.jpeg)
Menyebut istilah Ibu Kota
Nusantara secara berulang-ulang itu dalam Laman Resmi Presiden Republik
Indonesia (www.presidenri.go.id) sungguh sangat fatal, karena artinya
Indonesia bisa disalah pahami telah berganti nama menjadi Nusantara,
sehingga implikasi dari pergantian nama itu sangat luas, tidak cuma
sebatas politik, ekonomi, budaya bahkan dalam bidang kehidupan bangsa
Indonesia yang harus diubah menjadi bangsa Nusantara. Sebab dalam
historisnya Nusantara itu terdiri dari berbagai Suku Bangsa yang baru
kemudian pada tahun 1945 resmi memproklamirkan diri sebagai bangsa
Indonesia yang bersatu dan merdeka.
Laman Resmi Presiden yang
memuat seluruh pemberitaan tentang aktivitas dan kegiatan Presiden Joko
Widodo seperti saat meninjau pembangunan Istana Presiden di IKN yang
disebut Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,
pada hari Jum'at 22 September 2023. Demikian juga dengan release berita
tentang Presiden Jokowi Pasang Bilah Pertama Garuda di Kantor Presiden
IKN juga menyebut Ibu Kota Nusantara.
Jika pun kelak nama Daerah
dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN) itu diubah dari Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur menjadi Nusantara, bisa saja sekedar untuk meresmikan
pemberian nama baru itu dengan membuat nasi kuning berikut do'a bersama
warga masyarakat setempat. Tetapi lain ceritanya kalau hendak mengubah
nama Indonesia menjadi Nusantara agar daya magis para leluhur semasa
kerajaan di Nusantara dahulu dapat tersublimasi ke dalam jiwa dan raga
bangsa Indonesia yang juga sakti dan mandraguna untuk menghadapi
fenomena invasi bangsa asing untuk kembali menguasai negeri kita ini.
Dalam
berbagai dokumen resmi Pemerintah, setidaknya UU No.3 Tahun 2022 masih
menyebut Ibu Kota Negara sampai waktu rapat Revisi Pembahasan UU IKN
bersama Ketua Komite I DPD RI yang mengingatkan agar biaya pembangunan
IKN tidak membebani APBN dan Jangan Berorientasi pada utang luar negeri.
Kecuali
itu, Ketua DPD RI berpandangan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan
IKN tidak boleh menciptakan swastanisasi besar-besaran yang bisa
membahayakan eksistensi pemerintah sebagai representasi negara yang
harus menjamin wilayah dan masyarakat. Realitasnya, meski pada 18
September 2023 Tempo.Co sudah menurunkan laporan sejumlah taipan yang
menjadi anggota konsorsium Agung Sedayu Grup (ASG) yang diketuai
Sugianto Kusuma alias Aguan untuk sejumlah proyek di IKN itu.
Rencana
Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023 yang
disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 18
September 2023, juga menyebutkan namanya Ibu Kota Nusantara dalam
presentasi tersebut.
Dari dokumen presentasi inilah diketahui
sejumlah nama yang menjadi anggota konsorsium dibawah koordinasi Aguan
diantaranya adalah Anthony Salim (Salim Grup), Franky Wijaya (Sinarmas
Grup), Pui Sudarto (Pulau Intan) dan Budi Hartono (Djarum Grup). Selain
itu tercatat ada juga Wiliam Katuary (Wings Grup), TP. Rahmat dan Boy
Thohir (Adaro Grup), Prayogo Pangestu (Barito Pasific), Eko
Tjandranegara (Mulia Grup) dan Soeryadjaya (Astra Grup).
Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN juga menginformasikan,
rencana Ground Breaking pun sangat tergantung kepada Presiden Joko
Widodo, imbuhnya kepada wartawan saat hadir di Gedung DPD/DPR/ MPR RI,
18 September 2023.
Pertanyaan yang tidak kalah penting dari
pembangunan IKN ini adalah pengajuan penambahan anggaran untuk biaya
operasional pemeliharaan gedung Rp 509 milyar dengan total penambahan
keseluruhan sebesar Rp 3,1 triliun, dan DPR RI justru menyetujui
penambahan anggaran untuk IKN tahun 2024 sebesar Rp 434 miliar.
Sedangkan anggaran tambahan untuk tahun 2024 sebesar Tp 3,1 Triliun
ini, katanya untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2,1
triliun.
Rincian biaya untuk konsultan operation readiness
pembangunan infrastruktur IKN saja bisa sebesar Rp 27,2 miliar. Lima
buah tower atau rusun untuk pegawai Otorita IKN Rp 893,7 miliar. Dan
biaya operasional pemeliharaan gedung atau bangunan IKN termasuk hunian
pekerja konstruksi Rp 409 miliar. Untuk penyediaan dan pengelolaan
layanan angkutan umum massal Rp 500 miliar. Belum lagi sarana pemadam
kebakaran Rp 265,5 miliar hingga untuk Sekretariat Rp 182,8 miliar
diluar bidan sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
serta pelaporan Rp 16.6 miliar.
Pendek kata, begitu banyak dana
yang akan digelontorkan di IKN yang sudah terkesan resmi untuk disebut
Ibu Kota Nusantara itu. Sementara Sri Eko Sriyanto Galgendu, Koordinator
Presidium Forum Negarawan yang diikuti sejumkah Jendral aktif dan
Purnawirawan serta para guru besar maupun akademisi dan tokoh
masyarakat, justru prihatin membayangkan ketika Ibukota Jakarta jekak
harus ditinggalkan
Dari sepeninggalan Ibu Kota Negara yang baru
terhadap Ibu Kota yang lama -- Jakarta mungkin tidak cuma meninggalkan
nelangsa dan merana semata, tapi juga mungkin sengketa -- peluang
korupsi -- bila penjualan asset pemerintah yang ada di Jakarta harus
dijual untuk menutup devisit dana untuk IKN yang cukup besar dan
fantastik jumlahnya itu. Dan APBN menjadi sangat terancam dan gawat
kondisinya untuk beberapa tahun ke depan.
Banten, 23 September 2023
.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar