JAKARTA, JAYABAYA POS - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) H. Fery Radiansyah dan H.Karno Sirlani ( Ketua Harian PP PABPDSI) bersama anggota lakukan kegiatan audiensi dengan Dirjend Bina Pemdes Kemendagri dalam rangka persiapan launching sekolah BPD Indonesia(SBI) di Jl. Raya Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Senin (2/11/2026) pagi.
Dalam kunjungannya Ketua Umum dan Ketua Harian PP PABPDSI beserta anggota disambut hangat oleh Direktur Jenderal Bina Pemdes, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si..di ruang rapat Ditjen Bina Pemdes. beserta para staff Dirjen Bina Pemdes.
PABPDSI merupakan wadah perjuangan, komunikasi, dan penguatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa dari berbagai Daerah di Indonesia, termasuk lembaga dengan sebutan lain sesuai kekhasan Daerah.
Bagi PABPDSI, penguatan Desa harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas lembaga yang mewakili masyarakat desa. Anggota BPD perlu mampu memahami persoalan warga, membangun komunikasi kelembagaan, serta mengawal Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara bertanggung jawab.
Dalam keterangannya Ketua Harian PP PABPDSI, H.Karno Sirlani mengutarakan bahwa, kunjungan Pengurus Pusat PABPDSI ke Ditjen Bina Pemdes disambut baik oler Dirjen Bina Pemdes beserta jajarannya.
"Alhmdulillah Dirjen Bina Pemdes sangat respon, mendukung dan akan menindaklanjuti hasil audiensi kami dengan menyiapkan waktu, tempat dan lainnya untuk membahas dan memantangkan konsep SBI bersama tim perumus PABPDSI dengan tim khusus Dirjend Bina Pemdes," ujarH.Karno Sirlani kepada wartawan usai pertemuan berlangsung di ruang rapat,(2/11) siang.
Dalam audensi tersebut, target apa yang ingin dicapai oleh PABPDSI terhadap Dirjen Bina Pemdes, serta berapa persen terkait target yang dicapai dapat disetujui oleh Dirjen Bina Pemdes?
"Keinginan kami yang pertama, SBI dapat menjadi Program bersama antara PABPDSI dngan Ditjen Bina Pemdes, Kedua kami mendapatkan rekomdasi dan dukungan dalam kegiatan HUT PABPDSI DN yang launching tanggal 25 November di Jawa Timur," ungkapnya.
Terkait muatan audensi tentang keinginan dari pihak PABPDSI, Ketua Harian menjelaskan tentang tanggapan Dirjen Bina Pemdes terkait usulan konsep yang digagas SBI dan PABPSI.
"Sangat respon..terbukti dalam waktu dekat ini akan ada pembahasan bersama antara Tim Perumus PABPDSI dengan Tim dari Dtjen Bina Pemdes,"jelasnya..
Ditanyakan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Dirjen Bina Pemdes dan PABPSI, Launcing ditetapkan tanggal berapa?, Apakah ada ketentuan atau limit waktu yang sudah disepakati terjadwal antara PABPSI dengan Dirjen Bina Pemdes terkait awal launching?
"Sudah...mengikuti Ulang Tahun PABPDSI pada tanggal 24–25 November 2026 di Kota Batu, Jawa Timur," jawab H Karno.
Apakah dalam pertemuan tersebut, kesepakatan di buat secara tertulis (Agreement) atau dalam bentuk MoU?
"Ga laaah....Insha Allah pada minggu depan akan ada pertemuan lanjutan," katanya.
Apakah dalam launching tersebut PABPDSI melibatkan sejumlah Kementerian dan Organisasi APDESI, atau Apa hanya khusus untuk BPD (Dalam hal ini PABPDSI?
"Kita mengundang APDESI dan semua Organisasi Desa termasuk peserta BPD anggota PABPDSI. Yang pasti Kemendagri dan Kemendes di undang untuk minta dukungan," terang Ketua Harian PABPDSI.
Mengingat launching tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apa harapan PABPDSI terhadap dukungan dari berbagai Kementerian termasuk Dirjen Bina Pemdes?, Atau mungkin PABPDSI mempersiapkan dari kocek organisasi sendiri tanpa dukungan Dana dari pihak luar PABPDSI?
"Kami tidak minta anggaran pembiayaan dari Pemerintah. Cukup rekom dukungan dan kehadiran dari Kemendagri dan Kemendes. Insya Allah...rekan-rekan Pengurus dari Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pelaksana (OC) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan dan kelengkapan acara," beber H Karmo.
"Kami yakin...jika kita berbuat untuk kepentingan Bangsa dan Negara pasti akan ada didukung oleh Pemerintah Pusat," tegasnya.
Terkait mengenai bentuk dukungan seperti apa yang menurut PABPDSI paling krusial dan signifikan dari Pemerintah Pusat termasuk Presiden RI sehingga menjadi prioritas dukungan untuk PABPDSI, mengingat BPD adalah perwakilan masyarakat terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
'Bagi kami, cukup dengan mendukung Program-program PABPDSI yang terus menerus membina BPD agar fungsi aspirasi, pengawasan kinerja dapat berjalan dngan baik dan benar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya,"pungkas Ketua Harian PABPDSI , H Karno Sirlani.
Jadi Ujung Tombak Pembelajaran, PABPDSI Akan Luncurkan Sekolah BPD Indonesia
Diketahui bahwa, Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI) akan meluncurkan Sekolah BPD Indonesia (SBI) secara nasional dalam rangkaian kegiatan pada 24–25 November 2026 di Kota Batu, Jawa Timur. Program karya PABPDSI yang mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa ini dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota BPD melalui pembelajaran yang terstruktur, berjenjang, terjangkau, dan berkelanjutan.
