OTT Pelaku Suap Pengurusan Perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, KPK Tetapkan Empat Orang Tersangka

JAKARTA, JBP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023  melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur. Dalam tangkap tangan tersebut KPK mengamankan sembilan orang dan uang sejumlah Rp225 juta. (16/11/2023).

"Kegiatan tangkap tangan ini sebagai tindak lanjut pengaduan dari masyarakat bahwa diduga ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari YSS dan AIW keduanya selaku pihak swasta/Pengendali CV WG kepada AKDS Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, sebagai perwakilan dan orang kepercayaan PJ Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).

KPK selanjutnya menetapkan empat orang sebagai Tersangka yaitu PJ, AKDS, YSS, dan AIW. Para Tersangka dilakukan penahanan masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 16 November s.d 5 Desember 2023 di Rutan KPK.

"Dalam konstruksi perkaranya, AKDS atas perintah PJ melaksanakan penyelidikan terbuka terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Kab. Bondowoso yang dikerjakan oleh perusahaan milik YSS dan AIW. Dalam prosesnya YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan AKDS, meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan,"tutur Rudi.

Lanjutnya,"Tersangka AKDS kemudian melaporkan hal tersebut kepada PJ, lalu PJ memerintahkan AKDS agar membantu keinginan tersebut. Pada saat proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, diduga terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PJ untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Kemudian terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PJ sejumlah total Rp475 juta, dimana hal ini merupakan bukti permulaan awal untuk dilakukan pendalaman dan pengembangan," papar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Ia pun menegaskan bahwa,"Tersangka YSS dan AIW sebagai Pihak Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tegas Rudi Setiawan.

 

"Sedangkan Tersangka PJ dan AKS sebagai Pihak Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Irjen Rudi Setiawan.

 

(Ali) JBP

Perkuat Kerja Sama Perdagangan Internasional, Menkeu Hadiri Indo-Pacific Economic Framework

SAN FRANSISCO, JBP- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  menghadiri serangkaian agenda Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di San Fransisco , termasuk didalamnya pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan RRT, Lan Foan, Senin (13/11). Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan bahwa hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan RRT telah terjalin erat sejak lama. Berbagai proyek utama seperti pembangunan kereta cepat dan hilirisasi mineral-mineral strategis merupakan buah dari eratnya sinergi kedua negara.(14/11/2023).

“Di hari pertama rangkaian agenda APEC kemarin, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Menteri Keuangan RRT yang baru saja dilantik, Mr. Lan Foan. Ia bercerita, Indonesia punya kedekatan tersendiri bagi dirinya,” ujar Menkeu melalui laman instagram resmi @smindrawati.

Dalam unggahannya, Menkeu menceritakan bahwa Mr. Lan lahir dan punya karir cukup panjang di pemerintahan Provinsi Guangdong, yaitu sebuah provinsi di Tiongkok yang diketahui terdapat banyak pebisnis Indonesia berasal dari sana. Sehingga bagi Mr LAN, Indonesia sudah seperti kawan lama.

Pada pertemuan itu, Indonesia dengan Tiongkok bersepakat bahwa hubungan dan kerja sama Indonesia-Tiongkok harus semakin diperkuat, termasuk di bidang transisi energi. Dikatakan Menkeu, Mr. Lan memiliki banyak pengalaman di bidang ini.

”Sebelum menjabat Menteri Keuangan, ia pernah menjadi Gubernur Shanxi. Provinsi ini didesain sebagai pilot zone untuk proyek transisi energi di Tiongkok. Wah, ini tentu menjadi pengalaman berharga yang bisa kita pelajari,” tutur Menkeu.

Terakhir, Menkeu juga meyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Mr. Lan sebagai Menteri Keuangan RRT.

“Glad to see you and I welcome you to Jakarta anytime”, tukasnya.

