Sabtu, 21 Januari 2023

Program KCIC 'Forced Location Relocation' Fasos-fasum Deltamas, Diduga Rugikan Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, JBP - Terkait dengan adanya pemindahan lahan Fasos-fasum kota Deltamas Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 40 Ha, diduga akibat adanya Program Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menyebabkan "Forced Location Relocation" ke Rawa Binong, dengan pembebasan lahan disepanjang dan sekitar lintasan Kereta Cepat Indonesia China oleh Pemerintah Pusat.(20/01/2023).

KABUPATEN BEKASI, JBP - Terkait dengan adanya pemindahan lahan Fasos-fasum kota Deltamas Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas 40 Ha, diduga akibat adanya Program Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menyebabkan "Forced Location Relocation" ke Rawa Binong, dengan pembebasan lahan disepanjang dan sekitar lintasan Kereta Cepat Indonesia China oleh Pemerintah Pusat.(20/01/2023).

Sekarang terbukti dengan adanya dugaan pemindahan lahan fasos fasum ke Situ Rawa Binong yang telah di globalkan, sejak awal tahun 2022 lalu. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Richen, Kamis (19/1/2023). Dengan alasan terpotong - potong dengan adanya jalur kereta cepat.

Kepala Bidang Koordinator Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Richen yang saat itu juga didampingi Subkor (Sub Koordinator) Ibu Lemi menjelaskan kepada Awak Media, bahwa kalau AEON MALL yang sedang dibangun adalah bukan berada di lahan fasos fasum. Terkecuali yang terkena dengan lintasan kereta cepat.

"AEON MALL yang sedang dibangun itu bukan lahan fasos fasum, karena kita mengacu pada master plan yang terbarulah. Kalau yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi, karena terpotong-potong dengan adanya jalur kereta cepat", jelas mereka.
 
Lemi menambahkan bahwa, kehadiran Program Pemerintah Pusat KCIC tersebut justru malah merugikan Pemkab Bekasi, dimana muncul Sodetan-sodetan yang memotong-motong lokasi Fasos-fasum yang semula utuh menjadi terpecah-pecah, akibat dari pemotongan jalur untuk program nasional KCIC, Dimana pada gilirannya berakhir pada pemindahan lokasi Fasos-fasum ke Rawa Binong.

 "Kemaren itu juga kita di rugikan dengan adanya KCIC dan itu tadinyakan ITB itu di kasih 40 H (Empat Puluh Hektare) karena adanya KCIC itu jadinya kita terpotong jalan," imbuh Subkor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Lemi.
 
Pemeriksaan Tiga Pejabat Pemkab Terkait Fasos-fasum Deltamas
 

Dilansir dari Media Online www.rmoljabar.id, pada Selasa 12 Nopember 2019, Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jawa Barat pernah memintai klarifikasi ke beberapa pejabat Kabupaten Bekasi terkait pembebasan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik Pemkab Bekasi yang berada di kawasan Deltamas.

Dari informasi yang didapat pada penayangan berita tersebut, beberapa pejabat Pemkab Bekasi yang dimintai keterangan oleh Kejati Jawa Barat, diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kepala Seksi (Kasi) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
 
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Iwan Ridwan mengakui telah dimintai keterangan terkait lahan fasos fasum yang tergerus pada PSN. Namun ia mengaku tidak mengetahui kaitan adanya lahan fasos fasum yang dilakukan pembebasan lahan melalui perusahaan Kereta Cepat Indonesia (KCIC) yang merupakan pengoperasian jaringan kereta cepat.
 
"Saya memang diperiksa, namun saya tidak mengetahui terkait lokasi fasos fasum milik Deltamas, sebab sejak pertama menjabat saya tidak mengetahui. Dan ketika rapat juga tidak ada pembahasan tersebut. Sehingga saya jawab kepada kejati tidak mengetahui," kata Iwan, Selasa (12/11).
 
