Polemik Ibu Kota Negara Versus Ibu Kota Nusantara, Kuras Habis Hasil Keringat Rakyat Indonesia

TAJUK JAYABAYA POS - Kekacauan dalam program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah disebut-sebut  Ibu Kota Nusantara menunjukkan kacaunya rencana pembangunan tersebut. Belum lagi dari indikasi berulang kalinya UU IKN yang harus direvisi, sehingga menghabisi dana yang tidak sedikit.

Menyebut istilah Ibu Kota Nusantara secara berulang-ulang itu dalam Laman Resmi Presiden Republik Indonesia (www.presidenri.go.id) sungguh sangat fatal, karena artinya Indonesia bisa disalah pahami telah berganti nama menjadi Nusantara, sehingga implikasi dari pergantian nama itu sangat luas, tidak cuma sebatas politik, ekonomi, budaya bahkan dalam bidang kehidupan bangsa Indonesia yang harus diubah menjadi bangsa Nusantara. Sebab dalam historisnya Nusantara itu terdiri dari berbagai Suku Bangsa yang baru kemudian pada tahun 1945 resmi memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dan merdeka.

Laman Resmi Presiden yang memuat seluruh pemberitaan tentang aktivitas dan kegiatan Presiden Joko Widodo seperti saat meninjau pembangunan Istana Presiden di IKN yang disebut Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Jum'at 22 September 2023. Demikian juga dengan release berita tentang Presiden Jokowi Pasang Bilah Pertama Garuda di Kantor Presiden IKN juga menyebut Ibu Kota Nusantara.

Jika pun kelak  nama Daerah dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN) itu diubah dari Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi Nusantara, bisa saja sekedar untuk meresmikan pemberian nama baru itu dengan membuat nasi kuning berikut do'a bersama warga masyarakat setempat. Tetapi lain ceritanya kalau hendak mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara agar daya magis para leluhur semasa kerajaan di Nusantara dahulu dapat tersublimasi  ke dalam jiwa dan raga bangsa Indonesia yang juga sakti dan mandraguna untuk menghadapi  fenomena invasi bangsa asing untuk kembali menguasai negeri kita ini.

Dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah, setidaknya UU No.3 Tahun 2022 masih menyebut Ibu Kota Negara sampai waktu rapat Revisi Pembahasan UU IKN bersama Ketua Komite I DPD RI yang mengingatkan agar biaya pembangunan IKN tidak membebani APBN dan Jangan Berorientasi pada utang luar negeri.

Kecuali itu, Ketua DPD RI berpandangan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan IKN tidak boleh menciptakan swastanisasi besar-besaran yang bisa membahayakan eksistensi pemerintah sebagai representasi negara yang harus menjamin wilayah dan masyarakat. Realitasnya, meski pada 18 September 2023 Tempo.Co sudah menurunkan laporan sejumlah taipan yang menjadi anggota konsorsium Agung Sedayu Grup (ASG) yang diketuai Sugianto Kusuma alias Aguan untuk sejumlah proyek di IKN itu.

Rencana Kerja dan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 18 September 2023, juga menyebutkan namanya Ibu Kota Nusantara dalam presentasi tersebut.

Dari dokumen presentasi inilah diketahui sejumlah nama yang menjadi anggota konsorsium dibawah koordinasi Aguan diantaranya adalah Anthony Salim (Salim Grup), Franky Wijaya (Sinarmas Grup), Pui Sudarto (Pulau Intan) dan Budi Hartono (Djarum Grup). Selain itu tercatat ada juga Wiliam Katuary (Wings Grup), TP. Rahmat dan Boy Thohir (Adaro Grup), Prayogo Pangestu (Barito Pasific), Eko Tjandranegara (Mulia Grup) dan Soeryadjaya (Astra Grup).

Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN juga menginformasikan, rencana Ground Breaking pun sangat tergantung kepada Presiden Joko Widodo, imbuhnya kepada wartawan saat hadir di Gedung DPD/DPR/ MPR RI, 18 September 2023.

Pertanyaan yang tidak kalah penting dari pembangunan IKN ini adalah pengajuan penambahan anggaran untuk biaya operasional pemeliharaan gedung Rp 509 milyar dengan total penambahan keseluruhan sebesar Rp 3,1 triliun, dan DPR RI justru menyetujui  penambahan anggaran untuk IKN tahun 2024 sebesar Rp 434 miliar. Sedangkan anggaran tambahan untuk tahun 2024  sebesar Tp 3,1 Triliun ini, katanya untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2,1 triliun.

Rincian biaya untuk konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur IKN saja bisa sebesar Rp 27,2 miliar. Lima buah tower atau rusun untuk pegawai Otorita IKN Rp 893,7 miliar. Dan biaya operasional pemeliharaan gedung atau bangunan IKN  termasuk hunian pekerja konstruksi Rp 409 miliar. Untuk penyediaan dan pengelolaan layanan angkutan umum massal Rp 500 miliar. Belum lagi sarana pemadam kebakaran Rp 265,5 miliar hingga untuk Sekretariat Rp 182,8 miliar diluar bidan sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Rp 16.6 miliar.

Pendek kata, begitu banyak dana yang akan digelontorkan di IKN yang sudah terkesan resmi untuk disebut Ibu Kota Nusantara itu. Sementara Sri Eko Sriyanto Galgendu, Koordinator Presidium Forum Negarawan yang diikuti sejumkah Jendral aktif dan  Purnawirawan serta para guru besar maupun akademisi dan tokoh masyarakat, justru prihatin membayangkan ketika Ibukota Jakarta jekak harus ditinggalkan

Dari sepeninggalan Ibu Kota Negara yang baru terhadap Ibu Kota yang lama -- Jakarta mungkin tidak cuma meninggalkan nelangsa dan merana semata, tapi juga mungkin sengketa -- peluang korupsi -- bila penjualan asset pemerintah yang ada di Jakarta harus dijual untuk menutup devisit dana untuk IKN yang cukup besar dan fantastik jumlahnya itu. Dan APBN menjadi sangat terancam dan gawat kondisinya untuk beberapa tahun ke depan.

Banten, 23 September 2023

 

         (Jacob Ereste)  JBP

Pemantau Kinerja Pemerintah

Diduga Bandar Narkoba, Polsek Serbalawan-Polres Simalungun Cokok Dua Pelaku Penyalahgunaan Dan Pengedar Narkotika Tengah Bercokol

SIMALUNGUN, JBP - Pada hari Sabtu, 16 September 2023, pukul 15.30 WIB, Polsek Serbalawan berhasil menangkap dua laki-laki dewasa yang diduga penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu. Penangkapan tersebut dilakukan di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE Afdeling D, Blok IX Div II, Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F.C. Sipayung, SH, SIK, MH., saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut, "Benar Polsek Serbalawan ada mengamankan dua orang pria yang diduga menjadi bandar narkoba jenis shabu-shabu, "ucap AKBP Ronald, Selasa(19/9/2023).

Lebih lanjut Kapolres mengapresiasi kinerja Polsek Serbalawan yang berhasil mengungkap dan menangkap kasus penyalahgunaan narkotika ini. "Ini menjadi contoh nyata bahwa kinerja pihak kepolisian tidak kenal lelah dalam memberantas peredaran narkoba. Saya berharap masyarakat dapat melihat bahwa kami tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini bebas dari narkoba.” ungkap Kapolres.

Ronald juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan pengecekan di wilayah Serbalawan dan sekitarnya, guna mencegah peredaran narkoba. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba.

"Penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini adalah masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu, mohon kerja sama masyarakat untuk selalu memberikan informasi jika mengetahui ada aktivitas yang mencurigakan atau terkait dengan peredaran narkoba."

"Keberhasilan ini jangan sampai membuat kita lengah," lanjut Ronald. "Perang melawan narkoba adalah perang tanpa henti. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan bebas dari narkoba." tutupnya.

Sementara itu Kapolsek Serbalawan AKP Abdullah Yunus Siregar, SH., menjelaskan,"Dua tersangka yang ditangkap berinisial "SB(37)" alias Bondil bersama rekannya "AS(34)", keduanya merupakan warga Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Mereka kini ditahan di Polsek Serbalawan dan ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika golongan I yang bukan tanaman.

Penyelidikan berasal dari informasi masyarakat bahwa gubuk di kolam pancing, disekitara area perkebunan PT. Bridgestone sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Tim Opsnal Polsek Serbalawan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Dommes Marbun melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan "SB(37)" alias Bondil bersama rekannya "AS(34)","ungkap Yunus.

"Dari penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa satu set alat penghisap shabu-shabu atau bong, dua bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,96 gram, dan satu kaca pirex berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,01 gram. Narkoba tersebut diakui oleh "SB(37)" alias Bondil dibeli berdua dengan "AS(34)".

Dikatakan Abdullah bahwa,"Team Opsnal kemudian melakukan pengejaran terhadap "AS(34)" dan berhasil mengamankan di pinggir jalan di daerah Serbalawan. "AS(34)" mengakui bahwa beberapa saat sebelumnya ia membeli shabu-shabu bersama "SB(37)" dari daerah Serbalawan untuk mereka gunakan berdua."

"Saat ini para tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polsek Serbalawan untuk pengembangan lebih lanjut dan kemudian akan diserahkan ke Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut, "tandas Yunus.

 

(Heri) JBP

Ketum WITT Lantik Pengurus Kepri 2023-2026, Dewi Triyanawati : Edukasi Anak Sekolah Tentang Bahaya Tembakau

BATAM, JBP - Dilantik sebagai Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) periode 2023-2026, Dewi Triyanawati akan fokus mengkampanyekan bahaya tembakau kepada anak sekolah.

"Langkah awal, kita akan mengedukasi anak-anak sekolah, tentang bahaya racun tembakau," ujar Dewi, usai dikukuhkan oleh Ketua Umum WITT, dan disaksikan oleh Walikota Batam Muhammad Rudi, di Hotel Sahid Batam Center, Sabtu (16/9/2023).

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan, setelah dirinya dan semua anggota dikukuhkan, Ia berharap semua pengurus akan serius dan penuh tanggung jawab untuk mengkampanyekan kesehatan masyarakat.

Seluruh pengurus dan anggota WITT sepakat, bahwa tembakau itu tidak berbahaya. Namun, racun yang ditimbulkan setelah dibakar itu yang harus menjadi perhatian bersama.

"Paling tidak kita akan fokus pada yang belum merokok, terutama yang masih duduk di bangku sekolah, jangan sampai terlalu dini anak-anak mengenal rokok. Pola fikir anak harus ditanamkan, bahwa merokok itu bukan keren-kerenan," ungkap Dewi.

"Selain sosialisasi bahaya racun tembakau, kegiatan sosial kesehatan juga kita galakkan. Nanti (23/92023), kita akan menggelar donor darah," sambungnya.

Sementara, Ketua Umum WITT, Tuti Kresna menyampaikan, Provinsi Kepri merupakan yang ke delapan dalam pengembangan organisasi WITT. Ia juga berpesan kepada semua pengurus yang telah dilantik, agar tetap konsisten dan komitmen menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Dukungan dari semua pihak juga diperlukan, agar bisa menjalankan tugas dengan baik.

Secara luas, WITT juga bekerjasama dengan badan kesehatan dunia, dalam hal ini World Health Organization (WHO). Dengan pemerintah Indonesia sendiri, selama ini telah terjalin komunikasi yang baik, serta mendapatkan dukungan penuh, baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Salah satu regulasi yang berhasil kami tembus itu adalah, tidak boleh merokok di tempat atau fasilitas umum. Ke depan, kita terus mendorong pemerintah agar lebih mengkampanyekan pentingnya kesehatan," kata Tuti.

Dijelaskan Tuti, ada 5 poin yang selalu jadi program kerja WITT, dan akan ditukarkan kes semua provinsi yang telah terbentuk. Diantaranya, Sosialisasi, Penyuluhan, Kegiatan kemanusiaan, Komunikasi dengan pemangku jabatan, baik itu eksekutif maupun legislatif.

"Yang jelas, kita mengurusi yang tidak merokok, jangan sampai ikutan merokok. Dan mensosialisasikan bahaya racun tembakau," ucapannya.

Kemudian, Walikota Batam Muhammad Rudi yang hadir dalam acara pengukuhan, menyampaikan, peran semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang bersih, hal tersebut akan berpengaruh kepada masyarakat yang perokok aktif untuk tidak sembarangan merokok.

"Saya minta kepada Ketua yang baru saja dilantik, agar membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hidup sehat," kata Rudi.

Rudi yang juga sebagai Kepala BP Batam menyebutkan, bahwa saat ini fasilitas kesehatan kota Batam sedang menuju ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat, bersama-sama menjaga lingkungan yang sehat.

"Fasilitas kesehatan terus kita benahi. Tapi menjaga lingkungan yang sehat itu juga sangat penting," ajak Rudi. 

