PP PABPDSI Audensi Dengan Dirjen Bina Pemdes, Siapkan Launching Sekolah BPD Indonesia: 'Jadi Ujung Tombak Pembelajaran!'

JAKARTA, JAYABAYA POS - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) H. Fery Radiansyah dan H.Karno Sirlani ( Ketua Harian PP PABPDSI) bersama anggota lakukan kegiatan audiensi dengan Dirjend Bina Pemdes Kemendagri dalam rangka persiapan launching sekolah BPD Indonesia(SBI) di Jl. Raya Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Senin (2/11/2026) pagi.

Dalam kunjungannya Ketua Umum dan Ketua Harian PP PABPDSI beserta anggota disambut hangat oleh Direktur  Jenderal Bina Pemdes, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si..di ruang rapat Ditjen Bina Pemdes. beserta para staff Dirjen Bina Pemdes.

PABPDSI merupakan wadah perjuangan, komunikasi, dan penguatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa dari berbagai Daerah di Indonesia, termasuk lembaga dengan sebutan lain sesuai kekhasan Daerah.

Bagi PABPDSI, penguatan Desa harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas lembaga yang mewakili masyarakat desa. Anggota BPD perlu mampu memahami persoalan warga, membangun komunikasi kelembagaan, serta mengawal Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara bertanggung jawab.

Dalam keterangannya  Ketua Harian PP PABPDSI, H.Karno Sirlani mengutarakan bahwa, kunjungan Pengurus Pusat PABPDSI ke Ditjen Bina Pemdes disambut baik oler Dirjen Bina Pemdes beserta jajarannya.

"Alhmdulillah Dirjen Bina Pemdes sangat respon, mendukung dan akan menindaklanjuti hasil audiensi kami dengan menyiapkan waktu, tempat dan lainnya untuk membahas dan memantangkan  konsep SBI bersama tim perumus PABPDSI dengan tim khusus Dirjend Bina Pemdes," ujarH.Karno Sirlani kepada wartawan usai pertemuan berlangsung di ruang rapat,(2/11) siang.

Dalam audensi tersebut, target apa yang ingin dicapai oleh PABPDSI terhadap Dirjen Bina Pemdes, serta berapa persen terkait target yang dicapai dapat disetujui oleh Dirjen Bina Pemdes?

"Keinginan kami yang pertama, SBI dapat menjadi Program bersama antara  PABPDSI dngan Ditjen Bina Pemdes, Kedua  kami mendapatkan rekomdasi dan dukungan dalam kegiatan HUT PABPDSI DN yang launching tanggal  25 November di Jawa Timur," ungkapnya.

Terkait muatan audensi tentang keinginan dari pihak PABPDSI, Ketua Harian menjelaskan  tentang tanggapan Dirjen Bina Pemdes terkait usulan konsep yang digagas SBI dan PABPSI.

"Sangat respon..terbukti dalam waktu dekat ini akan ada pembahasan bersama antara Tim Perumus PABPDSI dengan Tim dari Dtjen Bina Pemdes,"jelasnya..

Ditanyakan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Dirjen Bina Pemdes dan PABPSI, Launcing ditetapkan tanggal berapa?, Apakah ada ketentuan atau limit waktu yang sudah disepakati terjadwal antara PABPSI dengan Dirjen Bina Pemdes terkait awal launching?

"Sudah...mengikuti Ulang Tahun PABPDSI pada tanggal 24–25 November 2026 di Kota Batu, Jawa Timur," jawab H Karno.

Apakah dalam pertemuan tersebut, kesepakatan di buat secara tertulis (Agreement) atau dalam bentuk MoU?

"Ga laaah....Insha Allah pada minggu depan akan ada pertemuan lanjutan," katanya.

Apakah dalam launching tersebut PABPDSI melibatkan sejumlah Kementerian dan Organisasi APDESI, atau Apa hanya khusus untuk BPD (Dalam hal ini PABPDSI?

"Kita mengundang APDESI dan semua Organisasi Desa termasuk peserta BPD anggota PABPDSI. Yang pasti Kemendagri dan Kemendes di undang untuk minta dukungan," terang Ketua Harian PABPDSI.

Mengingat launching tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apa harapan PABPDSI terhadap dukungan dari berbagai Kementerian termasuk Dirjen Bina Pemdes?, Atau mungkin PABPDSI mempersiapkan dari kocek organisasi sendiri tanpa dukungan Dana dari pihak luar PABPDSI?

"Kami tidak minta anggaran pembiayaan dari Pemerintah. Cukup rekom dukungan dan kehadiran dari Kemendagri dan Kemendes. Insya Allah...rekan-rekan Pengurus dari Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pelaksana (OC) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan dan kelengkapan acara," beber H Karmo.

"Kami yakin...jika kita berbuat untuk kepentingan Bangsa dan Negara pasti akan ada didukung oleh Pemerintah Pusat," tegasnya.