Sementara itu, Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas PUPR, Dicky Cahyadi tidak terlalu banyak berkomentar kaitan itu. Namun ia mengakui, bahwa ia juga dimintai klarifikasi terkait lahan fasos fasum di Kejati Jabar.
 
"Ya memang ada pemeriksaan, dan juga ada lahan fasos fasum Pemkab yang terkena pembangunan kereta cepat. namun untuk teknisnya saya takut salah bicara," kata Dicky.

Ia menuturkan pihak Deltamas belum lama ini mengajukan kembali perubahan Site Plan. Namun demikian dirinya tidak berani memproses dengan alasan dalam tahap masalah hukum.

"Jadi masalah fasos fasum yang terkena pembebasan lahan, pihak Deltamas sudah mengajukan perubahan Site Plan lahan fasos fasum. Namun kami tidak berani memprosesnya, sebab sedang ada pengawasan hukum," katanya.

Dan didalam pemberitaan tersebut, Kepala Seksi Sosial Budaya Kejati Jawa Barat, Envan Satrya membenarkan dengan adanya klarifikasi terkait lahan fasos-fasum di Kabupaten Bekasi. Namun dia tidak menjabarkan secara detail.
 
"Iya sifatnya masih klarifikasi. nanti ya, kalau sudah jelas kedudukan masalahnya," tandas Kepala Seksi Sosial Budaya Kejati Jabar, Evan Satrya.

Perlu di ketahui, saat ini Pemerintah Pusat tengah membuat Program Strategis Nasional (PSN) pembangunan kereta cepat. Bekasi merupakan wilayah yang bakal lintasi, untuk itu diperlukan pembebasan lahan disekitar lintasan kereta cepat.

Namun, wilayah yang dilewati terdapat tanah fasos fasum yang diberikan Deltamas ke Pemkab Bekasi, diduga adanya monopoli yang dilakukan Deltamas bekerjasama dengan Pemkab Bekasi untuk merubah Siteplan seolah lahan tersebut bukan fasos fasum, dan dipindahkan ke wilayah lain.
 
Sejak berita ini di turunkan, Awak Media telah berupaya menghubungi Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Gerindra, BN Kholik Kodratillah melalui pesan WhatsApp, guna mendapatkan keterangan jelas, namun  sampai saat ini keduanya belum memberikan jawaban terkait persoalan tersebut, kendati demikian Awak Media masih terus berupaya menghubungi.
 
 
(Joggie/Surya) JBP

Jumat, 20 Januari 2023

Latihan Beladiri Militer, Kasdim : Sebagai Sarana Meningkatkan Profesionalisme Keprajuritan

PALANGKARAYA, JBP - Tingkatkan Profesionalisme Keprajuritan, Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya melaksanakan Latihan Bela Diri Militer (BDM) yang diikuti oleh seluruh Prajurit dan ASN Kodim 1016 Palangka Raya. 

Kegiatan digelar setelah pelaksanaan Apel Pagi di Lapangan Apel Makodim 1016 Palangka Raya, Jalan Ahmad Yani Nomor 80, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kamis (19/01/2023). 

Latihan tersebut diawali dengan pemanasan guna menghindari cidera, dilanjutkan dengan BDM dipimpin langsung oleh Pelda Alfian Syukron selaku Bati Ops Kodim 1016 Palangka Raya. 

Kepala Staf Kodim 1016 Palangka Raya Letkol Inf Abdul Salim menyampaikan bahwa selain untuk meningkatkan profesionalisme keprajuritan, Bela Diri Militer ini sebagai bekal para anggota Kodim 1016 Palangka Raya saat bertugas dilapangan,” katanya. 

Hal ini berkaitan dengan tugas aparat teritorial dihadapkan dengan kondisi wilayah binaan para Babinsa yang majemuk. 

Para Babinsa ini tidak dibekali senjata api, akan tetapi dengan keterampilan Bela Diri Militer ini dapat dijadikan bekal apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena aparat teritorial dalam menyelesaikan suatu permasalahan mengutamakan cara kekeluargaan bukan dengan kekerasan,” pungkasnya. 

