LPKN Kupas Kasus Penyadapan Ilegal: 'Diduga Kuat Para Jenderal Liar Gunakan Alat Canggih Buatan Luar Negeri Berharga Fantastis

JAKARTA, JAYABAYA POS - Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) mencermati dengan serius pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 tentang dugaan penyadapan ilegal dan akses tidak sah terhadap sejumlah Pejabat Negara, Politisi, Pengusaha, Aktivis LSM, hingga Media, yang diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Berdasarkan penelusuran LPKN terhadap pemberitaan, dokumen pengadaan, dan investigasi jurnalistik sebelumnya, terdapat "Dua lapis alat" yang patut didalami oleh Penyidik, Publik, dan DPR. 

Lapis 1 - Yang Resmi Disebut Bareskrim: LIMS

Bareskrim menyebut para tersangka yang berinisial LSP, ASN, dan EH diduga memerintahkan memasukkan sejumlah nomor ke server "LIMS (Lawful Interception Management System)" tanpa verifikasi, lalu menyadapnya.

LIMS pada dasarnya adalah sistem yang sah. Ia bekerja lewat jaringan operator seluler. Namun, LPKN menegaskan: "Kesahihan alat tidak menjamin kesahihan penggunaan." Jika kontrol akses dan verifikasi dilewati, maka _lawful interception_ berubah menjadi _unlawful interception.

LPKN mencatat, harga LIMS yang dikabarkan dipakai Polri berkisar "Rp 212 miliar", sudah termasuk pemasangan dan pelatihan operator.

Lapis 2 - Yang Patut Diduga Kuat dan Harus Dibuka Ke Publik: "Spyware Kelas Militer Buatan Israel"

Di luar LIMS, penelusuran publik menunjukkan Indonesia pernah dikaitkan dengan pembelian sistem penyadapan kelas militer, yaitu:

1.Pegasus - Buatan NSO Group, Israel

Patut diduga kuat menjadi alat yang paling berbahaya karena bekerja dengan metode _zero-click._ Tanpa korban mengeklik apapun, spyware ini bisa tertanam di HP Android maupun iOS, lalu membaca pesan, email, foto, kontak, merekam panggilan, melacak lokasi, bahkan menyalakan kamera dan mikrofon tanpa diketahui pemiliknya.

Harga yang dikabarkan di berbagai sumber: "Rp 140 miliar hingga Rp 1 triliun" tergantung paket, jumlah target, dan masa lisensi. Secara global, pada 2016 saja biayanya sudah "USD 650.000 untuk 10 HP + USD 500.000 biaya setup."

2. Predator - Buatan Cytrox / Intellexa Consortium, Israel

Patut diduga kuat sebagai alternatif Pegasus. Kemampuannya mirip, namun versi awal masih memerlukan korban mengeklik tautan. 

Harga yang dikabarkan: "Rp 70 miliar hingga Rp 250 miliar" termasuk instalasi dan pelatihan. Ada klaim anonim menyebut satu sistem mencapai "Rp 2 triliun" dengan masa aktif terbatas, namun angka ini belum terverifikasi dalam dokumen resmi.

Mengapa LSM LPKN Mendorong Pengusutan Lapisan Kedua Ini?

Karena LIMS saja "tidak bisa" menjelaskan kemampuan sadap total seperti membaca isi HP, menyalakan kamera dan mikrofon.

Jika ada bukti adanya kemampuan seperti itu, maka penyidik wajib membuka: "Apakah ada spyware lain yang digunakan di luar LIMS?"

Polri sendiri pernah membantah memakai Pegasus, namun mengakui pernah memakai alat _zero-click._ Dokumen pengadaan yang ditemukan Indonesia Leaks menunjukkan Polri pernah memesan dua sistem intrusi _zero-click_ untuk iOS pada 2017 dan 2018 dengan nilai total "Rp 258 miliar."

"Pembelian disebut dilakukan lewat perantara di Singapura, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel."

Tuntutan LPKN

1. Buka Kontrak dan Audit Keuangan: 

Berapa total uang negara yang sudah dikeluarkan untuk LIMS, Pegasus, Predator, Wintego, dan alat sadap lainnya sejak 2017? Siapa vendor perantaranya? Berapa fee perantara?

2. Buka Log LIMS dan Lisensi Spyware:

Berapa nomor yang dimasukkan? Siapa yang memerintahkan? Apakah ada aktivasi lisensi spyware pada periode 2025-2026?

3. Hentikan Impunitas Teknologi:

Penyadapan terhadap Presiden RI, Ketua Umum Partai, anggota DPR, pengusaha, LSM, dan Media, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.

4. Bentuk Tim Audit Independen: 

Libatkan BPK, DPR Komisi III, Kominfo, dan masyarakat sipil untuk mengaudit seluruh "Sistem Penyadapan Negara."

Penegasan Sikap LSM LPKN

LPKN menegaskan, kami tidak menuduh atau menuding dalam narasi ini, kami hanya mendesak pembuktian. Jika negara membeli alat seharga ratusan miliar hingga triliunan rupiah dengan dalih untuk melawan terorisme dan kejahatan berat, maka alat itu tentu "Tidak Boleh" berbalik digunakan untuk kepentingan politik, mengintip lawan, dan membungkam kritik.

Negara yang membeli alat sadap dengan uang rakyat, wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat!. Siapa yang disadap?, atas dasar hukum apa?, dan untuk kepentingan siapa?.

KOMPARASI ALAT SADAP NEGARA LAIN - Kelebihan, Kekurangan, Harga, dan Alasan Tidak Dipilih

Alat / Negara Pembuat Kelebihan, Kekurangan, Harga Yang Dikabarkan, Serta Alasan Patut Diduga Tidak Dipilih / Tidak Cocok Untuk Kasus Ini

"Pegasus - NSO Group, Israel"

Paling canggih di dunia. Zero-click, bisa sadap iOS + Android, nyalakan kamera/mikrofon, curi data tanpa jejak. Diakui banyak intelijen dunia.

Harga sangat mahal, lisensi tahunan, harus aktivasi ulang. Sangat mudah dilacak oleh Citizen Lab, Amnesty, Apple, Google. Penjual selektif, hanya untuk pemerintah. Israel kontrol ekspor ketat Rp 140 Miliar - Rp 1 Triliun per paket. Global: $650.000 / 10 HP + $500.000 setup.

