Hadiri Pertemuan Tahunan IMF-WB 2023, Menkeu Ungkap Peran ASEAN Dalam Menghadapi Kondisi Global

MARAKESH, JBP – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri International Monetary Fund (IMF) - World Bank Annual Meetings 2023 yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko pada Rabu (11/10/2023). Salah satu topik pembahasan pada pertemuan tersebut yakni bagaimana ASEAN menghadapi kondisi global yang penuh tantangan. (12/10/2023)

Menkeu mengungkapkan bahwa ASEAN merupakan wilayah yang sangat beraneka ragam. Setiap negara anggota memiliki keberagaman dan karakter unik masing-masing, terutama dalam menghadapi tantangan global saat ini. Menurutnya, tugas IMF untuk mengelola situasi keuangan global juga akan semakin kompleks.

“Pada pertemuan kali ini, saya berharap IMF dapat melihat lebih dalam dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk dapat memberikan dukungan terbaik bagi kami dalam mengatasi situasi global saat ini," kata Menkeu dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan berbagai peran penting yang telah dilakukan Indonesia selaku pemangku Keketuaan ASEAN tahun ini.

“Mulai dari membahas isu digital economy, sustainability, food security, arsitektur kesehatan, pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya peluncuran ASEAN Taxonomy versi 2 untuk mendukung pembiayaan hijau,” ujar Menkeu. 

 

(dep/fir/irm) JBP

Penyelundupan Minuman Keras Dari Papuanugini Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas RI-PNG di Tapal Batas Pikere

KABUPATEN KEEROM, JBP - Rutin gelar pemeriksaan Julur perlintasan Tapal Batas Pikere dengan Jalan Kampung Pitewi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia - Papuanugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Sektor Utara Yonif 122/TS, yang berada di bawah naungan Korem 172/PWY Pos Koki D Pitewi berhasil amankan pelaku penyeludupan Miras berjenis Whisky dengan netto 350 ml sebanyak 12 botol, Rabu kemarin (11/10/2023).

"Sekira Pukul 21.45 WIT Pos Koki Pitewi Menggelar Patroli dan Pos Ujung Karang mencurigai mobil jenis Grand Max yang melintas di jalan tapal batas, dan langsung melaksanakan pengecekan ditemukan barang bukti berupa minuman keras bermerk Wishky sebanyak 12 botol dengan netto 350MLa," hal tersebut disampaikan Dankipur D Lettu Budi Kristiyanto.

Lanjut Dankipur menerangkan, "Dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 1 orang pelaku A.n I.G (34) alamat kampung Amyu, dengan berkendaraan Mobil Pick Up Grand Max dengan Nopol Pa 8417 Qiu, kemudian di serahkan kepada pihak berwajib untuk di proses lebih lanjut,"sambungnya.

"Seperti penekanan Dansatgas bahwa tugas pokok Satgas Yonif 122/Tombak Sakti menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah terjadinya penyusupan dan penyeludupan," pungkas Mayor Inf Diki Apriyadi, S, Hub.Int.

 

(Yoni) JBP

Diikuti 53 Perwira Tinggi TNI AL, Kasal Pimpin Wisuda Purna Wira di Lapangan Arafuru AAL, Bumimoro, Surabaya

SURABAYA, JBP - Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah S.E., M.M., M.Tr (Han) didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Ny. Ayu Nur Alamsyah menghadiri acara Wisuda Purna Wira yang diikuti 53 Perwira Tinggi (Pati) dalam mengakhiri masa tugasnya kepada TNI AL, Bangsa dan Negara, di lapangan Arafuru AAL, Bumimoro Surabaya, Selasa (10/10/2023) malam.
 
Upacara Wisuda Purna Wira tersebut, dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla dan sebagai Komandan Upacara Letkol Marinir Tri Yudha, dengan pasukan upacara terdiri Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, 1 SSK Perwira Remaja TNI AL, 1 SSK Gabungan (Pomal dan Kowal) 1 SSK Taruna AAL, 1 SSK Bintara Kodiklatal, 1 SSK Tamtama Koarmada II dan 1 SSK Prajurit Marinir serta Material Tempur dari Korps Marinir.
 
Dalam amanatnya, Kasal mengatakan bahwa Wisuda Purna Wira ini bukan hanya sekedar melestarikan budaya tetapi lebih kepada pewarisan nilai-nilai luhur perjuangan dan semangat pengabdian perwira TNI Angkatan Laut kepada generasi penerus TNI AL.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa upacara Ini juga menjadi simbol penghormatan dari seluruh jajaran TNI Angkatan Laut kepada para pendahulu, yaitu para perwira tinggi yang telah memasuki masa purna bakti dengan tekad untuk meneruskan perjuangan dan semangat perhatian dalam membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara tercinta.

Para Purna Wira juga memiliki kesempatan untuk mentransfer nilai-nilai kepemimpinan, disiplin dan semangat pengabdian kepada generasi penerus serta berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara, dengan demikian purna bakti adalah awal dari babak baru dalam perjalanan pengabdian yang tetap berarti dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Selama masa darma baktinya para wisudawan telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada TNI Angkatan Laut dan Negara. Oleh karena itu suatu kehormatan bagi kami sebagai generasi penerus untuk dapat meneladani dan mewariskan nilai-nilai luhur yang telah diukir melalui pengabdian terbaik kepada negara tercinta.

Diakhir amanatnya, Kasal mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, atas segala jasa pengorbanan dan pengabdian yang telah ditorehkan oleh para perwira tinggi yang memasuki masa purna bakti, kesetiaan dan dedikasi yang diberikan telah memberikan inspirasi dan pondasi yang kuat bagi kelanjutan perjuangan serta kejayaan TNI Angkatan Laut di masa yang akan datang.

 

(Pensa) JBP

Pengamanan KTT AIS Forum 2023 di Bali, Kapolri Pastikan Sinergitas TNI - Polri Dapat Bekerja Optimal

BALI, JBP – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa personel TNI-Polri akan bersinergi secara optimal dalam melakukan pengamanan seluruh rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic And Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil Tahun 2023 di Bali.

Hal itu disampaikan Kapolri usai memimpin kegiatan Tactical Floor Game (TFG) terkait pengamanan KTT AIS bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Bali, Minggu, 8 Oktober 2023.

“Tentunya kami. Pak Panglima dan saya akan melaksanakan kegiatan pengamanan seoptimal mungkin,” kata Sigit.

Dengan adanya pengamanan yang optimal dari TNI-Polri, Sigit menegaskan, seluruh rangkaian KTT AIS akan berjalan aman, lancar dan damai. Dengan demikian diharapkan, bisa menghasilkan keputusan yang penting dan strategis.

“Sehingga, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, isu-isu yang di bahas akan menghasilkan keputusan penting, strategis dan tentunya makin menempatkan posisi Indonesia menjadi lebih baik khususnya dalam hal keketuaan tingkat internasional,” ujar Sigit.

“Mudah-mudahan keputusan yang ada menjadi keputusan yang bermanfaat bagi lingkungan negara-negara di pasific, MSG maupun negara-negara lain yang tentunya ikut dalam bagian dibahas dalam isu-isu, yang tentunya akan dibicarakan nanti,” tambah Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, dalam pola pengamanan KTT AIS ini, personel TNI akan mengamankan ring 1 dan 2. Sementara, personel kepolisian membackup di ring 3.

Menurut Sigit, aparat kepolisian dalam hal ini akan melakukan pengamanan serta penjagaan mulai dari pengaturan rute, lalu lintas, dan parkir kendaraan (rolakir) serta mengantisipasi ancaman-ancaman yang berpotensi terjadi.

“Kemudian juga bagaimana kita mengantisipasi isu-isu yang berkembang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tentunya akan berdampak mengganggu terhadap perjalanan KTT AIS,” ucap Sigit.

