Menteri PKP Alokasikan 1000 Rumah Subsidi di Halmahera Tengah, Bupati: Secara Sosiologi Sangat Membantu Masyarakat!

JAKARTA, JBP - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Untuk memiliki rumah subsidi tersebut masyarakat bisa memanfaatkan KPR FLPP agar bisa memiliki rumah layak dan terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Penandatanganan MoU untuk mendorong Program KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dilakukan secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Menteri PKP menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP harus kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan.

"MoU ini merupakan tindak lanjit pertemuan kami kemarin malam dengan Gubernur Maluku Utara.Saya minta tolong pilih pengembang yang bagus dalam pembangunan rumah subsidi ini," kata Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Halmahera Tengah menjelaskan bahwa dirinya sangat berbahagia mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP.

"Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan  rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi," terang Ikram Malan Sangadji.

"Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,"
ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengucapkan terimakasih kepada Menteri PKP yang terus melibatkan BPS dalam berbagai kegiatan di sektor perumahan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.

"Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan pntuk program pendataan BPS," ungkap Amalia Adininggar Widyasanti.

( Ira ) JBP

Wujudkan Pembangunan Hukum Nasional, Kemenkum Tuangkan MoU Dengan 20 Kementerian Dan Lembaga Pemerintah di Jakarta

JAKARTA, JBP - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Kali ini, Kemenkum mengesahkan kerja sama lintas sektoral dengan 20 Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam bentuk nota kesepahaman (NK).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan kerja sama dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Ke-20 kerja sama ini membuka ruang bagi Kemenkum untuk mengintegrasikan pelayanan hukum dengan berbagai sektor, di antaranya sektor pendidikan, perekonomian, penegakan hukum, lingkungan, hingga pekerjaan umum.

“Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Supratman, Rabu (14/5/2025).

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri. Dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

“Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan,” tuturnya.

Ia menyebut bangsa Indonesia tengah menghadapi beragam perubahan, baik di bidang teknologi maupun sosio kultural. Perkembangan ini pun menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan hukum. Sistem hukum nasional Indonesia dituntut menjadi adaptif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, lanjut Supratman, penandatangan NK diharapkan menguatkan landasan kerja sama yang sudah ada, sekaligus mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” tambahnya.

Doktor bidang hukum jebolan Universitas Muslim Indonesia ini mengatakan bahwa, kolaborasi antar kementerian dan lembaga telah menjadi arahan Presiden Prabowo sejak pembentukan Kabinet Merah Putih. Ia yakin kerja sama yang solid akan mengantar Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Salah satu contoh kolaborasi," sebut Supratman, " Adalah antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Koperasi yang diberi target oleh Presiden Prabowo untuk membentuk 80.000 koperasi merah putih."

“Saya telah meminta Direktorat Jenderal AHU untuk melakukan akselerasi. Saat ini kami memiliki jalur khusus untuk koperasi merah putih sehingga 1.000 koperasi bisa melakukan pendaftaran bersamaan dalam satu jam. Artinya dalam waktu 1x24 jam itu bisa 24.000 koperasi. Sehingga target 80.000 koperasi bisa diselesaikan dalam waktu empat hari,” jelasnya.

Supratman juga sedang memimpin jajaran Kemenkum untuk melakukan transformasi digital, yang akan memudahkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Sampai saat ini telah ada 47 mitra yang melakukan penandatanganan NK guna meningkatkan layanan kepada masyarakat," ungkap Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

(Irfan) JBP

Peningkatan Drainase Lingkungan Perum Elok 1 Jejalen Jaya Dikecam Emak-Emak, Masyarakat Pesimis Berharap Kepada Bupati Bekasi

KABUPATEN BEKASI, JBP - Pekerjaan proyek saluran air menggunakan U-ditch Beton Precast dalam kegiatan peningkatan drainase lingkungan Perumahan Bekasi Elok 1 di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara menuai respon negatif dari warga setempat dengan kritik serta kecaman manis-manis pedas terkait pekerjaan tersebut yang di nilai tidak profesional dan sarat akan korupsi, pada Senin (05/05/2025).

