Partai UKM Indonesia Umumkan : 'Media Mainstream Hari Ini Bukan Lagi Media Informasi Publik, Mendidik Dan Berita Fakta!'

JAKARTA, JBP - Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia khawatir dengan semakin semaraknya narasi nyinyir (cerewet) yang berisi kebencian, stigmaisasi negatif yang diberitakan media-media arus utama (mainstream). Dimana, secara nyata, para pelaku media mainstream ikut serta memperlebar narasi-narasi negatif tersebut.

"Media mainstream hari ini sudah bukan lagi menjadi media informasi publik, yang mendidik dan memberikan berita-berita fakta dan kejadian. Mereka malah lebih suka berita kenyinyiran yang mengandung konflik dan kebencian," kritik Syafrudin Budiman, disampaikan kepada media, Minggu (24/04/2022) di Jakarta.

Menurut Gus Din sapaan akrabnya, para pemilik dan karyawan media mainstream harus bertanggung jawab atas rusaknya bangsa ini, karena mereka ikut andil memelihara narasi-narasi kebencian. Dimana isi-isi dan materi konten beritanya banyak memberitakan gosip politik, konflik politik personal dan isu-isu berbau SARA.

"Para pelaku media mainstream hanya mengejar viewer, hit, rating dan popular. Sehingga mereka meraih keuntungan dari adsen, iklan dan advetorial berita. Tapi materi beritanya, mayoritas adalah konflik-konflik dan pertentangan yang mengandung narasi-narasi nyinyir kebencian dan dugaan fitnah," jelas Gus Din yang juga Konsultan Media ini.

Ia menyebutkan, salah satu contohnya ketika ada info berita-berita nyinyir di sosial media. Media mainstream langsung mengupas tuntas dan isinya berita konflik yang berbau fitnah dan tuduhan.

"Cobalah media mainstream (red-arus utama mengabarkan berita-berita edukasi dan ilmu pengetahuan. Jangan hanya ngejar rating dan viewer untuk mendapatkan keutungan semata," tandas Gus Din Sarjana Ilmu Politik FISIP UWKS Surabaya ini.

Bahkan katanya, hanya berbekal kenyinyiran di twiter sudah dikembangkan jadi berita oleh media mainstream. Dimana banyak para buzzer penebar kebencian malah di kasih panggung di media-media arus utama tersebut.

"Berita berita yang tayang tiap hari, hanya mirip berita-berita gosip selebritis. Bahkan konflik-konflik subjektif malah diberitakan secara running terus menerus. Saya khawatir generasi kedepan akan menjadi generasi saling membenci dan saling memusuhi," ungkap politisi muda ini.

Terakhir katanya, diharapkan media-media mainstrem yang sudah besar lebih fokus pada berita edukasi, pengetahuan dan keilmuan. Lanjutnya, tanpa ada filter yang kuat di tengah arus globalisasi, berbasis digital informasi dan tekhnologi informasi, generasi bangsa ini akan mengalami degradasi kolektif kebersamaan.

"Kebencian, kecurigaan, kewaswasan dan prasangka secara tidak langsung, masuk ke bawah alam sadar masyarakat. Saat ini orang memukul, mengeroyok dan membunuh terang-terang seperti hal biasa, semua akibat propaganda media secara sadar atau tidak," pungkas Gus Din. 

(Red) JBP

Sumber : DPP Partai UKM

Larang Ekspor Bahan Baku Dan Minyak Goreng, Presiden : 'Mulai Kamis, 28 April 2022 Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan !'

JAKARTA, JBP - Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022. Keputusan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 22 April 2022.

"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri," ujar Presiden.

"Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," lanjutnya.

Kepala Negara memastikan dirinya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. 

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," tandasnya.

(Un/Irf) JBP

Cegah Masuk 'Narkotika Jaringan Internasional', LDII Kalbar, LPP RRI Dan Univ.OSO Buat MoU Dengan BNN Kalbar di Pontianak

PONTIANAK, JBP - Wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia sangat berpotensi menjadi pintu masuk 'Narkoba Jaringan Internasional'. Hal inilah yang membuat ancaman bahaya narkoba semakin serius, bahkan oleh  pemerintah telah dinyatakan darurat narkoba. 

"Maka LDII berkeinginan membantu pemerintah dalam hal ini BNN untuk mencegah peredaran narkoba," ujar Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto saat ditemui disela-sela penandatanganan kerjasama dengan BNN Kalbar, di Kampus Universitas OSO Pontianak, Jum'at 22 April 2022.

Perjanjian kerjasama ini terkait upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Tidak hanya dengan LDII, pada kesempatan  yang sama BNN Kalbar juga melakukan perjanjian kerjasama dengab LPP RRI dan Universitas OSO.