(Pendi) JBP

Selasa, 17 Januari 2023

Pencalonan Erick dan LaNyalla Sebagai Ketum PSSI, Rafik : Serahkan Sepakbola Pada Ahlinya, Bukan Pada Politik!

JAKARTA, JBP -Pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) masih dilalui 16 Februari 2023 melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Dimana tokoh-tokoh politik seperti Erick Thohir Menteri BUMN dan LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI akan maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) PSSI periode 2023-2027.

Akan tetapi tampilnya para tokoh-tokoh pejabat pemerintah dan Politiisi ditolak oleh Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun). Penolakan ini disampaikan langsung M Rafik Perkasa Almasyah Ketua Umum Relawan Al Maun kepada media, Senin (16/03/2023) di Jakarta.

"PSSI mau dibawa ke politik sama LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI dan Erick Thohir (Capres) yang gagal memimpin BUMN. Seharusnya mereka tidak masuk dalam hiruk-pikuk sepakbola nasional dan lebih fokus ngurusi rakyat yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan krisis global," kata Rafik menegaskan.

Relawan Al Maun meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan reshuffle kabinet kepada Erick Thohir karena tidak fokus dalam menangani BUMN. Menurutnya, Erick Thohir tidak fokus urus kementerian BUMN, sehingga banyak kebocoran dan dugaan korupsi dan penyimpangan di PT Pertamina.

"Saat ini PT. Pertamina Holding banyak dilanda kasus dugaan korupsi dan penyelewengan jabatan. Sebaiknya Erick Thohir fokus menangani kasus-kasus di PT Pertamina, jika tidak sebaiknya Presiden Jokowi mrresuffle Erick Thohir," tegasnya.

Apalagi kata Rafik, di saat krisis ekonomi dunia, BUMN merupakan salah satu fondasi ekonomi bangsa indonesia. Kalau penanganan BUMN dilakukan dengan tepat terhadap masalah-masalaj yang ada, maka akan menghasilkan laba bagi negara.

"Lah kalau yang ngurus BUMN pada sibuk urus sepakbola demi urusan capres. Maka capaian perbaikan, pemulihan dan peningkatan laba BUMN terkendala. Karena itu kami menolak Erick Thohir maju Ketua PSSI," ucap Rafik.

Dukung Ratu Tisha Calon Ketua Umum PSSI


Menurut Rafik, seharusnya Anggota Peserta KLB PSSI bisa memilih kandidat profesional. Untuk itu Relawan Al Maun mendukung dan mengusulkan Ratu Tisha yang memang Pakar Ahli Sepakbola lulusan luar negri dan menguasai 5 bahasa.

"PSSI serahkan pada ahlinya Ratu Tisha, jangan sampai PSSI hanya jadi ajang politik dan kepentingan pribadi semata. Kalau Erick Thohir bilang mau membersihkan tangan-tangan kotor di PSSI, seharusnya ngaca apakah BUMN sudah bersih," sindirnya.

Ratu Tisha Destria, S.Si., M.A. (lahir 30 Desember 1985) merupakan wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) PSSI.

Nama lengkap Ratu Tisha Destria, lahir 30 Desember 1985 (umur 37) Jakarta, Indonesia. Ia lulusan Almamater Institut Teknologi Bandung dan dikenal atas Wanita pertama yang menjadi Sekjen PSSI.

Kedua orang tua Ratu Tisha adalah Tubagus Adhe (ayah), Venia Maharani (ibu). Lahir dari pasangan Tubagus Adhe dan Venia Maharani, Tisha menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Bandung jurusan Matematika.

Sejak masih duduk di bangku sekolah sampai kemudian berkuliah, Tisha menggemari olahraga sepak bola bukan sebagai pemain melainkan sebagai manajer yang turut membangun serta membina tim dari dasar.