Terkait mengenai bentuk dukungan seperti apa yang menurut PABPDSI paling krusial dan signifikan dari Pemerintah Pusat termasuk Presiden RI sehingga menjadi prioritas dukungan untuk PABPDSI, mengingat BPD adalah perwakilan masyarakat terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

'Bagi kami, cukup dengan mendukung Program-program PABPDSI yang terus menerus membina BPD agar fungsi aspirasi, pengawasan kinerja dapat berjalan dngan baik dan benar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya,"pungkas Ketua Harian PABPDSI , H Karno Sirlani.

Jadi Ujung Tombak Pembelajaran, PABPDSI Akan Luncurkan Sekolah BPD Indonesia

Diketahui bahwa, Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI) akan meluncurkan Sekolah BPD Indonesia (SBI) secara nasional dalam rangkaian kegiatan pada 24–25 November 2026 di Kota Batu, Jawa Timur. Program karya PABPDSI yang mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa ini dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota BPD melalui pembelajaran yang terstruktur, berjenjang, terjangkau, dan berkelanjutan.

SBI akan menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak layanan pembelajaran. Dengan penyelenggaraan yang dekat dengan tempat tinggal peserta, biaya transportasi dan kebutuhan akomodasi diharapkan lebih ringan. Anggota BPD juga dapat mengikuti pembelajaran dengan pengaturan waktu yang lebih sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab mereka di Desa.

Pendekatan berbasis Kecamatan sekaligus membuat materi pembelajaran lebih dekat dengan kenyataan lapangan. Persoalan, karakter masyarakat, serta dinamika kewilayahan dapat menjadi bahan diskusi dan studi kasus bersama. Peserta dapat mempelajari persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, kemudian menyusun langkah penerapannya di Desa masing-masing.

Kebutuhan tersebut semakin mendesak ketika persoalan Desa berkembang semakin kompleks. Pembahasan Peraturan Desa, penyerapan aspirasi, musyawarah, pemahaman perencanaan dan anggaran, hingga pengawasan kinerja Pemerintah Desa membutuhkan kecakapan yang terus diperbarui.

Di sisi lain, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan akses pembelajaran anggota BPD beragam. Pelatihan yang berlangsung sesekali perlu disambungkan dengan praktik, pendampingan, dan evaluasi agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar menjadi kemampuan kerja.

SBI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui ekosistem pembelajaran nonformal yang dapat diikuti sepanjang masa jabatan. Pembelajaran diarahkan untuk membantu anggota BPD memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya, membangun kemitraan yang sehat dengan Pemerintah Desa, serta menyampaikan aspirasi dan rekomendasi secara objektif.

Kecamatan Menjadi Pusat Belajar Yang Terjangkau

Dalam rancangan SBI, standar kurikulum dan mutu pembelajaran dikembangkan secara nasional, sedangkan pelaksanaannya didekatkan kepada peserta melalui kelas berbasis kecamatan. Fasilitator di tingkat Kabupaten/Kota disiapkan untuk mendukung pembelajaran dan pendampingan di wilayah masing-masing.

Ruang belajar dapat memanfaatkan aula kecamatan, balai desa, maupun fasilitas setempat yang memadai. Jadwal dapat disusun secara bertahap, melalui pertemuan berkala, akhir pekan, atau perpaduan tatap muka dan pembelajaran daring sesuai kondisi wilayah.

Penyelenggaraan per kecamatan juga membuka ruang bagi BPD dari Desa-desa yang berdekatan untuk saling belajar. Persoalan pelayanan masyarakat, pengelolaan aspirasi, hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan program pembangunan dapat dibahas dengan mempertimbangkan konteks kewilayahan yang mereka kenal.

Tiga Jenjang: BPD Muda, Madya, dan Utama

SBI dirancang memiliki tiga jenjang pembelajaran yang saling berkesinambungan, yaitu BPD Muda, BPD Madya, dan BPD Utama, dilengkapi kelas tematik serta jalur penyiapan fasilitator.

BPD Muda merupakan tahap orientasi dasar. Fokusnya adalah pemahaman kedudukan, fungsi, etika, administrasi, pengelolaan aspirasi, Musyawarah Desa, serta kemitraan dengan Pemerintah Desa. Peserta diarahkan untuk membangun dasar kerja kelembagaan yang tertib dan menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di Desanya.

BPD Madya berfokus pada penguatan kompetensi teknis. Pembelajaran mencakup pembahasan Peraturan Desa, pemahaman dokumen perencanaan dan anggaran, telaah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penyusunan instrumen pengawasan dan rekomendasi. Pada jenjang ini, peserta dilatih membaca dokumen, mengenali persoalan, dan menyampaikan masukan berdasarkan bukti.