Diketahui kegiatan tersebut bersumber pendanaan dari APBD 2025, dikerjakan oleh CV Azizah Putri Tunggal, dengan total nilai kontrak proyek sebesar Rp 253.085.000,- yang di mulai dari 05 Maret 2025 sampai 02 Juni 2025.

Pasalnya dalam pembuatan saluran air tersebut menggunakan U-ditch yang ukurannya justru lebih kecil dari saluran air sebelumnya. Diketahui sebelumnya wilayah tersebut sering terjadi banjir yang diakibatkan saluran air yang tidak lancar atau mampet.

"Menurut saya, ya gitu-gitu aja tidak ada perubahan...kan sebelumnya suka banjir dan setelah di pasang ini tidak ada perubahan, malah jadi sempit," ungkap Ibu Sri warga Rt 02.

"Ini malah kurang gede dan kurang tinggi, seharusnya kan di lebarin lagi biar airnya tidak mampet," timpal Ibu Rina.

Sementara warga setempat lainnya berharap agar ini di perbaiki lagi agar pekerjaannya tidak seperti ini mengingat wilayah tersebut kerap kali tergenang air manakala hujan turun.

"Kalau bisa sih di perbaiki lagi. Ini sepertinya tidak sesuai dengan "Speck", sebab ukuran beton saluran lebih kecil dari saluran sebelumnya, coba lihat saluran sebelumnya saja yang lebar seperti itu, air sering meluap dan menggenang di jalan apalagi ini di perkecil lagi, ini gimana kerjanya sih," beber Ibu Simanjuntak.

"Ini pemborongnya tidak Profesional dan tidak benar ini..terus terang kami selaku warga disini merasa kecewa dengan pekerjaan seperti ini," jelasnya.

Para emak-enak juga meminta agar Dinas terkait maupun Konsultan agar bekerja sesuai dengan Tupoksinya.

"Ini gimana sih, mana sih pengawas dari Pemdanya kok enggak kerja sih...kita minta di perbaiki agar salurannya lancar...lha kok malah jadi sempit...mampet dong," kata Rina.

Ditanyakan apakah Pengawas Pemda maupun Konsultannya hadir ke lokasi?
"Kalau datang, ya sudah pasti di tegur pak, ini pasti tidak pada kerja, jadi pemborongnya seenak jidatnya saja kerjanya," tandas Simanjuntak.

Warga setempat lainnya juga mengutarakan bahwa, pekerjaan tersebut kurang rapih dan tidak sesuai harapan.

"Pekerjaannya kurang rapih dan tidak sesuai harapan...kemaren saja pas hujan turun malah tambah banjir, " ujar Partogi Hutabarat.

Ditanyakan terkait pemasangan U-ditch  dengan ukuran kecil menyebabkan saluran semakin sempit.

" Sebetulnya itu suatu kesalahan. Harusnya di bongkar dulu dan diperlebar dulu baru di pasang U-ditch ya yang ukurannya lebih besar dari yang terpasang, nah itulah yang bikin banjir, jadi sebentar hujan langsung banjir," terangnya.

Selain pemborong yang di nilai abal-abal, warga juga mengatakan bahwa Dinas Perkimtan tidak Profesional, terbukti dengan papan nama proyek di tulis tangan.

"Ini pemborongnya tidak jelas...ini pemborong abal-abal...kalau otak itu sebenarnya di atas, cuma pemikirannya di dengkul, harapan kami coba saluran airnya di perbesar bukan di persempit, melihat pekerjaan seperti ini saya yakin Pengawas dari Dinas maupun Konsultannya tidak bekerja maksimal sesuai Tupoksinya, di tambah...masak papan nama proyek di tulis tangan...yang enggak-enggak aja..jadi kayak kampungan..tidak Profesional," tandasnya memaparkan.