Setelah lulus dari ITB tahun 2008, Tisha langsung menerima tawaran bekerja pada perusahaan jasa perminyakan Schlumberger. Di sini ia kemudian mendapat banyak tambahan ilmu, terutama dalam eksplorasi data dan konflik manajemen. Ia bahkan harus berpindah-pindah negara dari Kairo, Mesir, ke Houston, Amerika Serikat lalu ke London, Inggris dan Beijing Tiongkok. Oleh sebab itu, Tisha menguasai lima bahasa sekaligus.

Untuk menambah ilmu dan wawasan ia juga mengikuti beragam seminar sepak bola internasional yang diadakan di Jepang, Belgia dan Denmark. Ia juga mendapat informasi tentang program FIFA Master yang disponsori FIFA. Berbekal portofolio dari kegiatan seminar yang dia ikuti, Tisha kemudian mendaftar dan mengikuti tes program FIFA Master.

Dari 6.400 pendaftar, akhirnya hanya 28 orang yang diterima, termasuk Tisha. Setelah menyelesaikan studi selama satu setengah tahun dalam program FIFA Master, Tisha berhak menyandang gelar Master of Art. Tisha lulus dengan hasil memuaskan menduduki peringkat ke-7 dari 28 siswa.

Berbekal ilmu yang ia dapat selama di FIFA, Tisha lantas dipercaya untuk berperan dalam persepak-bolaan Indonesia yang salah satunya adalah menjadi Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) pada tahun 2016.[2] Sukses dari gelaran acara tesebut, Tisha lantas diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017-2020.

Tisha mengundurkan diri sebagai sekjen PSSI pada tanggal 13 April 2020. Sepuluh bulan sebelumnya, Ia terpilih sebagai Wakil Presiden AFF. 

(Gus Din) JBP

Sabtu, 14 Januari 2023

Puan Maharani Merasa Heran Banyak Orang Membenci Dirinya, Yakub : Hal Kecil Tak Perlu Dihiraukan,Tetap Fokus!

JAKARTA, JBP  – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku banyak orang yang tidak menyukai dirinya, padahal ia telah berusaha berbuat baik demi kepentingan banyak orang.

"Kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang suka, jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Udah itu aja yang bisa saya lakukan," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, Jumat (13/1'2023).

Puan pun merasa heran dengan orang-orang yang terus membencinya. Kendati begitu, baginya masing-masing punya persepsi dan pikiran yang tidak bisa dikendalikan siapapun.

Ia pun terus berbesar hati untuk menerima semua itu dan tetap fokus pada apa yang tengah ia jalankan dan perjuangkan saat ini.

Sikap tegar Puan itu pun mendapat respons positif dari tokoh publik, Yakub F Ismail. Dirinya bahkan mendukung penuh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju membangun negeri.

“Saya secara pribadi sangat mendukung kalau mbak Puan tetap maju untuk membangun negeri,” kata Yakub kepada wartawan, Jumat (13/1).

Yakub menilai Puan adalah sosok perempuan tanggung dengan visi besar membangun bangsa. Itu menurutnya telah ia buktikan saat menjadi ketua parlemen.

Untuk itu, ia berharap Puan tetap tegar menghadapi berbagai dinamika yang tengah berkembang. Ia juga menyarankan agar Puan tidak perlu menanggapi lebih hal-hal yang mengurangi fokusnya untuk terus melangkah.

“Harapan kita tentunya hal-hal kecil yang merusak konsentrasi tidak perlu dihiraukan, apalagi ditanggapi secara berlebihan. Tinggal fokus saja dengan langkah yang sudah dibuat,” ujar pria yang juga mengetuai salah satu Organisasi Media Online di Indonesia itu.

Yakub optimis banyak dukungan akan diberikan oleh masyarakat kepada cucu Bung Karno itu, sepanjang semua perjuangan selalu ada dalam track pembangunan.

Apalagi, lanjut dia, Puan memiliki modal besar sebagai calon pemimpin saat ini. Sehingga, itu akan mempermudah langkahnya jika tidak terbawa dalam situasi politik yang menurunkan semangat dan fokusnya.