 

(IG/Feb/Dj/Ira) JBP

361 LapduTelah Ditindak Lanjutu 30 Kejati, Kejaksaan RI Menerima 669 Laporan Pengaduan Terkait Mafia Tanah

JAKARTA, JBP - Kejaksaan RI hingga saat ini telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu) terkait dengan Mafia Tanah dalam periode 2022 s/d 10 November 2023. Hal ini sejak diberlakukannya Laporan Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah oleh Kejaksaan.(13/11/2023).

Dalam kesempatannya, Jaksa Agung Muda Intelijen Redha Manthovani menjelaskan dari total 669 lapdu yang ada, sebanyak 361 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 30 Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, 308 lapdu lainnya telah diteruskan penanganannya dan masih dalam proses menunggu data dukung.

"Dimana dari 361 lapdu yang ada dan telah ditindaklanjuti diantaranya ada yang sudah diteruskan ke bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, serta POLRI, dan beberapa ada yang sudah dihentikan.", ujar JAM Intel.

Untuk 361 lapdu tersebut ada yang sudah ditindaklanjuti hingga selesai, dan ada pula yang masih dalam proses pengumpulan data serta ada yang masih dalam proses mediasi.

Untuk lapdu yang sudah diselesaikan diantaranya:

  - Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Umum: 25 laporan;
  - Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Khusus: 30 laporan;
  - Diteruskan ke POLRI: 12 laporan;
  - Dihentikan dengan alasan tidak bisa terkonfirmasi: 25 laporan;
  - Dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara: 23 laporan;
  - Dihentikan dengan alasan bukan perkara Mafia Tanah: 52 laporan;
  - Telah dilakukan mediasi: 2 laporan.

Sedangkan untuk lapdu yang masih dalam proses pengumpulan data dan ada juga yang dalam proses mediasi, diantaranya:

 - Masih dalam proses pengumpulan data (puldata)/pengumpulan keterangan (pulbaket): 190 laporan.
 - Masih dalam proses mediasi: 2 laporan.

"Laporan Pengaduan Mafia Tanah oleh Kejaksaan merupakan hasil tindaklanjut dari Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah.", jelas JAM Intel, Redha Manthovani.

 

(Setiawan) JBP

Pengembangan Perkara Suap Periksa Pajak, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Langsung Digelandang Masuk Jeruji Besi

JAKARTA, JBP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang Tersangka baru terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pada Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya disertai Gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), (10/11/2023).

Dalam keterangannya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa, "Kedua Tersangka tersebut yaitu YMR dan FB selaku Anggota Tim Pemeriksa Pajak pada DJP. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah pihak lainnya sebagai Tersangka yaitu APA selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, DR Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksan DJP, WR dan AS selaku Pemeriksa Pajak DJP, AIM Konsultan Pajak PT GMP, AS Konsultan Pajak PT JB, dan VL  Kuasa Wajib Pajak PT BPI. Dimana perkara atas para Tersangka tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," tuturnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/10/2023).

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka YMR dan FB untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 9 s.d 28 November 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK.

"Pada konstruksi perkaranya," lanjut Alex," YMR dan FB atas perintah berjenjang dari APA, DR, WR, dan AS, ditugaskan melakukan rekayasa penghitungan kewajiban pembayaran pajak sesuai permintaan dari para Wajib Pajak. Maka agar permintaan tersebut disetujui, APA dan DR mensyaratkan adanya pemberian sejumlah uang dari Wajib Pajak. Selanjutnya “Deal” di lapangan dilakukan YMR dan FB," terangnya.

"Atas pengondisian itu APA, DR, WR, AS, YMR, dan FB menerima sejumlah uang diantaranya dari PT GMP untuk tahun pajak 2016, PT BPI untuk tahun pajak 2016, dan PT JB, sekitar Rp15 Miliar dan SGD 4 juta. Selain itu YMR dan FB bersama-sama dengan APA, DR, WR, dan AS juga diduga menerima Gratifikasi dari beberapa Wajib Pajak lainnya dengan bukti permulaan sejumlah sekitar miliaran rupiah," ungkapnya.

 

Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa,"Atas perbuatan tersebut, Tersangka YMR dan FB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Turut disangkakan Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tandasAlexander Marwata .