"Terlalu mahal dan terlalu mudah ketahuan. Jika dipakai di Indonesia, jejaknya akan langsung terdeteksi Amnesty / Citizen Lab. Karena itu pembeliannya harus lewat perantara Singapura dan disembunyikan."

"Predator - Cytrox / Intellexa, Israel"

Hampir setara Pegasus, lebih murah, lebih fleksibel. Bisa dibeli lewat konsorsium Intellexa yang lebih longgar. Versi lama masih butuh 1-click (korban harus klik link).

Keamanan lebih lemah dari Pegasus, sering bocor ke publik. Perusahaan sudah dibubarkan / disanksi Uni Eropa, Kisaran harga Rp 70 Miliar - Rp 250 Miliar. Klaim anonim: sampai dengan Rp 2 Triliun / sistem. 

"Dianggap versi "Pegasus KW". "Jika target adalah pejabat tinggi yang HP-nya dijaga ketat, kemungkinan gagal klik link sangat tinggi. Kurang efektif untuk target VIP."

"Candiru / Saito Tech - Israel"

Spesialis sadap Windows, bisa sadap lewat browser. Sangat senyap untuk target komputer kantor.

Tidak kuat untuk HP. Fokus ke PC, bukan mobile. Perusahaan kecil, dukungan teknis terbatas Tidak dipublikasikan, diperkirakan Rp 50 Miliar - Rp 150 Miliar per paket.

"Target utama kasus ini adalah HP pejabat, bukan PC kantor. Candiru tidak cocok untuk sadap mobile massal."

"Wintego / Helios - Wintego Systems, Israel"

Taktis, bisa dipakai di lapangan (IMSI catcher, sadap jarak dekat). Cocok untuk operasi di jalan / demo Jangkauan pendek, harus dekat target. Tidak bisa sadap jarak jauh massal. Perlu tim di lapangan.

Satu pengiriman ke Polri pada Sept 2019: Sekitar USD 5,59 Juta (Rp 80-90 Miliar).

"Terlalu taktis dan tidak efisien untuk menyadap puluhan nomor pejabat di berbagai kota sekaligus. Butuh banyak personel di lapangan."

"FinFisher / FinSpy - Jerman / Inggris"

Dulu standar intelijen Eropa. Bisa sadap HP + PC, merekam Skype, dan lainnya
Perusahaan sudah bangkrut 2022. Software sudah ketinggalan, mudah dideteksi antivirus modern. Sudah banyak bocor kodenya. 

"Dulu harganya kisaran Rp 30 Miliar - Rp 80 Miliar per lisensi kini dianggap sudah usang. Tidak ada update. Jika dipakai 2025-2026, akan langsung ketahuan dan tidak bisa tembus iOS terbaru."

"LIMS - Berbagai Vendor (Eropa / Asia)"

Sah secara hukum, terintegrasi dengan operator seluler. Murah per nomor, bisa sadap ribuan nomor sekaligus. Tidak perlu sentuh HP target.

Hanya bisa sadap dari sisi jaringan (telepon, SMS, metadata). Tidak bisa baca isi WhatsApp terenkripsi, tidak bisa nyalakan kamera/ mikrofon, tidak bisa curi foto, harga kisaran Rp 212 Miliar (Paket Polri, termasuk instalasi + pelatihan) Ini yang resmi dipakai.

"Kekurangannya, tidak bisa sadap total. Karena itu, jika ada korban yang merasa HP-nya disadap total, LIMS saja tidak cukup menjelaskan - harus ada alat lapis kedua."

"Alat Buatan China (Contoh: Hikvision / Huawei Interception)."

Harga jauh lebih murah, paket lengkap CCTV + jaringan + sadap. Dukungan teknis cepat namun memiliki resiko embargo AS, tidak dipercaya NATO.

Kualitas spyware mobile-nya di bawah Israel. Isu backdoor membuat negara takut akan dibalas kembalu disadap China, harga kisaran Rp 40 Miliar - Rp 120 Miliar per paket sehingga secara politik tidak aman.

"Indonesia tidak mau ketergantungan pada satu negara besar. Juga rawan sanksi dari AS jika ketahuan pakai alat China untuk sadap pejabat."

"Alat Buatan Rusia (Contoh: SORM / Sistem Rusia)".

Sangat kuat untuk sadap massal jaringan. Sudah teruji di Rusia namun tidak kompatibel dengan jaringan Indonesia.

"Butuh rombak infrastruktur total. Bahasa dan dukungan teknis sulit. Dengan harga Rp 100 Miliar - Rp 300 Miliar + biaya rombak jaringan tidak kompatibel. Butuh ganti seluruh infrastruktur operator Indonesia. Secara geopolitik juga berisiko sanksi Barat."

Kesimpulan Komparasi LSM LPKN:

Kenapa patut diduga kuat alat Israel (Pegasus / Predator) yang dipilih, bukan alat negara lain?

1.  Karena hanya Israel yang punya teknologi zero-click yang terbukti tembus iPhone terbaru." Alat Jerman, China, Rusia belum terbukti setingkat itu."

2.  Karena jaringan perantaranya sudah ada sejak 2017. "Jalur Singapura - PT Radika Karya Utama - Ataka / ESW Systems sudah terbentuk."

3.  Karena alat Israel paling mudah disembunyikan secara politik. Bisa dibeli atas nama "alat anti-terorisme", padahal bisa dialihkan untuk kepentingan politik.

Kenapa LIMS tetap dipakai bersamaan?

Karena LIMS memberikan "legalitas." Jika ketahuan, pelaku bisa beralasan "ini penyadapan resmi lewat operator." Sedangkan spyware tidak punya legalitas sama sekali.

NARASI PRESS RELEASE LSM LPKN
JAKARTA, 8 November 2026

(Irwan Awaluddin SH) JBP

 Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPKN) 

Seminar Nasional FKH Unud di Bali, Wamen Viva Yoga: FKH Harus Berkontribusi Dalam Program Swasembada Protein Hewani

KABUPATEN BADUNG, JAYABAYA POS - "Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH Unud) Saya ditempa dengan keras, tanpa kompromi, setelah melalui proses itu, sekarang Kita bisa bertemu lagi", ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Ungkapan alumni FKH Unud itu disampaikan saat dirinya menjadi keynote speech Seminar Nasional di Badung, Bali, (6/11/2026). 