BPD Utama diarahkan pada penguatan kepemimpinan strategis. Materinya meliputi fasilitasi musyawarah, negosiasi, mediasi, pemanfaatan data, keterlibatan kelompok masyarakat, serta pengawalan program strategis Desa. Peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi komunikasi dan proyek perubahan yang memberi manfaat bagi kelembagaan maupun masyarakat.

Kelas tematik menjadi ruang pembaruan pengetahuan mengenai kebijakan, persoalan lapangan, dan praktik baik. Pembelajaran digital, termasuk pengembangan forum Ngaji Desa, diarahkan untuk memperluas akses sekaligus menjaga kesinambungan belajar setelah peserta mengikuti kelas berjenjang.

Target SBI: Hasil Belajar Menjadi Perubahan di Desa

SBI diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anggota BPD, membangun pemahaman dasar yang lebih merata, serta meningkatkan keterampilan dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Target berikutnya adalah tumbuhnya budaya kerja BPD yang tertib, transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jejaring belajar antardesa diharapkan mempercepat pertukaran pengalaman dan penyebaran praktik baik.

Keberhasilan SBI diharapkan terlihat pada hasil kerja konkret: aspirasi masyarakat yang tercatat dan ditindaklanjuti, musyawarah yang lebih berkualitas, pembahasan Peraturan Desa yang lebih cermat, serta rekomendasi pengawasan yang memiliki dasar dan arah perbaikan yang jelas.

Karena itu, pembelajaran dirancang disertai latihan, portofolio, rencana tindak lanjut, serta pendampingan penerapan. Ukuran keberhasilannya mencakup kemampuan peserta menerjemahkan materi menjadi perbaikan kerja BPD di Desa.

Dukungan Kemendagri dan Kemendes menjadi penguat bagi pengembangan SBI serta membuka ruang sinergi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan desa. PABPDSI juga mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi memperluas jangkauan dan menjaga mutu pembelajaran.

Melalui SBI, PABPDSI ingin menghadirkan anggota BPD yang semakin cakap menjalankan amanah, kuat menyuarakan kepentingan warga, dan mampu membangun kemitraan untuk kemajuan Desa.

(Iwan Joggie) JBP

SMSI Angkat Bicara, Perlukah Melibatkan Pers Dalam Tim Pembangunan Daerah?

KABUPATEN  BEKASI, JAYABAYA POS —Wacana keterwakilan tokoh pers dalam struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi mengemuka sebagai salah satu gagasan strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Keberadaan tokoh pers yang memiliki kompetensi, pengalaman investigasi, integritas, dan pemahaman terhadap persoalan sosial dinilai dapat memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi berbagai hambatan pembangunan, sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat dengan pengambil kebijakan. Minggu, (1/11/2026). 

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon bersama anggota dalam perbincangan bersama sejumlah wartawan di Cikarang, sebagaimana materi keterangan yang disampaikan untuk pemberitaan.

Menurut Doni Ardon, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D merupakan langkah progresif yang patut dipertimbangkan Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pers Sebagai Pilar Demokrasi dan Pengawal Pembangunan

Doni Ardon menegaskan bahwa pers memiliki fungsi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi, terutama dalam menjalankan kontrol sosial, menyampaikan informasi, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Contoh jika Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang biasanya diisi oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional, maka pelibatan keterwakilan insan (tokoh) pers merupakan langkah terobosan yang bisa dilakukan kepala daerah untuk memperkuat akses informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujar Doni Ardon.
Menurutnya, pengalaman insan pers dalam melakukan peliputan, investigasi, dan pengawasan lapangan dapat menjadi modal penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat Pembangunan Daerah.

Pers juga mempunyai jaringan informasi yang luas hingga tingkat masyarakat bawah, sehingga mampu mendeteksi keluhan publik, ketimpangan pelayanan, persoalan infrastruktur, hingga indikasi penyimpangan kebijakan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Doni Ardon menilai bahwa pelibatan tokoh pers dapat membantu memperkuat keterbukaan informasi mengenai program pembangunan dan pelaksanaan APBD. Namun, kehadiran tokoh pers tidak boleh semata-mata dijadikan instrumen untuk membangun citra positif pemerintah daerah.

Seleksi Harus Objektif, Bukan Berdasarkan Kedekatan Politik

Doni Ardon mengingatkan bahwa penunjukan tokoh pers dalam TP2D harus dilakukan secara profesional, transparan, dan terukur. Keterwakilan tersebut tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal dengan kepala daerah, kepentingan kelompok, maupun hubungan politik tertentu.

"Kepala daerah harus berkoordinasi dengan organisasi pers resmi setempat untuk merekomendasikan anggotanya yang independen dan berintegritas," tegas Doni Ardon.

Ia menyarankan agar Pemerintah Daerah mempertimbangkan mekanisme seleksi yang mengutamakan rekam jejak profesional, kompetensi, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik.