Ditambahkan Susanto, dirinya menilai kerjasama dalam memerangi dan mencegah peredaran narkoba mutlak diperlukan. "Sehingga secara kelembagaan, LDII terpanggil untuk membantu pemerintah dalam memerangi narkoba, mengingat BNN sebagai lembaga yang diberi tugas dalam hal ini tidak bisa sendirian, tetapi butuh kekuatan dari seluruh komponen," ujarnya.

Bagi LDII, upaya ini sebagai wujud pengabdian LDII untuk bangsa khususnya di Kalbar. "LDII akan terus memberikan kontribusi secara berkelanjutan termasuk dalam rangka mengedukasi dan mensosialisasikan bahaya narkoba. Goalnya adalah semua warga bisa satu kata tolak narkoba," tegas Susanto.

Langkah konkritnya adalah memberikan penguatan para mubaligh dan mubalighah LDII dengan menitipkan pesan dan   materi seputar pencegahan dan pemberantasan narkoba. "Mubaligh LDII banyak tersebar di seluruh Kalbar, sehingga intensitas pertemuan dengan warga cukup tinggi maka sangat strategis apabila ikut mengedukasi dan kampanye bahaya narkoba," imbuhnya.

Selain itu, secara institusi, Susanto juga mengapresiasi terhadap kinerja BNN Kalbar dalam memberantas narkoba. "Kinerja BNN cukup bagus dalam mencegah dan memberantas narkoba. Tetapi ancaman juga semakin serius, maka BNN perlu dibantu, dan kami LDII siap untuk itu," kata Susanto.

Sedangkan Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigjen Pol Budi Wibowo menyatakan saat ini eranya kerjasama sehingga institusi yang dipimpinnya setelah melakukan analisis diperolehlembaga-lembaga strategis yang bisa diajak kerja. "Dari analisis kami, diperoleh beberapa lembaga strategis yang bisa diajak kerjasama, khususnya terkait P4GN. Maka hari ini akan ditandatangani kerjasama dengan LDII, LPP RRI dan Universitas OSO," ungkapnya.

Secara khusus dirinya pesan kepada LDII sebagai lembaga dakwah agar terus mengedukasi dan mengkampanyekan bahaya narkoba. "Saya titip pesan kepada LDII, agar dalam menjalankan program dakwahnya menambah materi atau kajian seputar bahaya narkoba. "LDII banyak juru dakwah, jadi sangat strategis apabila warga diedukasi tentang bahaya narkoba melalui majelis taklim atau kajian-kajian yang dilakukan. Harapannya banyak yang sadar sehingga tidak mengkonsumsi narkoba," tegas Budi.

Pendapat dia, peredaran narkoba ini akan mampu ditekan salah satunya apabila demand atau permintaan pasar terus berkurang. "Kalau pemakai narkoba trendnya terus berkurang, maka supply narkoba juga berkurang. Maklum bandar menilai bisnisnya, tetapi mengorbankan generasi," katanya.

Begitu juga kampus Universitas OSO adalah tempat berkumpulnya para mahasiswa yang mengenyam pendidikan. "Di kampus ini berkumpul berbagai latar belakang keluarga, jangan sampai mereka dimanfaatkan para pengedar untuk dijadikan pengguna. Ini yang harus diantisipasi," tambahnya.

Harapan yang sama juga disampaikan kepada LPP RRI yang berpengalaman dibidang penyiaran agar turut mengkampanyekan bahaya narkoba. "Kemampuan RRI dalam bidang penyiaran sudah teruji, tinggal konten siaran tentang bahaya narkoba ditingkatkan," imbuhnya.

Namun dibalik penandatanganan kerjasama ini mengandung konsekuensi tanggungjawab masing-masing. "Penandatanganan kerjasama itu baik, tetapi lebih baik lagi dengan tindak lanjut melalui langkah-langkah nyata. Dengan bersama kita bisa cegah narkoba," tegas Budi.

(Heri) JBP

Satgas Pamtas RI-Malaysia Kembali Amankan Tersangka Pengguna Narkoba Berikut Barang Bukti di Pos Dalduk Kout

BENGKAYANG, JBP – Anggota Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns Pos Komando Utama (Kout) mengamankan narkoba jenis sabu-sabu di Pos Dalduk Kout yang berada di titik nol perbatasan RI-Malaysia Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini dikatakan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono dalam keterangan tertulisnya di Makotis Entikong, Kabupaten Sanggau. Rabu (20/04/2022).

Dalam penjelasan tertulisnya Dansatgas mengatakan bahwa,"Pada hari Selasa (19/04/2022) sekira pukul 22.45 Wib 4 orang anggota jaga Pos Dalduk Kout Satgas Pamtas dipimpin Serka Imam menghentikan sdr. L.A.W (22 th) yang melintas didepan Pos Dalduk Kout untuk dilakukan pemeriksaan rutin," katanya.

Lanjutnya,"Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan 1 paket diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,6 gram di saku celana sdr. L.A.W oleh anggota Pos Dalduk yang kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi narkoba oleh personil Bea Cukai Jagoi Babang dengan hasil barang tersebut adalah positif narkoba jenis sabu-sabu,"ungkap Dansatgas.

“Dari hasil pemeriksaan singkat terhadap pelaku, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Malaysia yang akan dikonsumsi sendiri,” imbuhnya.

"Hal ini merupakan upaya kedelapan kalinya Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns melakukan pencegahan terhadap tindakan ilegal narkoba di wilayah perbatasan selama bertugas di wilayah perbatasan sektor barat Kalimantan Barat," sambung Dansatgas.

Hendro menekankan bahwa,“Kami dari awal konsisten memperketat pengamanan di wilayah perbatasan dengan selalu melakukan pemeriksaan untuk mencegah tindakan ilegal terutama narkoba yang sangat meresahkan,” tegasnya.

"Kemudian pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Polres Bengkayang untuk di proses hukum sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku," pungkas Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono menutup keterangan tertulisnya.

(Pensa) JBP

Sebut Wartawan Tidak UKW Wartawan Abal-Abal, Kabareskrim Tangani Berkas Zulkarnaen Atas Laporan KWIB

JAKARTA, JBP - Laporan Informasi (LI) yang disampaikan oleh Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu ke Mabes Polri, saat aksi unjuk rasa tanggal 24 Maret 2022 lalu, saat ini sudah ada di meja Kabareskrim, Komjen Pol. Agus Andrianto.

Hal itu disampaikan Koordinator Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan. Dalam siaran pers nya, Selasa (19/4/2022). Aktifis jurnalis ini menyampaikan perkembangan laporan yang pernah disampaikan.

Dia mengatakan bahwa pihak Karo PID Kadiv Humas Mabes Polri, Brijen Pol. Hendra Suhartiyono, sudah menyampaikan laporan koalisi kepada Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto tanggal 31 Maret 2022 lalu.

Atas hal tersebut, dia mengapresiasi tindaklanjut yang dilakukan jajaran Divisi Humas yang telah menyampaikan aspirasi dan aduan koalisi langsung ke Kabareskrim.

Untuk itu, Opan berharap agar kasus ini terus dilanjutkan sampai ke tahap penyidikan, agar tidak timbul gejolak konflik sesama wartawan di lapangan, 

"Kita berharap kasusnya ditangani serius Kabareskrim, karena ada beberapa tuntutan saat itu, salah satunya keterangan bohong dengan mengaburkan isi dari UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers,"ungkapnya.

Opan juga menghimbau kepada semua wartawan, industri pers, dan organisasi pers yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana amanat UU No.40/1999 Tentang Pers. 

"Jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin membuat panas kerja-kerja pers dilapangan, kita tetap pada komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa, "pungkasnya.

(*) JBP

Tokoh Madura H. Syafei Berharap IISP Dapat Segera Terbangun di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura

BEKASI, JBP - Tiga tahun silam, H. Syafei termasuk jajaran tokoh Madura yang aktif memperjuangkan tanah kelahirannya sebagai pusat pembelajaran keilmuan Islam dunia. Dia berandai-andai, Madura kelak memiliki infrastruktur terpadu pusat edukasi, budaya dan wisata serta menjadi pusat keuangan syariah dunia, Selasa, (19 April 2022)

H. Syafei, kemudian menjadi sosok paling vokal dalam perjuangan tersebut. Dia pun turut menginisiasi pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) yang berlokasi di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura, persis bersebelahan rumah tinggalnya. 

Gayung rupanya bersambut. Pada awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berencana membangun pusat studi Islam yang dipadukan dengan hiburan, seni, hingga kuliner yang berkonsep halal. 

Namun konsep Khofifah itu belum menentukan titik lokasi dan menjadi perebutan antara Pemerintah Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan.

Awal April 2019, Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Timur mengadakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di Grand City. 

Dalam Musrenbang tersebut dibahas agenda pembangunan Islamic Science Park yang rencananya di Bangkalan. H. Syafei senang dengan rencana tersebut. 

Kerabat dekat Bupati Bekasi Akhmad Marjuki itu optimistis, IISP dapat memeratakan perekonomian seluruh wilayah Madura. 

“Kalau letaknya di pinggir, pasti perekonomian yang di tempat lain sulit tumbuh,” ungkap Syafei saat bertemu wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 19 April 2022.

Dia pun memaparkan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk umat Islam terbesar di dunia sangatlah pantas jika ditunjuk sebagai tuan rumah Organisasi Konferensi Islam (OKI). 

Namun sebagai tuan rumah perhelatan dunia itu, Indonesia belum menentukan titik yang tepat.

"Menimbang Madura merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi pusat pengembangan Islam di tanah Jawa dan Indonesia pada masa lampau, maka saya optimis dapat terbangun Indonesia Islamic Silence Park yang nantinya diusulkan sebagai tuan rumah pelaksanaan OKI," harap H. Syafei.

Dia dan para tokoh Madura lainnya yang tergabung dalam Ikatan Madura tak pernah lelah mengusahakan pembangunan IISP di Madura. 

"Sesuai janji ibu Khofifah selaku Gubernur Jaw Timur, maka pembangunan IISP merupakan keniscayaan dan wajib disegerakan," kata Syafei. 

Karena, sejak disetujui Presiden Joko Widodo tahun 2019, IISP tak kunjung dibangun Gubernur Jawa Timur.

"Pembangunan Indonesia Islamic Science Park di Madura tak kunjung dibangun, saya menagih janji pemerintah untuk segera merealisasikannya," ucap H. Syafei. 

Desakan H. Syafei sungguh beralasan. Selain sudah tersedia lahan seluas 60 hektar 60 hektare dikelola oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, anggarannya pun sudah dipersiapkan DPRD Provinsi Jawa Timur.

“Saya sengaja mengingatkan dan menagih janji Gubernur ini karena sampai saat ini tanda-tanda untuk pembangunannya belum ada di Suramadu". 

"Jangan sampai ini tak terealisasi mengingat masyarakat Madura sudah lama menantinya,” jelasnya.

Sekedar diketahui, di awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berjanji akan membangun Indonesia Islamic Science Park di kaki jembatan Suramadu seluas 101 hektar.

Di dalamnya terdapat sekitar 20% pusat edukasi, 30% untuk hiburan dan 50% sisanya untuk kegiatan seni. Selain itu akan ada sentuhan budaya Islam moderat, hotel bintang 7 hingga floating market. Gubernur Jawa Timur memastikan pembangunan IISP segera terealisasi di Madura. Kepastian itu disampaikan Gubernur pada puncak peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-99 yang berlangsung di Bangkalan, pada Kamis 17 Februari 2022 lalu.

Acara yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi UKM RI Teten Masduki itu sekaligus penandatanganan MoU antara PBNU dengan Kementerian BUMN RI dan Kementerian Koperasi UKM RI. Turut hadir dalam momentum bersejarah itu, yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, ketua DPRD Provinsi Kusnadi bersama Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat yang mewakili Pangdam V/Brawijaya.

Selain itu, juga dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin dan
Forkopimda Jawa Timur. 

"Alhamdulillah, ini sesuai permintaan saya ke Ketua MUI KH Muhammad Cholil Nafis yang juga merupakan Suriyah PBNU untuk mendorong ke Presiden agar pembangunan Indonesia Islamic Science Park segera terealisasi di Madura," kata H. Syafei. 

Dia meyakini, dengan dibangunnya IISP di Madura dan kemudian menjadi tuan rumah penyelenggaraan OKI, maka berpotensi menarik kegiatan ekonomi syariah dunia yang saat ini masih berpusat di Islam Finance Tower London. 

(*) JBP

Tingkatkan Kemampuan Tempur Para Fighter Dalam 'Air To Ground Exercise, Air Force Squadron Gunakan BL-25 Dan P 100 Bomb

PONOROGO, JBP - Asah naluri tempur sekaligus tingkatkan profesionalisme para penerbangnya, Lanud Iswahjudi laksanakan latihan pengeboman Air To Ground di AWR Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. pada Senin (18/4/2022).

Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI M. Untung Suropati menjelaskan bahwa," Latihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan para fighter Lanud Iswahjudi dalam ketepatan mengebom dan menghancurkan sasaran. Selain itu melalui latihan Air To Ground ini diharapkan para Fighter lebih siap dalam menghadapi setiap misi operasi udara," tandasnya.

Lanjutnya,"Latihan ini akan digelar selama dua pekan kedepan dan melibatkan seluruh Skadron Udara Lanud Iswahjudi dimana untuk pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 dan T50i Golden Eagle dari Skadron Udara 15 akan memakai Bom Latih BL-25 sedangkan Sukhoi Su 27/30 dari Skadron Udara 14 akan memakai P 100 dalam Latihan pengeboman Air To Ground ini," papar Danlanud.

"latihan ini juga bertujuan untuk melatih kesiapan ground crew dalam menyiapkan pesawat maupun armament yang akan digunakan untuk Latihan Air To Ground," pungkas Danlanud Iswahyudi, Marsma TNI M. Untung Suropati.

(Jhon) JBP