Dalam seminar dengan tema 'Transformasi Kedokteran Hewan Indonesia Dalam Mendukung Kesehatan dan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan One Health' hadir Rektor Unud Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., Dekan FKH Dr. drh. Gusti Ngurah Sudisma, M.Si., perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, Balai Veteriner, Balai Karantina, FKH dari berbagai perguruan tinggi, pelaku usaha pakan dan obatan-obatan hewan, dan mahasiswa.

Dalam paparan,Viva Yoga mengungkap ada 65 proposal dari berbagai kabupaten dan kota di luar Jawa yang menginginkan dibukanya kawasan transmigrasi baru. Di antara keinginan dibukanya kawasan baru agar di kabupaten itu tidak ada wilayah yang terisolasi. 

"Juga ada aktivitas ekonomi dan sosial", ujarnya.

Dari sekian proposal yang disepakati oleh Kementerian Transmigrasi baru di Kota Batam, Kepulauan Riau., dan salah satu kabupaten di Sulawesi yang dikabulkan.

"Di Kota Batam kawasan itu adalah Barelang", ungkapnya.

Ketika kawasan baru di buka di Sulawesi, bupati setempat gembira sebab akses menuju ke sana menjadi terjangkau. Sebelumnya lebih mahal daripada ke Jakarta.
Membuka kawasan baru juga harus berdasarkan di sana ada potensi ekonomi.

 "Tanpa itu Kita tidak akan buka", paparnya. "Hal demikian ditekankan sebab orientasi transmigrasi saat ini bukan sekadar memindahan penduduk namun pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Transmigrasi dikatakan oleh pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu saat ini masih diminati masyarakat.

"Ada 10.000 kepala keluarga mendaftar menjadi transmigran", ungkapnya. "Program ini belum disosialisasikan, bila disosialisasikan peminatnya akan lebih melimpah", tambahnya.

Dari program transmigrasi sejak tahun 1950, tercatat ada 2,2 juta transmigran atau 9,2 juta jiwa bersama keluarga mereka. 

"Transmigran sekarang tidak hanya dari Jawa dan Bali namun juga dari Lampung", ucapnya.

Kepada peserta seminar, Viva Yoga mengatakan saat ini pemerintah telah sukses dalam program swasembada pangan.

"Kawasan transmigrasi berkontribusi dalam kesuksesan ini sebab kawasan transmigrasi merupakan sentra tanaman pangan", tutur mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar itu.

Ketika swasembada beras sudah tercapai, menurut Viva Yoga saatnya mendorong swasembada atau kecukupan kebutuhan protein hewani. Jalan menuju ke sana telah dilakukan oleh pemerintah dengan membangun kampung nelayan merah putih dan peningkatan budidaya air tawar.

 
"Kementerian Transmigrasi telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hal ini", ujar mantan Presidium MN KAHMI itu.

Dalam keinginan untuk swasembada protein hewani diharap FKH berkontribusi. Empat belas FKH yang tersebar di berbagai kampus didorong mengambil peran.

Berdasarkan datang komoditas daging sapi/kerbau kebutuhan nasional mencapai 794,29 ribu ton. Sedang produksi kesediaan hanya 421,21 ribu ton. Kebutuhan susu nasional sebanyak 4,7 juta ton, kesediaan 820,87 ribu ton (2025). Sedang untuk daging ayam ras dan telur, Indonesia surplus.

"Kekurangan daging sapi dan susu inilah yang membuat Kita impor", kata Viva Yoga. "Defisit kebutuhan protein hewani dari daging sapi dan susu inilah yang menjadi tantangan dan peluang bagi FKH."

Dirinya berharap Indonesia bisa seperti New Zealand. "Di Indonesia lahannya lebih luas dari pada New Zealand dan Kita juga punya savana, " terangnya. 

Kementerian Transmigrasi yang memiliki lahan selua 3,1 juta Ha inilah yang akan dikolaborasikan untuk mendukung program swasembada protein hewani.

"Untuk merealisasikan swasembada protein hewani perlu disinergikan dengan berbagai pihak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), pihak swasta, FKH, bahkan mitra dari luar negeri, " pungkas Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. 

Dalam hal ini Kementerian Transmigrasi berencana bersinergi dengan FKH Unud dengan mengelola lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi peternakan modern sapi yang unggul, sehat, dan produktif.

(Ketut) JBP

LSM LPKN Kecam Prilaku Liar Para Jenderal Sadap Presiden :'Indikasi Gunakan APBN, Segera BPK Audit Forensik Dan Audit Investigatif!'

JAKARTA, JAYABAYA POS - Sebagai Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), saya tidak hanya melihat kasus ini dari sisi hukum pidana, tapi saya melihatnya dari sisi "KEUANGAN NEGARA DAN KEJAHATAN ANGGARAN."

Jika benar terjadi penyadapan terhadap Presiden RI, para Menteri dan rekan-rekan Media oleh sejumlah oknum Jenderal, maka ada TIGA PERTANYAAN BESAR yang wajib dijawab di hadapan rakyat.

1. DARI SISI LEGALITAS: INI 100% ILEGAL DAN INKONSTITUSIONAL
Mari kita bedah secara hukum.
Penyadapan yang legal di negara ini hanya bisa dilakukan oleh APARAT PENEGAK HUKUM untuk kepentingan penyidikan tindak pidana berat, dan itupun WAJIB ada izin Ketua Pengadilan Negeri. Itu diatur jelas dalam UU ITE Pasal 31, UU Telekomunikasi, dan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010.

Pertanyaan saya: Apakah ada izin Ketua Pengadilan Negeri untuk menyadap Presiden RI sebagai Kepala Negara? Apakah ada izin untuk menyadap para Menteri aktif? JAWABANNYA PASTI TIDAK ADA!.

Jika tidak ada izin pengadilan, maka ini adalah "PENYADAPAN ILEGAL, PENYADAPAN LIAR, DAN KEJAHATAN SERIUS!". Ini bukan operasi intelijen, ini adalah kejahatan. Presiden adalah objek vital negara yang justru harus dilindungi oleh intelijen, bukan malah menjadi target intelijen.

2. DARI SISI KEUANGAN NEGARA: DARI MANA DANANYA? JANGAN-JANGAN PAKAI UANG RAKYAT!

Ini yang menjadi fokus utama LSM LPKN."Operasi penyadapan skala besar, dengan target Presiden, banyak Menteri, dan puluhan media, membutuhkan alat canggih, server, tim khusus, dan biaya operasional yang tidak kecil. Angkanya bisa puluhan hingga ratusan miliar rupiah."

Pertanyaan keras LSM LPKN : "ALAT SADAP ITU DIBELI PAKAI ANGGARAN APA? OPERASIONALNYA DIBIAYAI DARI POS MANA?

Jangan-jangan ini menggunakan dana APBN? Jangan-jangan menggunakan dana Operasional Intelijen, dana Pengamanan, atau dana Pemeliharaan Alutsista yang diselewengkan? Jika benar menggunakan APBN, maka ini adalah "KORUPSI, PENYALAHGUNAAN WEWENANG, DAN PENGKHIANATAN TERHADAP UANG RAKYAT!".

Uang rakyat yang seharusnya untuk makan bergizi gratis, untuk sekolah, untuk subsidi, malah dipakai untuk menyadap Presiden yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ini biadab!

Oleh karena itu, LSM LPKN secara resmi akan melayangkan surat kepada BPK RI dan Komisi XI DPR RI untuk melakukan "AUDIT FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF" terhadap anggaran intelijen dan anggaran operasional di institusi yang diduga terlibat dalam 2 tahun terakhir. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.

3. DARI SISI AKTOR INTELEKTUAL: "TIDAK MUNGKIN GERAKAN SENDIRI".

Saya Irwan Awaluddin, SH, dengan pengalaman saya, sangat yakin: 'Operasi sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh satu-dua oknum jenderal yang bekerja sendiri. Pasti ada DALANG, ada AKTOR INTELEKTUAL, ada SPONSOR di belakangnya."

Untuk apa mereka menyadap Presiden? Untuk apa mereka menyadap Menteri? Tujuannya hanya satu: "UNTUK MENGENDALIKAN KEBIJAKAN, UNTUK MENYANDERA KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN UNTUK MENJUAL INFORMASI STRATEGIS NEGARA!".

Siapa yang diuntungkan jika Presiden lemah dan tersandera? Siapa yang diuntungkan jika para Menteri takut bicara karena merasa disadap? Jawabannya adalah kelompok oligarki, kelompok pemburu rente, dan kelompok yang ingin negara ini tetap bisa mereka stir dari belakang.Ini bukan lagi pelanggaran etik, ini adalah "MAKAR HALUS TERSELUBUNG!".

"TUNTUTAN TEGAS LSM LPKN!".

1.  "Presiden harus memerintahkan Audit Total": Perintahkan BPK dan PPATK untuk menelusuri aliran dana pembelian dan operasional alat sadap ilegal tersebut. Sita alatnya.

2.  "Bongkar Aktor Intelektualnya": Tangkap bukan hanya operator di lapangan, tapi tangkap dalangnya. Siapa jenderal yang memerintahkan? Siapa pihak sipil / pengusaha yang membiayai? Ini harus dibuka terang-benderang ke publik.

3.  "Pidanakan dengan Pasal Berlapis": Jangan hanya kode etik. Gunakan UU Penyadapan Ilegal, UU Keuangan Negara (Korupsi APBN), dan UU Keamanan Negara.

LPKN akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak akan membiarkan uang rakyat dipakai untuk mengkhianati rakyat itu sendiri.

PERNYATAAN SIKAP RESMI KETUA UMUM LSM LPKN. No: 01/PS-LPKN/XI/2026

Jakarta, 4 November 2026

(Irwan Awaluddin, SH) JBP

Ketua Umum LSM Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN).

PP PABPDSI Audensi Dengan Dirjen Bina Pemdes, Siapkan Launching Sekolah BPD Indonesia: 'Jadi Ujung Tombak Pembelajaran!'

JAKARTA, JAYABAYA POS - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) H. Fery Radiansyah dan H.Karno Sirlani ( Ketua Harian PP PABPDSI) bersama anggota lakukan kegiatan audiensi dengan Dirjend Bina Pemdes Kemendagri dalam rangka persiapan launching sekolah BPD Indonesia(SBI) di Jl. Raya Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Senin (2/11/2026) pagi.

Dalam kunjungannya Ketua Umum dan Ketua Harian PP PABPDSI beserta anggota disambut hangat oleh Direktur Jenderal Bina Pemdes, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si..di ruang rapat Ditjen Bina Pemdes. beserta para staff Dirjen Bina Pemdes.

PABPDSI merupakan wadah perjuangan, komunikasi, dan penguatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa dari berbagai Daerah di Indonesia, termasuk lembaga dengan sebutan lain sesuai kekhasan Daerah.

Bagi PABPDSI, penguatan Desa harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas lembaga yang mewakili masyarakat Desa. Anggota BPD perlu mampu memahami persoalan warga, membangun komunikasi kelembagaan, serta mengawal Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara bertanggung jawab.

Dalam keterangannya  Ketua Harian PP PABPDSI, H.Karno Sirlani mengutarakan bahwa, kunjungan Pengurus Pusat PABPDSI ke Ditjen Bina Pemdes disambut baik oler Dirjen Bina Pemdes beserta jajarannya.

"Alhmdulillah Dirjen Bina Pemdes sangat respon, mendukung dan akan menindaklanjuti hasil audiensi kami dengan menyiapkan waktu, tempat dan lainnya untuk membahas dan memantangkan  konsep SBI bersama tim perumus PABPDSI dengan tim khusus Dirjend Bina Pemdes," ujar H.Karno Sirlani kepada wartawan usai pertemuan berlangsung di ruang rapat,(2/11) siang.

Dalam audensi tersebut, target apa yang ingin dicapai oleh PABPDSI terhadap Dirjen Bina Pemdes, serta berapa persen terkait target yang dicapai dapat disetujui oleh Dirjen Bina Pemdes?