Dirinya bersama warga lainnya juga mengatakan bahwa, mereka telah ke Kantor Desa Jejalen Jaya untuk melaporkan hal tersebut, namun tidak di jumpai para perangkat Desa di Kantornya.

"Sebetulnya kami sudah ke Desa, cuma orang-orangnya pada enggak ada..apa ngumpet apa apa kami kurang tahu juga, kalau memang itu adalah bagian dari tugasnya..seharusnya ikut mengawasi dan bukan pada kabur...jadi lari dari tanggungjawab...orang gak tanggungjawab kan pasti lari," tutur Hutabarat.

Juluki "Bupati Cikarang", Warga Bekasi Pesimis Berharap Pada Sang Bupati

Ditanyakan harapannya terhadap Bupati  Ade Kuswara Kunang terkait pengevaluasikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

" Sementara Bupati inikan sudah banyak yang bilang Bupati Cikarang, soalnya dia berdiam dirinya di sana terus...enggak pernah ngontrol ke bawah sini..jadi apa yang mau di harapkan dari Bupati..yang jelas itu dari Desa dan Camat dulu ,"tegas Hutabarat dan lainnya.

Ditanyakan mengapa bapak-bapak pesimis dalam menaruh harapannya terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang?

" Ya sangat pesimis sekali, karenakan kita lihat kinerjanya seperti itu. Bukan keberpihakan tapi dia tidak pernah menginjakan kakinya selain ke daerah Cikarang ..jadi di sebut Bupati Cikarang..adapun kemaren ke Gabus juga karena ada perintah dari Gubernur aja datang ke Gabus.," tandas mereka.

"Sebab selama inikan belum ada ..jadi percuma berharap ke Bupati Bekasi," pungkas Partogi Hutabarat, Yusuf, Azhari, Silalahi dan lainnya.

(JLambretta) JBP

SFQR TNI AL Dan Tim Gabungan Berhasil Bekuk 4 Penyelundup 14 Karung Ballpress di Nunukan

NUNUKAN, JBP - Tim Second Fleet Quick Respon (SFQR) TNI AL dari jajaran Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 14 karung Ballpress tujuan Tanjung Selor di Pangkalan Tradisional Bambangan Nunukan, Kalimantan Utara. Kamis (01/05/2025).

Dalam kegiatan press conference yang digelar di Mako Lanal Nunukan pada hari Kamis (01/05), Komandan Lanal Nunukan menyampaikan kronologi kejadian.

"Bermula dari Tim Gabungan yang terdiri dari Tim SFQR Lanal Nunukan, Satgas Marinir TNI AL Ambalat, Satgas Kopaska TNI AL Ambalat, Satgas BAIS TNI, Polsek Sebatik Barat, dan Koramil Sebatik Barat melaksanakan pemeriksaan penumpang serta barang bawaan di Pangkalan Tradisional Bambangan Nunukan setelah menerima informasi akan adanya penyelundupan ballpress dari Tawau Malaysia menuju Tanjung Selor, papar Letkol Laut (P) Primayantha Maulana Malik.

Lanjutnya,"Saat tiba di di Dermaga Rakyat Bambangan, Tim mencurigai barang bawaan 4 orang penumpang yang merupakan WNI berinisial MLD (49), MS (22), FT (31), dan ARM (22) yang berpergian dari Kunak, Malaysia dan akan menuju Tanjung Selor tanpa dibekali dokumen resmi," imbuhnya.

"Dari hasil pemeriksaan," ungkap Danlanal,"Tim Gabungan mengamankan 14 (empat belas) karung yang berisi ballpress/pakaian bekas dan barang pecah belah, 2 (dua) buah buku nikah, 2 (dua) buah paspor, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) unit HP, 1 (satu) unit charger HP, sejumlah uang Malaysia sebesar RM 1.500 (seribu lima ratus). Keempat orang penumpang tersebut diketahui juga tidak membawa kartu identitas (KTP)."