“Kita berharap mbak Puan tetap tegar dan fokus pada apa yang telah dijalankan dan yang direncanakan. Insya Allah, ada jalan,” tandasnya.

 
(Red) JBP

Jumat, 13 Januari 2023

KST Ananias Ati Mimin Resahkan Jayapura, Danrem : 'Segera Serahkan Diri Atau Kami Kejar Dan Tangkap!'

JAYAPURA, JBP  – Berbagai rentetan aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) yang menamakan diri Kodap XXXV/Bintang Timur  pimpinan Ananias Ati Mimin pada awal tahun ini di Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang membuat resah kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

JAYAPURA, JBP  – Berbagai rentetan aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) yang menamakan diri Kodap XXXV/Bintang Timur  pimpinan Ananias Ati Mimin pada awal tahun ini di Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang membuat resah kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Tercatat KST di Kab. Pegunungan Bintang telah melakukan aksi sejak tanggal 7 Januari 2023 dengan melakukan penembakan kepada salah satu tukang ojek yang akhirnya terjadi kontak tembak dengan aparat keamanan TNI-Polri. Pada tanggal 9 Januari 2023, KST membakar SMKN 1 Oksibil dan menembaki pesawat cargo Ikairos. Setelah itu, KST juga membakar Kantor Dukcapil Distrik Oksibil pada Rabu, 11 Januari 2023.

Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring menyampaikan bahwa TNI bersama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan untuk membunuh secara sadis, memvideokan, memviralkan dan menyebarkan untuk menumbuhkan ketakutan di masyarakat. Ini merupakan pekerjaan teroris yang dirinya sedang dirasuki oleh setan. Jadi kami menilai aksi-aksi teror yang dilakukan ini sudah harus dipertanggung jawabkan,” seru Danrem kepada wartawan saat melepas keberangkatan pasukan satgas organik ke Oksibil, bertempat di Base Ops Lanud Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jum’at (13/1/2023).

Danrem menyebut bahwa saat ini TNI-Polri akan melakukan Penegakan Hukum untuk menangkap kelompok KST yang telah melakukan aksi teror dan pengrusakan fasilitas umum di Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang.

“Perintah pimpinan kepada kami sudah jelas, kejar dan tangkap. Ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif di Kab. Pegunungan Bintang. Kita tidak bisa membiarkan aksi KST terus berlanjut, sebab hal ini akan berdampak pada terganggunya kegiatan masyarakat baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk Negara hadir sampai ke pelosok-pelosok terpencil,” ujar Danrem.

Danrem berharap, para Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta seluruh elemen masyarakat turut mengambil peran sehingga para pelaku dapat menyerahkan diri.

“Kita perlu bantuan para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan seluruh elemen masyarakat untuk meminta agar saudara-saudara kita dapat menghentikan aksi teror yang mereka lakukan dan segera menyerahkan diri secepatnya untuk mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya selama ini. Lebih baik menyerah sekarang, sebelum kami melakukan Penegakan Hukum secara tegas, terarah dan terukur,” tegas Danrem.

Danrem menghimbau agar masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi serta mempercayakan kepada aparat keamanan TNI-Polri.

“Masyarakat dapat mengamankan diri sementara di Pos-pos TNI-Polri yang ada. Jika melihat atau mengetahui keberadaan KST dan DPO Polres serta kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami. Dan saya berharap agar BNPT dan Interpol dapat berkoordinasi ke negara tetangga untuk menangkap Sebby Sambom, yang selama ini kerap memutar balikkan fakta, memprovokasi dan diduga menyokong KST Kodam XXXV/Bintang Timur. Selain itu pembentukan Kodap XXXV/Bintang Timur dan meningkatnya aksi kelompok Anatias Ati Mimin dilakukan pasca pertemuan dengan Sebby Sambom pada awal Desember 2022,” tandasnya.

Langkah yang dilakukan oleh TNI-Polri tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kab. Pegunungan Bintang seperti yang disampaikan langsung oleh Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana ditempat yang sama.

“Aparat TNI-Polri sudah mengambil langkah-langkah dalam mengamankan Kota Oksibil, tinggal saya naik dan melakukan koordinasi terkait hal-hal apa saja yang diperlukan sehingga semua itu dapat berperan dalam mengamankan Kota Oksibil,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan situasi saat ini di Oksibil telah dikendalikan penuh oleh aparat keamanan TNI-Polri, jadi tidak benar dikatakan bahwa ada eksodus (pengungsi) dari Oksibil ke Jayapura.

“Masyarakat saat ini hanya mengamankan diri di pos-pos TNI-Polri yang ada di Oksibil. Jadi tidak ada pengungsian, kita anggap situasi sudah terkendali jadi masyarakat tetap tenang. Jadi kami harapkan aktivitas akan berjalan seperti biasa. Media tidak boleh mengatakan eksodus warga dari oksibil. Seluruh komponen masyarakat sudah sepakat untuk mengamankan Kota Oksibil dengan didukung penuh oleh TNI-Polri, ujarnya.

Terkait adanya masyarakat yang mengamankan diri ke Jayapura, menurutnya hal tersebut wajar. “Hal itu wajar-wajar saja, sebab sebagai manusia pasti memiliki rasa takut akibat adanya aksi teror yang dilakukan oleh KST. Tetapi saya harap semua masyarakat tetap tenang, mari kita beraktivitas dan meningkatkan kewaspadaan,” tutur Bupati.

Selain itu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kata Bupati, yaitu melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada pihak KST.  

“Segera mungkin akan kami lakukan pendekatan secara kekeluargaan.  Setelah saya naik ke Oksibil, seluruh komponen yang ada akan kita bicarakan dengan KST agar mereka tidak lagi melakukan teror, intimidasi dan pembakaran karena ini menyangkut kehidupan masyarakat umum jadi hentikan perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara yang masih berbeda pandangan. Kita ajak kembali dan kita bangun kembali fasilitas umum. Kejadian kemarin yang membakar fasilitas pendidikan berarti membuat generasi muda Papua tidak akan maju dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya berharap hentikan semua aktivitas yang melanggar hukum di Kab. Pegunungan Bintang,” pungkasnya.

 (Tulehu) JBP

Selasa, 10 Januari 2023

Wacana Megawati Maju Capres, Ketum Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan: 'Bisa Mengubur Dalam Puan Maharani!'

JAKARTA, JBP - Wacana Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri didorong maju kembali sebagai calon presiden (capres) hanyalah iklan politik. Apalagi di tengah riuh dan kejenuhan wacana capres yang masih jauh di 2024.

JAKARTA, JBP - Wacana Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri didorong maju kembali sebagai calon presiden (capres) hanyalah iklan politik. Apalagi di tengah riuh dan kejenuhan wacana capres yang masih jauh di 2024.

Hal ini disampaikan Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP) dalam keterangan persnya, Senin (09/01/2023) di Jakarta.

"Wacana Ibu Megawati Soekarnoputri maju capres 2024 iklan politik saja. Bentar lagi wacana itu hilang oleh gegap gempita capres-cawapres lainnya," kata Gus Din sapaan akrabnya.

Menurutnya, tidak mungkin Ibu Megawati Soekarnoputri mau dicapreskan. Sebab, itu sama saja mengubur dalam-dalam ketokohan putrinya Puan Maharani Soekarnoputri yang lagi di bangun.

"Capres dari PDIP kan jelas ada dua orang Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Soekarnoputri. Tinggal dipilih yang lebih diterima masyarakat dan PDIP bertarung di Pilpres. Kalau soal cawapres bisa koalisi dengan partai-partai lain," tandas Gus Din yang juga Bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta Timur.

Terakhir kata Aktivis Mahasiswa 98 asal Surabaya ini mengatakan, kalau Ibu Megawati Soekarnoputri maju capres 2024 akan beresiko juga pada elektabilitas PDIP. Sebab, loyalis PDIP saat ini lebih banyak memilih Ganjar Pranowo sebagai capres.

