Komite Persahabatan Rakyat Indonesia-Rusia : Saatnya Indonesia Turut Serta Menyusun Dunia Multipolar

JAKARTA, JBP - Indonesia jangan hanya menonton tapi perlu segera bersiap dan ikut menyusun masa depan dunia Multipolar yang lebih baik dan Adil. Hal ini disampaikan Muhammad Zulfan, Sekretaris Komite Persahabatan Rakyat Rusia-Indonesia kepada pers di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"Kita tidak bisa hanya menonton berpangku tangan atau menutup mata, karena pasca perang di Ukriana, akan ada dunia dalam sistem baru yang menggantikan yang lama, itulah dunia multipolar," tegasnya.
 
Sebelumnya Zulfan menegaskan dunia Multipolar tidak bisa ditolak. "Dunia sudah bergerak ke arah itu. Dan gerakan ini bertujuan untuk membangun tata dunia yang lebih adil.Pasca Uni Soviet, dunia malah lebih berdarah darah, perang makin sering terjadi, Iraq, Afaganistan, Libia, Syria, Yaman dan Program Drone di selurh dunia," Demikian Muhammad Zulfan, Sekretaris Komite Persahabatan Rakyat Rusia-Indonesia, dalam Seminar "Ekonomi Dunia Pasca Konflik Rusia–Ukraina Menuju Multipolarisme", di Bandung, Selasa (24/1) lalu yang diselenggarakan oleh Komite Persahabatan Rakyat Indonesia-Rusia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), yang dihadiri Duta Besar Federasi Rusia, Lyudmila Vorobieva dan Wakil Ketua DPR-RI, Muhaimin Iskandar.

"Ini yang terjadi ketika dunia jadi Unipolar, Imperium Amerika berkuasa penuh akan dunia, siapa saja yang tidak ikut dengan kepentingan mereka akan dimusnahkan," tegasnya.

Belum lagi menurut Zulfan, aneka sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap musuh, ribuan orang Iran, Venezuela, Cuba dan negara lain jadi korban akan siege warfare seperti ini.

"Termasuk color revolusion, kudeta yang terhadap semua rezim yang membangkang tuan-tuan nun jauh di puncak kekuasaan," ujarnya.

Akhirnya, ia mengingatkan saat ini dunia bergerak menolak hegemoni ini. Rusia memulai di Syria bersama Iran. Kemudian tensi di Ukraina makin memanas, Imperium ingin menghukum Rusia, mencoba mengisolasi dan memecah Rusia dari dalam.

"Tapi kali ini seluruh dunia melawan bersama. Tidak semua negara mau ikut dalam kerangka barat, malah barat mengisolasi diri sendiri," ungkapnya.

Komite Persahabatan Indonesia - Rusia mengatakan, perubahan ini adalah awal menuju dunia yang lebih adil. Tidak bisa lagi hegemon memaksa yang lain untuk ikut mereka.

"Sangat penting untuk terus mendiskusikan dunia adil untuk menyusun seperti apa yang kita inginkan bersama, negosiasi apa yang bisa kita buat. Maka forum-forum seperti ini sangatlah penting untuk terus dilakukan," katanya.

"Hari ini kita berkumpul untuk berbicara terbuka tentang tantangan dunia kedepan, pasca konflik di ukraina, dan menuju dunia multi polar. Sangat visioner, kita melihat dunia pasca konflik. Setelah damai terjadi dunia akan multipolar. Sebuah statemen yang sangat optimis," tandas Sekretaris Komite Persahabatan Rakyat Rusia-Indonesia,Muhammad Zulfan .

Kerjasama Rusia-Indonesia

Menyambut hal tersebut, Duta Besar Federasi Rusia, Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa, Indonesia tidak perlu ragu untuk mengambil langkah-langkah Independen demi menegakkan kedaulatan Bangsa dan Negara.