(Budiman SIP) JBP

Ketum Al Maun Minta KPK Perjelas Status Para Menteri Jokowi Bermasalah Dan Desak Presiden Segera Nonaktifkan

JAKARTA, JBP - Ketua Umum Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) M. Rafik Perkasa Alamsyah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan kasus-kasus dugaan korupsi yang menimpa menteri-menteri Presiden Jokowi. Seperti yang menimpa Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Ketiga menteri tersebut kata Rafik sapaan akrabnya sudah diperiksa KPK dalam pihak terkait dan saksi dalam kasus-kasus korupsi. Airlangga Hartarto diperiksa terkait kasus ekspor minyak goreng / CPO, Syahrul Yasin Limpo diperiksa terkait kasus impor pertanian dan Dito Ariotedjo diperiksa terkait kasus TPPU.

"Ketiga Menteri tersebut (red-Airlangga, Syahrul dan Dito) harus diperjelas penetapan statusnya, terkait kasus-kasus korupsi yang menimpa mereka. Sebab jika dibiarkan kasusnya berlarut-larut akan merusak citra Presiden Jokowi dalam bidang pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Rafik kepada media, Kamis (14/9/2023) di Jakarta.

Kata Mantan Ketua DPP KNPI ini, Visi SDM Unggul Indonesia Maju dari Pemerintahan Jokowi - KH Ma'ruf Amin harus dikawal sampai akhir masa jabatan Oktober 2024. Untuk itu demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Presiden Jokowi harus menonaktifkan dan me-reshuffle menteri-menteri yang terkait kasus-kasus hukum.

"Kami Relawan Al Maun meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet atau menonaktifkan menteri-menteri yang bermasalah. Citra Presiden Jokowi juga ditentukan oleh kinerja para menteri-nya," jelas Rafik.

Airlangga Hartarto

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya selesai menjalaninya pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) usai diperiksa hampir 13 jam. Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Airlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi. Pada pemeriksaan dijadwalkan pada 18 Juli 2023 lalu, namun karena Airlangga tak hadir, pemeriksaan dilakukan, Senin (24/7/2023). Pagi pukul 8.37 WIB, Airlangga tiba di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, berpakaian batik.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut, pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu.

"Dari hasil penyidikan, terdapat 3 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group," kata Ketut saat jumpa pers perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi BAKTI Kominfo dan Minyak Goreng di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Dito Ariotedjo

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) selama dua jam pada Senin (3/7/2023) siang.

Pemeriksaan Dito bermula dari keterangan tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, I Ketut Sumedana mengungkapkan, Dito Ariotedjo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dulu terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi dan dari surat dakwaan dari para saksi, yang sudah dibacakan terkait dengan sekarang jadi terdakwa, IH," kata Ketut di Kejagung, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dari pukul 09.30 hingga 13.00 WIB atau selama 3,5 jam lamanya, Syahrul diperiksa di gedung lama atau ACLC KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

"Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara, kelompok kerja dan penas," ungkap Syahrul saat ditemui awak media sesuai proses pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6/2023).

KPK telah memanggil Syahrul untuk hadir pada hari Jumat (16/6/2023), namun karena ada urusan negara, dirinya bersurat kepada KPK meminta pemanggilan itu ditunda. 

 

(Budiman SIP) JBP

AK Buronan Masuk DPO Kejati DKI Jakarta Berhasil Dibrongsong Tim Tabur Digelandang Masuk Kandang Kejagung

JAKARTA, JBP - Sekitar pukul 13.20 WIB, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. pada Selasa (12/09/2023).

Adapun identitas Terpidana yang diamankan, yaitu: Nama : Arwan Koty : Tempat lahir : Tanjung Karang : Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 7 Februari 1966 : Jenis kelamin : Laki - laki : Kewarganegaraan : Indonesia : Tempat Tinggal : Jl. K.H. Hasyim Ashari 75 A, Cideng, Kec. Gambir dan Jl. Akasia Golf V No. 16 RT 03 / RW 05, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk : Pekerjaan : Wiraswasta

"Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 897 K/Pid.Sus/2022 tanggal 29 September 2022, Arwan Koty dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana pengaduan fitnah dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum. Oleh karenanya, Arwan Koty dijatuhkan pidana penjara 6 bulan," terang Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Lanjutnya,"Terpidana Arwan Koty diamankan karena ketika dilakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak berada di alamat yang selama ini dihuni, dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karenanya, Terpidana Arwan Koty dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," ungkapnya

"Pada saat diamankan, Terpidana Arwan Koty bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," imbuhnya.