Meski demikian, keterwakilan tokoh pers dalam TP2D tetap harus disesuaikan dengan ketentuan hukum, dasar pembentukan, kewenangan, dan kebutuhan organisasi tim tersebut.                        
Tanpa Pers, TP2D Kabupaten Bekasi Seperti Berjalan di Ruang Gelap Gulita                
Sementara Wakil Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi Bidang Keorganisasian, Irwan Awaluddin menilai keberadaan TP2D adalah langkah maju yang harus didukung. Namun ia mempertanyakan belum dilibatkannya unsur Pers secara kelembagaan dalam struktur tim yang beranggotakan 18 tokoh tersebut.

"Bupati Bekasi membentuk TP2D dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, praktisi kesehatan, ahli hukum, hingga buruh. Ini komposisi yang hebat. Tapi ada satu unsur yang terlewat dan ini sangat vital, yaitu Pers. Padahal TP2D ini ingin mempercepat pembangunan, ingin jadi mata dan telinga Bupati," ujar Irwan Awaluddin di Tambun, (1/11).

Berdasarkan data yang dihimpun, TP2D Kabupaten Bekasi dibentuk melalui Surat Undangan Setda No. 000.7.3/9032/PEM-SETDA/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 dan penyerahan SK pada 16 Oktober 2026 di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati, Cikarang Pusat. Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik, S.E., M.Si., Ph.D., menyatakan timnya bekerja kolektif memberikan saran tindak, rekomendasi dan masukan langsung kepada Kepala Daerah tanpa mengambil alih fungsi pengawasan Perangkat Daerah, dengan target ambisius mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen melalui optimalisasi APBD dan investasi swasta.

Irwan menguraikan 5 poin urgensi mengapa Pers wajib masuk dalam TP2D:

1. Fungsi Jembatan Aspirasi yang Paling Riil

TP2D diminta aktif memantau pelaksanaan program dan menyerap aspirasi masyarakat. Menurut Irwan, tidak ada instrumen penyerap aspirasi yang lebih cepat dari Pers.

"Setiap hari, anggota SMSI Kabupaten Bekasi yang terdiri dari puluhan media siber menerima puluhan aduan warga, dari jalan rusak di Pebayuran dan banyak wilayah lainnya, banjir di Tambun Utara dan  Babelan, hingga sulitnya perizinan UMKM di Cikarang. Data ini riil, terverifikasi, dan by name by address. Jika Pers ada di dalam TP2D, data aspirasi itu bisa langsung jadi bahan rekomendasi, bukan sekadar laporan seremonial," tegasnya.

2. Kontrol Publik dan Mencegah Tumpang Tindih Kewenangan

Belakangan, publik menyoroti isu rekrutmen TP2D yang dinilai senyap dan kekhawatiran tumpang tindih fungsi dengan Inspektorat dan DPRD. Irwan menilai, keberadaan Pers di dalam akan membuat TP2D lebih akuntabel.

"TP2D ini bekerja sukarela tanpa honor, semangat pengabdian yang luar biasa. Tapi justru karena sukarela dan dekat dengan kekuasaan, potensi konflik kepentingan dan isu liar pasti ada. Jika ada Pers di dalam, semua SOP dan Tata Tertib yang sedang disusun TP2D bisa dikomunikasikan secara terbuka. Pers menjaga marwah TP2D agar tidak menjadi tim elitis yang jauh dari rakyat," kata Irwan.

3. Penerjemah Bahasa Birokrasi ke Bahasa Rakyat

Target pertumbuhan ekonomi 7 persen, investasi yang wajib libatkan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi, adalah bahasa birokrasi yang sulit dipahami rakyat.

"Ketua TP2D bicara soal investasi dan kekuatan pengusaha lokal. Itu konsep bagus. Tapi bagaimana rakyat di kampung mengerti? Peran Pers-lah yang mengubah rekomendasi teknis TP2D menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga masyarakat ikut mengawal. Tanpa komunikasi publik yang baik, percepatan pembangunan hanya akan jadi jargon di atas kertas," ujarnya.

4. Amanat Undang-Undang Pers

Irwan mengingatkan, Pers bekerja dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan fungsi sebagai kontrol sosial, pendidikan, dan informasi. Mengabaikan Pers dalam percepatan pembangunan sama dengan mengabaikan pilar demokrasi keempat.

"Di era keterbukaan informasi ini, tidak ada lagi pembangunan yang bisa dilakukan secara eksklusif. Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja adalah seorang dokter, beliau pasti paham pentingnya diagnosa yang akurat. Diagnosa pembangunan yang akurat itu datang dari lapangan, dan Pers adalah yang setiap hari berada di lapangan," tutur Wakil Ketua SMSI yang juga dikenal sebagai tokoh aktivis Pers Bekasi.

5. Menjaga Kondusifitas Menuju Bekasi yang Lebih Maju

Dengan kondisi politik Kabupaten Bekasi yang dinamis, kehadiran Pers di dalam TP2D akan menjadi penyeimbang dan pendingin suasana.

