Santap Siang Bersama Ketiga Capres, Presiden Sajikan Ayam Kodok, Sapi Lada Hitam, Soto Dan Bebek Panggang

JAKARTA, - Presiden Joko Widodo santap siang bersama tiga calon presiden yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Presiden Jokowi bersama ketiganya santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023.

 

Suasana hangat dan akrab terlihat pada pertemuan para tokoh tersebut. Sebelum bertemu Presiden Jokowi, ketiga capres tampak berbincang di ruang tunggu tamu Istana Merdeka. Ketiganya tampak kompak mengenakan batik lengan panjang.

 

Tak berselang lama, ketiganya bersalaman dengan Presiden Jokowi yang kemudian mengajak mereka untuk menuju ruang makan. Keempatnya lantas duduk melingkar di hadapan sebuah meja makan bundar dengan beragam menu yang telah tersaji.

 

Beberapa menu yang disajikan yaitu nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, dan bebek panggang. Selain itu tampak juga cumi goreng, udang goreng telur asin, kaylan cah sapi, hingga sajian minuman es laksamana mengamuk serta jus jeruk.

 

Diselingi perbincangan yang akrab, suasana makan siang Presiden Jokowi bersama ketiga capres pun berlangsung dengan hangat. Selepas santap siang, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas undangan makan siang tersebut.

 

“Tadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya. Ada soto tadi, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya,” ujar Prabowo di hadapan awak media.

 

Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa ia menyampaikan harapan rakyat yang ingin agar para aparat bisa menjaga netralitasnya di dalam perhelatan pilpres mendatang. Menurut Anies, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada para kepala daerah hingga TNI-Polri terkait netralitas tersebut.

 

“Tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan penjabat gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat untuk netral dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespons positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar,” jelas Anies.

 

Senada, Ganjar Pranowo menilai bahwa Presiden Jokowi akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan baik, damai, dan adil.

 

“Beliau orang baik, insyaallah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insyaallah akan bisa dilaksanakan. Tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga,” ujar Ganjar.

 

(Tgh/Irf/Un/Iksn) JP

 

 

Sumber : BPMI Setpres

Jadi Inspektur HSP, Iwan Kurniawan : Indonesia Sedang Berproses Selesaikan Berbagai Persoalan, Itu Bukan Alasan Pemuda Berhenti Untuk Maju

JAKARTA, JBP - Pemuda hari ini perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis jangka panjang untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh adalah dengan tolong menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Iwan Kurniawan mengatakan kerja kolaboratif selain sesuai dengan amanah konstitusi, juga efektif menuju pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Untuk diketahui, IPP adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP di tahun 2022 lalu naik dua point, dari 53,33 di 2021, kini 55,33.

“Pemerintahan Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda pemudi generasi muda Indonesia. Hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama,” tutur Iwan saat menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-95 Tahun 2023.

“Inklusifitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif, bahwa sekarang para pemuda pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional,” lanjutnya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

Iwan juga mengatakan bahwa momentum HSP telah mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme, sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928. Di mana pada saat itu para pemuda mampu melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

“Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoax, ujaran kebencian, serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur,” ucap Iwan, Sabtu (28/10/2023) di lapangan upacara Kemenkumham.

Peringatan HSP tahun ini mengusung tema “Bersama Majukan Indonesia” dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni. Logo ini menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut juga sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia.

 

(Ismail) JBP

Final Lomba Debat APBN 2023, Menkeu : Wadah Bagi Para Generasi Muda Menjadi Generasi Peduli #UangKita

JAKARTA, JBP - APBN menyentuh seluruh sektor di lapisan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Untuk itu, pengetahuan terkait APBN mutlak diperlukan bagi semua khalayak supaya masyarakat bisa memberikan feedback terkait kebijakan APBN yang diambil oleh pemerintah. Terkait hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Lomba Debat APBN 2023 yang diikuti oleh para mahasiswa dari perguruan tinggi sebagai salah satu upaya edukasi APBN kepada masyarakat.(26/10/2023).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Final Lomba Debat APBN 2023, Kamis (26/10), menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat baik dalam mensosialisasikan APBN sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda yang memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin terus maju, kreativitas, dan juga rasa ingin bertanding secara sehat.

“Kita di Kemenkeu terus menerus ingin mengedukasi, mensosialisasi, menyampaikan dalam berbagai forum dalam berbagai segmen masyarakat mengenai keuangan negara,” terang Menkeu.

Menurut Menkeu, selain memberikan edukasi mengenai APBN, kegiatan ini juga bisa memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai mekanisme pengambilan kebijakan dengan berbagai macam kompleksitasnya. APBN adalah instrumen untuk pengelolaan keuangan negara, namun yang paling penting APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarat melalui kebijakan yang tepat.

“Dengan lomba ini saya berharap makin banyak mahasiswa-mahasiswa di Indonesia mau menekuni mengenai keuangan negara, mau untuk terus mendalami, mau untuk ikut di dalam perdebatan publik, mau untuk ikut menjaga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, karena suara kalian, posisi, pandangan dan pendirian kalian menggambarkan mengenai karakter, pendirian, dan posisi Republik Indonesia,” kata Menkeu.

Debat APBN menjadi wadah bagi generasi muda untuk menjadi Generasi Peduli #UangKita, dengan cara mempelajari komponen APBN dan keuangan negara yang merupakan sumber daya ekonomi bangsa yang perlu dijaga dan dikelola dengan bijak agar dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemahaman dan kepedulian generasi muda yang tinggi terhadap pengelolaan #UangKita menjadi modal yang sangat baik untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Maju. 

(Nug/Dj/Irf) JBP

Bergerak Cepat Memenangkan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran, Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan 08 Siap Dan Solid Usai Terbentuk di 38 Provinsi

JAKARTA, JBP - Bakal pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi mendaftar calon peserta Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu, (25/10/2023). Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP) 08 secara resmi juga menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP-BP) 08 mengatakan, organisasi Relawan BP 08 sudah terbentuk 38 Propinsi dan tersebar di 500 lebih Kabupaten/Kota se Indonesia. Selain itu Relawan BP 08 sudah terdaftar dan terverifikasi mendapatkan sertifikat dari Rumah Besar Relawan Pemenangan Prabowo 08.

"Alhamdulillah kita Relawan Barisan Pembaharuan 08 sudah terbentuk di 38 Propinsi dan 500 Kabupaten/Kota. Semua ini adalah jaringan lama dari kalangan UMKM, Pedagang, Koperasi, kalangan perempuan, Milenial/Gen Z, disabilitas dan kalangan Media," kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman SIP kepada media, Kamis (26/10/2023) di Jakarta.

Gus Din juga mengatakan, Relawan BP 08 sudah menggelar Soft Launching dan Bakti Sosial di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023). Dimana acara ini dihadiri Fauzi Baadillah Kordinator Nasional Rumah Besar Relawan Pemenangan Prabowo 08 yang menyerahkan sertifikat Relawan Pemenangan Prabowo Subianto Presiden 2024-2029.

"Alhamdulillah juga acara Soft Launching dan Baksos berjalan lancar di basis akar rumput dengan menyerahkan 150 botol 800 ml minyak goreng kepada warga Jakarta. Kita juga terlibat dalam Syukuran Ultah Prabowo Subianto ke 72 di Jl. MH Thamrin 10 Jakarta Pusat yang digelar Rumah Besar Relawan Pemenangan Prabowo 08," tambahnya.

Menurutnya, Relawan BP 08 banyak didominasi jaringan UMKM, Koperasi, Pedagang, kalangan Perempuan, Milenial, Disabilitas, Media dan melibatkan jaringan lintas partai Koalisi Indonesia Maju. Bahkan semua anggota wajib mengisi formulir pendaftaran kesediaan menjadi anggota dan pengurus Relawan BP 08.

"Semua anggota Relawan BP 08 terverifikasi dan memiliki nomer keanggotaan yang sudah terverifikasi. Semua ini dilakukan demi kerapian gerakan dan tertib administrasi keanggotaan," jelas Gus Din yang juga Caleg PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta II Jaksel Jakpus dan Luar Negeri dengan Nomer Urut 5.

Dalam sinergi antar Relawan Prabowo Gibran, Relawan BP 08 juga beraliansi dengan Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi, Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) dan jaringan Prabowo Mania 08.

"Kita sudah terus melakukan komunikasi dengan Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi yang dipimpin Silfester Matutina. Kemudian Relawan BP 08 juga sudah audensi dan menjalin kerjasama dengan Prabowo Mania 08 yang dipimpin Immanuel Ebenezer," jelas Gus Din tokoh muda Relawan Jokowi ini pada 2019 lalu.

Sebelumnya Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 juga diundang dan hadir saat Deklarasi Partai Demokrat, PSI, PAN dan partai lainnya saat deklarasi mendukung Prabowo-Gibran. 

Kemudian juga terlibat pengerahan massa Pelepasan Pendaftaran Pasangan Capres - Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ke KPU RI di Indonesia Arena GBK Senayan Jakarta, Rabu (25/20/2023).

"Relawan BP 08 juga selalu hadir jika ada undangan lintas partai. Kami terlibat aktif untuk mensukseskan semua kegiatan Prabowo Gibran yang di dukung Koalisi Indonesia Maju," pungkas Gus Din pria asal Sumenep Madura ini.

Sebelumnya, bakal pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi mendaftar calon peserta Pilpres 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu, (25/10/2023).

Sekitar pukul 11.57 WIB, Prabowo-Gibran secara simbolis menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di ruangan utama Kantor KPU RI.

Bakal pasangan calon Prabowo-Gibran memasuki ruang pendaftaran dengan didampingi ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Prabowo-Gibran menjadi bakal pasangan capres dan cawapres ketiga yang mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 di hari terakhir pendaftaran, Rabu.

Adapun dua pasangan bakal capres-cawapres yang sudah lebih dulu mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan ini mendaftar ke KPU RI pada Kamis (19/10/2023). 

(Udin) JBP

Ketum Lingkar Nusantara Tuntut MK Bersikap Adil Pada Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman Dan Saldi Isra

JAKARTA. JBP - Ketua Umum Relawan Lingkar Nusantara (LISAN), Hendarsam Marantoko, SH, MH menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap adil dalam laporan etik kepada Ketua MK Anwar Usman dan Anggota MK Saldi Isra.

Hal ini diketahui buntut dari Putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres, kemudian Anwar Usman dilaporkan oleh beberapa pihak ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, (18/10/2023).

Kemudian, bahwa selang sehari setelahnya, (19/10/2023) Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) melaporkan Saldi Isra ke Dewan Etik MK, terkait dengan dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK yang sama yaitu perkara tentang batas usia capres-cawapres.

"Ironisnya, untuk perkara terhadap Anwar Usman MK bergerak dengan sangat cepat dan tanggap dengan membentuk Majelis Kehormatan MK tepat 5 hari setelah Laporan tersebut masuk," kata Hendarsam dalam rilis media, (24/10/2023) di Jakarta.

Menurutnya, pihaknya mempertanyakan sikap MK yang belum juga menindaklanjuti Laporan Advokat LISAN terhadap Saldi Isra. Padahal kata pengacara muda ini, diketahui laporan Advokat LISAN hanya berjarak 1 hari saja.

"Oleh karena itu kami menuntut MK untuk bersikap fair dan adil dalam memproses setiap Laporan yang masuk ke MK, yang mana salah satu objek laporannya adalah sama," tuntut Hendarsam. 

 

(Budiman) JBP

2023 Sebagai Tahun Merek, Melalui POP Merek DJKI Menyumbang PNBP Lebih Dari 70 Miliar Rupiah

JAKARTA, JBP - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan tahun 2023 sebagai Tahun Merek. DJKI memiliki beragam terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan merek.

Direktur Jenderal KI, Min Usihen, mengungkapkan salah satu inovasi Tahun Merek adalah Persetujuan Otomatisasi Pelayanan Merek (POP Merek). Lewat POP Merek, DJKI telah menerima sekitar 34.000 permohonan dan memberikan kontribusi (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP lebih dari Rp70 miliar.

