Produsen Terbesar Kedua di Dunia, Potensi Ekspor 'Si Emas Hitam' Vanili Indonesia Yang Menjanjikan

JAKARTA, JBP – Indonesia merupakan produsen vanili terbesar kedua di dunia setelah Madagaskar. Dengan kualitas unggul berupa aroma yang kuat dan tahan lama, vanili Indonesia punya potensi besar untuk semakin dikembangkan di pasar global, (16/10/2023).

Data dari ITC Export Potential Map menunjukkan bahwa potensi peningkatan ekspor vanili Indonesia ke seluruh dunia sebesar USD 59 Juta. Dengan terus meningkatnya permintaan di pasar global, maka potensi Indonesia untuk menyalip posisi Madagaskar semakin terbuka lebar.

Harga vanili di pasar global saat ini juga terbilang sangat tinggi, dengan rata-rata mencapai EUR270,40/kg untuk vanili ekstrak dan EUR175,56/kg untuk vanili utuh pada tahun 2022. Tingginya harga vanili membuat vanili mendapatkan julukan tanaman "si emas hitam".

Menangkap peluang tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) dengan semangat #KemenkeuSatu bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan kualitas mutu produk, kapasitas produksi, dan perluasan pasar ekspor vanili bagi 200 petani dari 20 desa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Meski menjadi salah satu produsen utama vanili, Indonesia masih berada di peringkat ketujuh dalam hal ekspor vanili dunia, dengan kontribusi sekitar 2,63% terhadap total ekspor vanili dunia.

Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LPEI, Rini Satriani, mengungkapkan bahwa peningkatan harga vanili di Perancis sebesar 10% membuat volume ekspor vanili Indonesia meningkat 0,41%, ceteris paribus. Kenaikan harga ekspor vanili dari negara pesaing, seperti Perancis, membuat negara-negara pengimpor cenderung memilih ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia.

"Ini menciptakan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya,” kata Rini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adanya kekhawatiran terhadap pasokan vanili global karena kekeringan, angin topan, dan praktik pertanian yang buruk di Madagaskar juga menjadi peluang bagi vanili Indonesia.

Pada tahun 2022, lima negara tujuan utama ekspor vanili asal Indonesia adalah Amerika Serikat (64,93%), Jerman (8,62%), Belanda (7,53%), Singapura (2,63%), dan Kanada (2,50%). Permintaan vanili juga terus meningkat signifikan dari negara- negara seperti Perancis, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Mauritius.

Saat ini ekspor vanili Indonesia dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti harga vanili Perancis sebagai negara pesaing utama, PDB per kapita Indonesia, PDB per kapita negara tujuan ekspor, jarak ekonomi dan nilai tukar.

Selain itu, faktor jarak ekonomi juga berdampak pada permintaan vanili di ASEAN. Negara- negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, lebih memilih ekspor vanili dari Indonesia dibandingkan dengan negara pesaing seperti Madagaskar, Perancis, dan Jerman.

Meskipun punya potensi ekspor besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh produsen dan eksportir vanili Indonesia seperti pasokan yang tidak stabil akibat cuaca dan iklim yang fluktuatif.  Untuk itu, LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu menjadi mitra strategis dalam ekosistem ekspor yang fokus pada beyond financing, developmental impact, dan sustainability.

Upaya pengembangan komoditi vanili tidak hanya terbatas pada dukungan pembiayaan, tetapi juga harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas produk, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Sofyan Irianto Naibaho, pun berharap upaya ini dapat membantu petani vanili meningkatkan kualitas produksi dan membuka peluang ekspor yang lebih luas di masa depan. 

 

(LPEI/dm/fir/Iksn) JBP

Kedapatan Membawa Barang Terlarang, Pemilik Narkotika Jenis Shabu Dicokok Polres Simalungun Saat Tengah Bercokol

SIMALUNGUN, JBP, Seorang laki-laki berinisial "S(37)" alias ENNO, warga Huta Mariring Nagori, Desa Gunung Datas, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berhasil diamankan oleh Personil Polres Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 pukul 14:30 WIB.

"S(37)" yang pekerjaannya sebagai buruh tani ini tertangkap tangan sedang memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui Plh.Kasi Humas IPTU V.J Purba membenarkan informasi tersebut, "Penangkapan bermula dari informasi masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering terlihat membawa narkotika jenis Shabu-shabu di sekitaran lokasi penangkapan.

Pada saat penangkapan, "S(37)" terlihat sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dengan nomor kendaraan BK 2327 TAF, "ujar VJ.