Sementara, Panglima TNI menyatakan, TFG tersebut untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personel TNI-Polri dalam melakukan pengamanan di KTT AIS.

“Sehingga dengan TFG diharapkan mereka memahami tugas kedepan yang akan dilaksanakan termasuk alutsista digelar sejumlah personel dikerahkan kurang lebih 14.500 dari TNI dan Polri serta satuan tugas pendukung lainnya juga alutsista baik darat, laut maupun udara. Semua kita kerahkan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman baik dari luar maupun dalam,” tutup Panglima.
 

(Red) JBP

Uji Sidang Terbuka Promosi Doktor di FH-UNPAD, Ketua MPR RI Tegaskan, Pentingnya Peraturan Khusus Royalti Musik Dan Lagu Dari Platform Digital

BANDUNG, JBP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur tentang penarikan dan pendistribusian royalti musik dan lagu dari platform digital. Terlebih, di era digital seperti saat ini masyarakat bisa dengan mudah mendownload aplikasi tertentu, seperti Youtube, Spotify, atau Tiktok, untuk mendengarkan musik atau lagu serta melakukan music cover dan music streaming, kapan saja serta dimana saja, tanpa harus membayar.

"Akibatnya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral atau royalti yang seharusnya dimiliki secara ekslusif oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Banyak masyarakat dalam mempergunakan karya lagu yang tidak memiliki tanggungjawab karena penggunaan karya cipta tersebut tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat, yaitu berupa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta," ujar Bamsoet usai menguji disertasi dalam Ujian Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, Isti Novianti dengan tema 'Urgensi Pendirian Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) Untuk Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait Pada Era Ekonomi Digital' di Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (6/10/2023).

Turut hadir para penguji lainnya antara lain, Penanggungjawab Dr. Idris, Ketua Sidang Prof. Huala Adolf, Ketua Promotor Prof. Ahmad M. Ramli, Anggota Promotor Prof. Eddy Damian dan Miranda Risang Ayu, serta Representasi Guru Besar Prof. Sinta Dewi.

Hadir pula para oponen ahli lainya yakni Dr. Rika Ratna Permata, Dr. Ranti Fauza Mayana, Dr. Marni Emmy Mustafa dan Dr. Tasya Safiranita.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengelolaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait untuk musik dan lagu yang berkeadilan pada era ekonomi digital, haruslah memberikan perlindungan bagi para pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dan pengguna ciptaan itu sendiri. Para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus bisa mendapatkan hak ekonomi mereka secara berkeadilan. Sehingga setiap karya yang dihasilkan membawa keuntungan ekonomi bagi mereka sendiri.

"Karenanya, diperlukan penguatan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti melalui platform digital. Sekaligus menghadirkan sistem teknologi informasi terintegrasi yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam pengelolaan royalti, baik dalam penarikan maupun pendistribusiannya," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, LMKN lahir berdasarkan amanat UU No.28/2014 tentang hak cipta. Berwenang mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan mendistribusikannya kepada para pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif (LMK).

"Sebagai turunan dari UU tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.56/2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Didalamnya memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan royalti di era digital, Kementerian Hukum dan HAM bersama LMKM dan LMK yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan pembaharuan terkait infrastruktur digital yang dipergunakan untuk pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sehingga, dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

"Diperlukan adanya suatu sistem digital yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait serta pengguna ciptaan dalam pengelolaan royalti, baik penarikan maupun pendistribusian royalti musik atau lagu. Sistem pengelolaan royalti yang dibuat secara digital akan sangat bermanfaat, karena pengelolaan royalti yang transparan dan digital akan terwujud dengan baik. Sehingga akan meminimalisir adanya sengketa pengelolaan hak royalti di kemudian hari," pungkas Bamsoet.