"Keinginan kami yang pertama, SBI dapat menjadi Program bersama antara  PABPDSI dengan Ditjen Bina Pemdes, Kedua kami mendapatkan rekomdasi dan dukungan dalam kegiatan HUT PABPDSI dan yang launching tanggal  25 November di Jawa Timur," ungkapnya.

Terkait muatan audensi tentang keinginan dari pihak PABPDSI, Ketua Harian menjelaskan  tentang tanggapan Dirjen Bina Pemdes terkait usulan konsep yang digagas untuk SBI dari PABPSI.

"Sangat respon..terbukti dalam waktu dekat ini akan ada pembahasan bersama antara Tim Perumus PABPDSI dengan Tim dari Dtjen Bina Pemdes,"jelasnya..

Ditanyakan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Dirjen Bina Pemdes dan PABPSI, launcing ditetapkan tanggal berapa?, Apakah ada ketentuan atau limit waktu yang sudah disepakati terjadwal antara PABPSI dengan Dirjen Bina Pemdes terkait awal launching?

"Sudah...mengikuti Ulang Tahun PABPDSI pada tanggal 24–25 November 2026 di Kota Batu, Jawa Timur," jawab H Karno.

Apakah dalam pertemuan tersebut, kesepakatan di buat secara tertulis (Agreement) atau dalam bentuk MoU?

"Ga laaah....Insha Allah pada minggu depan akan ada pertemuan lanjutan," katanya.

Apakah dalam launching tersebut PABPDSI melibatkan sejumlah Kementerian dan Organisasi APDESI, atau apa hanya khusus untuk BPD (Dalam hal ini PABPDSI)?

"Kita mengundang APDESI dan semua Organisasi Desa termasuk peserta BPD anggota PABPDSI. Yang pasti Kemendagri dan Kemendes di undang untuk minta dukungan," terang Ketua Harian PABPDSI.

Mengingat launching tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apa harapan PABPDSI terhadap dukungan dari berbagai Kementerian termasuk Dirjen Bina Pemdes?. Atau mungkin PABPDSI mempersiapkan dari kocek organisasi sendiri tanpa dukungan Dana dari pihak luar PABPDSI?

"Kami tidak minta anggaran pembiayaan dari Pemerintah. Cukup rekom dukungan dan kehadiran dari Kemendagri dan Kemendes. Insya Allah...rekan-rekan Pengurus dari Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pelaksana (OC) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan dan kelengkapan acara," beber H Karmo.

"Kami yakin...jika kita berbuat untuk kepentingan Bangsa dan Negara pasti akan ada didukung oleh Pemerintah Pusat," tegasnya.

Terkait mengenai bentuk dukungan seperti apa yang menurut PABPDSI paling krusial dan signifikan dari Pemerintah Pusat termasuk Presiden RI sehingga menjadi prioritas dukungan untuk PABPDSI, mengingat BPD adalah perwakilan masyarakat terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

'Bagi kami, cukup dengan mendukung Program-program PABPDSI yang terus menerus membina BPD agar fungsi aspirasi, pengawasan kinerja dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya,"pungkas Ketua Harian PABPDSI , H Karno Sirlani.

Jadi Ujung Tombak Pembelajaran, PABPDSI Akan Luncurkan Sekolah BPD Indonesia

Diketahui bahwa, Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI) akan meluncurkan Sekolah BPD Indonesia (SBI) secara nasional dalam rangkaian kegiatan pada 24–25 November 2026 di Kota Batu, Jawa Timur. Program karya PABPDSI yang mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa ini dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota BPD melalui pembelajaran yang terstruktur, berjenjang, terjangkau, dan berkelanjutan.

SBI akan menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak layanan pembelajaran. Dengan penyelenggaraan yang dekat dengan tempat tinggal peserta, biaya transportasi dan kebutuhan akomodasi diharapkan lebih ringan. Anggota BPD juga dapat mengikuti pembelajaran dengan pengaturan waktu yang lebih sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab mereka di Desa.

Pendekatan berbasis Kecamatan sekaligus membuat materi pembelajaran lebih dekat dengan kenyataan lapangan. Persoalan, karakter masyarakat, serta dinamika kewilayahan dapat menjadi bahan diskusi dan studi kasus bersama. Peserta dapat mempelajari persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, kemudian menyusun langkah penerapannya di Desa masing-masing.

Kebutuhan tersebut semakin mendesak ketika persoalan Desa berkembang semakin kompleks. Pembahasan Peraturan Desa, penyerapan aspirasi, musyawarah, pemahaman perencanaan dan anggaran, hingga pengawasan kinerja Pemerintah Desa membutuhkan kecakapan yang terus diperbarui.

Di sisi lain, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan akses pembelajaran anggota BPD beragam. Pelatihan yang berlangsung sesekali perlu disambungkan dengan praktik, pendampingan, dan evaluasi agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar menjadi kemampuan kerja.

SBI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui ekosistem pembelajaran nonformal yang dapat diikuti sepanjang masa jabatan. Pembelajaran diarahkan untuk membantu anggota BPD memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya, membangun kemitraan yang sehat dengan Pemerintah Desa, serta menyampaikan aspirasi dan rekomendasi secara objektif.

Kecamatan Menjadi Pusat Belajar Yang Terjangkau

Dalam rancangan SBI, standar kurikulum dan mutu pembelajaran dikembangkan secara nasional, sedangkan pelaksanaannya didekatkan kepada peserta melalui kelas berbasis kecamatan. Fasilitator di tingkat Kabupaten/Kota disiapkan untuk mendukung pembelajaran dan pendampingan di wilayah masing-masing.

Ruang belajar dapat memanfaatkan aula kecamatan, balai desa, maupun fasilitas setempat yang memadai. Jadwal dapat disusun secara bertahap, melalui pertemuan berkala, akhir pekan, atau perpaduan tatap muka dan pembelajaran daring sesuai kondisi wilayah.

Penyelenggaraan per kecamatan juga membuka ruang bagi BPD dari Desa-desa yang berdekatan untuk saling belajar. Persoalan pelayanan masyarakat, pengelolaan aspirasi, hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan program pembangunan dapat dibahas dengan mempertimbangkan konteks kewilayahan yang mereka kenal.