SBI akan menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak layanan pembelajaran. Dengan penyelenggaraan yang dekat dengan tempat tinggal peserta, biaya transportasi dan kebutuhan akomodasi diharapkan lebih ringan. Anggota BPD juga dapat mengikuti pembelajaran dengan pengaturan waktu yang lebih sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab mereka di Desa.
Pendekatan berbasis Kecamatan sekaligus membuat materi pembelajaran lebih dekat dengan kenyataan lapangan. Persoalan, karakter masyarakat, serta dinamika kewilayahan dapat menjadi bahan diskusi dan studi kasus bersama. Peserta dapat mempelajari persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, kemudian menyusun langkah penerapannya di Desa masing-masing.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak ketika persoalan Desa berkembang semakin kompleks. Pembahasan Peraturan Desa, penyerapan aspirasi, musyawarah, pemahaman perencanaan dan anggaran, hingga pengawasan kinerja Pemerintah Desa membutuhkan kecakapan yang terus diperbarui.
Di sisi lain, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan akses pembelajaran anggota BPD beragam. Pelatihan yang berlangsung sesekali perlu disambungkan dengan praktik, pendampingan, dan evaluasi agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar menjadi kemampuan kerja.
SBI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui ekosistem pembelajaran nonformal yang dapat diikuti sepanjang masa jabatan. Pembelajaran diarahkan untuk membantu anggota BPD memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya, membangun kemitraan yang sehat dengan Pemerintah Desa, serta menyampaikan aspirasi dan rekomendasi secara objektif.
Kecamatan Menjadi Pusat Belajar Yang Terjangkau
Dalam rancangan SBI, standar kurikulum dan mutu pembelajaran dikembangkan secara nasional, sedangkan pelaksanaannya didekatkan kepada peserta melalui kelas berbasis kecamatan. Fasilitator di tingkat Kabupaten/Kota disiapkan untuk mendukung pembelajaran dan pendampingan di wilayah masing-masing.
Ruang belajar dapat memanfaatkan aula kecamatan, balai desa, maupun fasilitas setempat yang memadai. Jadwal dapat disusun secara bertahap, melalui pertemuan berkala, akhir pekan, atau perpaduan tatap muka dan pembelajaran daring sesuai kondisi wilayah.
Penyelenggaraan per kecamatan juga membuka ruang bagi BPD dari Desa-desa yang berdekatan untuk saling belajar. Persoalan pelayanan masyarakat, pengelolaan aspirasi, hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan program pembangunan dapat dibahas dengan mempertimbangkan konteks kewilayahan yang mereka kenal.
Tiga Jenjang: BPD Muda, Madya, dan Utama
SBI dirancang memiliki tiga jenjang pembelajaran yang saling berkesinambungan, yaitu BPD Muda, BPD Madya, dan BPD Utama, dilengkapi kelas tematik serta jalur penyiapan fasilitator.
BPD Muda merupakan tahap orientasi dasar. Fokusnya adalah pemahaman kedudukan, fungsi, etika, administrasi, pengelolaan aspirasi, Musyawarah Desa, serta kemitraan dengan Pemerintah Desa. Peserta diarahkan untuk membangun dasar kerja kelembagaan yang tertib dan menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di Desanya.
BPD Madya berfokus pada penguatan kompetensi teknis. Pembelajaran mencakup pembahasan Peraturan Desa, pemahaman dokumen perencanaan dan anggaran, telaah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penyusunan instrumen pengawasan dan rekomendasi. Pada jenjang ini, peserta dilatih membaca dokumen, mengenali persoalan, dan menyampaikan masukan berdasarkan bukti.
BPD Utama diarahkan pada penguatan kepemimpinan strategis. Materinya meliputi fasilitasi musyawarah, negosiasi, mediasi, pemanfaatan data, keterlibatan kelompok masyarakat, serta pengawalan program strategis Desa. Peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi komunikasi dan proyek perubahan yang memberi manfaat bagi kelembagaan maupun masyarakat.
Kelas tematik menjadi ruang pembaruan pengetahuan mengenai kebijakan, persoalan lapangan, dan praktik baik. Pembelajaran digital, termasuk pengembangan forum Ngaji Desa, diarahkan untuk memperluas akses sekaligus menjaga kesinambungan belajar setelah peserta mengikuti kelas berjenjang.
Target SBI: Hasil Belajar Menjadi Perubahan di Desa
SBI diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anggota BPD, membangun pemahaman dasar yang lebih merata, serta meningkatkan keterampilan dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Target berikutnya adalah tumbuhnya budaya kerja BPD yang tertib, transparan, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jejaring belajar antardesa diharapkan mempercepat pertukaran pengalaman dan penyebaran praktik baik.
Keberhasilan SBI diharapkan terlihat pada hasil kerja konkret: aspirasi masyarakat yang tercatat dan ditindaklanjuti, musyawarah yang lebih berkualitas, pembahasan Peraturan Desa yang lebih cermat, serta rekomendasi pengawasan yang memiliki dasar dan arah perbaikan yang jelas.
Karena itu, pembelajaran dirancang disertai latihan, portofolio, rencana tindak lanjut, serta pendampingan penerapan. Ukuran keberhasilannya mencakup kemampuan peserta menerjemahkan materi menjadi perbaikan kerja BPD di Desa.
Dukungan Kemendagri dan Kemendes menjadi penguat bagi pengembangan SBI serta membuka ruang sinergi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan desa. PABPDSI juga mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi memperluas jangkauan dan menjaga mutu pembelajaran.
Melalui SBI, PABPDSI ingin menghadirkan anggota BPD yang semakin cakap menjalankan amanah, kuat menyuarakan kepentingan warga, dan mampu membangun kemitraan untuk kemajuan Desa.
(Iwan Joggie) JBP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar