Prilaku Kepsek Beserta Guru SMPN 03 Tamsel Dinilai Nyeleneh, Menuai Kecaman Keras LPPN-RI Dan Tanggapan Mantan Ketua K3S

KABUPATEN BEKASI, JBP - Terkait prilaku Kepala Sekolah SMPN -3 Tambun Selatan beserta para Gurunya yang diduga berprilaku nyeleneh serta mengalami Alergi dan Gatal-gatal terhadap konfirmasi Wartawan dan LSM terkait penerimaan murid baru serta berlaku tidak pantas terhadap Orang Tua murid saat bertamu menuai tanggapan serius dari Ketua K3S Kabupaten Bekasi Rija Sudrajat serta kecaman keras serta kritik tajam manis-manis pedas dari Pemantau Tingkat Nasional LPPN-RI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik indonesia), Jum'at (05/09/2025).

 

Tanggapan serius tersebut dikemukakan mantan Ketua K3S Kabupaten Bekasi, Rija Sudrajat saat di mintakan tanggapannya oleh Awak Media melalui Whatsapp Message terkait prilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan, Kusrini Rahayu beserta para Guru terhadap Orang Tua Murid, LSM dan Wartawan/ Wartawati. Yang dinilai tidak mencerminkan profesi seorang pendidik.

 

"Setiap tamu yang datang harus dilayani baik itu orang tua murid, lsm dan wartawan. Jadi kita bisa memahami maksud dan tujuan kunjungannya," kata mantan Ketua K3S Kabupaten Bekasi dalam tulisan Whatsapp Message, pada Rabu (3/9).

Lalu bagaimana bila sikap kepala sekolah dan gurunya yang justru mendapatkan komplain juga dari Orang Tua Murid dan Masyarakat yang di nilai mencerminkan sikap yang kurang berpendidikan?

"Sudah ada kode etiknya menjadi guru dan kepela sekolah. Apakah kode etik guru dan kepala sekolah yang selama ini bertentangan dengan yang diterapkan oleh mereka. Kalau tidak sesuai berarti kodenya belum terlaksana dengan baik," terangnya.

Lalu apa tindakan yang akan di lakukan Pak Rija selaku mantan Ketua K3 Kabupaten Bekasi untuk menyikapi prilaku Kepala Sekolah dan Para Gurunya yang seperti itu?

"Kami sama sama kepala sekolah bersipat menyampaikan arahan yang sesuai dengan hal itu, kalau tindakan bukan ranah kami,"jelasnya.

 

Dirinyapun berupaya untuk menghubungi Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan, Kusrini Rahayu agar dapat membuka ruang untuk komunikasi dengan Awak Media. namun sayangnya mantan Ketua K3S kabupaten Bekasi tersebutpun tak di gubris.

"Sebaiknya kepala sekolah bisa berkomunikasi supaya bisa kondusip dan selesai," ungkap Rija Sudrajat, Jum'at (5/9).

Lalu adakah himbauan dari bapak selaku Mantan Ketua K3 terhadap para Kepala Sekolah dan Guru SMPN se Kecamatan Tambun Selatan terkait hal tersebut?

"Kepada bapak ibu Kepala Sekolah dan Guru SMP se Kabupaten Bekasi untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat atau orang tua murid agar tetap kondusif," tutup mantan Ketua K3S Kabupaten Bekasi, Rija Sudrajat.

 

Kritik Tajam Manis-Manis Pedas LPPN-RI Tingkat Nasional

 

Sementara menanggapi persoalan tersebut Pemantau Tingkat Nasional LPPN-RI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik indonesia) mengecam keras prilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan beserta para Gurunya yang seolah tidak menghargai Orang Tua Murid dan resposif terhadap konfirmasi Awak Media dan LSM alih-alih justru menghindar yang terkesan melarikan diri darai persoalan dan bahkan tak menggubris terhadap arahan dan masukan dari mantan ketua K3S Kabupaten Bekasi.

 

Ia menegaskan bahwa, guna menciptakan integritas yang baik, selayaknya para penyelenggara memahami Demokrasi, Transparansi serta akuntabiliti, sebab kita hidup di Negara Indonesia tercinta ini yang menganut azas Pancasila, jangan para Oknum Pendidik malah bertindak konyol menghadapi misi control sosial dari masyarakat, hal ini harus mengikuti regularisasi yang santun terarah, serta terukur.

"Kepala Sekolah beserta para gurunya yang berprilaku nyeleneh wajib diperintahkan Kepala Dinas untuk mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis) kembali perihal Kode Etik, dikarenakan kedapatan melakukan pelanggaran etika yang secara eksplisit telah mencoreng nama baik profesi guru selaku pendidik," tegas Daniel Apollo dalam Whatsapp Message, Jum'at (5/9/2025).

 

Lanjutnya, "Saya memberi tanggapan ini dari hasil pantauan kami bahwa, peristiwa ini sudah tergolong sangat tindak baik terutama untuk Pendidikan dikarenakan para Oknum Pelakunya para Pendidik. Ditambah dengan adanya berita berita yang muncul pada media berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi yang capable dan accountable,"ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa, Bagi oknum tertentu yang terhendus menyalahi kehidupan demokrasi saat ini, patut dimintakan kepada pimpinannya agar hal tersebut di sikapi secara Kompherensif dalam konteks penyelenggara negara bersih dari "Negative Thinking"

"Untuk itu kami dari LPPN-RI Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman agar segera mengevaluasi kinerja para pendidik (Dalam Hal Ini Para Kepala Sekolah dan Guru se Kabupaten Bekasi) untuk mengikuti Bimtek Kode Etik (Etika Seorang Pendidik Dalam Berprilaku) terhadap masyarakat (Orang Tua Murid, LSM, Media dan Masyarakat,"pungkas Pemantau Tingkat Nasional LPPN-RI, Daniel Apollo.

 

(JLambretta) JBP

Situasi Timbulkan Kegelisahan Rakyat, SMSI Gelar Rapat Dengan Pembina Dan Pakar Merumuskan Sikap Kebangsaan

JAKARTA, JBP – Bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi dinamika sosial dan politik yang cukup mengkhawatirkan. Aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah pada pekan kemarin tidak hanya menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi juga sempat diwarnai kericuhan.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan memerlukan sikap arif serta solutif dari seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi pers.Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tanggung jawab besar menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif. Kesadaran inilah yang melatarbelakangi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom pada Selasa (2/9/2025).

Rapat tersebut diikuti oleh Dewan Pembina Reda Mathovani, yang merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dewan Penasehat, serta Dewan Pakar SMSI, yang diharapkan dapat memberikan pandangan objektif dalam merespons dinamika bangsa yang tengah terjadi.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan masyarakat pers harus berperan aktif menghadirkan suara yang menyejukkan di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan.

“Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan di tengah kondisi bangsa saat ini. Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif untuk pemerintah maupun masyarakat pers,” ujar Firdaus dalam rapat tersebut.

Menurut Firdaus, SMSI ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpijak pada aspirasi yang dihimpun dari berbagai kalangan.

Oleh karena itu, rapat pengurus harian ini menjadi pintu awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar,  sebelum dilanjutkan menyusun pernyataan sikap SMSI secara nasional.

Dalam diskusi tersebut, SMSI mengingatkan pentingnya media tetap menjaga demokratisasi meski di tengah situasi yang penuh ketegangan.

 
Meski menyuarakan kebebasan ekspresi dan aspirasi publik, namun menurut Firdaus, media tidak boleh terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi.

Selain itu, SMSI juga menekankan bahwa media bisa berperan menjadi jembatan  antara rakyat dan pemerintah.

"Setelah terjadi kerusuhan dan berkembang jadi situasi yang mengancam, Pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang menjadi perbincangan dan mendapatkan atensi publik. Jangan sampai hilang karena ada demo-demo ini," ujar Prof Henri Subiakto, selaku Dewan Pakar SMSI.

Dewan Penasehat, Profesor Taufiqurahman juga menyampaikan pandangannya bahwa gerakan dan aksi-aksi massa yang terjadi harus tetap dipandang sebagai ekspresi demokrasi.

Meski begitu, SMSI dipandang penting untuk menyuarakan stop kekerasan, stop provokasi dan agitasi untuk memecah belah bangsa.

"SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif, meredakan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan. SMSI memiliki peran strategis untuk memastikan hal itu,” tegas Prof. Taufiq.

Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025). 

Rapat pleno ini akan melibatkan pengurus SMSI dari seluruh daerah untuk menghimpun informasi, pandangan, dan aspirasi terkait situasi di wilayah masing-masing.

Firdaus menambahkan, rapat pleno tersebut akan menjadi forum konsolidasi besar bagi SMSI untuk merumuskan sikap organisasi. 

Dari hasil rapat pleno nasional itu, SMSI akan menyampaikan pernyataan sikap resmi pada Jumat (5/9/2025).

Pernyataan ini diharapkan menjadi refleksi, sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat pers untuk menata kehidupan berbangsa yang lebih stabil, aman, dan demokratis.

Dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, SMSI berharap pernyataan sikap yang akan lahir bukan sekadar respons sesaat. Melainkan sebuah dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat demokrasi.

 

(*) JBP

Sebut Masyarakat 'Orang Tolol Sedunia' Rumah Anggota DPR RI Partai Nasdem Dijarah Massa, Didapati Ijasah Sahroni Bernilai Pendidikan Menggemparkan

JAKARTA, JBP – Rumah Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Sahroni, di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk massa pada Sabtu (30/8/2025).

Sekitar pukul 15.00 WIB, massa yang datang dengan sepeda motor memasuki gang permukiman dan langsung berkumpul di depan rumah Sahroni. Mereka melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekesalan atas ucapan kontroversial politisi yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Pantauan di lokasi, rumah bercat putih dengan pagar hitam tinggi itu tertutup rapat. Hanya terlihat satu mobil terparkir di garasi, sementara seorang pria tampak berjaga di halaman. Massa pun membubarkan diri sekitar pukul 15.15 WIB setelah menyampaikan orasi singkat.

Nama Ahmad Sahroni tengah menjadi sorotan usai pernyataannya terkait desakan masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan DPR. Dalam sebuah kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), ia menyebut tuntutan membubarkan DPR sebagai tindakan “tolol”.

“Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak, bodoh semua kita,” ujar Sahroni kala itu.

Imbas pernyataannya, Sahroni dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan kini hanya menjabat sebagai anggota. Serta seluruh harta kekayaannya ludes dijarah rakyat yang merasa sakit hati atas ulah prilaku buruknya mencemooh masyarakat sebagai "Orang Tolol". Dimana berbanding terbalik dengan ijasah yang ditemukan masyarakat dalam penjarahan dengan nilai ijasah sangat mendasar dan di nilai tidak layak untuk menjadi seorang Wakil Rakyat.

"Akhirnya ketahuan siapa sebenarnya yang TOLOL...eh ternyata orang yang ngatain rakyat TOLOL, alias si TOLOL Ahmad Sahroni," tukas para penjarah setengah berteriak di lokasi kediaman mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, Sabtu (30/8/2025).

Kapasitas tersebut di perkuat dengan klarifikasi dirinya melalui video yang tersebar di berbagai Media Sosial.

"Bagi saya kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol sedunia itu artinya orang terpinter sedunia...paham," tandas mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nas Dem), Ahmad Sahroni.

(Tiem) JBP

SEMMI Cabang Jakarta Selatan Resmi Tegaskan, Kami Tidak Turunkan Para Kader Saat Aksi Demonstrasi di DPR RI

JAKARTA, JBP - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Selatan menyampaikan klarifikasi resmi terkait adanya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025. Dalam pernyataan resminya, Jumat pagi, (29)8/2025) di Jakarta, SEMMI Cabang Jakarta Selatan menegaskan, bahwa organisasi tersebut tidak menurunkan kader ataupun struktur resminya dalam aksi tersebut.

Ketua Cabang SEMMI Jakarta Selatan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan maupun mengoordinasikan massa aksi untuk turun ke jalan pada tanggal tersebut. Adapun individu-individu yang mengatasnamakan SEMMI Cabang Jakarta Selatan dalam aksi itu, ditegaskan bukan bagian dari kebijakan resmi organisasi.

“Kami menegaskan bahwa SEMMI Cabang Jakarta Selatan sama sekali tidak mengeluarkan instruksi aksi pada 28 Agustus 2025 di DPR RI. Jika terdapat pihak-pihak yang mengaku membawa nama SEMMI Cabang Jakarta Selatan, maka hal tersebut adalah tindakan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris,” tegasnya.

SEMMI Cabang Jakarta Selatan juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, media, dan aparat terkait untuk tidak keliru dalam mengaitkan aksi tersebut dengan organisasi secara resmi. SEMMI menilai, klaim sepihak yang mencatut nama organisasi justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta merusak marwah organisasi mahasiswa.

Lebih lanjut, SEMMI Cabang Jakarta Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap konsisten mengawal isu-isu rakyat melalui jalur yang terstruktur, terukur, dan bertanggung jawab, baik dalam bentuk diskusi publik, kajian akademis, maupun aksi nyata yang diputuskan secara sah melalui mekanisme organisasi.

 

(Udin) JBP

Karopenmas Divhumas Polri : Seluruh Jajaran Kepolisian Dari Polda Hingga Polsek Agar Lindungi Kerja Wartawan!

JAKARTA, JBP - Mabes Polri meminta jajaran kepolisian, mulai dari Polda hingga Polsek, untuk melindungi kerja wartawan yang bertugas meliput suatu peristiwa. Imbauan tersebut untuk menanggapi terjadinya kekerasan terhadap jurnalis saat bertugas oleh oknum personel kepolisian dalam beberapa hari terakhir.

 “Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, didampingi Kombes Pol Erdi dalam konferensi Pers di Mabes Polri, pada Selasa (26/8/2025).

 Karopenmas mengatakan media merupakan mitra strategis dan salah satu sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.

 “Media berperan besar dalam memberikan informasi kinerja Polri secara profesional serta program-program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), pelayanan masyarakat serta program strategis lainnya,” terangnya.

"Maka dari itu, saya mengimbau seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi tugas para Wartawan," pungkas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.

(Red) JBP

Pemerintah Diminta Berikan Jaminan Keberlanjutan Ekspor Sarang Burung Walet Guna Tingkatkan Hilirisasi Industri

JAKARTA, JBP - Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) melalui Ketua Dewan Pembina, Benny Suryo Sabath Hutapea meminta perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, terkait persoalan ekspor bisnis Sarang Walet. PPSWN sebagai petani budidaya dan eksportir berharap pemerintah melakukan negosiasi protokoler perdagangan liur walet ke Pemerintah Tiongkok.

"Dengan penuh kerendahan hati memohon perhatian Bapak Presiden RI, atas permasalahan serius yang sedang dihadapi petani (red-bisnis sarang walet). Yaitu suspend (red-penangguhan) ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak Juli 2024, yang diberlakukan secara mendadak oleh General Administration of Customs of China (GACC) terhadap 11 perusahaan terregistrasi," kata Benny Hutapea sapaan akrabnya kepada Gus Din wartawan Senior, Senin (25/8/2025) di Jakarta.

Menurut pengusaha muda ini, kebijakan suspend atau penangguhan ini menetapkan parameter baru terkait kandungan aluminium <100mg/kg, yang sebelumnya tidak pernah tercantum dalam MoU protokol impor antara Indonesia–Tiongkok.

"Indonesia adalah penghasil Sarang Burung Walet terbesar di dunia, dengan produksi ±1.900 ton per tahun (laporan 2023) dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Dengan harga rata-rata Rp 25 juta/kg (nilai 2025), potensi nilai komoditas ini setara dengan Rp 47,5 triliun per tahun (±USD 2,9 miliar)," terang Benny Hutapea.

Katanya, posisi strategis ini menjadikan Sarang Burung Walet sebagai komoditas unggulan yang bernilai devisa tinggi, dimana pada masa covid 19 sebagi penyumbang devisa nomor 2.

Dengan penangguhan tersebut menimbulkan dampak yang sangat luas bagi perputaran perekonomian.

Diantaranya, terjadi penurunan volume ekspor sekitar 250 ton/tahun atau setara Rp 6,25 triliun (±USD 386 juta), padahal pasar utama dan terbesar adalah Tiongkok (78% dari total ekspor). Kemudian, ancaman PHK bagi Ratusan ribu tenaga kerja pabrik, UMKM, dan rantai pasok.

"Jutaan petani walet di seluruh Indonesia kesulitan menyalurkan hasil panen, karena menurunnya serapan pasar. Sehingga pendapatan masyarakat di daerah terpukul keras," ungkap Benny Hutapea.

Selanjutnya berdampak, pada harga sarang walet jatuh signifikan dari Rp 45 juta/kg (±USD 2.780/kg) menjadi Rp 25 juta/kg (±USD 1.540/kg). Dan berpotensi terus melemah jika kebijakan ini tidak segera dicabut.

"Kepercayaan konsumen global menurun, sehingga berisiko meluas menjadi hambatan ekspor bagi seluruh perusahaan Indonesia, bukan hanya 11 perusahaan yang terkena suspend. Kontribusi devisa negara menurun drastis serta menghambat Asta Cita Bapak Presiden terkait hilirisasi industri sarang walet yang berpotensi besar di sektor pangan, farmasi, nutraceutical, herbal, dan kosmetik," lanjutnya.

Terakhir berdampak pada Industri sarang walet menjadi terpuruk, sehingga tidak dapat berkontribusi optimal pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing global, dan penciptaan lapangan kerja baru.

"Jika kondisi ini berlanjut, Indonesia hanya akan berperan sebagai pengekspor bahan mentah yang belum diolah ke Tiongkok. Akibatnya, produk sarang burung walet dunia berisiko didominasi label Made in China. Sehingga nilai tambah, lapangan kerja, serta citra produk yang seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia berpindah ke negara lain," ujar Benny Hutapea.

Mengingat posisi strategis Indonesia sebagai penghasil Sarang Burung Walet terbesar dunia, dengan tren produksi yang terus meningkat. Serta pentingnya komoditas ini bagi devisa negara dan keberlangsungan hidup jutaan masyarakat.

Kami Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) memohon kiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat:

1. Mengupayakan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Tiongkok agar suspend ekspor segera dipulihkan.
2. Memperbarui protokol perdagangan bilateral agar lebih adil dan berbasis
kesepahaman bersama.
3. Memberikan jaminan keberlanjutan ekspor Sarang Burung Walet Indonesia, sekaligus mendukung peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri.

"Ada 11 Daftar Perusahaan Sarang Burung Walet Terregistrasi yang terkena suspend/penangguhan impor sementara ke RRT. Adanya kebijakan ini menyebabkan banyak PHK bagi para buruh pabrik dan pekerja paruh waktu. Termasuk kerugian negara dalam pemasukan keuangan di sektor devisa dan pajak. Kami berharap perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden agar menjadi atensi," pungkas Benny Hutapea yang juga Ketua Umum Relawan Pos Gibran.

(Syafrudin) JBP

Sahroni Nasdem Nyatakan, Yang Ingin Bubarkan DPR Orang Tolol Sedunia, Ahmad Khozinudin: DPR Layak Dibubarkan, Unfaedah!

JAYABAYA POS - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut orang yang menyerukan pembubaran DPR itu adalah orang tolol sedunia. "Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," ujar Sahroni, (22/8/2025).

Kader Partai NasDem ini, tak cukup memiliki ruang kenegarawanan dalam batinnya untuk bersikap bijak dalam menanggapi kritik masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat.

Alih-alih berempati, memberikan kesejukan dan ruang pengertian atas kinerja DPR yang sedang dikritik rakyat, terlebih setelah gaji wakil rakyat dinaikan hingga 100 juta per bulan, berkebalikan dengan rakyat yang diwakili makin sulit. 

Saroni, justru mengumbar sikap jumawa atas kuasa yang dimiliknya, padahal jabatan sebagai anggota DPR itu diperoleh dari dukungan rakyat.

Penulis meyakini, apa yang disampaikan oleh Sahroni tidak sekedar sikap pribadi.

Malahan, itu dapat dipahami sebagai representasi sikap dari anggota DPR secara umum, yang nir empati atas kesusahan yang saat ini dialami oleh rakyat.

Jangankan mendapat gaji ratusan juta seperti walinya di DPR, rakyat saat ini hanya untuk sekedar menyambung hidup saja harus bekerja bertaruh nyawa.