Tiga Jenjang: BPD Muda, Madya, dan Utama

SBI dirancang memiliki tiga jenjang pembelajaran yang saling berkesinambungan, yaitu BPD Muda, BPD Madya, dan BPD Utama, dilengkapi kelas tematik serta jalur penyiapan fasilitator.

BPD Muda merupakan tahap orientasi dasar. Fokusnya adalah pemahaman kedudukan, fungsi, etika, administrasi, pengelolaan aspirasi, Musyawarah Desa, serta kemitraan dengan Pemerintah Desa. Peserta diarahkan untuk membangun dasar kerja kelembagaan yang tertib dan menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di Desanya.

BPD Madya berfokus pada penguatan kompetensi teknis. Pembelajaran mencakup pembahasan Peraturan Desa, pemahaman dokumen perencanaan dan anggaran, telaah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penyusunan instrumen pengawasan dan rekomendasi. Pada jenjang ini, peserta dilatih membaca dokumen, mengenali persoalan, dan menyampaikan masukan berdasarkan bukti.

BPD Utama diarahkan pada penguatan kepemimpinan strategis. Materinya meliputi fasilitasi musyawarah, negosiasi, mediasi, pemanfaatan data, keterlibatan kelompok masyarakat, serta pengawalan program strategis Desa. Peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi komunikasi dan proyek perubahan yang memberi manfaat bagi kelembagaan maupun masyarakat.

Kelas tematik menjadi ruang pembaruan pengetahuan mengenai kebijakan, persoalan lapangan, dan praktik baik. Pembelajaran digital, termasuk pengembangan forum Ngaji Desa, diarahkan untuk memperluas akses sekaligus menjaga kesinambungan belajar setelah peserta mengikuti kelas berjenjang.

Target SBI: Hasil Belajar Menjadi Perubahan di Desa

SBI diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anggota BPD, membangun pemahaman dasar yang lebih merata, serta meningkatkan keterampilan dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Target berikutnya adalah tumbuhnya budaya kerja BPD yang tertib, transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jejaring belajar antardesa diharapkan mempercepat pertukaran pengalaman dan penyebaran praktik baik.

Keberhasilan SBI diharapkan terlihat pada hasil kerja konkret: aspirasi masyarakat yang tercatat dan ditindaklanjuti, musyawarah yang lebih berkualitas, pembahasan Peraturan Desa yang lebih cermat, serta rekomendasi pengawasan yang memiliki dasar dan arah perbaikan yang jelas.

Karena itu, pembelajaran dirancang disertai latihan, portofolio, rencana tindak lanjut, serta pendampingan penerapan. Ukuran keberhasilannya mencakup kemampuan peserta menerjemahkan materi menjadi perbaikan kerja BPD di Desa.

Dukungan Kemendagri dan Kemendes menjadi penguat bagi pengembangan SBI serta membuka ruang sinergi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan desa. PABPDSI juga mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi memperluas jangkauan dan menjaga mutu pembelajaran.

Melalui SBI, PABPDSI ingin menghadirkan anggota BPD yang semakin cakap menjalankan amanah, kuat menyuarakan kepentingan warga, dan mampu membangun kemitraan untuk kemajuan Desa.

(Iwan Joggie) JBP

SMSI Angkat Bicara, Perlukah Melibatkan Pers Dalam Tim Pembangunan Daerah?

KABUPATEN  BEKASI, JAYABAYA POS —Wacana keterwakilan tokoh pers dalam struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi mengemuka sebagai salah satu gagasan strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Keberadaan tokoh pers yang memiliki kompetensi, pengalaman investigasi, integritas, dan pemahaman terhadap persoalan sosial dinilai dapat memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi berbagai hambatan pembangunan, sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat dengan pengambil kebijakan. Minggu, (1/11/2026). 

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon bersama anggota dalam perbincangan bersama sejumlah wartawan di Cikarang, sebagaimana materi keterangan yang disampaikan untuk pemberitaan.

Menurut Doni Ardon, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D merupakan langkah progresif yang patut dipertimbangkan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pers Sebagai Pilar Demokrasi dan Pengawal Pembangunan

Doni Ardon menegaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama dalam menjalankan kontrol sosial, menyampaikan informasi, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Contoh jika Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang biasanya diisi oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional, maka pelibatan keterwakilan insan (tokoh) pers merupakan langkah terobosan yang bisa dilakukan kepala daerah untuk memperkuat akses informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujar Doni Ardon.
Menurutnya, pengalaman insan pers dalam melakukan peliputan, investigasi, dan pengawasan lapangan dapat menjadi modal penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat Pembangunan Daerah.

Pers juga mempunyai jaringan informasi yang luas hingga tingkat masyarakat bawah, sehingga mampu mendeteksi keluhan publik, ketimpangan pelayanan, persoalan infrastruktur, hingga indikasi penyimpangan kebijakan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Doni Ardon menilai bahwa pelibatan tokoh pers dapat membantu memperkuat keterbukaan informasi mengenai program pembangunan dan pelaksanaan APBD. Namun, kehadiran tokoh pers tidak boleh semata-mata dijadikan instrumen untuk membangun citra positif pemerintah daerah.

Seleksi Harus Objektif, Bukan Berdasarkan Kedekatan Politik

Doni Ardon mengingatkan bahwa penunjukan tokoh pers dalam TP2D harus dilakukan secara profesional, transparan, dan terukur. Keterwakilan tersebut tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal dengan kepala daerah, kepentingan kelompok, maupun hubungan politik tertentu.

"Kepala daerah harus berkoordinasi dengan organisasi pers resmi setempat untuk merekomendasikan anggotanya yang independen dan berintegritas," tegas Doni Ardon.

Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah mempertimbangkan mekanisme seleksi yang mengutamakan rekam jejak profesional, kompetensi, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik.

Meski demikian, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum, dasar pembentukan, kewenangan, dan kebutuhan organisasi tim tersebut.                        
Tanpa Pers, TP2D Kabupaten Bekasi Seperti Berjalan di Ruang Gelap Gulita                
Sementara Wakil Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi Bidang Keorganisasian, Irwan Awaluddin menilai keberadaan TP2D adalah langkah maju yang harus didukung. Namun ia mempertanyakan belum dilibatkannya unsur Pers secara kelembagaan dalam struktur tim yang beranggotakan 18 tokoh tersebut.