(*) JBP

Terkait Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Sawit Oleh BPDPKS, Tiga Orang Saksi Diperiksa Seksama Tim Penyidik Jagung Muda Pidsus di Kejagung

JAKARTA,- JBP - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 3 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun 2015 s/d 2022, pada Rabu (08/11/2023).

 

Dalam keterangannya Kapuspenkum Kejagung RI mengungkapkan bahwa ketiga saksi yang menjalani pemeriksaan diantaranya  adalah, 1.S selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas di Ditjen Migas Kementerian ESDM. 2. OG selaku Senior Analyst 1 Cash Management dan Treasury Settlement PT Pertamina Patra Niaga dan 3. PB selaku Kepala Divisi Pemasaran Komoditi Kelapa Sawit dan Karet PTPN III.

"Adapun ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022," ungkap Dr Ketut Sumedana, Rabu (08/11/2023).

Kapuspenkum Kejagung RI  juga mengatakan bahwa, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

 

(Setiawan) JBP

Ditengah Ketidakpastian Global Dan Kenaikan Suku Bunga, Wamenkeu : Perekonomian Indonesia Tangguh

JAKARTA, JBP - Kondisi ekonomi Indonesia masih resilien di tengah dinamika ketidakpastian global dan adanya pelemahan akibat kenaikan suku bunga. Apalagi dibandingkan beberapa negara ASEAN dan negara anggota G20 lainnya, Indonesia dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5% merupakan salah satu brightspot di dunia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam pidato kunci nya pada acara Permata Bank's Indonesia Economic Outlook 2024, pada Selasa (7/11/2023) di Jakarta.

“Beberapa leading indicators tetap relatif kuat hingga September 2023,” kata Wamenkeu.

Indeks konsumsi masyarakat masih baik dan tinggi. Menurut Wamenkeu, ini menjadi hal yang bagus karena 55% GDP Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga. Sementara itu, PMI Indonesia terus berekspansi, dan indikator produksi seperti konsumsi semen dan listrik juga masih tumbuh positif. Menurut Wamenkeu, ini artinya ekonomi Indonesia terus ekspansif.

Indonesia juga berhasil menjaga angka infasi.  Angka inflasi terakhir yang diumumkan adalah sebesar 2,6%. Ini adalah angka yang relatif masih terkendali. Namun, Wamenkeu mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap waspada karena inflasi ini berasal dari volatile food kenaikan harga pangan akibat El-Nino. Menurutnya, saat ini tantangannya adalah memastikan stabilitas. Maka, pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk mengantisipasi dampak El-Nino dan dinamika global sehingga inflasi akan tetap terkendali.

Wamenkeu juga mengatakan bahwa biasanya belanja pemerintah di kuartal keempat akan lebih besar dan cepat menjelang akhir tahun. Harapannya belanja pemerintah yang meningkat ini  akan mengamankan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga masih tetap sesuai angka proyeksi tahun ini yaitu sekitar diatas 5%.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III telah dirilis oleh BPS sebesar 4,9%. Namun, kami meyakini bahwa pertumbuhan Indonesia hingga akhir tahun 2023 akan tetap di angka proyeksi 5,1%. Kuarter keempat akan menjadi kuncinya,” terang Wamenkeu.

Di sisi lain, defisit fiskal pada APBN tahun ini disetel di angka 2,84% dari PDB. Namun demikian, realisasi pada akhir semester I 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah dari proyeksi awal.

“Pada Juli lalu, ketika pemerintah melaporkan secara resmi ke DPR mengenai posisi fiskal Indonesia, kami memperkirakan defisit fiskal tahun ini akan berada di kisaran 2,3% dari PDB. Jadi lebih rendah,” lanjut Wamenkeu.

Pemerintah masih menghitung apa-apa yang akan terjadi hingga akhir tahun. Namun, Wamenkeu mengatakan bahwa meskipun belanja pemerintah akan lebih tinggi dan dipercepat pada kuartal keempat, pemerintah masih melihat kemungkinan defisit hingga akhir tahun akan bisa di bawah 2,3%. Hal Ini sangat penting karena dapat menjaga posisi fiskal Indonesia.