Lebih lanjut Kasi Humas menjelaskan bahwa, "Pelaku kemudian dihentikan dan disuruh mengeluarkan isi kantong celananya serta memeriksa badan dan sepeda motor miliknya. Saksi-saksi merasa curiga karena pelaku beberapa kali melirik sandal yang dipakainya. Di tali sandal sebelah kiri bagian dalam, terdapat satu buah plastik klip yang diduga kuat berisi narkotika jenis shabu-shabu," tuturnya.

"Pelaku mengaku bahwa barang tersebut ia beli dari seorang laki-laki di daerah Desa Bandar Dolok, Kecamatan Sispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun oleh personel Polsek Raya Kahean untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, "kata VJ.

Melalui Kasi Humas menyampaikan bahwa, "Kapolres Simalungun menyatakan bahwa penangkapan "S(37)" merupakan bagian dari komitmen nyata jajaran Polres Simalungun dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun," tegasnya.

"Ini menjadi bukti bahwa kami tidak akan berhenti dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum kami. Setiap informasi dan laporan masyarakat senantiasa kami tindaklanjuti," ungkap Kapolres melalui VJ.

Kapolres juga mengapresiasi kinerja anggota yang telah berhasil menangkap tersangka penyalahgunaan narkotika ini. Ia berharap penangkapan ini dapat menjadi efek jera bagi siapapun yang mencoba untuk memperjualbelikan narkoba.

Kapolres berpesan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun dan sekitarnya untuk selalu waspada dan berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Simalungun.

"Dengan kolaborasi Polres dan masyarakat, kami yakin peredaran narkoba dapat diberantas di wilayah ini," tutup Kasi Humas. 

 

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan narkoba, demi keselamatan bersama.

(Butet) JBP

Hadiri Pertemuan Tahunan IMF-WB 2023, Menkeu Ungkap Peran ASEAN Dalam Menghadapi Kondisi Global

MARAKESH, JBP – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri International Monetary Fund (IMF) - World Bank Annual Meetings 2023 yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko pada Rabu (11/10/2023). Salah satu topik pembahasan pada pertemuan tersebut yakni bagaimana ASEAN menghadapi kondisi global yang penuh tantangan. (12/10/2023)

Menkeu mengungkapkan bahwa ASEAN merupakan wilayah yang sangat beraneka ragam. Setiap negara anggota memiliki keberagaman dan karakter unik masing-masing, terutama dalam menghadapi tantangan global saat ini. Menurutnya, tugas IMF untuk mengelola situasi keuangan global juga akan semakin kompleks.

“Pada pertemuan kali ini, saya berharap IMF dapat melihat lebih dalam dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk dapat memberikan dukungan terbaik bagi kami dalam mengatasi situasi global saat ini," kata Menkeu dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan berbagai peran penting yang telah dilakukan Indonesia selaku pemangku Keketuaan ASEAN tahun ini.

“Mulai dari membahas isu digital economy, sustainability, food security, arsitektur kesehatan, pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya peluncuran ASEAN Taxonomy versi 2 untuk mendukung pembiayaan hijau,” ujar Menkeu. 

 

(dep/fir/irm) JBP

Penyelundupan Minuman Keras Dari Papuanugini Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas RI-PNG di Tapal Batas Pikere

KABUPATEN KEEROM, JBP - Rutin gelar pemeriksaan Julur perlintasan Tapal Batas Pikere dengan Jalan Kampung Pitewi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia - Papuanugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Sektor Utara Yonif 122/TS, yang berada di bawah naungan Korem 172/PWY Pos Koki D Pitewi berhasil amankan pelaku penyeludupan Miras berjenis Whisky dengan netto 350 ml sebanyak 12 botol, Rabu kemarin (11/10/2023).

"Sekira Pukul 21.45 WIT Pos Koki Pitewi Menggelar Patroli dan Pos Ujung Karang mencurigai mobil jenis Grand Max yang melintas di jalan tapal batas, dan langsung melaksanakan pengecekan ditemukan barang bukti berupa minuman keras bermerk Wishky sebanyak 12 botol dengan netto 350MLa," hal tersebut disampaikan Dankipur D Lettu Budi Kristiyanto.

Lanjut Dankipur menerangkan, "Dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 1 orang pelaku A.n I.G (34) alamat kampung Amyu, dengan berkendaraan Mobil Pick Up Grand Max dengan Nopol Pa 8417 Qiu, kemudian di serahkan kepada pihak berwajib untuk di proses lebih lanjut,"sambungnya.

"Seperti penekanan Dansatgas bahwa tugas pokok Satgas Yonif 122/Tombak Sakti menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah terjadinya penyusupan dan penyeludupan," pungkas Mayor Inf Diki Apriyadi, S, Hub.Int.

 

(Yoni) JBP

Diikuti 53 Perwira Tinggi TNI AL, Kasal Pimpin Wisuda Purna Wira di Lapangan Arafuru AAL, Bumimoro, Surabaya

SURABAYA, JBP - Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah S.E., M.M., M.Tr (Han) didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Ny. Ayu Nur Alamsyah menghadiri acara Wisuda Purna Wira yang diikuti 53 Perwira Tinggi (Pati) dalam mengakhiri masa tugasnya kepada TNI AL, Bangsa dan Negara, di lapangan Arafuru AAL, Bumimoro Surabaya, Selasa (10/10/2023) malam.
 
Upacara Wisuda Purna Wira tersebut, dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla dan sebagai Komandan Upacara Letkol Marinir Tri Yudha, dengan pasukan upacara terdiri Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, 1 SSK Perwira Remaja TNI AL, 1 SSK Gabungan (Pomal dan Kowal) 1 SSK Taruna AAL, 1 SSK Bintara Kodiklatal, 1 SSK Tamtama Koarmada II dan 1 SSK Prajurit Marinir serta Material Tempur dari Korps Marinir.
 
Dalam amanatnya, Kasal mengatakan bahwa Wisuda Purna Wira ini bukan hanya sekedar melestarikan budaya tetapi lebih kepada pewarisan nilai-nilai luhur perjuangan dan semangat pengabdian perwira TNI Angkatan Laut kepada generasi penerus TNI AL.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa upacara Ini juga menjadi simbol penghormatan dari seluruh jajaran TNI Angkatan Laut kepada para pendahulu, yaitu para perwira tinggi yang telah memasuki masa purna bakti dengan tekad untuk meneruskan perjuangan dan semangat perhatian dalam membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara tercinta.

Para Purna Wira juga memiliki kesempatan untuk mentransfer nilai-nilai kepemimpinan, disiplin dan semangat pengabdian kepada generasi penerus serta berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara, dengan demikian purna bakti adalah awal dari babak baru dalam perjalanan pengabdian yang tetap berarti dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Selama masa darma baktinya para wisudawan telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada TNI Angkatan Laut dan Negara. Oleh karena itu suatu kehormatan bagi kami sebagai generasi penerus untuk dapat meneladani dan mewariskan nilai-nilai luhur yang telah diukir melalui pengabdian terbaik kepada negara tercinta.

Diakhir amanatnya, Kasal mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, atas segala jasa pengorbanan dan pengabdian yang telah ditorehkan oleh para perwira tinggi yang memasuki masa purna bakti, kesetiaan dan dedikasi yang diberikan telah memberikan inspirasi dan pondasi yang kuat bagi kelanjutan perjuangan serta kejayaan TNI Angkatan Laut di masa yang akan datang.

 

(Pensa) JBP

Pengamanan KTT AIS Forum 2023 di Bali, Kapolri Pastikan Sinergitas TNI - Polri Dapat Bekerja Optimal

BALI, JBP – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa personel TNI-Polri akan bersinergi secara optimal dalam melakukan pengamanan seluruh rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic And Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil Tahun 2023 di Bali.

Hal itu disampaikan Kapolri usai memimpin kegiatan Tactical Floor Game (TFG) terkait pengamanan KTT AIS bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Bali, Minggu, 8 Oktober 2023.

“Tentunya kami. Pak Panglima dan saya akan melaksanakan kegiatan pengamanan seoptimal mungkin,” kata Sigit.

Dengan adanya pengamanan yang optimal dari TNI-Polri, Sigit menegaskan, seluruh rangkaian KTT AIS akan berjalan aman, lancar dan damai. Dengan demikian diharapkan, bisa menghasilkan keputusan yang penting dan strategis.

“Sehingga, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, isu-isu yang di bahas akan menghasilkan keputusan penting, strategis dan tentunya makin menempatkan posisi Indonesia menjadi lebih baik khususnya dalam hal keketuaan tingkat internasional,” ujar Sigit.