"Bupati Bekasi membentuk TP2D dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, praktisi kesehatan, ahli hukum, hingga buruh. Ini komposisi yang hebat. Tapi ada satu unsur yang terlewat dan ini sangat vital, yaitu Pers. Padahal TP2D ini ingin mempercepat pembangunan, ingin jadi mata dan telinga Bupati," ujar Irwan Awaluddin di Tambun, (1/11).

Berdasarkan data yang dihimpun, TP2D Kabupaten Bekasi dibentuk melalui Surat Undangan Setda No. 000.7.3/9032/PEM-SETDA/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 dan penyerahan SK pada 16 Oktober 2026 di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati, Cikarang Pusat. Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik, S.E., M.Si., Ph.D., menyatakan timnya bekerja kolektif memberikan saran tindak, rekomendasi dan masukan langsung kepada Kepala Daerah tanpa mengambil alih fungsi pengawasan Perangkat Daerah, dengan target ambisius mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen melalui optimalisasi APBD dan investasi swasta.

Irwan menguraikan 5 poin urgensi mengapa Pers wajib masuk dalam TP2D:

1. Fungsi Jembatan Aspirasi yang Paling Riil

TP2D diminta aktif memantau pelaksanaan program dan menyerap aspirasi masyarakat. Menurut Irwan, tidak ada instrumen penyerap aspirasi yang lebih cepat dari Pers.

"Setiap hari, anggota SMSI Kabupaten Bekasi yang terdiri dari puluhan media siber menerima puluhan aduan warga, dari jalan rusak di Pebayuran dan banyak wilayah lainnya, banjir di Tambun Utara dan  Babelan, hingga sulitnya perizinan UMKM di Cikarang. Data ini riil, terverifikasi, dan by name by address. Jika Pers ada di dalam TP2D, data aspirasi itu bisa langsung jadi bahan rekomendasi, bukan sekadar laporan seremonial," tegasnya.

2. Kontrol Publik dan Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan

Belakangan, publik menyoroti isu rekrutmen TP2D yang dinilai senyap dan kekhawatiran tumpang tindih fungsi dengan Inspektorat dan DPRD. Irwan menilai, keberadaan Pers di dalam akan membuat TP2D lebih akuntabel.

"TP2D ini bekerja sukarela tanpa honor, semangat pengabdian yang luar biasa. Tapi justru karena sukarela dan dekat dengan kekuasaan, potensi konflik kepentingan dan isu liar pasti ada. Jika ada Pers di dalam, semua SOP dan Tata Tertib yang sedang disusun TP2D bisa dikomunikasikan secara terbuka. Pers menjaga marwah TP2D agar tidak menjadi tim elitis yang jauh dari rakyat," kata Irwan.

3. Penerjemah Bahasa Birokrasi ke Bahasa Rakyat

Target pertumbuhan ekonomi 7 persen, investasi yang wajib libatkan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi, adalah bahasa birokrasi yang sulit dipahami rakyat.

"Ketua TP2D bicara soal investasi dan kekuatan pengusaha lokal. Itu konsep bagus. Tapi bagaimana rakyat di kampung mengerti? Peran Pers-lah yang mengubah rekomendasi teknis TP2D menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga masyarakat ikut mengawal. Tanpa komunikasi publik yang baik, percepatan pembangunan hanya akan jadi jargon di atas kertas," ujarnya.

4. Amanat Undang-Undang Pers

Irwan mengingatkan, Pers bekerja dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan fungsi sebagai kontrol sosial, pendidikan, dan informasi. Mengabaikan Pers dalam percepatan pembangunan sama dengan mengabaikan pilar demokrasi keempat.

"Di era keterbukaan informasi ini, tidak ada lagi pembangunan yang bisa dilakukan secara eksklusif. Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja adalah seorang dokter, beliau pasti paham pentingnya diagnosa yang akurat. Diagnosa pembangunan yang akurat itu datang dari lapangan, dan Pers adalah yang setiap hari berada di lapangan," tutur Wakil Ketua SMSI yang juga dikenal sebagai tokoh aktivis Pers Bekasi.

5. Menjaga Kondusifitas Menuju Bekasi yang Lebih Maju

Dengan kondisi politik Kabupaten Bekasi yang dinamis, kehadiran Pers di dalam TP2D akan menjadi penyeimbang dan pendingin suasana.

"Kami tidak meminta jabatan. Kami dari SMSI Kabupaten Bekasi menawarkan diri sebagai mitra kritis dan konstruktif. Kami ingin TP2D ini sukses. Kami ingin  Bupati Bekasi sukses membawa Bekasi ke pertumbuhan 7 persen. Tapi kesuksesan itu butuh dukungan komunikasi publik. Libatkan kami, jangan tinggalkan kami," pungkas Irwan.

Irwan menegaskan, SMSI Kabupaten Bekasi siap jika diminta memberikan masukan resmi atau bahkan mengirimkan perwakilannya untuk duduk bersama dalam rapat-rapat TP2D sebagai unsur komunikasi publik.

"Kami tunggu undangan diskusi dari Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik. Mari kita duduk bersama. Demi Kabupaten Bekasi yang lebih transparan, lebih cepat membangun, dan lebih berpihak kepada rakyat," tutupnya.

(Iwan Joggie) JBP

Pemdes Tridaya Sakti Menggelar Turnamen Futsal Antar Rw Dalam Menyambut Hari Sumpah Pemuda

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS  - Desa Tridaya Sakti menggelar Turnamen Futsal dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 2026 serta mempererat tali silaturahmi antar pemuda se Desa Tridaya Sakti yang berlokasi di Gelanggang Olah Raga Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (24/10/2026).

Dalam sambutannya PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi Skm. Msi mengapresiasi sepenuhnya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan turnamen Futsal menyambut hari Sumpah Pemuda dengan hal yang positif. 

