Ratas Karhutlah, Menko Polkam : Presiden Berkomitmen Sediakan Akses Teknologi Modern Yang Lebih Efisien

JAKARTA, JBP - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menegaskan sikap tegas pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan tidak akan memberi toleransi khususnya terhadap korporasi yang lahannya terbakar. Rapat turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara terkait, antara lain, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan. Hal ini dilakukan agar perusahaan bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.

“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan. Namun demikian, Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” tegas Menko Polkam.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari Kementerian terkait.

“Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima. Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” jelas Menko Polkam.

Program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Menko Polkam menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, hotspot saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” ungkap Menko Polkam.

Operasi pemadaman karhutla dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup operasi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, serta pemadaman darat oleh tim gabungan BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni Kemenhut. Teknologi pemantauan satelit juga digunakan untuk deteksi dini titik-titik panas dan koordinasi respons cepat.

Menko Polkam menegaskan bahwa kesiapsiagaan penuh akan terus dilakukan hingga Indonesia melewati musim kemarau dengan aman. Pemerintah berkomitmen memastikan penanganan cepat dan menyeluruh sehingga betul-betul menjaga kualitas udara di kawasan regional.

“Kita akan mempertahankan kesiapsiagaan penuh hingga musim kemarau benar-benar berlalu. Target kita jelas bahwa tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” ujar Menko Polkam.

BMKG juga akan terus melakukan pemantauan cuaca dan memberikan early warning system kepada seluruh pemangku kepentingan. Sistem koordinasi antar-daerah juga diperkuat untuk memastikan respons cepat jika terjadi kebakaran baru.

Keberhasilan penanganan karhutla tahun ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk tahun-tahun mendatang, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dan perlindungan lingkungan hidup.

(Daljono) JBP

Kolaborasi Strategis Dengan Jurnalis, Kemenko Polkam Dan Lanud Hang Nadim Sinergikan Komunikasi Publik

BATAM, JBP - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Lanud Hang Nadim menjalin kolaborasi dengan media lokal di Kepulauan Riau untuk memperkuat sinergi komunikasi publik dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perbatasan.

 
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Media Engagement antara Kemenko Polkam dan Lanud Hang Nadim di Hotel Aston Pelita Batam, Minggu (27/7/2025).

  
Deputi Bidang Kominfo Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan peran vital media sebagai salah satu dari tiga pilar utama ruang publik, bersama pemerintah dan masyarakat.

"Transformasi digital tidak boleh menggerus eksistensi media yang kredibel. Kita harus memperkuat kolaborasi agar media tetap menjadi saluran informasi yang sehat dan bertanggung jawab," ujar Eko.

  
Dalam kesempatan itu, Eko juga mengumumkan perubahan nomenklatur Kemenko Polhukam menjadi Kemenko Polkam sebagai bagian dari penyelarasan tugas dan fungsi kelembagaan.  
Tantangan Kebebasan Pers di Kepri.

Eko menyoroti sejumlah tantangan kebebasan pers di Kepri berdasarkan catatan Dewan Pers, seperti intervensi terhadap jurnalis, keterbatasan akses informasi publik, hingga pelanggaran kode etik dalam pemberitaan isu-isu sensitif. 

"Kami berharap diskusi ini dapat menjadi jembatan solusi bersama. Persoalan kebebasan pers, keterbukaan informasi, hingga profesionalisme media perlu ditangani secara menyeluruh," imbuhnya.

  
Kepala Bidang Media Massa Kemenko Polkam, Muhammad Burhan, menambahkan bahwa akses informasi publik di Kepri belum optimal. Situs resmi pemerintah dinilai minim pembaruan dan cenderung hanya menampilkan aktivitas kepala daerah. 

 
"Beberapa jurnalis masih mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi. Selain itu, ketergantungan bisnis media terhadap pemerintah atau swasta dapat mengganggu independensi redaksi," ujar Burhan.  
Komitmen Lanud Hang Nadim. 

Sementara itu, Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyatakan komitmennya mendukung keterbukaan informasi dan kerja sama strategis dengan insan pers.

"Media adalah mitra penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Di era banjir informasi, sinergi antara aparat keamanan dan media sangat dibutuhkan untuk menangkal hoaks," jelas Hendro.

 
Hendro menambahkan, Lanud Hang Nadim telah menjalin kerja sama baik dengan media lokal dan nasional dalam menyampaikan informasi secara transparan, khususnya di kawasan strategis seperti Batam.

  
"Kami berharap forum ini dapat memperkuat pemahaman dan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan media untuk menjaga ketahanan informasi di era digital," pungkasnya.

(Wijaya) JBP

Merespons Tantangan Global, TNI AL Rumuskan Strategi Operasi Dan Latihan Hadapi Era Perang Modern

JAKARTA, JBP - Kawasan Indo-Pasifik kian menjadi magnet kekuatan militer dunia. Lalu lintas armada kapal perang dari berbagai negara besar yang melintasi perairan Indonesia menandai tingginya tensi strategis dan kepentingan geopolitik di kawasan. Menanggapi perubahan tersebut, Staf Operasi TNI Angkatan Laut (Sopsal) menggelar Rapat Evaluasi Operasi dan Latihan Semester I TA 2025, bertempat di Gedung Selasar Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Senin (21/7/2025).

Agenda penting rapat evaluasi operasi dan latihan tersebut membahas seluruh kegiatan yang dilaksanakan bidang Operasi, Latihan dan Diplomasi TNI Angkatan Laut selama semester pertama tahun 2025, sekaligus merumuskan arah kebijakan operasional dan latihan ke depan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas pertahanan maritim nasional dalam menghadapi dinamika ancaman global dan regional.

Kegiatan evaluasi operasi, latihan dan diplomasi semester I TA 2025 ini dihadiri oleh unsur strategis TNI AL, meliputi Waasops Kasal, Kadisopslatal, Asops Koarmada RI, Asopssurta Danpushidrosal, para Komandan Guspurla dan Guskamla, Asops dan Dirops Kotama, pejabat utama dari Sopsal, Srenaal, Sintelal, Spersal, Slogal, Spotmar, Skomlekal, serta Sekdis dan Kasubdis di jajaran Balakpus Mabesal,

Dalam penyampaiannya Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) menjelaskan muatan dalam Rapat Evaluasi Operasi dan Latihan Semester I TA 2025 yang di gelar Staf Operasi TNI Angkatan Laut (Sopsal).

