempol. 

‎Senada dengan lainnya,  Tokoh Masyarakat sepuh lainnya juga mendukung Pencalonan Ibu Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 

‎"InsyaAllah saya dukung... saya percaya dan pasti menang, " ujar Kong Miran. 

‎Selain itu Tokoh masyarakat dari kaum Perempuan Syarofah, istri dari Pak Handoyo juga menyatakan dukungannya. 
‎
‎"Menurut saya bagus sekali, ini orang sudah berpengalaman lama dan kerja di Desa bagus. Jadi menurut saya layak menjadi Kepala Desa dan saya sekeluarga mendukung penuh, Mudah-mudahan mudahan di kabul Allah dan mendukung bersama tim-tim saya, " tegasnya seraya mengucapkan yel-yel, "Tuti Elawati menang.. menang.. menang! ".secara bersamaan penuh semangat. 
‎
‎Warga setempat lainnya, Ani dan Vina juga menegaskan atas dukungannya terhadap pencalonan Tuti Elawati sebagai Kepala Desa Lambang Sari. 
‎
‎"Insyaallah kami mendukung sepenuhnya, memang tetangga... tau kecilnya. Insyaallah layak menjadi Kepala Desa Lambang Sari. Insyaallah saya mendukung sepenuhnya, " ucap mereka, Ani dan Vina. 
‎
‎Tuti Alawiyah warga Rw lainnya dan Nurbaiti juga mendukung pencalonan Tuti Elawati. 
‎
‎"Orangnya baiiiik sekali sama saya. Sudah menganggap orang tua sendiri.. dah gitu aja. Saya yakin kalau memimpin Desa Lambang Sari.... Wuiiih Mantep, " terang Tuti Alawiyah seraya angkat jempol dua tangan. 
‎
‎Sedangkan Nurbaiti mengatakan, "Bagus aja, "katanya, Ditanyakan Ibu mendukung?, " Dukung lah... sekeluarga kita mendukung... orangnya merakyat, sama orang-orang juga banyak kenal".
‎
‎Warga lainnya yang baru mengenal dan berjumpa dengan Calon Kepala Desa Lambang Sari mengungkapkan bahwa, " Kalau saya sih kan kebetulan baru tau dan baru ketemu... cuman kelihatannya sih orangnya amanah. Mudah-mudahan amanah bisa menjalankan amanah rakyat selurus-lurusnya. Saya optimis untuk mendorong Ibu Tuti Elawati menjadi Kepala Desa Lambang Sari, " ungkap Bu Yola. 
‎
‎Tuti Elawati Mohon Do'a Restu Dan Dukungan Dari Seluruh Warga Desa Lambang Sari Dan Minta Pihak Panitia Agar Taat Aturan


Sementara  dalam keterangannya Calon Kepala Desa (Cakades) Lambang Sari asal Wareng Kali Jambe mengatakan bahwa, 
‎
‎"Alhamdulilah hari ini kita silahturahmi di kedua wilayah Rw. Di Rt 03/Rw 01 dan Rt 03/Rw 03. Karena memang wilayahnya nyambungnyambung,  jadi kita silahturahmi nya Door to door dua wilayah tersebut. Alhamdulilah mulai dari jam 10 pagi sampai tadi pukul 16:30 selesai. Dan sambutan dari masyarakat alhamdulilah luar biasa dan kami ucapkan Terima kasih yang tak terhingga buat seluruh masyarakat yang ada di Rt 03/Rw 01 dan Rt 03/Rw 03 atas sambutannya untuk saya sebagai calon Kepala Desa Lambang Sari. Atas Do'a restu dan dukungannya ke saya tanggal 20 September 2026  Pilkades Tuti Elawati menang dalam kontestasi Pilkades Desa Lambang Sari... Amin ya robbal alamin, " beber Tuti Elawati kepada wartawan di kediamannya usai kegiatan berlangsung (13/8) Sore. 
‎
‎Ditanyakan tentang keinginan dan harapan dari Calon Kepala Desa Lambang Sari, Tuti Elawati terhadap para pendukung, simpatisan, masyarakat maupun kinerja Panitia Pilkades di Desa Lambang Sari terkait Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2026.
‎
‎"Kalau harapan untuk Panitia. Mudah-mudahan Panitia bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tidak memihak kepada salah satu calon. Dan mudah-mudahan Panitia Jujur, Transparan,  Adil. Karena semuanya juga warga masyarakat Desa Lambang Sari, " ujar Tuti Elawati berharap. 
‎
‎Lanjutnya, " Dan juga harapan saya kepada masyarakat Desa Lambang Sari... kita sama-sama yuk, kita wujudkan Pilkades Desa Lambang Sari ini dengan santun, aman, tertib,  sukses tanpa ada gesekan-gesekan,  tanpa ada perpecahan seperti yang sudah-sudah...itu harapannya, " tutur Cakades Lambang Sari. 
‎
‎"Karena memang kalau saya sebagai salah satu Calon Kepala Desa . .. siapapun itu adalah masyarakat kita... semua kita rangkul, tidak ada perbedaan. .. tidak ini orang siapa - orang siapa, semua masyarakat kita dan semua saya merangkul dan memohon do'a restu dan dukungan tanpa membanding-bandingkan atau memilih-milih,  semua saya mohon do'a restu dan dukungannya, " pungkas Calon Kepala Desa Lambang Sari, Tuti Elawati. 

Sementara H Mursinin selaku suami menegaskan bahwa, dirinya mendukung sepenuhnya terkait pencalonan istrinya untuk maju dalam kontestasi Pilkades Lambang Sari 2026.

"Saya mendukung penuh istri saya mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa di Lambang Sari, " tegas H Mursinin penuh semangat di kediamannya. 

‎
‎(Iwan Joggie) JBP


‎

POSTINGAN UNGGULAN

Serahkan Surat Pengunduran Diri, Wapres Gibran Kunjungi Langsung Presiden Prabowo ke Istana

JAKARTA , JAYABAYA POS - Presiden RI, Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dari jab...

JAYABAYA POS

JAYABAYA POS

POSTINGAN TERUP-DATE


POLITIK - KEPEMERINTAHAN


HUKUM - KRIMINAL