Lihatlah ! Bagaimana kebutuhan hidup yang mahal dan mencekik leher rakyat, belum lagi pungutan pajak yang tidak mengenal kondisi rakyat, mau kaya maupun miskin semuanya dicekik oleh pajak.

Lalu, apa manfaat DPR ?

Jika kita kembalikan pada fungsi DPR, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja DPR UNFAEDAH!. "Negara, masih bisa berjalan tanpa DPR ".

Pertama : Fungsi legislasi DPR sejatinya hanya menjalankan fungsi stempel UU. Mayoritas UU ajuannya dari eksekutif. RUU dari eksekutif itulah, yang kemudian di stempel dan dilegalisasi sebagai UU, yang dicatatkan diLlembaran Negara sebagai produk DPR bersama Presiden.

Bahkan, mayoritas pruduk aturan yang diberlakukan kepada rakyat tidak butuh DPR. Peraturan Pemerintah (PP) berlaku tak butuh DPR, Perppu cukup oleh Presiden, Peraturan Menteri juga tak butuh DPR. 

Padahal, aturan pelaksana inilah seperti PP dan Permen yang eksekusiable dan praktis digunakan untuk mengelola pemerintahan.

Sementara fungsi legislasi DPR hanya menambah deret perdebatan tak substansi, dan menjadi tambang suap untuk memuluskan sejumlah kebijakan. Jika DPR dihilangkan, maka korupsi dalam pembentukan UU bisa hilang dengan sendirinya.

Kedua : Fungsi budgeting lebih parah. Hanya berfungsi menjadi tukang palak, pada sejumlah pagu anggaran. DPR hanya menaruh bintang, pada sejumlah mata anggaran agar dibekukan, dan proses pencairannya sudah diketahui lazim harus dengan suap kepada DPR.

Fungsi budgeting DPR hanya menambah panjang alur anggaran, banyak tikungan, dan dalam setiap alur perjalanan anggaran itulah, sejumlah 'jatah preman' harus digelontorkan agar anggaran mulus. DPR, hanya jadi tukang palak dalam alur ini.

Ketiga : Fungsi kontrol lebih mirip fungsi minta jatah, jika tidak baru DPR akan ribut. Jika jatah sudah digelontorkan, tak akan ada kontrol dari DPR. Kadangkala, kontrol dilakukan hanya untuk motif dapat jatah memalak eksekutif.

Dalam isu yang menyita publik, dimana rakyat butuh DPR mengontrol eksekutif, DPR hanya jadi penonton. Kalaupun ikut terlibat, hanya jadi badut politik.

Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, sebenarnya DPR bisa ajukan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Namun, sepanjang kasus ijazah palsu Jokowi, DPR tak melakukan kontrol apapun.

Dalam kasus pagar laut, DPR hanya jadi badut politik. Mengundang rakyat untuk RDP, tapi tak ada faedahnya. 

Pagar laut tetap jalan, proyek perampasan kedaulatan negara oleh Aguan dan Anthony Salim jalan terus. DPR hanya mengorkestrasi isu untuk pamer kepada rakyat, seolah-olah DPR telah bekerja.

Rakyat yang tanahnya dirampas, sungainya ditimbun, sawahnya diurug, jalannya dirampas, sungainya dirampas, dijadikan asas industri properti, tak berdaya. Hanya berteriak sendirian, dan sebagiannya malah menjadi korban kriminalisasi Aguan.

Lihatlah nasib Charlie Chandra? Nasib Haji Fuad Efendi Zarkasi? Charlie sudah mengadu ke DPR, apakah ada hasilnya?
Masih adakah manfaat DPR?

Kalau Sahroni menyatakan orang yang ingin DPR dibubarkan itu tolol sedunia, maka penulis nyatakan penulis adalah salah satu dari orang tolol sedunia itu.

Bersama seluruh rakyat, penulis tegaskan DPR memang layak dibubarkan!, DPR unfaedah! (DPR Tak Berguna!/ Tak Bermanfaat!).

Puncak, Jawa Barat, 24 Agustus 2025, 

(Ahmad Khozinudin, S.H) JBP
                 Advokat 

(Ditulis dengan penuh khidmat diantara dinginnya suasana pagi yang menembus tulang)