"Pesan saya ada tiga, pertama jaga sportifitas, nantinya pada saat main ada aturan-aturan yang dibuat oleh panitia.. jaga sportifitas,. Yang kedua jaga keamanan, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada ini ada itu yang mengganggu terlaksananya acara kita semua, " ujar Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi dalam pembukaan turnamen Futsal antar pemuda se-Desa Tridaya Sakti.

Lanjutnya, " Yang terakhir pesan saya adalah.. Sampah, kita harus menjaga lingkungan kita ini, Desa Tridaya Sakti biar bersih. Jadi artinya setelah main ataupun apa .. jaga terhadap lingkungan , jaga terhadap kebersihan lingkungan," imbuhnya. 

"Setuju gak, " teriak PJ Desa Tridaya Sakti tertuju kepada semua hadirin dan para pemain yang hadir dalam turnamen tersebut, sontak disambut teriakan bersama, " Setujuuuu, " teriak semua yang hadir di lokasi tersebut.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi turnamen Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti oleh PJ Desa Tridaya Sakti. 

"Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim acara pertandingan Futsal antar Rw ini resmi saya buka, " tegas PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi, dengan suara lantang yang disambut tepuk tangan dan teriakan serentak para hadirin di lapangan Futsal.

Kegiatan dilanjutkan oleh penyampaian dari Babinkamtibmas dan Babinsa terkait keamanan dan ketertiban serta penyampaian dari Ketua Panitia Acara bersama Ketua Karang Taruna Desa Tridaya Sakti. 

Acara dilanjutkan dengan Kick-off yang dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti menandakan awal pertandingan Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti dimulai yang kemudian dilanjutkan langsung dengan pertandingan perdana antara pemain Futsal Rw 14 melawan Rw 17 yang menghasilkan skors 1-1 (Draw). 

Sebagai Ajang Silaturahmi Para Pemuda

Disisi lain Ketua Panitia Acara, Rendi Aristiawan menuturkan bahwa, turnamen tersebut selain menyambut peringatan hari Sumpah Pemuda, namun juga sebagai ajang silaturahmi guna mempererat tali persatuan pemuda Tridaya Sakti.

"Yang mengikuti ikon ini ada tujuh belas Rw yang berlokasi di Tridaya Sakti, yang diikut sertakan hanya laki-laki dari tujuh belas Rw ini, tujuan kita bukan menang atau kalah, tujuan kita untuk mempersatukan sebagai anak muda dari Rw 01 sampai Rw17, sebagai ajang silaturahmi anak muda se-Desa Tridaya Sakti," ungkap Rendi Aristiawan kepada Awak Media usai seremonial Kick-off dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti.

 
Ketua Panitia  juga menjelaskan terkait mengenai hadiah yang diraih bagi para peserta turnamen Futsal maupun suporter dan lainnya. 

"Winner juara satu hadiahnya Rp 700 ribu beserta tropy, juara kedua Rp 500 ribu beserta tropy dan juara tiga Rp 350 ribu beserta tropy,  kita tidak ada juara harapan tapi ada Best Player, Top Scors sama Best Supporter akan dapat hadiah dari kita berikut piagam, " beber Ketua Panitia.

 
"Pertandingan untuk penyisihan ini 10X2  jadi 20 menit,  nah besok hari minggu kita adakan semi final sampai final, nah itu waktunya lebih lama, " Imbuhnya.

Ketua Panitia juga menghimbau kepada para Pemuda se -Desa Tridaya Sakti agar senantiasa bersifat kritis serta semangat untuk berjuang dan pantang menyerah.

"Ayo para pemuda, kita tetap menjadi pemuda yang kritis dan aktif, jangan menjadi pemuda yang pasif. Terus semangat kobarkan api-api semangat juang dengan pantang menyerah, " pungkas Rendi Aristiawan.

Kegiatan tersebut berjalan cukup meriah serta aman dan kondusif, dihadiri oleh PJ Desa Tridaya Sakti beserta jajaran, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, para tokoh pemuda, para simpatisan dan masyarakat setempat.

(Iwan Joggie) JBP

Ketum LSM LPKN : 'Selamat & Sukses' Atas Dilantiknya Bupati Bekasi Dr Asep Suryaatmaja

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS - Kami Keluarga Besar Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) di seluruh Indonesia menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Asep Surya Atmaja atas dilantiknya sebagai "Bupati Bekasi Dalam Sisa Masa Jabatan 2025-2030", Bekasi, 23 Oktober 2026.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM LPKN, sebagai bentuk penghormatan, dukungan moral, dan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Kabupaten Bekasi.

"Atas nama pribadi dan seluruh jajaran LPKN se-Nusantara, saya mengucapkan Selamat dan Sukses kepada sahabat, saudara kami, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Pelantikan ini adalah momentum bersejarah, bukan hanya bagi Bapak Bupati, tetapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menaruh harapan besar akan masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Irwan Awaluddin, S.H., dalam keterangan resminya.

Irwan Awaluddin S.H. menegaskan bahwa, sosok Dr. Asep Surya Atmaja adalah figur pemimpin yang visioner, berintegritas, berpengalaman dalam birokrasi, dan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Kriteria pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan Kabupaten Bekasi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, lumbung pangan, dan penyangga utama Ibukota, membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Kami di LPKN meyakini, di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, Kabupaten Bekasi akan mampu mewujudkan cita-cita "SWATANTRA WIBAWA MUKTI". Menjadi kabupaten yang mandiri, berwibawa, makmur, dan menjadi barometer tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum LSM LPKN yang dikenal tegas dalam mengawal keuangan negara tersebut juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan dan pencegahan korupsi, LSM LPKN siap menjadi mitra kritis, mitra strategis, dan mitra pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. LPKN akan terus mengawal setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Selamat mengemban amanah mulia dari rakyat, Pak Bupati. Amanah ini adalah titipan yang berat, namun kami yakin di tangan Bapak, Bekasi akan semakin bersinar. LPKN berdiri bersama rakyat dan bersama Bupati untuk membangun Bekasi yang lebih gemilang," tutup Ketua Umum LSM LPKN.

Tentang LSM LPKN

Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengawalan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Hormat Kami, Bekasi, 23 Oktober 2026.

(Irwan Awaluddin, S.H) 
Ketua Umum LSM LPKN
(Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara)

Sumber : Humas DPP LSM LPKN
[Nomor HP/WA 081210611958]