"Kami tidak meminta jabatan. Kami dari SMSI Kabupaten Bekasi menawarkan diri sebagai mitra kritis dan konstruktif. Kami ingin TP2D ini sukses. Kami ingin  Bupati Bekasi sukses membawa Bekasi ke pertumbuhan 7 persen. Tapi kesuksesan itu butuh dukungan komunikasi publik. Libatkan kami, jangan tinggalkan kami," pungkas Irwan.

Irwan menegaskan, SMSI Kabupaten Bekasi siap jika diminta memberikan masukan resmi atau bahkan mengirimkan perwakilannya untuk duduk bersama dalam rapat-rapat TP2D sebagai unsur komunikasi publik.

"Kami tunggu undangan diskusi dari Ketua TP2D, KH. Abdul Kholik. Mari kita duduk bersama. Demi Kabupaten Bekasi yang lebih transparan, lebih cepat membangun, dan lebih berpihak kepada rakyat," tutupnya.

(Iwan Joggie) JBP

Pemdes Tridaya Sakti Menggelar Turnamen Futsal Antar Rw Dalam Menyambut Hari Sumpah Pemuda

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS  - Desa Tridaya Sakti menggelar Turnamen Futsal dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda 2026 serta mempererat tali silaturahmi antar pemuda se Desa Tridaya Sakti yang berlokasi di Gelanggang Olah Raga Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (24/10/2026).

Dalam sambutannya PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi Skm. Msi mengapresiasi sepenuhnya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan turnamen Futsal menyambut hari Sumpah Pemuda dengan hal yang positif. 

"Pesan saya ada tiga, pertama jaga sportifitas, nantinya pada saat main ada aturan-aturan yang dibuat oleh panitia.. jaga sportifitas,. Yang kedua jaga keamanan, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada ini ada itu yang mengganggu terlaksananya acara kita semua, " ujar Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi dalam pembukaan turnamen Futsal antar pemuda se-Desa Tridaya Sakti.

Lanjutnya, " Yang terakhir pesan saya adalah.. Sampah, kita harus menjaga lingkungan kita ini, Desa Tridaya Sakti biar bersih. Jadi artinya setelah main ataupun apa .. jaga terhadap lingkungan , jaga terhadap kebersihan lingkungan," imbuhnya. 

"Setuju gak, " teriak PJ Desa Tridaya Sakti tertuju kepada semua hadirin dan para pemain yang hadir dalam turnamen tersebut, sontak disambut teriakan bersama, " Setujuuuu, " teriak semua yang hadir di lokasi tersebut.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi turnamen Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti oleh PJ Desa Tridaya Sakti. 

"Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim acara pertandingan Futsal antar Rw ini resmi saya buka, " tegas PJ Desa Tridaya Sakti, Ogi Nur Hikmah Prayogi.Skm.Msi, dengan suara lantang yang disambut tepuk tangan dan teriakan serentak para hadirin di lapangan Futsal.

Kegiatan dilanjutkan oleh penyampaian dari Babinkamtibmas dan Babinsa terkait keamanan dan ketertiban serta penyampaian dari Ketua Panitia Acara bersama Ketua Karang Taruna Desa Tridaya Sakti. 

Acara dilanjutkan dengan Kick-off yang dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti menandakan awal pertandingan Futsal antar Rw se-Desa Tridaya Sakti dimulai yang kemudian dilanjutkan langsung dengan pertandingan perdana antara pemain Futsal Rw 14 melawan Rw 17 yang menghasilkan skors 1-1 (Draw). 

Sebagai Ajang Silaturahmi Para Pemuda

Disisi lain Ketua Panitia Acara, Rendi Aristiawan menuturkan bahwa, turnamen tersebut selain menyambut peringatan hari Sumpah Pemuda, namun juga sebagai ajang silaturahmi guna mempererat tali persatuan pemuda Tridaya Sakti.

"Yang mengikuti ikon ini ada tujuh belas Rw yang berlokasi di Tridaya Sakti, yang diikut sertakan hanya laki-laki dari tujuh belas Rw ini, tujuan kita bukan menang atau kalah, tujuan kita untuk mempersatukan sebagai anak muda dari Rw 01 sampai Rw17, sebagai ajang silaturahmi anak muda se-Desa Tridaya Sakti," ungkap Rendi Aristiawan kepada Awak Media usai seremonial Kick-off dilakukan oleh PJ Desa Tridaya Sakti.

 
Ketua Panitia  juga menjelaskan terkait mengenai hadiah yang diraih bagi para peserta turnamen Futsal maupun suporter dan lainnya. 

"Winner juara satu hadiahnya Rp 700 ribu beserta tropy, juara kedua Rp 500 ribu beserta tropy dan juara tiga Rp 350 ribu beserta tropy,  kita tidak ada juara harapan tapi ada Best Player, Top Scors sama Best Supporter akan dapat hadiah dari kita berikut piagam, " beber Ketua Panitia.