“Mudah-mudahan keputusan yang ada menjadi keputusan yang bermanfaat bagi lingkungan negara-negara di pasific, MSG maupun negara-negara lain yang tentunya ikut dalam bagian dibahas dalam isu-isu, yang tentunya akan dibicarakan nanti,” tambah Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, dalam pola pengamanan KTT AIS ini, personel TNI akan mengamankan ring 1 dan 2. Sementara, personel kepolisian membackup di ring 3.

Menurut Sigit, aparat kepolisian dalam hal ini akan melakukan pengamanan serta penjagaan mulai dari pengaturan rute, lalu lintas, dan parkir kendaraan (rolakir) serta mengantisipasi ancaman-ancaman yang berpotensi terjadi.

“Kemudian juga bagaimana kita mengantisipasi isu-isu yang berkembang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tentunya akan berdampak mengganggu terhadap perjalanan KTT AIS,” ucap Sigit.

Sementara, Panglima TNI menyatakan, TFG tersebut untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personel TNI-Polri dalam melakukan pengamanan di KTT AIS.

“Sehingga dengan TFG diharapkan mereka memahami tugas kedepan yang akan dilaksanakan termasuk alutsista digelar sejumlah personel dikerahkan kurang lebih 14.500 dari TNI dan Polri serta satuan tugas pendukung lainnya juga alutsista baik darat, laut maupun udara. Semua kita kerahkan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman baik dari luar maupun dalam,” tutup Panglima.
 

(Red) JBP

Uji Sidang Terbuka Promosi Doktor di FH-UNPAD, Ketua MPR RI Tegaskan, Pentingnya Peraturan Khusus Royalti Musik Dan Lagu Dari Platform Digital

BANDUNG, JBP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur tentang penarikan dan pendistribusian royalti musik dan lagu dari platform digital. Terlebih, di era digital seperti saat ini masyarakat bisa dengan mudah mendownload aplikasi tertentu, seperti Youtube, Spotify, atau Tiktok, untuk mendengarkan musik atau lagu serta melakukan music cover dan music streaming, kapan saja serta dimana saja, tanpa harus membayar.

"Akibatnya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral atau royalti yang seharusnya dimiliki secara ekslusif oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Banyak masyarakat dalam mempergunakan karya lagu yang tidak memiliki tanggungjawab karena penggunaan karya cipta tersebut tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat, yaitu berupa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta," ujar Bamsoet usai menguji disertasi dalam Ujian Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, Isti Novianti dengan tema 'Urgensi Pendirian Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) Untuk Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait Pada Era Ekonomi Digital' di Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (6/10/2023).

Turut hadir para penguji lainnya antara lain, Penanggungjawab Dr. Idris, Ketua Sidang Prof. Huala Adolf, Ketua Promotor Prof. Ahmad M. Ramli, Anggota Promotor Prof. Eddy Damian dan Miranda Risang Ayu, serta Representasi Guru Besar Prof. Sinta Dewi.

Hadir pula para oponen ahli lainya yakni Dr. Rika Ratna Permata, Dr. Ranti Fauza Mayana, Dr. Marni Emmy Mustafa dan Dr. Tasya Safiranita.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengelolaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait untuk musik dan lagu yang berkeadilan pada era ekonomi digital, haruslah memberikan perlindungan bagi para pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dan pengguna ciptaan itu sendiri. Para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus bisa mendapatkan hak ekonomi mereka secara berkeadilan. Sehingga setiap karya yang dihasilkan membawa keuntungan ekonomi bagi mereka sendiri.

"Karenanya, diperlukan penguatan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti melalui platform digital. Sekaligus menghadirkan sistem teknologi informasi terintegrasi yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam pengelolaan royalti, baik dalam penarikan maupun pendistribusiannya," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, LMKN lahir berdasarkan amanat UU No.28/2014 tentang hak cipta. Berwenang mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan mendistribusikannya kepada para pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif (LMK).

"Sebagai turunan dari UU tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.56/2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Didalamnya memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan royalti di era digital, Kementerian Hukum dan HAM bersama LMKM dan LMK yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan pembaharuan terkait infrastruktur digital yang dipergunakan untuk pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sehingga, dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

"Diperlukan adanya suatu sistem digital yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait serta pengguna ciptaan dalam pengelolaan royalti, baik penarikan maupun pendistribusian royalti musik atau lagu. Sistem pengelolaan royalti yang dibuat secara digital akan sangat bermanfaat, karena pengelolaan royalti yang transparan dan digital akan terwujud dengan baik. Sehingga akan meminimalisir adanya sengketa pengelolaan hak royalti di kemudian hari," pungkas Bamsoet.

 

(*) JBP