 

(*) JBP

Kodim 0613/Ciamis Tampilkan Rampak Kendang Dalam Kolaborasi TNI Dan Polri Dalam Sambut HUT TNI ke 78

CIAMIS, JBP - Perayaan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) diramaikan dengan penampilan istimewa berupa kreasi rampak kendang yang melibatkan kolaborasi antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Acara yang dihelat oleh Kodim 0613/Ciamis ini menjadi momen yang memukau bagi seluruh peserta yang hadir. bertempat di Halaman pendpopo Kabupaten Ciamis Jl. Jend. Sudirman No.16, Kamis (5/10/2023).

Tampak hadir dalam acara tersebut Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya, Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana, Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro SH., S.I.K., M.T., Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo SH., S.I.K., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi, Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Dra Hj Soimah SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar Irwan Setiawan Wahyuhadi, Veteran Pejuang Kemerdekaan RI ,dan anggota TNI-POLRI serta masyarakat setempat.

Puncak acara ini adalah penampilan kreasi rampak kendang yang menampilkan keterampilan dan kepiawaian dari personel TNI dan Polri dalam memainkan kendang, alat musik tradisional yang khas.

Komandan Kodim 0613/Ciamis, Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi S.I.P, M.I.Pol.,, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi antara TNI dan Polri dalam meramaikan perayaan HUT TNI. "Kolaborasi ini adalah bukti kesatuan dan kebersamaan antara TNI dan Polri dalam mewujudkan solidaritas dan semangat persatuan yang tinggi demi keutuhan bangsa dan negara," ujarnya.

Penampilan kreasi rampak kendang ini tidak hanya memukau dari segi teknik bermain kendang, tetapi juga menampilkan koreografi yang menarik dan harmonis. Para personel TNI dan Polri terlihat serasi dalam penampilan mereka, memancarkan semangat kebersamaan dan profesionalisme.

Pengunjung yang hadir menyambut penampilan tersebut dengan antusias dan tepuk tangan meriah. Mereka terpesona oleh kreativitas dan keterampilan para personel TNI dan Polri dalam mengolah alat musik tradisional menjadi sebuah pertunjukan yang memikat.

Acara perayaan HUT ke-78 TNI ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan menunjukkan bahwa TNI dan Polri selalu bersinergi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Diharapkan, semangat kebersamaan dan kolaborasi antara TNI dan Polri dalam acara ini akan terus membawa inspirasi positif bagi masyarakat, dan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 

(Pendi) JBP

Pertemuan Diam-diam Diadakan Presiden Joko Widodo Bersama Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor

JAKARTA, JBP - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor pada Senin sore, 2 Oktober 2023. Video yang tersebar di grup wartawan menunjukkan SBY keluar meninggalkan Istana Bogor diantar oleh Presiden Jokowi yang mengenakan batik. Saat SBY dan Jokowi keluar, sudah terparkir mobil yang akan membawa eks presiden ke-6 Indonesia. Jokowi mengantar dan memastikan SBY sampai masuk ke dalam mobil. Tak lama berselang, mobil yang membawa SBY pun meninggalkan Istana Bogor.

 

Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra hanya tersenyum dan tidak memberikan keterangan tentang pertemuan tersebut pada Awak Media saat dikonfirmasi terkait benar atau tidaknya ada pertemuan SBY dan Jokowi sore ini dan apa yang diperbincangkan. Sementara juru bicara Kantor Staf Kepresidenan Bidang Politik Joanes Joko, saat dimintai komentar soal pertemuan Jokowi dan SBY, mengatakan,"Tidak mendapatkan informasi terbaru," ucapnya.

Istana dan Demokrat belum memberikan keterangan resmi soal pertemuan Jokowi dan SBY. Sehingga belum diketahui dengan pasti apa agenda pertemuan mereka pada hari ini.

Persamuhan SBY dan Jokowi digelar tertutup. Belum diketahui juga siapa saja yang hadir bersama SBY bertemu dengan Jokowi.Sejak 2014, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Sikap yang sama juga diambil setelah Pilpres 2019.

Demokrat belum lama ini mengumumkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh bakal calon presiden Prabowo Subianto. Koalisi itu mencakup sejumlah partai pendukung pemerintah termasuk Gerindra, Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Bulan Bintang.

 

(Yadi) JBP