 
"Pertandingan untuk penyisihan ini 10X2  jadi 20 menit,  nah besok hari minggu kita adakan semi final sampai final, nah itu waktunya lebih lama, " Imbuhnya.

Ketua Panitia juga menghimbau kepada para Pemuda se -Desa Tridaya Sakti agar senantiasa bersifat kritis serta semangat untuk berjuang dan pantang menyerah.

"Ayo para pemuda, kita tetap menjadi pemuda yang kritis dan aktif, jangan menjadi pemuda yang pasif. Terus semangat kobarkan api-api semangat juang dengan pantang menyerah, " pungkas Rendi Aristiawan.

Kegiatan tersebut berjalan cukup meriah serta aman dan kondusif, dihadiri oleh PJ Desa Tridaya Sakti beserta jajaran, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, para tokoh pemuda, para simpatisan dan masyarakat setempat.

(Iwan Joggie) JBP

Ketum LSM LPKN : 'Selamat & Sukses' Atas Dilantiknya Bupati Bekasi Dr Asep Suryaatmaja

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS - Kami Keluarga Besar Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) di seluruh Indonesia menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Asep Surya Atmaja atas dilantiknya sebagai "Bupati Bekasi Dalam Sisa Masa Jabatan 2025-2030", Bekasi, 23 Oktober 2026.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM LPKN, sebagai bentuk penghormatan, dukungan moral, dan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Kabupaten Bekasi.

"Atas nama pribadi dan seluruh jajaran LPKN se-Nusantara, saya mengucapkan Selamat dan Sukses kepada sahabat, saudara kami, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Pelantikan ini adalah momentum bersejarah, bukan hanya bagi Bapak Bupati, tetapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang menaruh harapan besar akan masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Irwan Awaluddin, S.H., dalam keterangan resminya.

Irwan Awaluddin S.H. menegaskan bahwa, sosok Dr. Asep Surya Atmaja adalah figur pemimpin yang visioner, berintegritas, berpengalaman dalam birokrasi, dan memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Kriteria pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan Kabupaten Bekasi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, lumbung pangan, dan penyangga utama Ibukota, membutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Kami di LPKN meyakini, di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Asep Surya Atmaja, Kabupaten Bekasi akan mampu mewujudkan cita-cita "SWATANTRA WIBAWA MUKTI". Menjadi kabupaten yang mandiri, berwibawa, makmur, dan menjadi barometer tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum LSM LPKN yang dikenal tegas dalam mengawal keuangan negara tersebut juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan dan pencegahan korupsi, LSM LPKN siap menjadi mitra kritis, mitra strategis, dan mitra pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. LPKN akan terus mengawal setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Selamat mengemban amanah mulia dari rakyat, Pak Bupati. Amanah ini adalah titipan yang berat, namun kami yakin di tangan Bapak, Bekasi akan semakin bersinar. LPKN berdiri bersama rakyat dan bersama Bupati untuk membangun Bekasi yang lebih gemilang," tutup Ketua Umum LSM LPKN.

Tentang LSM LPKN

Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LSM LPKN) adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengawalan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Hormat Kami, Bekasi, 23 Oktober 2026.

(Irwan Awaluddin, S.H) 
Ketua Umum LSM LPKN
(Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara)

Sumber : Humas DPP LSM LPKN
[Nomor HP/WA 081210611958]

Berujung Pelaporan Polisi, Kadin LH Kab. Bekasi Hina Fisik Pimred Post Keadilan Dimuka Umum

KABUPATEN BEKASI, JAYABAYA POS — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum

Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

(Red/Iwan Joggie) JBP

Launching Hari Desa Nasional 2027, PABPDSI Dukung Berbagai Program Pemerintah Pro Rakyat

BANDUNG, JAYABAYA POS - Launching Hari Desa Nasional 2027 dan Kick Off Liga Desa 2026–2027 menjadi momentum memperkuat peran Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Acara diadakan di Lapangan Panglejar, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. pada Sabtu, (10/10/2026).

Hal tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, tentang Pembangunan Desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

Liga Desa diselenggarakan selama empat bulan dan akan diikuti lebih dari 20.000 tim untuk memperebutkan juara pertama. Sebanyak Rp100.000.000 disiapkan sebagai hadiah dengan tambahan Rp150.000.000 dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan Liga Desa 2026-2027 menjadi pertandingan dengan peraturan ketat dan adil yang hanya bisa diikuti warga asli Desa.

"Tidak ada pemain naturalisasi, tidak ada pemain bayaran. Jadi minimal 2 tahun ber-KTP Desa itu. Enggak boleh pemain cabutan jadi murni dari Desa, oleh Desa, untuk Desa," tegas Yandri Susanto saat Launching Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2027 dan Kick Off Liga Desa 2026-2027 di Lapangan Panglejar Cisomang Barat, Cikalong Wetan, Bandung Barat pada Sabtu (10/10/2026).

Sementara Bupati Bandung Barat  berharap Liga Desa menjadi momen untuk menyulut semangat masyarakat Desa dalam memajukan Desa. Tidak terbatas pada pertumbuhan angka ekonomi namun juga peningkatan kualitas SDM dalam hal ini olahraga.

"Liga Desa bukan hanya tentang pertandingan dan perebutan piala tapi menumbuhkan sportivitas, menemukan potensi Atlet Desa, meningkatkan semangat olahraga untuk masyarakat Desa, dan meningkatkan rasa bangga pada Desa masing-masing," kata Bupati Ritchie Ismail.

PABPDSI Dukung Program Pemerintah Pro-Rakyat

Disisi lain Ketua Harian pengurus pusat PABPDSI, H Karno Sirlani mengutarakan bahwa, PABPDSI sebagai wadah berhimpun anggota BPD seluruh Indonesia mengapresiasi kepada Pemerintah Pusat terutama kepada menteri Desa untuk terus berusaha serius memperhatikan Desa dengan program program nyata untuk membangkitkan Desa. 

"PABPDSI Akan terus mendukung berbagai program yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Desa. Sebab bagaimanapun juga Pemerintah Desa merupakan ujung tombak bagi Pemerintah Pusat dan kepanjangan tangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, " ujar H Karno Sirlani. 

Lanjutnya, " PABPDSI juga berharap kepada Pemerintah Pusat agar lebih memperhatikan dan mendukung penuh serta menguatkan organisasi seperti perhimpunan BPD ini yang Notabene memiliki akses dan jaringan langsung dalam menyentuh masyarakat tanpa sekat dan batas. Agar berbagai aspirasi masyarakat selain dapat terakomodir juga dapat terimplementasikan secara optimal, " pungkas Ketua Harian PABPDSI. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mendes PDT Yandri Susanto, Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail, serta para pimpinan organisasi Desa tingkat pusat.

Diketahui bahwa, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menjadi undangan khusus pada kegiatan tersebut, Fery radiansah ( Ketua Umum PABPDSI) , H. Karno Sirlani ( ketua Harian PABDSI) beserta seluruh pengurus PABPDSI Provinsi Jabar, pengurus Daerah se-Jabar, dan bahkan para pengurus PABPDSI Kecamatan se-Jawa Barat.

(Iwan Joggie) JBP

Timnas Garuda Terkubur Dan Mati Suri Lalu Bangkit Menjadi Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Lewat Pinalti

JAKARTA, JAYABAYA POS - Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), JakartaJakarta, pada Senin (5/10/2026) malam.

Malam tadi Garuda sudah seperti pendekar silat babak belur. Darah imajiner sudah di mana-mana. Nafas tinggal setengah. Thailand unggul 2-1 dengan 10 pemain. Waktu tersisa sekitar empat menit. Empat menit!,.Pencetak Gol Indonesia: Dean James pada menit ke (84') dan Pencetak Gol Thailand: Iklas Sanron pada menit ke (87'), Peeradol Chamrasamee  pada menit ke (111').

Bagi orang optimistis, empat menit masih panjang. Bagi penonton sudah pasrah, empat menit itu cuma waktu untuk mengambil remote, mematikan televisi, lalu pura-pura tidak pernah mengenal sepak bola.

"Para penonton mulai menyerah. Ada mematikan televisi. Ada pura-pura keluar rumah. Ada yang ngamuk. Ada menatap layar seperti menatap tagihan listrik. Di SUGBK, wajah penonton tertunduk. Sebagian memegang kepala. Sebagian diam membatu. Rasanya mustahil pasukan John Herdman membalikkan keadaan", ungkap Rosadi Jamani penggemar sepak bola. 

Thailand tinggal menunggu peluit. Mahkota ASEAN seperti sudah dimasukkan ke koper. Garuda seperti tinggal menulis surat perpisahan.

"Lalu...Egy Maulana Fikri mendapatkan bola. Entah tenaga dari mana. Mungkin dari doa satu bangsa. Mungkin dari emak-emak yang belum tidur. Mungkin dari bapak-bapak warung kopi yang sudah tiga kali berkata, “Kalau kalah, saya kapok nonton!” tetapi tetap menonton, " tuturnya.

 
Skor Akhir (120 Menit): Indonesia 2–2 Thailand

Egy menggiring bola mendekati kotak penalti. Satu langkah. Dua langkah. Thailand mulai panik. Bola kemudian diberikan kepada Rizky Ridho yang merangsek mendekati gawang. Rizky membawa bola seperti pendekar membawa pedang pusaka. Tidak lama-lama.

Bola disodorkan kepada Elkan Baggott. Di sinilah alam semesta seperti menekan tombol slow motion. Elkan bersiap. Kiper Thailand bersiap. Penonton menahan napas. Mungkin ikan di Kapuas juga berhenti berenang. Ayam di kampung mungkin lupa berkokok. Bahkan satelit NATO barangkali mendadak menggeser orbit.