"Justru krisis dunia saat ini memberikan kesempatan untuk Indonesia dan Rusia untuk membangun sistim bisnis, industri, tehnologi dan energi baru yang dapat meningkatkan keuntungan bersama kedua negara," tegasnya.

"Banyak pebisnis Rusia ingin bisa bekerjasama masuk ke Indonesia. Bagi kami Indonesia ada kunci kerjasama di Asia Tenggara sejak masa presiden Soekarno," ujarnya.

Saat ini  menurutnya, Rusia berada di tengah sanksi barat yang sangat tidak adil namun tidak efektif.

"Kami bisa membuktikan justru berbagai sanksi ekonomi menjadikan negara kami kuat. Kami ingin berbagi pengalaman untuk membangun sebuah sistim baru yang lebih adil," terangnya.

Perang di Ukraina menurut Lyudmila adalah peramg barat untuk menghancurkan Rusia dengan lokasi di Ukraina.

"Konflik ini bukan tentang Ukraina. Saya lahir di Kyiev, Ukraina. Kami semua bersaudara antara Rusia dan Ukraina. Namun Ukraina menjadi alat politik mengganggu Rusia,"ucapnya.

Hal ini menurutnya karena meraka tidak setuju dengan Pemerintah Rusia selama puluhan tahun. Semua negara menjadi kolonial barat.

"Indonesia paling tahu soal ini. Kami tidak setuju kolonialisme barat. tidak ada negara yang mau menjadi bagiam dari kolonialisme," pungkasnya.

Keluar Dari WTO

Wakil Ketua DPR-Muhaimin Iskandar mengamini pernyataan Ketua Komite dan Duta Besar Federasi Rusia. Menurutnya dibutuhkan kebijakan-kebijakan radikal seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam melawan WTO dan menetapkan Hilirisasi Sumber Daya Alam," tegasnya.

"Kalau perlu kita Indonesia keluar dari WTO," imbuhnya, sontak disambut gegap gempita tepuk tangan ratusan peserta seminar dan Duta Besar Federasi Rusia, Lyudmila Vorobieva.

Menurut Cak Imin, Indonesia saat ini punya kesempatan besar di dunia untuk melakukan perubahan besar-besaran yang hanya bisa dilakukan secara radikal. Selaras dengan sanksi yang dilakukan Barat pada Rusia, WTO melakukan paksa ekspor dengan batas harga,  memaksa Indonesia untuk mengekspor nikel dalam bentuk ore.

"Pak Jokowi sudah melawan,  Indonesia harus bersiap terutama dalam hal kebijakan energi harus diletakkan dengan menghitung secara cermat neraca energi nasional," ujarnya.

Indonesia saat ini memjadi Importir besar untuk minyak, surplus energi adalah Gas dan Batubara. Upaya upaya untuk menutupi kekurangan produksi minyak harus menempatkan kepentingan Nasional sebagai yang utama.

"Yaitu mengusahakan harga terbaik dan supplyer yang handal. Perluasan Struktur Energi Nasional harus berbasis sumber energi dimana kita mengalami surplus," pungkasnya. 

 

(*) JBP

MH Dan OI Pengedar Narkotika Berhasil Diamankan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Simalungun Berikut Barang Bukti

SIMALUNGUN, JBP - Guna menyapu bersih Peredaran Narkoba Di Wilayah Kabupaten Simalungun Sat Narkoba Polres Simalungun berhasil mengamankan Pengedar Narkoba antat Kabupaten di Huta III, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Selasa(24/1/2023) sekira Pkl.15.00 WIB.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, melalui Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi Haryono, ketika dikonfirmasi Awak Media, pada Rabu(25/1/2023) sekira Pkl.12.30 WIB membenarkan informasi penangkapan tersebut.

"Sat Narkoba Polres Simalungun berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang diduga menjadi pengedar Narkoba antar Kabupaten dan telah tertangkap tangan sedang memiliki, menguasai, menyimpan, mengedarkan, diduga narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu, "ujar AKP Adi.

Lebih lanjut Kasat Narkoba menjelaskan bahwa, penagkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat, "Berdasarkan informasi yang diterima dari warga masyarakat ada  melaporkan bahwasanya di Huta III, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten  Simalungun diduga sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika," jelasnya.

"Menindaklanjuti informasi tersebut," lanjutnya,"Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Simalungun yang dipimpin oleh Kanit I IPTU Dian Putra, berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut."

"Saat dilakukan pemeriksaan diketahui kedua pria tersebut berinisial "MH(35)" warga Kampung Keling Gang Makmur, Kelurahan  Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dan "OI(48)" warga Lorong VIII, Parluasan Timur, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun," ungkapnya.

"Dari hasil penggeledahan badan dan pakaian terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut Tim berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana yang dipakai oleh "MH(35)", berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 15,32 gram," terang Kasat Narkoba.

Lanjutnya,"Kemudian dilakukan interogasi terhadap "MH(35)", dan "OI(48)", keduanya menerangkan bahwasanya benar sejumlah barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu  yang diamankan tersebut adalah milik mereka berdua untuk diantarkan kepada pemesan, yang mana sebelumnya diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki di daerah Kampung Mangke, Kabupaten Batubara," katanya.

"Selanjutnya menindaklanjuti keterangan tersebut," sambung AKP Adi,"Tim langsung berupaya melakukan pengembangan dan pengejaran ke Daerah Kampung Mangke, Kabupaten Batubara, namun sesampainya di lokasi yang dihunjuk oleh "MH(35)", dan "OI(48)" namun pria yang dimaksud belum ditemukan di tempat tersebut dan tetap akan dilakukan penyelidikan dan pencarian."

Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mako Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya,"Kami Sat Narkoba Polres Simalungun telah berkomitmen untuk tetap memberantas, menyapu bersih peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Simalungun, dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung hal tersebut, apabila ada diketahui informasi tentang Narkoba segera hubungi Pihak Kepolisian terdekat atau dapat menyampaikan langsung kepada kami diposko pengaduan masyarakat di no 0811-6501-516,” pungkas Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi.

(Butet) JBP

Program KCIC 'Forced Location Relocation' Fasos-fasum Deltamas, Diduga Rugikan Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, JBP - Terkait dengan adanya pemindahan lahan Fasos-fasum kota Deltamas Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 40 Ha, diduga akibat adanya Program Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menyebabkan "Forced Location Relocation" ke Rawa Binong, dengan pembebasan lahan disepanjang dan sekitar lintasan Kereta Cepat Indonesia China oleh Pemerintah Pusat.(20/01/2023).

Sekarang terbukti dengan adanya dugaan pemindahan lahan fasos fasum ke Situ Rawa Binong yang telah di globalkan, sejak awal tahun 2022 lalu. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Richen, Kamis (19/1/2023). Dengan alasan terpotong - potong dengan adanya jalur kereta cepat.

Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Richen yang saat itu juga didampingi Subkor (Sub Koordinator) Ibu Lemi menjelaskan kepada Awak Media, bahwa kalau AEON MALL yang sedang dibangun adalah bukan berada di lahan fasos fasum. Terkecuali yang terkena dengan lintasan kereta cepat.

"AEON MALL yang sedang dibangun itu bukan lahan fasos fasum, karena kita mengacu pada master plan yang terbarulah. Kalau yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi, karena terpotong-potong dengan adanya jalur kereta cepat", jelas mereka.

 

Lemi menambahkan bahwa, kehadiran Program Pemerintah Pusat KCIC tersebut justru malah merugikan Pemkab Bekasi, dimana muncul Sodetan-sodetan yang memotong-motong lokasi Fasos-fasum yang semula utuh menjadi terpecah-pecah, akibat dari pemotongan jalur untuk program nasional KCIC, Dimana pada gilirannya berakhir pada pemindahan lokasi Fasos-fasum ke Rawa Binong.