“Namun seperti yang terlihat dari data perekonomian Indonesia, meskipun defisit fiskal menurun pada tahun lalu dan (kemungkinan juga) pada tahun ini, hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan Indonesia. Mengapa? Karena perekonomiannya tangguh,” papar Wamenkeu.

Perekonomian Indonesia yang Tangguh itu terlihat dari masyarakat yang meningkatkan konsumsi, dan investasi, serta net ekspor yang meningkat. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan yang positif pada penerimaan pajak pada sektor-sektor utama.

“Jadi, perekonomiannya yang tangguh. Bukan hanya APBN yang tangguh, tapi perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga tangguh. Ini merupakan fundamental yang sangat baik untuk situasi perekonomian Indonesia,” tukas Wamenkeu. 

 

(Nug/Dj/Irma) JBP

Presiden RI Joko Widodo Dan Prabowo Subianto Hadiri Puncak Perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di DPP Golkar

JAKARTA, JBP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan memasuki usia ke-59 tahun, menjadikan Partai Golkar sebagai partai politik tertua di Indonesia. Berbagai 'asam garam' dan 'pasang surut' telah dialami Partai Golkar. Hal itu bukannya melemahkan, malah justru semakin menguatkan Partai Golkar, khususnya dalam hal Karya Kekaryaan, memajukan Indonesia melalui berbagai program karya pembangunan.

Bamsoet juga mengapresiasi tingginya approval rating terhadap Presiden Joko Widodo. Tercermin dalam berbagai survei. Antara lain, 74,3 persen (Litbang Kompas, Agustus 2023), 81,1 persen (Indikator Politik, Juli 2023), dan 81,9 persen (LSI, Juli 2023). Menjadi tingkat kepuasan kinerja tertinggi selama Presiden Joko Widodo menjabat Presiden RI sejak tahun 2014 lalu. Tingginya approval rating terhadap Presiden Joko Widodo juga tidak lepas dari peran dan kontribusi Partai Golkar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus mengupayakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan kebangsaan.

"Partai Golkar dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, memasuki usia ke-59 tahun, Partai Golkar semakin solid melanjutkan pembangunan nasional. Mengusung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres - Cawapres pada Pilpres 2024, merupakan salah satu bukti bahwa Partai Golkar senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan lainnya," ujar Bamsoet usai menghadiri puncak perayaan HUT ke-59 Partai Golkar, di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin malam (6/11/2023).

Turut hadir antara lain Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Calon Presiden RI dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gus Miftah, Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju Rosan Roeslani, para Ketua Umum dan jajaran pengurus partai politik Koalisi Indonesia Maju, serta Keluarga Besar Partai Golkar dari tingkat DPP hingga DPD, serta organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pasangan Prabowo - Gibran juga menjadi simbol sinergi persatuan dan percepatan untuk membangun bangsa secara berkelanjutan. Sekaligus simbol keterlibatan dan kemajuan generasi muda dalam perpolitikan di Tanah Air.

"Melalui kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilpres, Partai Golkar berharap dapat menarik generasi muda untuk aktif dalam politik. Keikutsertaan generasi muda dalam Pemilu menjadi faktor kunci dalam memajukan Indonesia. Mengingat jumlah pemilih pemula dalam Pemilu 2024 diprediksi mencapai sekitar 117 juta pemilih, atau sekitar 57,3 persen dari total jumlah pemilih nasional. Artinya, masa depan bangsa dan negara akan sangat ditentukan oleh arah dan pilihan politik generasi muda bangsa yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menegaskan, Partai Golkar kompak dan solid serta siap menghadapi Pemilu 2024. Sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa untuk tidak terjebak pada politik identitas atau pertikaian yang membawa-bawa nama agama.

“Kita semua adalah anak-anak bangsa yang lahir dari rahim Indonesia. Jangan rusak persaudaraan ini hanya karena Pemilu. Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat harus dijalankan dengan sukacita, bukan justru berimbas kepada perpecahan bangsa," pungkas Bamsoet. 

 

(*) JBP