"Modus pelaku adalah melaksanakan penyamaran sebagai warga lokal dan menyampaikan bahwa barang bawaan merupakan barang pecah belah," tambahnya.

Selanjutnya tim SFQR Lanal Nunukan melaksanakan tindak lanjut dengan membawa dan mengamankan barang bukti serta pelaku ke Mako Lanal Nunukan untuk dilaksanakan pengembangan pemeriksaan lebih lanjut.

Ia juga menyampaikan bahwa barang bukti ballpress tersebut akan diserahkan kepada pihak Bea Cukai Nunukan sebagai leading sector dalam penanganan kasus kepabeanan untuk proses lebih lanjut. 

"Keberhasilan penggagalan penyelundupan ballpress ini tidak lepas dari sinergitas yang baik diantara TNI AL dan stake holder terkait selaras dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali," kata Danlanal.

"Selain itu, Kasal juga menegaskan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dalam merespon cepat informasi yang diterima, melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan instansi terkait terlebih dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan," pungkas Komandan Lanal Nunukan, Letkol Laut (P) Primayantha Maulana Malik.

(Darsono) JBP

Pembangunan Pemagaran SDN 02 Satria Jaya Disinyalir Langgar Aturan Tanpa Pengawasan Dinas, RT Naseh : Pemborong Bedegul

KABUPATEN BEKASI, JBP - Pekerjaan Proyek Pemagaran SDN 02 Satria Jaya disinyalir selain melanggar aturan tanpa memasang papan proyek dan terapkan K3 dalam proses pengerjaan, namun juga di komplain karena tanpa adanya laporan pada Ketua Rt setempat, mengingat para pekerja proyek menginap di wilayah tersebut, pada Rabu (30/04/2025).

Berdasarkan penelusuran dan pantauan serta konfirmasi Awak Media  tidak ditemukannya papan proyek pekerjaan di lokasi.Lagu lama, gitar tua kecrekan kerop itu kerap menjadi andalan wajib bagi para pekerja dalam memberikan jawaban pada Sosial Kontrol.

"Waduh saya orang baru pak, jadi jangan tanya saya," ujar Cilung seraya memanggil temannya.

" Mandornya pak Yanto, pak, jarang kesini, datengnya ndak tentu..kadang sore kadang enggak dateng,"kata Muslihin Pemalang.
Ditanyakan ada tidak pihak Pengawas Dinas maupun Konsultan yang hadir di lokasi pekerjaan ini.

"Orang Dinas saya enggak pernah ngeliat apalagi Konsultannya, saya enggak tau, tapi biasanya sih kalau di proyek-proyek lain kalau dateng suka ngomong...saya dari ini..atau saya dari anu, tapi dari mulai di bangun sampai sekarang enggak ada kayaknya," terangnya.

Ditanyakan tentang plang atau papan proyek pekerjaan tersebut terpasang dimana keduanya nampak bingung dan saling pandang seraya garuk-garuk kepala.

" Plangnya gak tau..mangka itu..gak tau...iya bener gak tau..mangkanya saya juga bingung...yang penting kita kerja..bayaran gitu...yang penting harian," kata Muslihin.

"Memang tidak ada dari baru di bangun sampai sekarang plangnya," tambah Muslihin dan Cilung.

Tim Awak Media kemudian menyambangi Kantor Kepala Sekolah SDN 02 Satria Jaya guna mendapatkan keterangan lebih lanjut, namun Kepala Sekolah tidak ada di Kantor berdasarkan penuturan Staff Tata Usaha dan bahkan ketika di komunikasikan melalui Whatsapp Message pun tidak di balas.

Lalu Tim Awak Media bergegas menuju kediaman Ketua Rt setempat guna mendapatkan kejelasan.

" Sampai saat ini belum ada laporan ke saya selaku Ketua Rt..enggak tau kalau ke Rw," kata Ketua Rt 03/ Re 05 pada Tim Awak Media di kediamannya.