 "Kemaren itu juga kita di rugikan dengan adanya KCIC dan itu tadinyakan ITB itu di kasih 40 H (Empat Puluh Hektare) karena adanya KCIC itu jadinya kita terpotong jalan," imbuh Subkor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Lemi.

 

Pemeriksaan Tiga Pejabat Pemkab Terkait Fasos-fasum Deltamas

 

Dilansir dari Media Online www.rmoljabar.id, pada Selasa 12 Nopember 2019, Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jawa Barat pernah memintai klarifikasi ke beberapa pejabat Kabupaten Bekasi terkait pembebasan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik Pemkab Bekasi yang berada di kawasan Deltamas.

Dari informasi yang didapat pada penayangan berita tersebut, beberapa pejabat Pemkab Bekasi yang dimintai keterangan oleh Kejati Jawa Barat, diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kepala Seksi (Kasi) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

 

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Iwan Ridwan mengakui telah dimintai keterangan terkait lahan fasos fasum yang tergerus pada PSN. Namun ia mengaku tidak mengetahui kaitan adanya lahan fasos fasum yang dilakukan pembebasan lahan melalui perusahaan Kereta Cepat Indonesia (KCIC) yang merupakan pengoperasian jaringan kereta cepat.

 

"Saya memang diperiksa, namun saya tidak mengetahui terkait lokasi fasos fasum milik Deltamas, sebab sejak pertama menjabat saya tidak mengetahui. Dan ketika rapat juga tidak ada pembahasan tersebut. Sehingga saya jawab kepada kejati tidak mengetahui," kata Iwan, Selasa (12/11).

 

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas PUPR, Dicky Cahyadi tidak terlalu banyak berkomentar kaitan itu. Namun ia mengakui, bahwa ia juga dimintai klarifikasi terkait lahan fasos fasum di Kejati Jabar.

 

"Ya memang ada pemeriksaan, dan juga ada lahan fasos fasum Pemkab yang terkena pembangunan kereta cepat. namun untuk teknisnya saya takut salah bicara," kata Dicky.

Ia menuturkan pihak Deltamas belum lama ini mengajukan kembali perubahan Site Plan. Namun demikian dirinya tidak berani memproses dengan alasan dalam tahap masalah hukum.

"Jadi masalah fasos fasum yang terkena pembebasan lahan, pihak Deltamas sudah mengajukan perubahan Site Plan lahan fasos fasum. Namun kami tidak berani memprosesnya, sebab sedang ada pengawasan hukum," katanya.

Dan didalam pemberitaan tersebut, Kepala Seksi Sosial Budaya Kejati Jawa Barat, Envan Satrya membenarkan dengan adanya klarifikasi terkait lahan fasos-fasum di Kabupaten Bekasi. Namun dia tidak menjabarkan secara detail.

 

"Iya sifatnya masih klarifikasi. nanti ya, kalau sudah jelas kedudukan masalahnya," tandas Kepala Seksi Sosial Budaya Kejati Jabar, Evan Satrya.

Perlu di ketahui, saat ini Pemerintah Pusat tengah membuat Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan kereta cepat. Bekasi merupakan wilayah yang bakal lintasi, untuk itu diperlukan pembebasan lahan disekitar lintasan kereta cepat.

Namun, wilayah yang dilewati terdapat tanah fasos fasum yang diberikan Deltamas ke Pemkab Bekasi, diduga adanya monopoli yang dilakukan Deltamas bekerjasama dengan Pemkab Bekasi untuk merubah Siteplan seolah lahan tersebut bukan fasos fasum, dan dipindahkan ke wilayah lain.

 

Sejak berita ini di turunkan, Awak Media telah berupaya menghubungi Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Gerindra, BN Kholik Kodratillah melalui pesan WhatsApp, guna mendapatkan keterangan jelas, namun  sampai saat ini keduanya belum memberikan jawaban terkait persoalan tersebut, kendati demikian Awak Media masih terus berupaya menghubungi.