"POP Merek yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 30 Oktober 2022 lalu telah melayani permohonan perpanjangan, pencatatan lisensi, dan petikan resmi. Saat ini POP Merek telah menerima sekitar 34.000 permohonan dan memberikan kontribusi PNBP lebih dari 70 Miliar Rupiah,” kata Min Usihen saat membuka Merek Festival di Kemenkumham, Senin (23/10/2023).

Terobosan lainnya adalah One Village One Brand (OVOB). Program ini bertujuan membangun kesadaran dan memetakan potensi merek kolektif di seluruh Indonesia.

Program OVOB menargetkan pembangunan ekonomi berbasis KI di setiap desa dan kabupaten, dengan memiliki satu merek secara kolektif.

Min menerangkan DJKI menerima 99 permohonan merek kolektif dan 6 diantaranya telah terdaftar.

"Tujuannya adalah untuk mendorong ekonomi daerah berbasis kekayaan intelektual di setiap desa atau pun kabupaten dengan memiliki satu brand secara kolektif yang dimiliki oleh komunitas yang bergerak di satu bidang tertentu pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau ekonomi kreatif,” terang Min.

“Hingga waktu pelaksanaan merek festival ini, DJKI telah menerima 99 permohonan merek kolektif dan 6 diantaranya telah terdaftar. Jumlah mengalami peningkatan hampir empat kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022 sejumlah 29 permohonan,” tambahnya.

Selain itu, Tahun Merek 2023 juga didukung oleh program Geographical Indication Drafting Camp dan IP Talks Brand (H)ours.

Program Geographical Indication Drafting Camp memberikan asistensi dan pendampingan bagi pemohon indikasi geografis di Papua dengan 4 permohonan, Papua Barat dengan 4 Permohonan, dan Nusa Tenggara Timur dengan 8 permohonan.

Sementara itu, program IP Talks Brand (H)ours merupakan sosialisasi bersama 4000 pelaku usaha, pemilik merek, konsultan KI, instansi terkait yang memangku kepentingan di bidang KI, sentra-sentra KI, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum.

Merek Festival 2023 dilaksanakan pada 23 s.d 25 Oktober 2023 di area gedung Kemenkumham. Sesuai tema "Cinta Lokal Sentuhan Global : Merek Kita, Cerita Kita Bangga di Panggung Dunia", gelaran ini diwarnai dengan pameran produk lokal, konsultasi KI, business matching, dan talkshow KI.

“Dengan dilaksanakannya Merek Festival 2023, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk memanfaatkan pelindungan merek,” pungkas Min.

 

(Tf)/Alm) JBP

Dialog Kebangsaan MPN PP, Ketua MPR RI Kembali Ingatkan Bahwa 'Konstitusi Indonesia Perlu Miliki Pintu Darurat!'

JAKARTA, JBP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo menuturkan setelah mengalami empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata masih belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu. Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai Ketetapan yang bersifat pengaturan atau regeling untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi.

"Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk melahirkan Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan. Hal ini penting untuk kita pikirkan dan diskusikan bersama, perlunya 'pintu darurat' sebagai jalan keluar apabila terjadi dispute konstitusi, demi menjaga keselamatan dan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Selain Budayawan Deddy Mizwar, hadir antara lain Ketua Bidang ESDM MPN Pemuda Pancasila Muslim, Ketua bidang OK MPN Pemuda Pancasila Piala Simanjuntak serta Anggota Bidang Seni dan Budaya MPN Pemuda Pancasila Dedi Gumelar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jika sekiranya terjadi keadaan-keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan bangsa dan negara terhenti, baik karena adanya bencana alam, adanya pandemi, adanya pemberontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun bagaimana sekiranya apabila terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden, berikut triumvirat yakni menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan beserta jajaran yang lain lumpuh, atau berhalangan tetap secara serentak? Sehingga situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh organ-organ konstitusional yang ada.

"Atau bagaimana jika keadaan darurat negara menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban atau kewenangan hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, idealnya UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional deadlock”. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka prinsip kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan keadaan bahaya tersebut.

"Sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat, maka seharusnya MPR kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif. Sehingga dengan kewenangan tersebut dapat mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat regeling guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar," urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, agar MPR RI kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif, idealnya dengan melakukan perubahan terhadap UUD. Namun untuk saat ini, realita politik masih belum memungkinkan. Apalagi saat ini seluruh partai politik mencurahkan seluruh energinya dalam menghadapi tahun politik menjelang Pemilu serentak dan Pilkada serentak tahun depan.

Pilihan alternatif lainnya adalah merevisi atau menghapuskan penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan pasal 7 tersebut menempatkan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dibawah UUD dan di atas undang-undang. Akan tetapi, ketentuan tersebut dibatasi pada bagian Penjelasan, dengan menyatakan bahwa Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku menurut Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
 
"Tentu ini menjadi persoalan, karena tidak seharusnya ketentuan dalam penjelasan membatasi norma yang diatur dalam pasal. Sebagai catatan, saat ini pengajuan judicial review terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut sedang diajukan oleh Partai Bulan Bintang ke MK masih dalam proses persidangan. Jika dikabulkan, maka MPR akan memiliki kewenangan membuat Ketetapan yang bersifat regeling," pungkas Bamsoet. 

 

(*) JBP

Tindak Lanjuti Informasi Warga, Polres Simalungun Cokok Terduga Pengedar Narkotika Saat Tengah Bercokol

SIMALUNGUN, JBP - Polres Simalungun kembali berhasil mengamankan seorang pria dewasa yang tertangkap tangan sedang memiliki, menguasai, menyimpan, dan diduga mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu. Tersangka berinisial "JM(42)" alias Jamal, berhasil ditangkap di rumahnya di Huta I, Nagori Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, pada Sabtu (20/10/2023).

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui Plh.Kasi Humas Polres Simalungun IPTU V.J Purba saat dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut, "Benar bahwa personel Sat Narkona Polres Simalungun kembali berhasil mengamankan seorang pria yang diduga menjadi pengedar shabu-shabu, "Kata VJ.

Kasi humas mengungkapkan bahwa terduga bandar shabu-shabu tersebut berhasil ditangkap berdasarkan laporan informasi dari media sosial, "Tersangka  "JM(42)" alias Jamal sempat diberitakan atau diinformasikan melalui media sosial, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, rumah yang dicurigai dinaksud sering digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika.

Laporan ini ditanggapi dari fungsi humas polres simalungun, kita sampaikan dan ditindaklanjuti oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Simalungun yang dipimpin oleh Kanit I IPTU Dian Putra, M.H. Sekitar pukul 11.00 WIB, tim melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan "JM(42)" alias Jamal, ungkap VJ.

"Dalam proses penggeledahan yang didampingi Gamot setempat, tim menemukan barang bukti berupa 5 bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 12,24 gram. Selain itu, juga ditemukan sebuah timbangan digital, sebuah HP android warna hitam, dan 2 bundel pelastik klip kosong.

Dalam interogasi awal, "JM(42)" alias Jamal  mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan adalah miliknya dan disimpan di dalam kandang ayam miliknya. Ia mengatakan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seseorang laki-laki di daerah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tim langsung melakukan upaya pengembangan kasus ini, namun belum berhasil menemukan pria yang dimaksud.

Selain itu, seorang saksi warga berinisial "Y" yang berada di lokasi pada saat penangkapan juga sempat ikut diamankan untuk dimintai keterangannya. Tersangka, saksi, dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Markas Komando Polres Simalungun untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Penangkapan ini merupakan upaya Polres Simalungun dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Polisi berkomitmen untuk melanjutkan penyelidikan dan mengungkap jaringan yang terlibat dalam peredaran narkotika di Kabupaten Simalungun.

 

(Joe) JBP

Lomba Bedah Data APBD 2023, Menkeu Sri Mulyani : Sangat Baik Untuk Dorong Generasi Muda Belajar Tentang APBD

 

 

JAKARTA, JBP – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi para finalis yang merupakan para generasi Z atas partisipasinya dalam Lomba Bedah Data APBD 2023. Menurut Menkeu, lomba tersebut telah menjadi ajang yang sangat baik untuk mendorong generasi muda belajar lebih banyak tentang APBD, (19/10/2023).

"Lomba Bedah APBD yang merupakan salah satu cara kita untuk terus menanamkan pengetahuan, rasa ingin tahu, dan juga kepedulian terhadap negara kita, daerah kita,” kata Menkeu dalam final Lomba Bedah Data APBD 2023 yang diselenggarakan di Aula Nagara Dana Rakca, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (19/10).

Menkeu mengatakan bahwa lomba ini telah memberikan kesempatan kepada para finalis untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan analisis data. Harapannya, para finalis dapat menjadi generasi Z yang terus mencari tahu, haus akan ilmu, dan melalui banyak proses belajar.

"Kalian akan menjadi generasi Z yang tadi tidak hanya cool karena kalian nerd, tahu data, suka data, menganalisa data. Tapi kalian adalah generasi Z yang reliable karena kalian akan terus mencari tahu, kemudian haus akan ilmu. Ikut bertanding, bisa menang, bisa kalah, dan bisa menghargai pemenang dan yang kalah. Kalian adalah generasi Z yang sudah melalui proses yang luar biasa. That’s what you call it champions," ujar Menkeu.

Ke depannya, Menkeu meminta kepada para finalis untuk menyebarkan seluruh proses memahami keuangan negara, termasuk APBD, kepada masyarakat yang lebih luas. Karena APBD merupakan sebuah instrumen yang penting untuk mencapai berbagai tujuan negara.

“Keikutsertaan kalian hadiah buat saya. Karena sebetulnya melalui proses ini, saya membayangkan banyak anak-anak pada level SMA mulai memiliki kesadaran. Sesudah Anda melalui proses ini, kalian mulai menghargai, kalian harus menjadi makin pintar sehingga nanti kalian bisa berkontribusi. Jadi kalian mulai sekarang sudah dititiskan benih untuk mulai sadar mengurus Indonesia bersama-sama, menjadi generasi muda yang cerdas, pandai, berkarakter, dan tentu akan menjadi anak-anak muda yang diharapkan untuk terus menjaga Indonesia menuju cita-citanya,” kata Menkeu.

Partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama generasi muda, sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, Kementerian Keuangan mengadakan Lomba Bedah APBD 2023 yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan daerah di kalangan generasi muda. Lomba ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

(Dep/Al/Iksn) JBP

Soft Launching Dan Bakti Sosial, Fauzi Baadillah Berkomitmen Untuk Berjuang Bersama Rumah Besar Relawan Prabowo

JAKARTA, JBP - Organisasi Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP-BP) menggelar Soft Launching dan Bakti Sosial Relawan Barisan Pembaharuan (BP) 08. Acara ini digelar di Rumah Makan Betawi (UMKM) Jl. Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023) tepat di ruang terbuka warga Kelurahan Gondangdia.

Hadir Kordinator Nasional Relawan Rumah Besar Pemenangan Prabowo Subianto 08, Fauzi Baadilla dan Pengurus Rumah Besar Pemenangan Prabowo Subianto 08 Wenry A. Putra. Hadir juga dari petinggi PP-BP Syafrudin Budiman SIP atau Gus Din (Ketua Umum), DR Andian Parlindungan MA (Dewan Penasehat), Sholeh Tuasikal (Dewan Pembina), Dr. Adhari atau Gus Ari (Waketum), Q. Ruslan Siregar (Waketum) dan Netty Sitompul SH, M.Kn (Waketum).

Selain itu hadir Herdianti Puspitasari, S.Si (Waketum), Eka Lestari Sinaga SH (Waketum), Patrick Fatruan (Waketum), Melvy Noviza Z (Wasekjen/Artis Sinetron), Shakilla Maliki (Sekretaris Harian), Vera Verawati atau Vera Chang (Wasekjen/Artis Sinetron), Elis Fina Anggraini, SE, MM (Wasekjen) dan Hary Mardani (Wabendum).

Fauzi Baadillah mengatakan dalam sambutannya, hari ini adalah momen yang istimewa, yang dimana Bapak Prabowo mendapatkan tambahan dukungan dan semangat dari Barisan Pembaharuan 08.

"Untuk itu saya juga ucapkan terimakasih kepada Pimpinan, Pengurus, dan Anggota Barisan Pembaharuan 08 yang saat ini sudah bergabung dan melaksanakan deklarasi serta berkomitmen bergerak untuk berjuang bersama Rumah Besar Relawan Prabowo 08 dan merangkul saudara-saudara kita sesama anak bangsa dimanapun mereka berada," kata Ozi sapaan akrab pria yang berprofesi sebagai aktor film ini.

Lanjutnya, dukungan baik melalui media sosial maupun berinteraksi langsung dengan cara dan strateginya masing-masing. Selain itu diucapkan selamat kepada Barisan Pembaharuan 08 yang dimana hari ini mendeklarasikan diri sebagai pendukung Bapak Prabowo Subianto untuk mengantar beliau sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029.

"Saya mewakili Rumah besar relawan prabowo 08 yang ditugaskan untuk mensinergikan narasi dan memverifikasi komunitas-komunitas relawan, tidak kenal lelah mengingatkan kepada kawan-kawan untuk memperoleh suara untuk Bapak Prabowo bukan dari menebarkan kebencian, bukan dari menebarkan ketakutan, menebarkan Hoax, dan menebarkan permusuhan," tukas Ozi.

Katanya, hal itu karena Bapak Prabowo sudah berpesan untuk seluruh masyarakat dan relawan pendukungnya agar menebarkan kebaikan, kasih sayang, cinta kasih, dan senyuman. Semua itu karena Bapak Prabowo ingin pemilu ini berjalan damai, sejuk, dan merangkul kita semua demi Indonesia yang lebih baik.

"Maka dari itu kita semua harusMengedepankan politik yang beradab, Mengedepankan cinta kasih, Menjauhi hinaan, caci maki, fitnah, dan kampanye hitam. Demokrasi yang sehat, Demokrasi yang sejuk, Demokrasi yang damai, Demokrasi yang rukun, DEMOKRASI YANG MEMPERSATUKAN- BUKAN DEMOKRASI YANG MEMECAH BELAH KEUTUHAN NKRI," imbuhnya.

Lalu, kita semua dapat mendukung 17+8 Program Bapak Prabowo yang Bapak akan laksanakan. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksanakan dengan baik.Sekali lagi selamat atas deklarasi nya Barisan Pembaharuan 08.

"Semoga rekan-rekan dapat menjaga amanah dengan baik, sesuai pesan-pesan bapak Prabowo Subianto.KITA SEMUA, INDONESIA!KITA SEMUA, PRABOWO!PRABOWO PRESIDEN!," seru Fauzi Baadillah.

Berikut Program Prabowo Subianto:

1. Mencapai swasembada pangan,2. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi,3. Rumah murah untuk masyarakat Desa,4. Pemberantasan Narkoba,5. Pembangunan IKN sebagai pemerataan,6. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM,7. Reformasi hukum dan birokrasi,8. Menjamin kelestarian lingkungan hidup,9. Meningkatkan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga,10. Melestarikan seni budaya,11. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat,12. Menguatkan pertahanan negara,13. Berani dan mampu berantas kemiskinan,14. Menyempurnakan keuangan negara,15. Memberantas korupsi,16. Swasembada air,17. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani

Sementara untuk 8 program percepatan:

1. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan perbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi,2. Cetak dan tingkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional,3. Melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut,4. Selenggarakan cek kesehatan gratis, berantas penyakit TBC dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di Kabupaten,5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa serta menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan,6. Makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil,7. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Tingkatkan rasio penerimaan negara dari PDB Ke 20% setara tambahan Rp. 1.300 Triliun,8. Menaikkan gaji Aparat Negara seperti ASN, Kades, dan perangkat Desa lainnya.

Barisan Pembaharuan Terima Sertifikat dari Badan Pemenangan Prabowo Subianto 08

Relawan Barisan Pembaharuan 08 saat Soft Launching dan Bakti Sosial Relawan Barisan Pembaharuan (BP) 08 di Rumah Makan Betawi (UMKM) Jl. Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023) menyerahkan plakat surat dukungan kepada Capres Prabowo Subianto melalui Fauzi Baadillah. Sementara sebaliknya Fauzi Baadillah selaku Kornas Relawan Rumah Besar Pemenangan Prabowo Subianto 08 memberikan sertifikat relawan kepada Syafrudin Budiman SIP selaku Ketua Umum PP-BP.

Syafrudin Budiman dalam sambutannya mengatakan, Relawan Barisan Pembaharuan 08 membuat Surat Ikrar Dukungan Pemenangan kepada Bapak Prabowo Subianto Calon Presiden RI 2024-2029.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP-BP). Dengan ini kami Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP-BP) menyatakan bahwa atas dasar tanggung jawab dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Indonesia yang terus-menerus menjadi lebih baik, dan demi mewujudkan cita cita kemerdekaan bangsa sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucapnya.

"Serta setelah melalui proses panjang, dialog, pertukaran pikiran, dan suatu musyawarah anggota Barisan Pembaharuan yang penuh kebersamaan, kami berkesempatan untuk:

Pertama : Bahwa kami Barisan Pembaharuan telah menyatukan tekat tujuan, dan langkah untuk memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden RI 2024-2029.

Kedua : Bahwa kami memberikan mandat penuh kepada Bapak Prabowo Subianto Calon Presiden RI 20224-2029, untuk memilih Calon Wakil Presiden RI 2024-2029, dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan pemilu.

Ketiga : Bahwa pada Kamis, 19 Oktober 2023, kami Barisan Pembaharuan menggelar soft launching dan bakti sosial sebagai bentuk dukungan nyata kepada Bapak Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden RI 2024-2029.

Keempat : Kami Barisan Pembaharuan sebagai organisasi Relawan Prabowo Subianto yang tergabung dalam dan terkoordinasi dengan Kordinator Nasional Relawan Rumah Besar Pemenangan Prabowo Subianto yang dipimpin Bapak Fauzi Baadilah, menyatakan siap membentuk struktur dan jaringan keseluruh Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Indonesia," ucapnya.