Dia juga menegaskan bahwa,"Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman," tegas Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

 

(Wahyu) JBP

IKANO UNPAD Laporkan Kinerja Majelis Pengawas Daerah Pada Ketua MPR RI Terkait 25 Tahun Implementasi Selalu Timbulkan Permasalahan

JAKARTA, JBP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD (IKANO). Salah satunya terkait kebingungan para notaris mengenai bagaimana dan dimana menyimpan protokol notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 63 ayat 5 UU No.2/2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat 13 UU Jabatan Notaris mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai arsip negara, dokumen itu harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia. Pasal 63 ayat 5 mengatur cara penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris. Yakni, protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Implementasinya ternyata menimbulkan berbagai permasalahan.

"MPD tidak mampu menyimpannya, mengingat keterbatasan luas kantor MPD. Salah satu solusinya yakni memperbolehkan penyimpanan protokol notaris secara digital. Memanfaatkan UU Kearsipan, sehingga protokol notaris dapat disimpan dalam bentuk chip atau berupa elektronik di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD (IKANO), di Jakarta, Rabu (06/9/2023).

Pengurus IKANO yang hadir antara lain, Ketua Umum Ranti Fauza Mayana, Sekretaris Umum Harry Susanto, Bendahara Umum Teresa Alexandra, Penasihat Refki Ridwan, Bidang Sosial Hilda Anas, serta Bidang Seni dan Budaya Ginanjar Herlina.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengingatkan, ditengah perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, para notaris kini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya, terkait pembuatan akta elektronik. Mengingat tanda tangan elektronik tersertifikasi kini sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah.

"Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut para notaris bertransformasi menjadi cyber notary, yakni memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah menjalankan tugas dan kewenangannya, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari notaris. Misalnya, dalam hal digitalisasi dokumen yang masih terdapat beberapa tantangan terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Menunjukan bahwa pekerjaan rumah notaris dan pemerintah masih banyak," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, cyber notary bukanlah disrupsi terhadap notaris konvensional. Cyber notary justru meningkatkan fungsi dan peran notaris konvensional dalam era digital. Sebab, cyber notary merupakan bagian penting dari keamanan dan ketahanan siber nasional.

"Profesi notaris tetap menjadi profesi terpandang yang tidak hanya berhubungan dengan hukum, melainkan juga sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Mengingat akta yang dibuat notaris dapat menjadi basis hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang," pungkas Bamsoet.

 

(*) JBP

Pertemuan Harmonis Dan Penuh Canda, Yenny Wahid Dengan Prabowo Subiyanto di Kertanegara IV, Jakarta Selatan

JAKARTA, JBP - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Keduanya melempar hormat satu sama lain. Momen itu terjadi ketika Yenny turun dari mobil setiba di kediaman Prabowo di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2023) sore. 

 

Awalnya, Prabowo langsung jalan menghampiri mobil Yenny.Setelah pintu mobil terbuka, keduanya terlebih dahulu saling melontarkan salam namaste. Keduanya kemudian sempat berbincang santai sampai akhirnya Yenny melakukan sikap hormat.

 

Melihat Yenny, Prabowo juga mengangkat tangannya untuk hormat. Keduanya tampak tersenyum semringah. Dan terlihat keduanya tertawa lepas saat Yenny Wahid melakukan salam hormat layaknya prajurit menghadap komandan. Setelahnya, mereka sempat menyapa awak media sambil bersalaman kembali.

 

"Kita masuk dulu, ya," kata Prabowo di awal pertemuan.

 

Seperti diketahui, Yenny Wahid dan Prabowo sebelumnya bertemu di Istana Merdeka. 

 

Pertemuan itu terjadi pada momen upacara peringatan HUT ke-78 RI, Kamis (17/8). Prabowo dan Yenny sama-sama menghadiri peringatan HUT kemerdekaan RI.

"Tadi juga ketemu sama Pak Prabowo," kata Yenny di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Yenny dan Prabowo sepakat untuk bertemu lagi. Namun Yenny tidak menjelaskan lebih jauh perihal rencana pertemuan tersebut.

 

(Yadi) JBP