"Ekosistem operasi, latihan dan diplomasi jajaran TNI AL harus segera beradaptasi dengan perkembangan yang terus dinamis. Kegiatan operasi, latihan dan diplomasi harus dikemas secara efektif dan efisien dalam rangka mengamankan kepentingan nasional dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang," ujar, Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan. 

"Komunitas operasional TNI Angkatan Laut harus mampu berfikir dan bertindak secara cermat dengan pelibatan berbagai sumber daya yang ada. Interoperabilitas komunitas intelijen, coastal radar, Puskodal dan penindak harus menjadi ekosistem yang diintegrasikan dengan baik agar kecepatan dan ketepatan bertindak semakin lebih baik," sambungnya.

Selain itu, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan dalam pengarahannya kepada Peserta Rapat Evaluasi Operasi dan Latihan Semester I TA 2025 menambahkan bahwa, "Para perwira Pelaut harus mampu berfikir tidak normatif namun terus meningkatkan intelektualitas dan profesionalitasnya dengan pengetahuan dan pengalaman serta memahami informasi, kapasitas dan kompetensi yang mendukung tugas tugas yang diemban," imbuhnya.

Selain itu, dalam evaluasi latihan terungkap sejumlah capaian penting, mulai dari peningkatan interoperabilitas dalam latihan gabungan dan bilateral, hingga implementasi skenario tempur realistis yang mengedepankan respons cepat, presisi, dan kolaborasi antarsatuan. Berbagai latihan strategis seperti Latopslagab, Latma multilateral, hingga latihan internal lintas Kotama dinilai berhasil membangun pola pikir tempur modern yang berbasis pada kesiapan tempur sesungguhnya, bukan sekadar prosedural.

"Evaluasi ini sekaligus menjadi fondasi perumusan pola latihan ke depan yang lebih adaptif, digital, dan berdampak nyata terhadap peningkatan profesionalisme prajurit," pungkas Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut,  Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan. 

Secara terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong transformasi TNI AL, melalui modernisasi alutsista, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan doktrin dan organisasi. 

"Laut adalah ruang hidup bangsa dan fondasi utama pertahanan nasional yang harus dijaga dengan inovasi dan ketangguhan," tekan Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Selasa (22/07/2025).

(Irfan) JBP

Desak Percepat Kongres, Konflik Kian Keras Saling Tarik-Tarik Urat Ketum PWI ZS Dan Ketum PWI HCB

JAKARTA, JBP – Di tengah berkembangnya berbagai klaim dan narasi tentang kepemimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),  maka pengurus pusat merasa perlu memberikan klarifikasi sekaligus edukasi agar wartawan dan masyarakat tidak disesatkan oleh beredarnya informasi yang keliru.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang didampingi Sekjend Wina Armada, menegaskan pentingnya semua pihak kembali pada fakta konstitusional dan tidak memanfaatkan kebingungan di tubuh organisasi demi kepentingan pribadi.

“Banyak wartawan di daerah tidak paham bahwa Hendry Ch Bangun (HCB) sudah diberhentikan sebagai anggota PWI, yang otomatis berhenti juga sebagai ketua umum, karena bukan lagi sebagai anggota PWI. Ini bukan opini, tapi hasil keputusan formal organisasi PWI bermula dari kasus cash back dana UKW,” kata Zulmansyah, Minggu (15/6/2025).

Saat ini, memang ada fakta terjadi dualisme atau dua kubu di PWI karena HCB merasa pemberhentiannya tidak sesuai prosedur dan tetap mengaku sebagai Ketum PWI walaupun sudah diberhentikan penuh sebagai anggota. Sehingga PWI terbelah.

Karena itulah, atas mediasi Dewan Pers kedua belah pihak bertemu dan sepakat menggelar Kongres Persatuan PWI. Kedua belah pihak sudah sepaham dengan istilah "kosong-kosong", saling menghormati dan mengutamakan persaudaraan untuk PWI bersatu kembali.

"Tetapi tiba-tiba, sehari setelah kepanitiaan Kongres Persatuan PWI diteken di Dewan Pers, lalu pihak HCB menyatakan dirinya paling benar dan paling legal saat berada di Indramayu, Jabar. Ini tentu sangat disesalkan dan disayangkan banyak pihak, termasuk senior PWI. Karena itulah, kami mendorong segerakan saja Kongres Persatuan PWI itu agar tidak ada pihak lagi mengklaim paling benar. Kalau perlu Juli sudah jalan Kongres PWI, tak perlu menunggu Agustus," tegas Zulmansyah.

Ringkasan Fakta Organisasi PWI:

1. Pemecatan HCB Dilakukan oleh Tiga Struktur Sah:

2. Dewan Kehormatan PWI Pusat, sebagai pengadil etik tertinggi.

3. PWI Provinsi DKI Jakarta, sebagai tempat HCB terdaftar sebagai anggota.

4. Kongres Luar Biasa (KLB), sebagai forum tertinggi organisasi yang memutuskan pemecatan total.

Pelanggaran Etik Berat:

1. Pengakuan menerima dan memberi “cashback” dari dana bantuan FH BUMN.

2. Menolak keputusan Dewan Kehormatan dan malah memecat pengurus DK.

3. Membentuk “DK tandingan” secara sepihak.

4. Mengklaim sebagai ketua umum dengan menyalahgunakan stempel dan lambang PWI.

Status Administratif:

1. Kemenkumham telah membekukan kepengurusan versi HCB.

2. Dewan Pers tidak lagi mengakui HCB sebagai Ketua Umum PWI dan melarangnya memakai fasilitas organisasi.

Edukasi Hukum untuk Wartawan:

1. SK Kemenkumham bukan jaminan sah kepemimpinan organisasi, apalagi jika secara etik dan keanggotaan sudah diberhentikan.