Syafrudin Budiman menyatakan bahwa pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh, tanggung-jawab dan sepenuh hati. Dirinya bersama para Relawan Barisan Pembaharuan 08 yang sudah terbentuk di 38 Propinsi akan terus bergerak ke Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

"Insyallah Relawan Barisan Pembaharuan 08 akan bergerak ke akar rumput yang paling bawah. Terutama ke basis garapan-garapan kalangan UMKM, Koperasi, Pedagang dan kalangan Perempuan, Milenial/Gen Z, Disabilitas dan kalangan Media," terang Gus Din sapaan akrabnya.

Acara ini juga diselingi pembagian sembako minyak goreng yang secara simbolik diberikan Melvy Noviza Z Wasekjen PP-BP yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III kepada Ibu RW Gondangdia Menteng, Yusnan Dayanti. Adapun pemberian minyak goreng ini sebanyak 150 botol 800 ml.

"Kami sampaikan bantuan ini sebagai wujud peduli kepada warga masyarakat Gondangdia. Insyaallah Relawan Barisan Pembaharuan 08 terus bergerak ke bawah untuk kemenangan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024-2029," kata Melvy Artis Sinetron Suami-suami Takut Istri ini didampingi Dr. Adhari atau Gus Ari Wakil Ketua Umum PP-BP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu).

 

(Udin Oleng) JBP

Pantau Kinerja Daerah Dan Pastikan Kesiapan Jajaran, Jaksa Agung Lakukan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara

SULAWESI UTARA, JBP - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan kunjungan kerja pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dimana dalam kunjungannya kerjanya, Jaksa Agung turut didampingi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro. Turut hadir dan menyambut Jaksa Agung yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Andi Muhammad Taufik dan Para Kepala Kejaksaan Negeri serta para jajaran di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Rabu(18/10/2023).

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Jaksa Agung tersebut dilaksanakan dalam rangka memantau kinerja daerah sekaligus memastikan kesiapan seluruh jajaran yang ada diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024.

Jaksa Agung berkesempatan mengunjungi 4 satuan kerja Kejaksaan Negeri di Sulawesi Utara pada hari pertama kunjungannya yaitu diantaranya Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Kejaksaan Negeri Bitung, Kejaksaan Negeri Tomohon, dan Kejaksaan Negeri Manado. Dalam kunjungannya, Jaksa Agung meninjau terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing satuan kerja. Dimana menurut Jaksa Agung, sarana dan prasarana yang ada disatuan kerja ini sudah mulai usang sehingga perlu untuk dilakukan revitalisasi.

“Pembaharuan sarana dan prasarana perlu dilakukan guna menunjang pelayanan penegakan hukum yang humanis, karena di gedung inilah tempat membangun Jaksa yang bernurani dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Jaksa Agung. Rabu(18/10/2023)

Jaksa Agung juga menyampaikan bahwasannya menjadi seorang Jaksa harus memiliki keberanian dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus yang melibatkan penguasa daerah dan para oknum yang ada diwilayah hukum masing masing tanpa pandang bulu.

"Jika terdapat perbuatan yang menyimpang sehingga menyebabkan kerugian negara dan menyengasarakan masyarakat, segera dilakukan tindakan tegas terhadap para oknum tersebut.", jelas Jaksa Agung.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga menyampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk memperhatikan tentang tata kelola manajemen kepegawaian di daerah, terutama mengenai pemerataan pengisian jabatan struktural dan Jaksa. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dapat terjaga dengan baik.

Jaksa Agung juga berpesan kepada para jajaran di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara agar selalu menjaga kekompakan dan soliditas dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Saya titipkan institusi ini kepada seluruh jajaran yang ada di daerah, agar terus menjaga marwah Kejaksaan dan terus merawat kepercayaan dari masyarakat,” ujar Jaksa Agung.

(Dana) JBP

Kejadian Anjloknya Dua Kereta Api Argo Semeru Dan Kereta Api Argo Wilis di KM 520, Petak Jalan Sentolo - Wates

KULONPROGO, JBP - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan, akibat peristiwa anjloknya KA 17 Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung – Surabaya Gubeng, di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo - Stasiun Wates, pada Selasa (17/10), pukul 13.15.

"Kedua jalur rel antara Wates - Sentolo untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kecelakaan tersebut. KAI saat ini sedang berusaha melakukan upaya evakuasi kepada para penumpang di 2 KA yang mengalami musibah tersebut," kata EVP of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Lanjutnya,"Upaya selanjutnya dari KAI adalah melakukan upaya evakuasi 2 rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. Bagi perjalanan KA-KA yang akan melintas di wilayah Wates - Sentolo, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi, berupa jalan memutar dan oper stapend," terangnya.

"Informasi lebih lanjut terkait kejadian ini, akan kami sampaikan pada kesempatan selanjutnya," pungkas EVP of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji.

 

(Mulyadi) JBP

The Asset Manager 2023, Menkeu Ungkap Rp11.000 Triliun Aset Negara Masih Bisa Dioptimalkan

JAKARTA, JBP - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, aset negara senilai 11.000 triliun rupiah sebagian besar masih bisa dioptimalkan nilai tambah, peranan, dan kontribusinya dalam ekonomi. Hal itu ia sampaikan pada Malam Penganugerahan The Asset Manager 2023 yang dilaksanakan di Gedung AA Maramis, Kompleks Kementerian Keuangan, pada Selasa (17/10/2023).

"Selama pembangunan Indonesia dilakukan, aset-aset kita yang sekarang nilainya 11.000 triliun rupiah itu sebagian besar sebetulnya sangat dan masih bisa dioptimalkan dari sisi nilai tambahnya, peranannya, dan kontribusinya terhadap perekonomian," ujar Sri Mulyani.

Ia menceritakan, dalam proses inventarisasi dan valuasi aset negara, seringkali didapati adanya aset dalam kondisi yang kurang optimal berupa gedung dan lahan kosong.

"Sering yang muncul di masyarakat ada gedung di daerah strategis tapi kosong atau bahkan dijadikan gudang sehingga dia tidak memunculkan opportunity cost atau nilai tambah yang harusnya bisa dimunculkan dari aset-aset yang ada dinilai strategis. Atau banyak juga lahan-lahan yang dibiarkan kosong dan ini kemudian di-occupied oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau yang kemudian ingin menyerobot," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mendukung diselenggarakannya kontestasi Asset Manager oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai ajang untuk bisa meningkatkan kemampuan dari para manajer aset di berbagai institusi.

"Nah, kemampuan dan mengenali skill seperti itu masih relatif baru di Indonesia. LMAN kita minta menjadi pionir untuk bisa menjadi promotor terhadap tadi, the best and the highest use," ucap Menkeu.

The Asset Manager sendiri merupakan kompetisi antar para pengelola aset negara pada Kementerian/Lembaga, Pemda, BLU, maupun BUMN/BUMD yang mengadu kompetensi, pemahaman, dan kreativitas dalam optimalisasi aset negara. Dalam babak final, tim dari PT Wijaya Karya (Kategori Master) serta tim dari BPKAD Jawa Barat (Kategori Maestro) menyabet juara pertama TAM 2023 kali ini.

Malam Penganugerahan The Asset Manager 2023 dilaksanakan di Gedung AA Maramis Kompleks Kementerian Keuangan, sebagai salah satu situs bersejarah di Jakarta dan merupakan objek studi kasus Babak Grand Final TAM 2023.

"Saya berharap dari para finalis akan mendapatkan ide-ide yang baik dan kemudian tentu berharap LMAN akan menjalankan ide ini sehingga paling tidak teruji atau tidak ide-ide tersebut yaitu membuat aset yang ada di gedung ini, di seluruh kompleks ini, akan menjadi aset yang bisa memberikan nilai tambah, tidak hanya dari estetika, nilai indah untuk Instagramable, tapi juga betul-betul bisa menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi. Itu keinginan kita," tukas sang Bendahara Negara. 

 

(dm/irf/iksn) JBP

Produsen Terbesar Kedua di Dunia, Potensi Ekspor 'Si Emas Hitam' Vanili Indonesia Yang Menjanjikan

JAKARTA, JBP – Indonesia merupakan produsen vanili terbesar kedua di dunia setelah Madagaskar. Dengan kualitas unggul berupa aroma yang kuat dan tahan lama, vanili Indonesia punya potensi besar untuk semakin dikembangkan di pasar global, (16/10/2023).

Data dari ITC Export Potential Map menunjukkan bahwa potensi peningkatan ekspor vanili Indonesia ke seluruh dunia sebesar USD 59 Juta. Dengan terus meningkatnya permintaan di pasar global, maka potensi Indonesia untuk menyalip posisi Madagaskar semakin terbuka lebar.

Harga vanili di pasar global saat ini juga terbilang sangat tinggi, dengan rata-rata mencapai EUR270,40/kg untuk vanili ekstrak dan EUR175,56/kg untuk vanili utuh pada tahun 2022. Tingginya harga vanili membuat vanili mendapatkan julukan tanaman "si emas hitam".

Menangkap peluang tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) dengan semangat #KemenkeuSatu bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan kualitas mutu produk, kapasitas produksi, dan perluasan pasar ekspor vanili bagi 200 petani dari 20 desa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Meski menjadi salah satu produsen utama vanili, Indonesia masih berada di peringkat ketujuh dalam hal ekspor vanili dunia, dengan kontribusi sekitar 2,63% terhadap total ekspor vanili dunia.

Kepala Divisi Riset dan Pengembangan LPEI, Rini Satriani, mengungkapkan bahwa peningkatan harga vanili di Perancis sebesar 10% membuat volume ekspor vanili Indonesia meningkat 0,41%, ceteris paribus. Kenaikan harga ekspor vanili dari negara pesaing, seperti Perancis, membuat negara-negara pengimpor cenderung memilih ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia.

"Ini menciptakan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya,” kata Rini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adanya kekhawatiran terhadap pasokan vanili global karena kekeringan, angin topan, dan praktik pertanian yang buruk di Madagaskar juga menjadi peluang bagi vanili Indonesia.

Pada tahun 2022, lima negara tujuan utama ekspor vanili asal Indonesia adalah Amerika Serikat (64,93%), Jerman (8,62%), Belanda (7,53%), Singapura (2,63%), dan Kanada (2,50%). Permintaan vanili juga terus meningkat signifikan dari negara- negara seperti Perancis, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Mauritius.

Saat ini ekspor vanili Indonesia dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti harga vanili Perancis sebagai negara pesaing utama, PDB per kapita Indonesia, PDB per kapita negara tujuan ekspor, jarak ekonomi dan nilai tukar.

Selain itu, faktor jarak ekonomi juga berdampak pada permintaan vanili di ASEAN. Negara- negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, lebih memilih ekspor vanili dari Indonesia dibandingkan dengan negara pesaing seperti Madagaskar, Perancis, dan Jerman.

Meskipun punya potensi ekspor besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh produsen dan eksportir vanili Indonesia seperti pasokan yang tidak stabil akibat cuaca dan iklim yang fluktuatif.  Untuk itu, LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu menjadi mitra strategis dalam ekosistem ekspor yang fokus pada beyond financing, developmental impact, dan sustainability.

Upaya pengembangan komoditi vanili tidak hanya terbatas pada dukungan pembiayaan, tetapi juga harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas produk, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI, Sofyan Irianto Naibaho, pun berharap upaya ini dapat membantu petani vanili meningkatkan kualitas produksi dan membuka peluang ekspor yang lebih luas di masa depan. 

 

(LPEI/dm/fir/Iksn) JBP

Kedapatan Membawa Barang Terlarang, Pemilik Narkotika Jenis Shabu Dicokok Polres Simalungun Saat Tengah Bercokol

SIMALUNGUN, JBP, Seorang laki-laki berinisial "S(37)" alias ENNO, warga Huta Mariring Nagori, Desa Gunung Datas, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berhasil diamankan oleh Personil Polres Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 pukul 14:30 WIB.

"S(37)" yang pekerjaannya sebagai buruh tani ini tertangkap tangan sedang memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, jenis shabu.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui Plh.Kasi Humas IPTU V.J Purba membenarkan informasi tersebut, "Penangkapan bermula dari informasi masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering terlihat membawa narkotika jenis Shabu-shabu di sekitaran lokasi penangkapan.

Pada saat penangkapan, "S(37)" terlihat sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dengan nomor kendaraan BK 2327 TAF, "ujar VJ.