Duaaaaarrrr! Kaki Elkan menghantam bola. Bola meluncur deras ke arah gawang, melewati atas kiper Thailand. Jalurnya begitu tipis, nyaris menyentuh mistar. Satu detik. Dua detik. Lalu...jala bergetar! Gooooooooooolllllll! Skor menjadi 2-2!.Pencetak Gol Indonesia: Elkan Baggott pada menit ke (116'). 

"Timnas yang lima detik sebelumnya sudah merasa kalah, mendadak hidup lagi! Saya dan istri langsung berteriak sejadi-jadinya meski malam sudah larut. Tidak peduli tetangga kaget. Mungkin ada yang sedang tidur langsung bangun dan bertanya, apakah terjadi "Gempa?”" ujar Rosadi. "Bukan gempa, Pak." potong Isterinya.

Elkan Baggott! Di seluruh negeri mungkin terjadi kekacauan kecil. Ada memeluk istri. Ada memeluk anak. Ada memeluk televisi. Ada melompat seperti baru menemukan emas di halaman rumah.

Di SUGBK, stadion peninggalan era Presiden Soekarno itu terasa seperti mau terbang ke langit. Suara puluhan ribu manusia menggelegar. 

"Jakarta bergetar! Monas mungkin sampai bertanya, “Ini saya yang bergoyang atau stadion?”, "canda Jamani seraya tertawa lepas.

"Gol Baggott bukan sekadar gol. Itu adalah bom emosional. Dari tertunduk menjadi berdiri. Dari pasrah menjadi percaya. Dari hampir mati menjadi hidup kembali", sambungnya menegaskan. 

Gol itu memaksa laga berakhir 2-2 dan dilanjutkan ke adu penalti.

Skor imbang 2-2 bertahan hingga laga tuntas. Pertandingan pun harus ditentukan lewat drama adu penalti.

Di sana Garuda akhirnya menyelesaikan misi. Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti dan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 untuk pertama kalinya.

"Yang lebih lucu, ketika turnamen masih bernama AFF, Indonesia terkenal sebagai spesialis runner-up. Tidak pernah juara. Begitu mereknya berubah menjadi FIFA ASEAN Cup...langsung Juara! Jangan-jangan selama ini masalahnya bukan pemain. Bukan pelatih. Bukan mental. Jangan-jangan cuma salah merek!, " kupas Rosadi seraya menyeringai.

Namun sejarah malam itu tidak ditulis oleh merek. Sejarah ditulis oleh sebuah gol pada menit 116. Ketika semua orang hampir menyerah.

"Elkan Baggott seperti berteriak, “Belum selesai, wak! Jangan matikan televisi!” Satu tendangan itu membuat jutaan orang kembali percaya, Garuda belum tumbang. Garuda cuma pura-pura kehabisan napas. Bravo Timnas, " tegas Rosadi pemerhati dan penggemar olah raga "Sepak Bola".

Adu Penalti : Indonesia 4–2 Thailand

Tim Garuda memastikan gelar juara setelah menang 4-2 di babak tos-tosan. Empat eksekutor penalti Indonesia Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna.

Sementara dua algojo Thailand, Yooyen Sarach dan Nattapong Sayriya gagal cetak gol. Tembakan Sarach membentur tiang gawang, sementara sepakan Sayriya ditepis Audero.

Di sana Garuda akhirnya menyelesaikan misi. Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti dan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 untuk pertama kalinya.Kemenangan dramatis ini menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia.

Susunan Para Pemain Sepak Bola

Indonesia XI: Emil Audero (PG); Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner; Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Joey Pelupessy, Thom Haye; Ole Romeny, Mitchell Baker, Luke Vickery.

Thailand XI: Saranon Anuin (PG); Suphanan Bureerat, Nattapong Sayriya, Kritsada Kaman, Manuel Bihr, Nicholas Mickelson; Sarach Yooyen, Kakan Khamyok, Chanathip Songkrasin; Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai.

 "Indonesia Punya Ridho, Thailand Punya Iklas" 

Sementara Ridho dan Iklas merujuk pada candaan viral suporter sepak bola yang membandingkan pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, dengan pemain Timnas Thailand, Iklas Sanhon, saat kedua negara bertemu di turnamen.

• Rizky Ridho adalah pemain sepak bola profesional yang membela Tim nasional sepak bola Indonesia dan klub Liga 1 Persija Jakarta.

• Iklas Sanhon adalah pemain sepak bola yang membela Tim nasional sepak bola Thailand.

Candaan "Indonesia punya Ridho, Thailand punya Iklas" menjadi populer di media sosial karena pelesetan kata ridho dan ikhlas yang kerap dikaitkan suporter sebagai penentu nasib kemenangan tim.

(Red/Iwan Joggie) JBP