 

 

(Joggie/Surya) JBP

Latihan Beladiri Militer, Kasdim : Sebagai Sarana Meningkatkan Profesionalisme Keprajuritan

PALANGKARAYA, JBP - Tingkatkan Profesionalisme Keprajuritan, Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya melaksanakan Latihan Bela Diri Militer (BDM) yang diikuti oleh seluruh Prajurit dan ASN Kodim 1016 Palangka Raya. 

Kegiatan digelar setelah pelaksanaan Apel Pagi di Lapangan Apel Makodim 1016 Palangka Raya, Jalan Ahmad Yani Nomor 80, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kamis (19/01/2023). 

Latihan tersebut diawali dengan pemanasan guna menghindari cidera, dilanjutkan dengan BDM dipimpin langsung oleh Pelda Alfian Syukron selaku Bati Ops Kodim 1016 Palangka Raya. 

Kepala Staf Kodim 1016 Palangka Raya Letkol Inf Abdul Salim menyampaikan bahwa selain untuk meningkatkan profesionalisme keprajuritan, Bela Diri Militer ini sebagai bekal para anggota Kodim 1016 Palangka Raya saat bertugas dilapangan,” katanya. 

Hal ini berkaitan dengan tugas aparat teritorial dihadapkan dengan kondisi wilayah binaan para Babinsa yang majemuk. 

Para Babinsa ini tidak dibekali senjata api, akan tetapi dengan keterampilan Bela Diri Militer ini dapat dijadikan bekal apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena aparat teritorial dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengutamakan cara kekeluargaan bukan dengan kekerasan,” pungkasnya. 

(Pendi) JBP

Pencalonan Erick dan LaNyalla Sebagai Ketum PSSI, Rafik : Serahkan Sepakbola Pada Ahlinya, Bukan Pada Politik!

JAKARTA, JBP -Pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) masih dilalui 16 Februari 2023 melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Dimana tokoh-tokoh politik seperti Erick Thohir Menteri BUMN dan LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI akan maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) PSSI periode 2023-2027.

Akan tetapi tampilnya para tokoh-tokoh pejabat pemerintah dan Politiisi ditolak oleh Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun). Penolakan ini disampaikan langsung M Rafik Perkasa Almasyah Ketua Umum Relawan Al Maun kepada media, Senin (16/03/2023) di Jakarta.

"PSSI mau dibawa ke politik sama LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI dan Erick Thohir (Capres) yang gagal memimpin BUMN. Seharusnya mereka tidak masuk dalam hiruk-pikuk sepakbola nasional dan lebih fokus ngurusi rakyat yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan krisis global," kata Rafik menegaskan.

Relawan Al Maun meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan reshuffle kabinet kepada Erick Thohir karena tidak fokus dalam menangani BUMN. Menurutnya, Erick Thohir tidak fokus urus kementerian BUMN, sehingga banyak kebocoran dan dugaan korupsi dan penyimpangan di PT Pertamina.

"Saat ini PT. Pertamina Holding banyak dilanda kasus dugaan korupsi dan penyelewengan jabatan. Sebaiknya Erick Thohir fokus menangani kasus-kasus di PT Pertamina, jika tidak sebaiknya Presiden Jokowi mrresuffle Erick Thohir," tegasnya.

Apalagi kata Rafik, di saat krisis ekonomi dunia, BUMN merupakan salah satu fondasi ekonomi bangsa indonesia. Kalau penanganan BUMN dilakukan dengan tepat terhadap masalah-masalaj yang ada, maka akan menghasilkan laba bagi negara.

"Lah kalau yang ngurus BUMN pada sibuk urus sepakbola demi urusan capres. Maka capaian perbaikan, pemulihan dan peningkatan laba BUMN terkendala. Karena itu kami menolak Erick Thohir maju Ketua PSSI," ucap Rafik.

Dukung Ratu Tisha Calon Ketua Umum PSSI

Menurut Rafik, seharusnya Anggota Peserta KLB PSSI bisa memilih kandidat profesional. Untuk itu Relawan Al Maun mendukung dan mengusulkan Ratu Tisha yang memang Pakar Ahli Sepakbola lulusan luar negri dan menguasai 5 bahasa.

"PSSI serahkan pada ahlinya Ratu Tisha, jangan sampai PSSI hanya jadi ajang politik dan kepentingan pribadi semata. Kalau Erick Thohir bilang mau membersihkan tangan-tangan kotor di PSSI, seharusnya ngaca apakah BUMN sudah bersih," sindirnya.

Ratu Tisha Destria, S.Si., M.A. (lahir 30 Desember 1985) merupakan wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) PSSI.

Nama lengkap Ratu Tisha Destria, lahir 30 Desember 1985 (umur 37) Jakarta, Indonesia. Ia lulusan Almamater Institut Teknologi Bandung dan dikenal atas Wanita pertama yang menjadi Sekjen PSSI.

Kedua orang tua Ratu Tisha adalah Tubagus Adhe (ayah), Venia Maharani (ibu). Lahir dari pasangan Tubagus Adhe dan Venia Maharani, Tisha menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung jurusan Matematika.

Sejak masih duduk di bangku sekolah sampai kemudian berkuliah, Tisha menggemari olahraga sepak bola bukan sebagai pemain melainkan sebagai manajer yang turut membangun serta membina tim dari dasar.

Setelah lulus dari ITB tahun 2008, Tisha langsung menerima tawaran bekerja pada perusahaan jasa perminyakan Schlumberger. Di sini ia kemudian mendapat banyak tambahan ilmu, terutama dalam eksplorasi data dan konflik manajemen. Ia bahkan harus berpindah-pindah negara dari Kairo, Mesir, ke Houston, Amerika Serikat lalu ke London, Inggris dan Beijing Tiongkok. Oleh sebab itu, Tisha menguasai lima bahasa sekaligus.

Untuk menambah ilmu dan wawasan ia juga mengikuti beragam seminar sepak bola internasional yang diadakan di Jepang, Belgia dan Denmark. Ia juga mendapat informasi tentang program FIFA Master yang disponsori FIFA. Berbekal portofolio dari kegiatan seminar yang dia ikuti, Tisha kemudian mendaftar dan mengikuti tes program FIFA Master.

Dari 6.400 pendaftar, akhirnya hanya 28 orang yang diterima, termasuk Tisha. Setelah menyelesaikan studi selama satu setengah tahun dalam program FIFA Master, Tisha berhak menyandang gelar Master of Art. Tisha lulus dengan hasil memuaskan menduduki peringkat ke-7 dari 28 siswa.

Berbekal ilmu yang ia dapat selama di FIFA, Tisha lantas dipercaya untuk berperan dalam persepak-bolaan Indonesia yang salah satunya adalah menjadi Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) pada tahun 2016.[2] Sukses dari gelaran acara tesebut, Tisha lantas diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017-2020.

Tisha mengundurkan diri sebagai sekjen PSSI pada tanggal 13 April 2020. Sepuluh bulan sebelumnya, Ia terpilih sebagai Wakil Presiden AFF. 

(Gus Din) JBP

Puan Maharani Merasa Heran Banyak Orang Membenci Dirinya, Yakub : Hal Kecil Tak Perlu Dihiraukan,Tetap Fokus!

JAKARTA, JBP  – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku banyak orang yang tidak menyukai dirinya, padahal ia telah berusaha berbuat baik demi kepentingan banyak orang.

"Kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang suka, jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Udah itu aja yang bisa saya lakukan," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, Jumat (13/1'2023).