2. Putusan sela pengadilan bukanlah putusan final, dan tidak membatalkan hasil Kongres maupun keputusan Dewan Kehormatan.

“Wartawan harus paham bedanya administratif, etik, dan konstitusi organisasi. Jangan mudah percaya pada satu potong narasi,” imbuh Zulmansyah.

PWI Sedang Dalam Proses Rekonsiliasi

Sebagai upaya mengakhiri polemik, dua kubu PWI sudah menandatangani Kesepakatan Jakarta, disaksikan oleh Ketua Dewan Pers dan unsur jajaran anggota DP.

“SC (Steering Committee) dan OC (Organizing Committee) hasil kesepakatan telah mulai bekerja menyiapkan Kongres Persatuan PWI paling lambat 30 Agustus 2025. Ini jalan tengah yang legal dan bermartabat,” jelas Zulmansyah.

Imbauan kepada Seluruh Wartawan dan Media:

1. Cek fakta sebelum percaya klaim dari pihak mana pun.

2. Hargai keputusan organisasi dan hukum internal yang telah dijalankan sesuai mekanisme.

3. Dukung rekonsiliasi, bukan justru memperuncing konflik lewat klaim-klaim sepihak.

“PWI adalah milik seluruh wartawan Indonesia. Jangan dijadikan alat justifikasi segelintir orang. Mari jaga marwah dan profesionalisme kita,” tutup Zulmansyah.

Hendry CH Bangun: Kalau Ada Yang Keberatan Saya Berhentikan!

Sementara sebelumnya Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam rilis tertulisnya menegaskan bahwa, pembekuan PWI Jawa Barat (PWI Jabar) adalah keputusan yang sah dan diambil berdasarkan kewenangan organisasi. Tindakan ini dilakukan menyusul pelanggaran serius yang dilakukan pengurus PWI Jabar.

“PWI Jabar dibekukan karena melanggar aturan organisasi, termasuk mendukung KLB tidak sah yang tidak korum. KLB itu kini sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Minggu, 23 Maret 2025.

Menurut Hendry, sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, ia memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah organisasi. Salah satunya dengan menunjuk Danang Donoroso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jabar.

Penunjukan ini, lanjut Hendry, bertujuan membenahi kepengurusan PWI Jabar. Selain Danang, beberapa anggota lain yang dianggap kompeten juga ditunjuk sebagai Plt untuk membantu pemulihan organisasi di tingkat provinsi.

“Kalau ada yang merasa keberatan, silakan kirim surat resmi. Kami akan evaluasi dan bisa saja diberhentikan,” tegas Hendry.

Putusan PN Tidak Terkait Jabatan Ketua Umum

Hendry juga membantah klaim yang mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal Sayid Iskandarsyah dengan jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Ia menegaskan, gugatan Sayid adalah perkara pribadi karena diberhentikan sebagai Sekjen oleh Dewan Kehormatan.

“Tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai Ketua Umum. Nama saya tidak disebut dalam gugatan, dan tidak masuk dalam putusan. Jangan diplintir, ini pembohongan publik,” kata Hendry.

Zulmansyah Tidak Sah Klaim Jabatan Ketua Umum

Hendry juga menegaskan bahwa Zulmansyah tidak sah mengklaim diri sebagai Ketua Umum hasil KLB. Menurutnya, KLB tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat korum dan tidak sesuai dengan PD-PRT PWI.

Lebih lanjut, akta notaris KLB yang menyatakan dukungan terhadap Zulmansyah juga telah diadukan ke Bareskrim. Polisi bahkan sudah menurunkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap tiga orang: Zulmansyah, Wina Armada, dan Sasongko Tedjo.

PWI Jabar Terseret Kasus BJB

Hendry turut menyinggung persoalan lain di internal PWI Jabar. Salah satunya adalah keterlibatan oknum dalam penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di Bank Jabar (BJB). Hal ini memperkuat alasan dibekukannya PWI Jabar untuk menjaga integritas organisasi.

Langkah Penyelamatan Organisasi

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, Hendry menegaskan bahwa langkah pembekuan ini bukan tindakan sepihak, melainkan penyelamatan organisasi.

“PWI Pusat berhak membekukan kepengurusan, menunjuk Plt, dan membenahi organisasi di daerah. Ini langkah tegas untuk menjaga kehormatan dan aturan yang berlaku,” pungkas Hendry.

(Doni) JBP

Menteri PKP Alokasikan 1000 Rumah Subsidi di Halmahera Tengah, Bupati: Secara Sosiologi Sangat Membantu Masyarakat!

JAKARTA, JBP - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Untuk memiliki rumah subsidi tersebut masyarakat bisa memanfaatkan KPR FLPP agar bisa memiliki rumah layak dan terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Hari ini saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Penandatanganan MoU untuk mendorong Program KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dilakukan secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Menteri PKP menjelaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP harus kerja benar dan cepat untuk rakyat dengan mendorong program dan kebijakan di sektor perumahan.

"MoU ini merupakan tindak lanjit pertemuan kami kemarin malam dengan Gubernur Maluku Utara.Saya minta tolong pilih pengembang yang bagus dalam pembangunan rumah subsidi ini," kata Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Halmahera Tengah menjelaskan bahwa dirinya sangat berbahagia mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP.

"Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan  rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi," terang Ikram Malan Sangadji.

"Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,"
ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengucapkan terimakasih kepada Menteri PKP yang terus melibatkan BPS dalam berbagai kegiatan di sektor perumahan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.

"Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan pntuk program pendataan BPS," ungkap Amalia Adininggar Widyasanti.

( Ira ) JBP

Wujudkan Pembangunan Hukum Nasional, Kemenkum Tuangkan MoU Dengan 20 Kementerian Dan Lembaga Pemerintah di Jakarta

JAKARTA, JBP - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berupaya mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Kali ini, Kemenkum mengesahkan kerja sama lintas sektoral dengan 20 Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam bentuk nota kesepahaman (NK).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan kerja sama dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Ke-20 kerja sama ini membuka ruang bagi Kemenkum untuk mengintegrasikan pelayanan hukum dengan berbagai sektor, di antaranya sektor pendidikan, perekonomian, penegakan hukum, lingkungan, hingga pekerjaan umum.

“Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Supratman, Rabu (14/5/2025).

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri. Dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

“Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan,” tuturnya.

Ia menyebut bangsa Indonesia tengah menghadapi beragam perubahan, baik di bidang teknologi maupun sosio kultural. Perkembangan ini pun menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan hukum. Sistem hukum nasional Indonesia dituntut menjadi adaptif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, lanjut Supratman, penandatangan NK diharapkan menguatkan landasan kerja sama yang sudah ada, sekaligus mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kita memperkuat landasan kerja sama yang telah ada dan membuka ruang baru untuk inovasi dan integrasi lintas sektor,” tambahnya.

Doktor bidang hukum jebolan Universitas Muslim Indonesia ini mengatakan bahwa, kolaborasi antar kementerian dan lembaga telah menjadi arahan Presiden Prabowo sejak pembentukan Kabinet Merah Putih. Ia yakin kerja sama yang solid akan mengantar Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Salah satu contoh kolaborasi," sebut Supratman, " Adalah antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Koperasi yang diberi target oleh Presiden Prabowo untuk membentuk 80.000 koperasi merah putih."

“Saya telah meminta Direktorat Jenderal AHU untuk melakukan akselerasi. Saat ini kami memiliki jalur khusus untuk koperasi merah putih sehingga 1.000 koperasi bisa melakukan pendaftaran bersamaan dalam satu jam. Artinya dalam waktu 1x24 jam itu bisa 24.000 koperasi. Sehingga target 80.000 koperasi bisa diselesaikan dalam waktu empat hari,” jelasnya.

Supratman juga sedang memimpin jajaran Kemenkum untuk melakukan transformasi digital, yang akan memudahkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Sampai saat ini telah ada 47 mitra yang melakukan penandatanganan NK guna meningkatkan layanan kepada masyarakat," ungkap Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

(Irfan) JBP

Dibekukan Hendry CH Bangun Atas Dugaan Korupsi, PWI Jabar Tetap Solid Dukung KLB Januari 2024

BANDUNG , JBP – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat bersama para Ketua PWI kab/kota se-Jawa Barat  kembali menegaskan komitmennya tetap mendukung kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada Januari 2024 lalu. Komitmen itu dituangkan dalam pernyataan sikap bersama usai acara halal bihalal di aula PWI Jawa Barat jalan wartawan II No 23, Lengkong, kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Selain pengurus Jawa Barat, juga hadir penasehat dan 20 ketua PWI Kab/kota bersama sekretaris dan bendahara. Sedangkan ketua kabupaten/kota yang berhalangan hadir menyatakan turut mendukung keputusan rapat koordinasi (rakor) tersebut.

Dalam rakor itu terdapat 6 poin yang disepakati, yakni:

1. Tidak mengakui adanya pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat.
2. Tidak mengakui adanya plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat. 
3. Menyatakan  patuh dan taat  terhadap hasil keputusan pleno PWI  Jawa Barat bersama PWI Kab/Kota  pada 22 September 2024  lalu, yang memutuskan mendukung KLB.
4. Tetap solid dan menolak digelarnya KLB Provinsi yang akan dilakukan oleh plt bentukan Hendry CH Bangun.
5 Menyatakan tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum.
6. Menyatakan tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai ketua DK Provinsi Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.
7. Mendorong dilakukan  rekonsilisasi ulang untuk menyelesaikan polemik (dualisme) di tubuh PWI.

“ Hari ini kami kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB. Dan tidak terpengaruh dengan surat pembekuan Jawa Barat dan penunjukan plt, “ kata Hilman.

Ia  juga menyerukan, kepada seluruh ketua PWI Kabupaten/Kota di Jabar, tetap bekerja seperti biasanya.

“Jangan terpengaruh dengan adanya konflik di PWI Pusat dan isu dualisme di PWI Jabar. Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa, “ ucap Hilman.

Sanksi Tegas Pada Anggota Tak Taat

Sebelum rakor ditutup, para ketua PWI Kabupten/kota juga mendesak agar PWI Jabar  memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan taat terhadap keputusan pleno PWI Jawa Barat.

“ Kami minta ketua Jabar agar memberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan organisasi,” ucap Nila Kusuma ketua PWI Kabupaten Karawang yang diamini oleh semua ketua yang hadir.

“ Silahkan teman- teman di daerah menginventarisir anggota yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi. Laporkan ke kami, nanti kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi, ” tandas Hilman menimpali.

(Ardon) JBP

Dudung Abdurachman Mendukung RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional di Indonesia

JAKARTA, JBP –Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., menyampaikan dukungan penuh atas pengusulan RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional bertema “Peran RM Margono Djojohadikusumo dalam Membangun Indonesia”, yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dalam sambutannya, Dudung menekankan bahwa RM Margono merupakan tokoh bangsa yang memiliki kontribusi luar biasa, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan ekonomi dan sistem ketatanegaraan pasca-proklamasi. 

“Beliau adalah sosok pejuang sejati, dan kontribusinya layak dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Dudung.

RM Margono merupakan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), lembaga keuangan pertama milik negara yang hingga kini menjadi salah satu bank terbesar di Tanah Air. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional sejak awal kemerdekaan.

Tak hanya itu, RM Margono juga tercatat sebagai wartawan surat kabar De Expres pada 1913, yang kala itu menjadi media perjuangan melawan penjajahan. 

“Jadi, beliau bukan hanya ekonom dan pejuang, tapi juga bagian dari sejarah pers nasional,” tambah Dudung.

Dalam bidang politik dan ketatanegaraan, RM Margono terlibat dalam pembentukan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Bahkan, ia menjadi anggota Panitia Kecil perumus Undang-Undang Dasar 1945, serta pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara pada 1945.

Atas berbagai jasanya, Margono telah menerima sejumlah penghargaan dari negara, antara lain Bintang Mahaputera Utama, Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Wira Karya, Bintang Jasa Utama, dan Satyalancana Pembangunan yang diberikan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dalam berbagai periode.

Dudung menegaskan, pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Margono memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1972 serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.

“Usulan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi sebagai jembatan emas untuk menginspirasi generasi muda dalam menyongsong masa depan bangsa,” ujar Dudung yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Dudung berharap pemerintah dapat segera mempertimbangkan usulan ini dan menetapkan RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional. “Semoga acara ini membawa manfaat dan menjadi langkah nyata dalam menghormati jasa para tokoh bangsa,” pungkasnya.

(Arie/Ardon) JBP

Panglima TNI Memberangkatkan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA. 2025 di Lapangan Prima, Cilangkap

JAKARTA, JBP - "Misi ini telah menjadi saksi, kiprah beragam Kontingen dari berbagai negara, dengan prestasi dan pencapaian yang beragam," ucap Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Pemberangkatan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA. 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, (9/04/2025).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, pelibatan Indonesia dalam misi UNIFIL dimulai dengan pengiriman kontingen Garuda ke-23 di Lebanon pada tahun 2006 dan sejak saat itu Kontingen Garuda telah membangun tradisi, sebagai kontingen pasukan perdamaian berprestasi di misi UNIFIL.

"Kepercayaan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia untuk secara berkelanjutan mengirimkan Satgasnya dalam operasi perdamaian dunia adalah bukti pengakuan dunia terhadap profesionalisme, disiplin, dan dedikasi prajurit TNI," tegas Panglima TNI.

"Keseluruhan  personel  Satgas, selain sebagai  penjaga  perdamaian  di daerah  konflik juga berperan menjadi Duta Bangsa Indonesia  di  kancah  lnternasional yang memperkenalkan  keanekaragaman budaya Indonesia, namun tetap mengedepankan tugas  pokoknya sebagai  Peacekeeper," pungkas Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Sementara Komandan Kontingen Garuda UNIFIL Tahun Anggaran 2025  Kolonel Inf Raja Gunung Nasution, sekaligus Dansatgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL, mengatakan bahwa," Satgas TNI Konga tahun ini berjumlah 1090 personel, yang akan bertugas sampai dengan tahun 2026,' katanya.

Usai acara, ditempat yang sama Kapuspen TNI memberi keterangan kepada media bahwa  Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia ini sesuai Mandat UNSCR 2749 tahun 2024. Satgas UNIFIL yang dikirimkan ke Lebanon sudah 19 Kontingen dari 2006 sampai dengan 2025 yang dikirim.

"Kita melaksanakan mandat atau Chapter yang sudah diberikan sebagai penjaga perdamaian misal diperbatasan agar tidak ada insiden-insiden pelanggaran lintas batas dari Lebanon ke Israèl," tandas Brigjen TNI Kristomei.

Adapun Satgas yang diberangkatkan, terdiri dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-S UNIFIL, Satgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU) TNI Konga XXVI-Q UNIFIL, Satgas Military Police Unit (MPU) TNI Konga  XXV-Q UNIFIL, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) TNI Konga XXX-O UNIFIL, Satgas Civil Military Coordination (CIMIC) TNI Konga XXX-O  UNIFIL, Satgas Tim Kesehatan TNI Konga XXIX-P Level 1+ Hospital UNIFIL TA 2025, dan Satgas Milstaff Seceast TNI Konga UNIFIL.

(Tugiono) JBP

Carut-Marut PWI Pusat VS Daerah, Hendry CH Bangun : Jabar Langgar Aturan, Hilman : Salah Alamat

JAKARTA, JBP - Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan bahwa pembekuan PWI Jawa Barat (PWI Jabar) adalah keputusan yang sah dan diambil berdasarkan kewenangan organisasi. Tindakan ini dilakukan menyusul pelanggaran serius yang dilakukan pengurus PWI Jabar.

“PWI Jabar dibekukan karena melanggar aturan organisasi, termasuk mendukung KLB tidak sah yang tidak korum. KLB itu kini sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Minggu, 23 Maret 2025.

Menurut Hendry, sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, ia memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah organisasi. Salah satunya dengan menunjuk Danang Donoroso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jabar.

Penunjukan ini, lanjut Hendry, bertujuan membenahi kepengurusan PWI Jabar. Selain Danang, beberapa anggota lain yang dianggap kompeten juga ditunjuk sebagai Plt untuk membantu pemulihan organisasi di tingkat provinsi.

“Kalau ada yang merasa keberatan, silakan kirim surat resmi. Kami akan evaluasi dan bisa saja diberhentikan,” tegas Hendry.

Putusan PN Tidak Terkait Jabatan Ketua Umum

Hendry juga membantah klaim yang mengaitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal Sayid Iskandarsyah dengan jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Ia menegaskan, gugatan Sayid adalah perkara pribadi karena diberhentikan sebagai Sekjen oleh Dewan Kehormatan.

“Tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai Ketua Umum. Nama saya tidak disebut dalam gugatan, dan tidak masuk dalam putusan. Jangan diplintir, ini pembohongan publik,” kata Hendry.

Zulmansyah Tidak Sah Klaim Jabatan Ketua Umum

Hendry juga menegaskan bahwa Zulmansyah tidak sah mengklaim diri sebagai Ketua Umum hasil KLB. Menurutnya, KLB tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat korum dan tidak sesuai dengan PD-PRT PWI.

Lebih lanjut, akta notaris KLB yang menyatakan dukungan terhadap Zulmansyah juga telah diadukan ke Bareskrim. Polisi bahkan sudah menurunkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap tiga orang: Zulmansyah, Wina Armada, dan Sasongko Tedjo.

PWI Jabar Terseret Kasus BJB

Hendry turut menyinggung persoalan lain di internal PWI Jabar. Salah satunya adalah keterlibatan oknum dalam penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi di Bank Jabar (BJB). Hal ini memperkuat alasan dibekukannya PWI Jabar untuk menjaga integritas organisasi.

Langkah Penyelamatan Organisasi

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang sah, Hendry menegaskan bahwa langkah pembekuan ini bukan tindakan sepihak, melainkan penyelamatan organisasi.

“PWI Pusat berhak membekukan kepengurusan, menunjuk Plt, dan membenahi organisasi di daerah. Ini langkah tegas untuk menjaga kehormatan dan aturan yang berlaku,” pungkas Hendry.