Ditanyakan kemungkinan ada dari Dinas terkait maupun Konsultan yang datang ke Pak Rt.

"Ya boro-boro Orang Dinas atau Konsultan, orang Pemborong atau Pelaksananya aja lapor juga enggak," tukas Naseh.

Ditanyakan mengenai papan proyek atau plang pekerjaan apakah pernah dilihat saat memantau pekerjaan tersebut.

"Enggak ada, saya sering lewat mondar mandir di pembangunan itu...enggak ada plangnya dan pekerjanya juga enggak pake seragam proyek, kaya helm atau lainnya. Sebab itukan manjat-manjat juga..ya beresiko juga," ungkap Ketua Rt.

Lanjutnya,"Seharusnya sekecil apapun pekerjaan harus ada laporannya. Karena kan kalau ada trouble di lapangan kan nanti Rt-Rt juga yang di bawa-bawa. Tapi ini kan enggak ada laporan sama sekali. Kayaknya pada nginep di sekolahan sebab pagi-pagi sudah ada di lokasi. Kan kalau 1x24 jam tamu wajib lapor," beber Naseh.

Dirinya juga berharap agar orang dari Dinas terkait maupun Konsultan untuk terjun ke lokasi serta berkoordinasi dengan Rt maupun Rw setempat.

"Nanti kalau ada apa-apa, namanya juga orang kerja kadang persoalan bisa saja timbul yang ujung-ujungnya Rt juga yang di panggil tapi kalau tidak ada keterangan..gimana mau ngejelasinnya..kayak yang sudah-sudah seperti ada masalah saluran air kan kita di panggil," jelas Ketua Rt.

Pemborong Bedegul, Otak Didengkul

Terkait mengenai Pemborong atau Pelaksana pekerjaan proyek tersebut yang di nilai tidak taat aturan Ketua Rt menegaskan dalam pandangannya.

" Jadi itu termasuk pemborong bedegul, pemborong yang tidak tahu aturan, ya kalau ada pekerjaan tidak laporan di wilayah berarti Pemborong itu otaknya di dengkul," pungkas Ketua Rt 03, Naseh.

(JLambretta) JBP

2.500 Pil Inek Dan 400 Gram Sabu Diblender Dan Dibuang ke Selokan, 3 Mahasiswa Dan Bandar Diringkus Polsek Sukajadi

PEKANBARU, JBP - Polsek Sukajadi memusnahkan barang bukti 2.500 butir pil ekstasi alias Inek dan 400 gram sabu, pada Senin (28/4/2025).

Barang haram tersebut disita dari 3 orang mahasiswa serta seorang bandar yang diamankan di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, Selasa (15/4/2025) lalu.

Para pelaku berinisial LH (23), RC (20), AN (21) berperan sebagai pengedar dan satu pelaku berinisial RT (30) sebagai bandar.
Kegiatan konferensi pers yang digelar di halaman depan Mapolsek tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Sukajadi, Kompol Jorminal Sitanggang didampingi Kanit Reskrim, AKP Leo Putra Dirgantara dan disaksikan oleh tersangka, dan perwakilan dari Kejari Pekanbaru.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut di uji labor terlebih dahulu guna mengetahui keasliannya. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender yang dicampur racun serangga dan dibuang ke dalam selokan.

Kapolsek Sukajadi, Kompol Jorminal Sitanggang SH MH mengatakan bahwa, pemusnahan tersebut dilakukan agar barang bukti tidak disalah gunakan.

“Sebelum dimusnahkan, sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan di persidangan serta uji labfor. Sementara lainnya di musnahkan,” kata Kapolsek dalam konferensi pers, Senin (28/04/2025).

Kapolsek menambahkan, seluruh narkotika yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari satu kasus.

"Jumlah barang bukti sabu dengan berat kotor 400 gram serta 2.500 butir pil Ekstasi," imbuhnya.

Kapolsek juga menjelaskan kronologi peristiwa tersebut bahwa, sejumlah mahasiswa kerap edarkan pil ekstasi di Tempat Hiburan Malam (THM).

"Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa ada mahasiswa yang kerap mengedarkan pil ekstasi di salah satu Tempat Hiburan Malam di Jalan Riau, Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru," urai Sitanggang.

"Dari informasi tersebut, Kanit Reskrim, AKP Leo Putra Dirgantara bersama tim langsung menuju ke TKP melakukan penyelidikan," sambungnya.

Usai mengumpulkan informasi yang akurat, tim kemudian melakukan pemancingan dengan under cover buy dengan berpura-pura membeli narkotika dan berhasil mengamankan tersangka RC dan LH.

“Awalnya kita menangkap dua pelaku yang hendak mengedarkan dengan barang bukti empat butir pil ekstasi, dari pendalaman RC dan LH merupakan mahasiswa dan mereka mengatakan di rumahnya masih ada barang bukti,” ungkapnya.

Didalam rumah tersangka yang berada di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, petugas berhasil mengamankan 6 butir pil ekstasi 

"Dimana dalam pengakuannya didapat dari temannya berinisial AN, " jelasnya.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap pelaku inisial AN yang juga merupakan mahasiswa di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

“Dari interogasi, AN mengaku mendapatkan barang dari seseorang berinisial RT. Tim kemudian bergerak melakukan pengintaian untuk menangkap RT, dari pengakuan RT ia masih menyimpan barang bukti di rumahnya di Jalan Lumba-lumba,” paparnya.

Dari penggeledahan di rumah RT, polisi mengamankan barang bukti 2500 butir pil ekstasi dan 400 gram sabu.

“Ekstasi sudah ribuan diedarkan tinggal sisanya, menurut pengakuan sudah enam bulan,” ungkap Kapolsek Sukajadi.

Ditegaskan Kapolsek bahwa,"Keempat pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 dengan ancaman dua tahun penjara maksimal 10 tahun atau seumur hidup," pungkas Kompol Jorminal Sitanggang SH MH.

(Sukiman) JBP

Registrasi LPSE Kabupaten Bekasi Menghambat Usaha Dan Rugikan Warga, Ketum APKAN Mendesak Bupati Evaluasi Kinerja Bawahan

KABUPATEN BEKASI, JBP - Dua pengusaha keluhkan Kinerja Tim LPSE  Kabupaten Bekasi yang berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dimana Tim LPSE dinilai mereka bekerja buruk dan tidak profesional serta tidak berpihak pada masyarakat, pada Rabu (16/4/2025).

Hal tersebut di ungkapkan CEO PT BKIMG dan CEO PT BKI terkait telah terdaftarnya perusahaan mereka melalui aplikasi Sikap/LPSE.pusat.co.id yang kemudian mendapat arahan dari Helpdesk Kabupaten Bekasi untuk dilanjutkan dengan menunjukan bukti asli yang disertai dengan fotocopy untuk diserahkan ke Tim LPSE Kabupaten Bekasi untuk diverifikasi lebih lanjut.

Namun realitanya keduanya yang telah menunjuk perwakilan perusahaan untuk menunjukan berkas asli dan menyerahkan foto copynya justru di tolak oleh Tim LPSE.

"Sebenarnya kami merasa aneh juga, sebab pertama perusahaan kami telah terdaftar di Sikap dan tinggal melanjutkan penunjukan berkas aslinya. Helpdesk juga bilang yang penting SK Kemenkumhamnya itu yang utama dan kalau NPWP kan dari nomor NPWPnya ada dan telah ada juga tercantum di surat BKPM. Namun kekeh minta yang bentuk lainnya, padahal NPWP itu kan dilihat dari nomor registrasinya, coba sekarang kalau bentuk kartunya bagus tapi nomor NPWP nya salah...tetap saja kan di tolak oleh Sikap," papar Juliantika Puspita.

"Lagian itukan sudah terverifikasi oleh Sikap, kalau memang tidak sesuai tentunya tidak akan disetujui Sikap, ini orang LPSE Kabupaten Bekasi aneh, begitu aja jadi dipersulit," sambungnya menegaskan.

Sementara CEO PT BKI  mengungkapkan bahwa," Kalau kami mengenai NIB nya, kan itu juga sudah tertulis di lembaran BKPM mengenai Nomor NIB nya. Dan lagi itu juga sudah disetujui dan di oke kan oleh Sikap dan kami tinggal tunjukkan aslinya berikut menyerahkan foto copynya sesuai arahan Helpdesk Kab.Bekasi melalui Whatsapp message. Tapi ini staff LPSE nya neko-neko...bukannya mempermudah warga Kabupaten Bekasi mau usaha..eh ini malah mempersulit..jadi terkesan tidak wellcome dan kurang maen jauh gitu," ungkap Kurnia.

"Terkecuali belum di setujui atau terdaftar dan terverifikasi di Sikap/ LPSE pusat, namun memaksakan...nah itu baru boleh di tolak dan itu yang bener...LPSE Kabupaten Bekasi gimana sih...nora amat sih...kampungan," imbuhnya.

Terkait persoalan pelayanan LPSE Kabupaten Bekasi yang terkesan njelimet dan menghambat usaha warganya itu ternyata di akui juga kebenarannya oleh Tim LPSE Yanmas Frontdesk saat di konfirmasi.

"Iya memang menghambat dan merugikan masyarakat juga LPSE adminnya. Kalau saya kan di bagian pelayanan depan pak (Front Office), jadi saya juga tidak tahu dan tidak dapat berbuat apa-apa pak," terang Bima Isharyanto kepada Media.

Dirinya juga menyadari dan memahami bahwa bila nomor NPWP maupun nomor NIB nya salah atau tidak sesuai dalam mendaftar di Website LKPP.LPSE Pusat sudah pasti akan ada penolak kan dari Sikap.

Mbalelo Di "Persona Non Gratakan"!

Hal tersebutpun menuai tanggapan serius dan reaksi keras dari Ketua Umum APKAN (Aliansi Pemantauan Kinerja Aparatur Negara), Dedy Setiadi ST atas prilaku dan kinerja Tim LPSE yang di nilainya arogan.

"Prilaku model lama seperti ini sudah tidak dapat dibenarkan !, Institusi LPSE Kabupaten Bekasi harus segera di evaluasi ulang dan para pimpinannya juga harus menjalani bimbingan tekhnis (Bimtak) kembali terkait bagaimana mengatur anak buah di dalam melayani masyarakat dengan tidak mempersulit namun justru memberikan kemudahan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menjalani usahanya," jelas Ketum APKAN, Dedi Setiady T saat di minta tanggapannya oleh Awak Media melalui Whatsapp Message.

Lanjutnya, ”Sebenarnya dengan memberikan kemudahan kepada para Pengusaha di wilayahnya tentu secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat maupun PAD dari pajak yang di hasilkan, namun kalau prilaku ASN nya seperti ini, bagaimana Kabupaten Bekasi dapat meraih kemajuan perekonomiannya," t7tur Dedy.

"Kami dari APKAN mendesak kepada Bupati Kabupaten Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang agar segera menindak tegas para bawahannya yang justru kami nilai selain dapat merusak citra Kabupaten Bekasi namun juga merugikan masyarakatnya. Sehingga dapat berdampak buruk dalam pandangan masyarakat terhadap Pemkab Bekasi yang notabene berada dibawah Kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang dan Asep Suryaatmaja, bila perlu Kadin dan Kabag atau Kabid gak becus kerja serta mbalelo "Dipersona Non Gratakan!"," tandasnya.

"Kami APKAN juga meminta kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar turut serta membenahi kinerja Pimpinan dan Tim LPSE Kota - Kabupaten di Provinsi Jawa Barat agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan profesional serta berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkas Ketum APKAN, Dedy Setiady ST.

(JLambretta) JBP