Puan pun merasa heran dengan orang-orang yang terus membencinya. Kendati begitu, baginya masing-masing punya persepsi dan pikiran yang tidak bisa dikendalikan siapapun.

Ia pun terus berbesar hati untuk menerima semua itu dan tetap fokus pada apa yang tengah ia jalankan dan perjuangkan saat ini.

Sikap tegar Puan itu pun mendapat respons positif dari tokoh publik, Yakub F Ismail. Dirinya bahkan mendukung penuh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju membangun negeri.

“Saya secara pribadi sangat mendukung kalau mbak Puan tetap maju untuk membangun negeri,” kata Yakub kepada wartawan, Jumat (13/1).

Yakub menilai Puan adalah sosok perempuan tanggung dengan visi besar membangun bangsa. Itu menurutnya telah ia buktikan saat menjadi ketua parlemen.

Untuk itu, ia berharap Puan tetap tegar menghadapi berbagai dinamika yang tengah berkembang. Ia juga menyarankan agar Puan tidak perlu menanggapi lebih hal-hal yang mengurangi fokusnya untuk terus melangkah.

“Harapan kita tentunya hal-hal kecil yang merusak konsentrasi tidak perlu dihiraukan, apalagi ditanggapi secara berlebihan. Tinggal fokus saja dengan langkah yang sudah dibuat,” ujar pria yang juga mengetuai salah satu Organisasi Media Online di Indonesia itu.

Yakub optimis banyak dukungan akan diberikan oleh masyarakat kepada cucu Bung Karno itu, sepanjang semua perjuangan selalu ada dalam track pembangunan.

Apalagi, lanjut dia, Puan memiliki modal besar sebagai calon pemimpin saat ini. Sehingga, itu akan mempermudah langkahnya jika tidak terbawa dalam situasi politik yang menurunkan semangat dan fokusnya.

“Kita berharap mbak Puan tetap tegar dan fokus pada apa yang telah dijalankan dan yang direncanakan. Insya Allah, ada jalan,” tandasnya.

 

(Red) JBP

KST Ananias Ati Mimin Resahkan Jayapura, Danrem : 'Segera Serahkan Diri Atau Kami Kejar Dan Tangkap!'

JAYAPURA, JBP  – Berbagai rentetan aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) yang menamakan diri Kodap XXXV/Bintang Timur  pimpinan Ananias Ati Mimin pada awal tahun ini di Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang membuat resah kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Tercatat KST di Kab. Pegunungan Bintang telah melakukan aksi sejak tanggal 7 Januari 2023 dengan melakukan penembakan kepada salah satu tukang ojek yang akhirnya terjadi kontak tembak dengan aparat keamanan TNI-Polri. Pada tanggal 9 Januari 2023, KST membakar SMKN 1 Oksibil dan menembaki pesawat cargo Ikairos. Setelah itu, KST juga membakar Kantor Dukcapil Distrik Oksibil pada Rabu, 11 Januari 2023.

Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring menyampaikan bahwa TNI bersama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan untuk membunuh secara sadis, memvideokan, memviralkan dan menyebarkan untuk menumbuhkan ketakutan di masyarakat. Ini merupakan pekerjaan teroris yang dirinya sedang dirasuki oleh setan. Jadi kami menilai aksi-aksi teror yang dilakukan ini sudah harus dipertanggung jawabkan,” seru Danrem kepada wartawan saat melepas keberangkatan pasukan satgas organik ke Oksibil, bertempat di Base Ops Lanud Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jum’at (13/1/2023).

Danrem menyebut bahwa saat ini TNI-Polri akan melakukan Penegakan Hukum untuk menangkap kelompok KST yang telah melakukan aksi teror dan pengrusakan fasilitas umum di Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang.

“Perintah pimpinan kepada kami sudah jelas, kejar dan tangkap. Ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di Kab. Pegunungan Bintang. Kita tidak bisa membiarkan aksi KST terus berlanjut, sebab hal ini akan berdampak pada terganggunya kegiatan masyarakat baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk Negara hadir sampai ke pelosok-pelosok terpencil,” ujar Danrem.