Sementara di Bandung, Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat tegaskan, pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh Henry Ch Bangun salah alamat. Kepengurusan PWI Jawa Barat sudah jelas hanya mengakui Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang. 

“Jadi intinya, ada atau tidak ada surat yang mengatasnamakan Ketua PWI Pusat Henry Ch Bangun itu tidak pengaruh buat kami pengurus PWI Jawa Barat. Kita sudah putuskan berdasarkan hasil rapat pleno, bahwa PWI Jawa Barat memilih pimpinan Zulmansyah Sakedang hasil KLB 2024 di Jakarta,”tegas Hilman.

Menurut Hilman, keputusan memilih pimpinan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu berdasar hasil rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat, September 2024, lalu. Rapat pleno menghasilkan keputusan bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.  

Hasil rapat pleno, lanjut Hilman telah menjadi dasar kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpinnya untuk melaksanakan roda organisasi sebagai mana mestinya. Karenanya, seluruh kegiatan organisasi dan administrasi oraganisasi hingga saat ini tidak terkendala. Aktivitas organisasi berjalan semestinya. 

“Kepada pengurus PWI Jawa Barat yang berbelit, silakan saja. Tentunya akan ada konswekuensi sanksi nantinya dari PWI Pusat. Saudara Henry salah alamat membekukan PWI Jawa Barat versi KLB. Dan bagi teman-teman yang menyebrang tentu kami akan beri sanksi tegas terhadap yang bersangkutan,”paparnya.

PWI Jabar Konsisten Pegang Hasil Rapat Pleno

Hilman menegaskan, seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih konsisten memegang teguh hasil rapat pleno yang mengakui kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat. 

Hal senada disampaikan sebagian besar  para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat yang menegaskan masih mendukung kepemimpinan ketua PWI Pusat dan Zulmansya Sakedang, dan kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat. Hal tersebut disampaikan para ketua PWI Kab/Kota didalam WAG Forum Ketua PWI se-Jabar.

Misalnya, penegaskan komitmen disampaikan ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, “PWI Indramayu Tetap Solid dan Satu Keputusan dibawah Komando Ketua Hilman Hidayat”. Hal senada ditulis Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat,”Full Suport maju terus PWI Jawa Barat”. Senada ditulis Ketua PWI Sukabumi Ikbal,” Sesuai Komitmen Bersama. Gass PWI Jabar”, Ketua PWI Cimahi juga tegaskan komitmen bersama pengurus Jabar.”PWI Jabar Maju Terus,”.

Penagasan juga disampaikan ketua PWI Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Penegaskan mereka disampaikan pada WAG para ketua maupun saat dikonfirmasi pengurus melalui sambungan seluler.

Tidak Ada Konfirmasi

Sementara itu,  pada rilis pemberitaan terkait pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, tertulis beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat dicatut masuk kepengerusan PWI Jawa Barat yang dipimpin Danang Danoroso, bentukan Hendry, seperti, H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, Nirwan Indra, mengaku tidak tahu menau atas pencatutan namanya dalam kepengurusan tersebut.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi atas kesediaan menjadi pengurus bentukan Hendry. Posisis saya masih tegak lurus bersama kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat,”tegas Nano.

Senada diungkapkan Gyok Riswoto yang secara tegas menolak ajakan tersebut yang disampaikan seseorang melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan tersebut Gyok menegaskan tidak mau bergabung dan enggan menjadi bibit perselisihan. 

Dalam waktu dekat PWI Jawa Barat akan mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk tercatat menjadi pengurus bentukan Hendry Ch.

(Erwin, Ardon) JBP

Sumber : Rilis PWI Pusat dan PWI Jabar

Membagikan 1000 Box Takjil , Kapolri Dengan Insan Media Mendapat Apresiasi Para Pengguna Jalan di Jakarta Selatan

JAKARTA, JBP - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menggelar kegiatan bagi-bagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan ini diselenggarakan bersama insan media dengan total takjil yang dibagikan sebanyak 1.000 box.

Jenderal Sigit pun membagikan ribuan takjil itu secara langsung di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, yang disambut antusias masyarakat. 

Turut mendampingi, Kabaintelkam Polri Komjen. Pol. Syahardiantono, Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho, Karopenmas Divisihumas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Karomultimedia Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Gatot Repli Handoko.

Disampaikan Kapolri, kegiatan ini merupakan bentuk peduli Polri kepada masyarakat di tengah hangatnya suasana Ramadhan.

 
“Alhamdulillah, bersyukur bisa membagi takjil dengan teman-teman, khususnya untuk saudara-saudara kita yang akan berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersamaan ini menjadi barokah buat semuannya,” ungkap Kapolri, Senin (17/3/25).

Salah satu pengemudi ojek daring yang menerima bingkisan pun mengucapkan rasa syukur atas pemberian tersebut. Di tengah rintik hujan, mereka diberikan bingkisan oleh Kapolri untuk berbuka puasa.

“Terima kasih pak, berkah, jazakumullah khairan katsiran,” ujar salah satu pengemudi ojek daring usai menerima bingkisan.

(Yusuf) JBP

Pelantikan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Ajak Kepala Daerah Agar Berbuat Yang Terbaik Untuk Rakyat

JAKARTA, JBP - Suasana meriah menyelimuti kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025, saat para Kepala Daerah terpilih menjalani prosesi kirab menuju lokasi pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dibalut dalam seragam resmi, mereka melangkah dengan penuh khidmat diiringi lantunan musik dari drumben Gita Abdi Praja (GAP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
 
Prosesi kirab dimulai dari halaman Monas, tempat para Kepala Daerah berkumpul sebelum berjalan menuju Istana Kepresidenan. Barisan rapi para Pemimpin Daerah ini menjadi pemandangan yang menarik perhatian masyarakat dan tamu undangan yang turut menyaksikan momen bersejarah tersebut.
 
Sepanjang rute menuju Istana Kepresidenan, dentuman drum dan tiupan terompet dari drumben GAP IPDN menambah kemegahan prosesi. Sesekali, para kepala daerah tampak melambaikan tangan kepada warga yang menyaksikan dari kejauhan. Kirab ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga simbol komitmen mereka dalam mengemban amanah rakyat.
 
Setibanya di halaman tengah Istana Kepresidenan, para Kepala Daerah langsung bersiap untuk mengikuti upacara pelantikan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara ini menandai awal masa jabatan baru bagi mereka untuk menjalankan tugas dalam memajukan daerah masing-masing.
 
Prosesi kirab yang berlangsung khidmat dan penuh semangat ini menjadi simbol harapan baru bagi pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme terlihat di wajah para Kepala Daerah yang siap mengemban tanggung jawab besar dalam mengabdi kepada masyarakat.

Dalam pidatonya Kepala Negara mengucapkan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati seluruh Indonesia.

'Saya ingin menyampaikan selamat atas mandat yang di berikan oleh rakyat dari daerah masing-masing, saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya suadara-saudara menjadi Kepala Daerah masing-masing," ucapnya.

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan bahwa, pelantikan kali ini menjadi satu momen yang bersejarah di Republik Indonesia ini dengan melantik 961 Kepala Daerah dari 481 Daerah.

"Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di Negara kita. Kita lantik 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, 85 Wakil WaliKota, dengan total 961 Kepala Daerah dari 481 Daerah di lantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara," ujar Presiden.

Lanjutnya,"Ini juga menunjukan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar yang ke empat terbesar dari jumlah pemduduk seluruh dunia bahwa kita memiliki Demikrasi yang hidup, Demokrasi yang berjalan, Demokrasi yang dinamis," terang Kepala Negara.

Dalam penyampaiannya Presiden menekankan kepada para Kepala Daerah terpilih dan terlantik bahwa, mereka dipilih oleh rakyat untuk menjadi pelayan masyarakat dan berjuang demi kepentingan rakyat untuk memperbaiki kehidupannya.

"Saudara telah turun ke rakyat, saudara telah meminta kepercayaan rakyat dan alhamdulilah saudara telah berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saya ingin ingatkan atas nama Negara dan Bangsa Indonesia bahwa saudara di pilih, saudara adalah "Pelayan Rakyat", saudara adalah "Abdi Rakyat", saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka...itu adalah tugas kita...itu adalah tugas kita," papar Kepala Negara mengingatkan.

"Walaupun kita mungkin berasal dari Partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam Keluarga Besar Nusantara, Keluarga Besas Republik Indonesia, Keluarga Besar merah Putih, Keluarga Besar Bhineka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu," sambung Presiden menegaskan.

Kepala negara juga mengajak kepada seluruh Kepala Daerah terpilih dan terlantik untuk mengabdi kepada rakyat dengan berbuat yang terbaik untuk rakyat.

"Marilah kita mengabdi kepada rakyat kita, berbuat yang terbauk untuk rakyat kita," pungkas Presiden RI, Prabowo Subianto menutup pidato kenegaraannya," Merdeka...merdeka...merdeka."
 
Pelantikan Kepala Daerah kali ini tidak hanya menjadi momentum resmi pergantian kepemimpinan di berbagai wilayah, tetapi juga memperlihatkan semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

(ABD/IR/TF/ALS) JBP

Sumber : BPMI Setpres

Kongres NU Ke-XVIII, Presiden RI Tegaskan Perang Terhadap Korupsi : 'Tidak Ada Yang Kebal Hukum!'

SURABAYA, JBP - Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Jatim International Expo (JIExpo), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 10 Februari 2025. Kongres bertajuk “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, Meneduhkan Peradaban” ini dihadiri oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Rangkaian acara dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang mengundang rasa kebangsaan bagi para peserta. Setelahnya, lagu “Ya Lal Wathan” yang merupakan simbol kecintaan terhadap Tanah Air dinyanyikan bersama dengan penuh semangat, diikuti dengan mars Muslimat NU oleh paduan suara Muslimat NU Kabupaten Blitar.

Pada acara kongres ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa meluncurkan tiga program baru Muslimat NU yakni Mustika Darling (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sadar Lingkungan), Mustika Mesem (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), dan Mustika Segar (Muslimat Cantik Kuat Mandiri Perkasa Sehat dan Bugar).

Ketum PP Muslimat NU juga secara simbolis menyerahkan tiga rompi kepada para relawan Mustika Darling, Mustika Mesem, dan Mustika Segar. 

“Kami juga akan deklarasikan Mustika Segar, muslimat cantik sehat dan bugar. Hanya yang ketiga ini karena masing-masing sudah bawa baju seragam maka nanti kita akan di Asrama Haji sambil kita memastikan bahwa senam Muslimat NU ini akan menjadi bagian penguatan Muslimat NU yang sehat dan bugar,” ucap Khofifah.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Muslimat NU dalam memajukan bangsa bersama pemerintah. Di samping itu, Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada NU yang turut membesarkan Muslimat NU.

“Saya sangat hormat. Saya menyampaikan penghargaan kepada Muslimat, kepada NU yang membesarkan Muslimat. Luar biasa NU dalam sejarahnya, dalam tradisinya, dalam setiap krisis bangsa, NU muncul untuk menyelamatkan bangsa,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan terkait dengan keniatannya untuk memajukan NKRI dengan tulus didukung oleh para Menteri dan Lembaga serta TNI-Polri yang menurut penilaiannya Kabinet Merah Putih bentukkannya telah solid dan semakin kuat serta kompak.

"Seratus hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang..apa lagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu lho... saudara-saudara saya semakin yakin dengan itikad baik, dengan niat yang tulus ...insya allah yang maha kuasa akan turun dan membantu kita..niat kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran...itu niatkita," tegas Presiden RI penuh semangat.

"Dan dengan niat seperti itu, kita yakin bahwa kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang di ridhoi oleh yang maha kuasa, karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya tidak ragu-ragu sedikitpun...kami yakin dan kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia dan kami akan membawa keberhasilan untuk rakyat danuntuk bangsa Indonesia," sambungnya menegaskan dengan ber api-api.

Terkait mengenai berbagai tanggapan miring tentang Kabinet Merah Putih yang di pimpinnya, Presiden menegaskan untuk terus tetap melakukan intropeksi diri, mawas diri dan menegakkan kebenaran.

"Memang ada yang mengatakan kita ini di pilih bukan untuk seratus hari, kita di pilih 5x365 hari. Saya setelah seratus hari menemukan ternyata negara kita sangat kaya tetapi kita harus instropeksi diri dan selalu saya katakan kita harus berani Instropeksi diri dan kita harus berani menegakkan kebenaran," ungkapnya.

Presiden juga mengatakan bahwa, dirinya selalu mengajak kepada kebaikan dan berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap terhadap siapapun untuk menciptakan kerukunan namun tidak untuk para Koruptor.

"Saya ingin kerukunan, tapi kalau maling enggak usah di ajak rukun...saya ingin mengajak kebaikan dan saya mendekati dengan baik. Saya katakan sudah seratus hari..mboksadar...mbok bersihkan diri..hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat, kalau malu-malu nanti kita cari cara yang enggak malu..tapi ya mbok kembaliin," ujar Prabowo dengan nada datar.

Lanjutnya," Saya tunggu seratus hari, 102, 103 hari, ini sudah berapa hari ya..ya apa boleh buat..ya terpaksalah Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK...silahkan," imbuhnya.

Presiden juga menyadari bahwa rakyat Indonesia sudah tidak mau lagi kekayaan rakyat di ambil terus dan tidak suka dengan kebohongan-kebohongan yang di tawarkan dan di pertontonkan.

"Saya bener-bener merasa mendapat perkuatan, hari ini dan tiap saat saya turun melihat rakyat dimana-mana dan saya merasa rakyat itu menangkap bahwa "Rakyat Indonesia Sudah Tidak Dapat Dibohongi Lagi," ungkapnya menjelaskan.

Guna mengatasi kekurangan anggaran untuk berbagai hal, Presiden telah melakukan langkah-langkah efisiensi di dalam internal kepemerintahannya.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin di hentikan dan dibersihkan," tandasnya dengan nada tinggi.

Presiden juga mengungkapkan bahwa ada di dalam birokrasi kepemerintahannya yang justru berani melawan terhadap dirinya dan merasa kebal hukum.Sementara kebijakan yang dilakukannya demi untuk kepentingan rakyat.

"Ada yang melawan saya dalam birokrasi...merasa sudah kebal hukum...merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang dan uang itu untuk rakyat, kalau mau lawan Prabowo..lawan tuh emek-emak itu (Seraya menunjuk ke para ibu-ibu yang hadir di lokasi)," tukas Prabowo.

Presiden juga menyindir tentang maraknya perjalanan keluar negeri yang dinilainya tidak di perlukan termasuk diskusi dengan membentuk berbagai forum termasuk Forum Group Discussion (FGD), Dirinya menganggap cukup hanya dengan seminar-seminar dan kajian-kajian.

"Bandel..ndablek..enggak usah keluar negeri, kalau perlu lima tahun enggak keluar negeri, yang perlu keluar negeri yang tugas, tugas belajar boleh, untuk atas nama negara boleh, jangan tugas yang di cari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pake uang sendiri," tegas Presiden.

 

"Mau diskusi apa lagi, itu bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolah yang rusak pebaiki, jalan yang rusak perbaiki...diskusi..diskusi (seraya bergoyang kepala),"sambungnya.

Prabowo juga menjelaskan kepada para tamu dan wartawan yang hadir dalam acara tersebut tentang ucapannya terhadap para Koruptor bahwa mereka adalah orang-orang yang ndablek.

"Udah kehabisan bahan, apalagi banyak wartawan..kenapa Presiden enggak boleh bilang ndablek..ndablek itu monyet-monyet..maling-maling itu ndablek..enggak sadar-sadar," tegas Prabowo dengan nada tinggi.

"Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu, membela kepentingan rakyat Indonesia kami tidak akan ragu-ragu...saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia..tidak ada yang kebal hukum di republik ini dibawah Presiden RI Prabowo Subianto..Gibran Raka Buning Gibran dengan semua kabinet..tidak ada yang kebal hukum," pungkas Presiden RI Prabowo Subianto dengan setengah berteriak, penuh semangat meledak-ledak dan berkobar.

Sebagai tanda resmi dibukanya Kongres Ke-XVIII Muslimat NU, Presiden didampingi Wakil Presiden beserta undangan lainnya menabuh rebana yang diikuti dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta. Dengan tabuhan rebana ini, Kongres Ke-XVIII Muslimat NU resmi dimulai dengan membawa semangat baru bagi seluruh anggota Muslimat NU dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam kongres tersebut yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. 

(ABD/IR/TF/GS) JBP

HPN 2025 ke 79, Presiden RI Prabowo Subianto Sebut, Banyak Pemodal Besar Kuasai Media Untuk Pengaruhi Rakyat

JAKARTA, JBP - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 Tahun 2025  kepada seluruh insan pers di Tanah Air. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Minggu (09/02/2025).

Prabowo mengatakan, selama delapan dekade terakhir, pers menjadi pilar penting dalam demokrasi meski tantangan zaman semakin dinamis.

“Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia,” kata Prabowo pada Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2).

“Selama 8 dekade ini pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Oleh karenanya, Prabowo mengapresiasi kerja jurnalistik yang telah bekerja keras memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers, dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks,” tegasnya.

Dirinya memahami jika dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dalam maupun luar negeri. Ia juga mengingatkan bahwa, Pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat.

"Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar," ungkap Presiden.

Menurutnya ada kecenderungan para pemodal besar di dunia ini untuk menguasai media dengan bermaksud mempengaruhi masyarakat negara tersebut.

"Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan Pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai," papar Presiden RI.

Prabowo berharap agar Pers Indonesia menjadi Pers yang dinamis dan Pers yang bertanggung Jawab serta Pers yang memiliki pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan Bangsa dan Negara.

"Saya percaya Pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia," tuturnya.

Presiden meminta Pers Indonesia menjadi Pers yang Pancasilais dan terlibat dalam pembangunan bangsa.

"Terlibat dalam pembangunan bangsa yang Komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Presiden RI, Prabowo Subianto..

(Awaluddin) JBP