"Kalau PDIP tetap mengusung Puan Maharani Soekarnoputri dan Ibu Megawati Soekarnoputri itu sendiri. Maka Ganjar Pranowo bisa diambil koalisi partai lain, bisa KIB atau lainnya," pungkas Gus Din.

Ketua DPP PDIP: Megawati Soekarnoputri Sebagai Capres Masuk Akal

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga langsung memberikan tanggapannya terkait ide Megawati maju capres kembali tersebut. Eriko menyebut ide Megawati maju capres di Pilpres 2024 yang dilontarkan Budi masih masuk akal.

"Menurut kami masuk akal. Sangat masuk akal. Karena gini tidak ada yang salah, bahwa beliau yang diberikan kesempatan atau diberikan hak sepenuhnya untuk memutuskan. Apakah dirinya sendiri sebagai ketua umum atau memberikan haknya. Sama seperti tahun 2014 beliau beri haknya pada Pak Jokowi," kata Eriko.

Eriko mengatakan dirinya akan menyampaikan usulan itu ke Megawati. Dia menyebut keputusan diterima atau tidaknya usulan itu sepenuhnya ada di tangan Megawati.

"Ya tadi saya sudah sampaikan kepada kita semua, kepada netizen itu disaksikan semua bahwa tentu usulan dari Mas Budi tadi sebagai Co-Founder Total Politik harus kami sampaikan, karena bagaimana pun juga ini kan usulan dari salah satu anak bangsa yang juga mewakili generasi muda .Tapi apakah ini nanti menjadi keputusan dari beliau atau nggak kita tunggu saja," ujarnya. 

(Red) JBP

Minggu, 08 Januari 2023

Oknum Polisi Diduga Jadi Pengelola Perparkiran Liar di Pasar Lama Cikarang, Tak Mau Jadi 'Kambing Hitam' PPHC Siapkan Klarifikasi

KABUPATEN BEKASI, JBP - Maraknya pemberitaan tentang "Parkiran Ilegal Pasar Lama Cikarang" di berbagai Media Online menuai tanggapan serius dari Paguyuban Pedagang Hewan Cikarang (PPHC) yang di Ketuai oleh Luthfi Hadi Haz yang juga sebagai Ketua RW di wilayah setempat.

KABUPATEN BEKASI, JBP - Maraknya pemberitaan tentang "Parkiran Ilegal Pasar Lama Cikarang" di berbagai Media Online menuai tanggapan serius dari Paguyuban Pedagang Hewan Cikarang (PPHC) yang di Ketuai oleh Luthfi Hadi Haz yang juga sebagai Ketua RW di wilayah setempat.

Dalam keterangannya kepada Awak Media, saat di jumpai di Pasar Hewan (07/01/2023), Luthfi juga bermaksud untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan Media Online yang di nilainya menyudutkan Dinas Pertanian Cq Kabid Peternakan, Kabupaten Bekasi, perihal  Pengalihan Fungsi Pasar Hewan menjadi Parkiran Ilegal.
 
"Atas dasar pemberitaan media tersebut. Kami Paguyuban Pedagang Hewan Cikarang (PPHC) merasa di rugikan dengan berita media tersebut. Karena dalam Liburan Natal serta Tahun Baru jumlah motor melebihi batas mencapai 1500 unit roda dua. Dasar kebijakan kami melihat padatnya parkiran di tempat lahan pedagang unggas, untuk tidak menjadi keributan dan gangguan tempat transaksi jual beli unggas, kami memberikan kebijakan tempat untuk sementara,bukan untuk di alih fungsikan menjadi Lahar Parkir Ilegal," ungkapnya.
 
Luthfi menunjukan dan memberikan draf surat klarifikasi pada Awak Media yang di persiapkannya untuk di buatkan surat resmi untuk di layangkan pada Dinas Pertanian Cq Kabid Peternakan sebagai bentuk klarifikasi dan keluhan dari Paguyuban Pedagang Pasar Hewan Cikarang terhadap persoalan tersebut, hal itu di utarakannya saat di sambangi Awak Media di Pasar Hewan.
 