Danrem berharap, para Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta seluruh elemen masyarakat turut mengambil peran sehingga para pelaku dapat menyerahkan diri.

“Kita perlu bantuan para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan seluruh elemen masyarakat untuk meminta agar saudara-saudara kita dapat menghentikan aksi teror yang mereka lakukan dan segera menyerahkan diri secepatnya untuk mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya selama ini. Lebih baik menyerah sekarang, sebelum kami melakukan Penegakan Hukum secara tegas, terarah dan terukur,” tegas Danrem.

Danrem menghimbau agar masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi serta mempercayakan kepada aparat keamanan TNI-Polri.

“Masyarakat dapat mengamankan diri sementara di Pos-pos TNI-Polri yang ada. Jika melihat atau mengetahui keberadaan KST dan DPO Polres serta kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami. Dan saya berharap agar BNPT dan Interpol dapat berkoordinasi ke negara tetangga untuk menangkap Sebby Sambom, yang selama ini kerap memutar balikkan fakta, memprovokasi dan diduga menyokong KST Kodam XXXV/Bintang Timur. Selain itu pembentukan Kodap XXXV/Bintang Timur dan meningkatnya aksi kelompok Anatias Ati Mimin dilakukan pasca pertemuan dengan Sebby Sambom pada awal Desember 2022,” tandasnya.

Langkah yang dilakukan oleh TNI-Polri tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kab. Pegunungan Bintang seperti yang disampaikan langsung oleh Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana ditempat yang sama.

“Aparat TNI-Polri sudah mengambil langkah-langkah dalam mengamankan Kota Oksibil, tinggal saya naik dan melakukan koordinasi terkait hal-hal apa saja yang diperlukan sehingga semua itu dapat berperan dalam mengamankan Kota Oksibil,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan situasi saat ini di Oksibil telah dikendalikan penuh oleh aparat keamanan TNI-Polri, jadi tidak benar dikatakan bahwa ada eksodus (pengungsi) dari Oksibil ke Jayapura.

“Masyarakat saat ini hanya mengamankan diri di pos-pos TNI-Polri yang ada di Oksibil. Jadi tidak ada pengungsian, kita anggap situasi sudah terkendali jadi masyarakat tetap tenang. Jadi kami harapkan aktivitas akan berjalan seperti biasa. Media tidak boleh mengatakan eksodus warga dari oksibil. Seluruh komponen masyarakat sudah sepakat untuk mengamankan Kota Oksibil dengan didukung penuh oleh TNI-Polri, ujarnya.

Terkait adanya masyarakat yang mengamankan diri ke Jayapura, menurutnya hal tersebut wajar. “Hal itu wajar-wajar saja, sebab sebagai manusia pasti memiliki rasa takut akibat adanya aksi teror yang dilakukan oleh KST. Tetapi saya harap semua masyarakat tetap tenang, mari kita beraktivitas dan meningkatkan kewaspadaan,” tutur Bupati.

Selain itu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kata Bupati, yaitu melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada pihak KST.  

“Segera mungkin akan kami lakukan pendekatan secara kekeluargaan.  Setelah saya naik ke Oksibil, seluruh komponen yang ada akan kita bicarakan dengan KST agar mereka tidak lagi melakukan teror, intimidasi dan pembakaran karena ini menyangkut kehidupan masyarakat umum jadi hentikan perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara yang masih berbeda pandangan. Kita ajak kembali dan kita bangun kembali fasilitas umum. Kejadian kemarin yang membakar fasilitas pendidikan berarti membuat generasi muda Papua tidak akan maju dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya berharap hentikan semua aktivitas yang melanggar hukum di Kab. Pegunungan Bintang,” pungkasnya.

 (Tulehu) JBP