Luthfi juga menjelaskan bahwa terkait maraknya parkiran liar tersebut yang berada di Pasar Hewan menjadikan Paguyuban Pedagang Hewan Cikarang (PPHC) sebagai "Kambing Hitam" dalam persoalan tersebut, dimana banyak yang menggangap bahwa PPHC sebagai pengelola perparkiran tersebut.
 
"Lha kita jadi kaya di jadiin "Kambing Hitam", orang banyak jadinya PPHC aja yang kelola parkiran, padahalkan kita sama sekali engga ada di libatkan dalam perparkiran ini, mangkanya kita siapkan daraf surat klarifikasi dari PPHC," kata Luthfi.
 
Dikatakan luthfi dalam draf surat yang di buatnya ada beberapa item tuntutan yang ingin di jelaskan, di antaranya :

 1. Keberadaan parkir liar yang berada di lahan Pasar Pertokoan Cikarang sudah beroperasi 3 tahun dengan bebas tanpa mempunyai izin dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.

 2. Dengan adanya penempatan parkir ilegal yang tidak memiliki perusahaan resmi itu,telah mengganggu lahan para pedagang Ayam, Bebek, Entog(Unggas) serta Kambing dan Domba.

 3. Lahan yang biasa di jadikan tempat untuk berjualan tersebut telah disalahgunakan oleh pengelola parkir dan menjadi kesewenang-wenangan penempatan parkir mptpr, yang seharusnya digunakan untuk jual beli para Pedagang Hewan/Unggas.

 4.Pihak UPTD  Pasar tidak mengindahkan kerugian atau terganggunya pedagang yang jelas memberikan retrebusi untuk PAD Kabupaten Bekasi.

 5. Teguran pedagang selama ini tidak mendapat respon maupun tanggapan dari pihak UPTD Pasar Pertokoan Cikarang.

 6. Parkiran motor yang di kelola tidak bisa memberikan kontribusi untuk Pemerintah, akan tetapi dibiarkan semrawut dan mengganggu pedagang, konsumen serta lalu lalang kendaraan yang bongkar turun barang di dalam Pasar.

7. Penempatan Parkir yang membludak mencapai 600 s/d 1000 motor, tidak memikirkan pedagang yang ada di Pasar.

8. Penempatan parkir di halaman psr lama pertokoan ckrg dikelola oleh Oknum Polisi dan memiliki 15 orang karyawan, bukan di kelola oleh Paguyuban Pedagang Hewan Cikarang (PPHC).

  "Hal ini kami lakukan untuk memperjelas posisi PPHC yang tidak terlibat permasalahan perparkiran, makanya kami sampaikan dalam draf surat kami ada 8 (Delapan) bentuk klarifikasi dan keluhan kami untuk segera di buatkan surat resmi dan kami layangkan agar segera dapat di tindak lanjuti oleh Dinas-dinas terkait," pungkas Ketua Paguyuban Pedagang Hewan Cikarang (PPHC), Luthfi Hadi Haz.
 
Menindak lanjuti persoalan tersebut, Awak Media berusaha menghubungi para pihak yang terkait dalam Pengelola Perparkiran di Pasar Lama Cikarang guna mendapatkan keterangan jelas terkait hal itu serta keberimbangan pemberitaan, namun sampai berita ini diturunkan, Awak Media belum juga mendapatkan keterangan jelas dari para Oknum terkait.
 
(JLambretta) JBP


POSTINGAN UNGGULAN

Tentara Israel Bunuh Tiga Jurnalis, HR&D ASWIN Desak ICC, DK PBB Dan ICJ Sangsi Berat Netanyahu

JAKARTA ( INDONESIA ), JAYABAYA POS - Head of Research and Development Division of the Central Executive Board of the International Journa...

JAYABAYA POS

JAYABAYA POS

POSTINGAN TERUP-DATE


POLITIK - KEPEMERINTAHAN


HUKUM - KRIMINAL