Lebih lanjut Kasi Humas menjelaskan bahwa, "Pelaku kemudian dihentikan dan disuruh mengeluarkan isi kantong celananya serta memeriksa badan dan sepeda motor miliknya. Saksi-saksi merasa curiga karena pelaku beberapa kali melirik sandal yang dipakainya. Di tali sandal sebelah kiri bagian dalam, terdapat satu buah plastik klip yang diduga kuat berisi narkotika jenis shabu-shabu," tuturnya.

"Pelaku mengaku bahwa barang tersebut ia beli dari seorang laki-laki di daerah Desa Bandar Dolok, Kecamatan Sispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun oleh personel Polsek Raya Kahean untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, "kata VJ.

Melalui Kasi Humas menyampaikan bahwa, "Kapolres Simalungun menyatakan bahwa penangkapan "S(37)" merupakan bagian dari komitmen nyata jajaran Polres Simalungun dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun," tegasnya.

"Ini menjadi bukti bahwa kami tidak akan berhenti dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum kami. Setiap informasi dan laporan masyarakat senantiasa kami tindaklanjuti," ungkap Kapolres melalui VJ.

Kapolres juga mengapresiasi kinerja anggota yang telah berhasil menangkap tersangka penyalahgunaan narkotika ini. Ia berharap penangkapan ini dapat menjadi efek jera bagi siapapun yang mencoba untuk memperjualbelikan narkoba.

Kapolres berpesan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun dan sekitarnya untuk selalu waspada dan berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Simalungun.

"Dengan kolaborasi Polres dan masyarakat, kami yakin peredaran narkoba dapat diberantas di wilayah ini," tutup Kasi Humas. 

 

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan narkoba, demi keselamatan bersama.

(Butet) JBP

Hadiri Pertemuan Tahunan IMF-WB 2023, Menkeu Ungkap Peran ASEAN Dalam Menghadapi Kondisi Global

MARAKESH, JBP – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri International Monetary Fund (IMF) - World Bank Annual Meetings 2023 yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko pada Rabu (11/10/2023). Salah satu topik pembahasan pada pertemuan tersebut yakni bagaimana ASEAN menghadapi kondisi global yang penuh tantangan. (12/10/2023)

Menkeu mengungkapkan bahwa ASEAN merupakan wilayah yang sangat beraneka ragam. Setiap negara anggota memiliki keberagaman dan karakter unik masing-masing, terutama dalam menghadapi tantangan global saat ini. Menurutnya, tugas IMF untuk mengelola situasi keuangan global juga akan semakin kompleks.

“Pada pertemuan kali ini, saya berharap IMF dapat melihat lebih dalam dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk dapat memberikan dukungan terbaik bagi kami dalam mengatasi situasi global saat ini," kata Menkeu dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan berbagai peran penting yang telah dilakukan Indonesia selaku pemangku Keketuaan ASEAN tahun ini.

“Mulai dari membahas isu digital economy, sustainability, food security, arsitektur kesehatan, pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya peluncuran ASEAN Taxonomy versi 2 untuk mendukung pembiayaan hijau,” ujar Menkeu. 

 

(dep/fir/irm) JBP

Penyelundupan Minuman Keras Dari Papuanugini Berhasil Digagalkan Satgas Pamtas RI-PNG di Tapal Batas Pikere

KABUPATEN KEEROM, JBP - Rutin gelar pemeriksaan Julur perlintasan Tapal Batas Pikere dengan Jalan Kampung Pitewi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia - Papuanugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Sektor Utara Yonif 122/TS, yang berada di bawah naungan Korem 172/PWY Pos Koki D Pitewi berhasil amankan pelaku penyeludupan Miras berjenis Whisky dengan netto 350 ml sebanyak 12 botol, Rabu kemarin (11/10/2023).

"Sekira Pukul 21.45 WIT Pos Koki Pitewi Menggelar Patroli dan Pos Ujung Karang mencurigai mobil jenis Grand Max yang melintas di jalan tapal batas, dan langsung melaksanakan pengecekan ditemukan barang bukti berupa minuman keras bermerk Wishky sebanyak 12 botol dengan netto 350MLa," hal tersebut disampaikan Dankipur D Lettu Budi Kristiyanto.

Lanjut Dankipur menerangkan, "Dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 1 orang pelaku A.n I.G (34) alamat kampung Amyu, dengan berkendaraan Mobil Pick Up Grand Max dengan Nopol Pa 8417 Qiu, kemudian di serahkan kepada pihak berwajib untuk di proses lebih lanjut,"sambungnya.

"Seperti penekanan Dansatgas bahwa tugas pokok Satgas Yonif 122/Tombak Sakti menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah terjadinya penyusupan dan penyeludupan," pungkas Mayor Inf Diki Apriyadi, S, Hub.Int.

 

(Yoni) JBP

Diikuti 53 Perwira Tinggi TNI AL, Kasal Pimpin Wisuda Purna Wira di Lapangan Arafuru AAL, Bumimoro, Surabaya

SURABAYA, JBP - Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah S.E., M.M., M.Tr (Han) didampingi Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Ny. Ayu Nur Alamsyah menghadiri acara Wisuda Purna Wira yang diikuti 53 Perwira Tinggi (Pati) dalam mengakhiri masa tugasnya kepada TNI AL, Bangsa dan Negara, di lapangan Arafuru AAL, Bumimoro Surabaya, Selasa (10/10/2023) malam.
 
Upacara Wisuda Purna Wira tersebut, dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla dan sebagai Komandan Upacara Letkol Marinir Tri Yudha, dengan pasukan upacara terdiri Genderang Suling Gita Jala Taruna AAL, 1 SSK Perwira Remaja TNI AL, 1 SSK Gabungan (Pomal dan Kowal) 1 SSK Taruna AAL, 1 SSK Bintara Kodiklatal, 1 SSK Tamtama Koarmada II dan 1 SSK Prajurit Marinir serta Material Tempur dari Korps Marinir.
 
Dalam amanatnya, Kasal mengatakan bahwa Wisuda Purna Wira ini bukan hanya sekedar melestarikan budaya tetapi lebih kepada pewarisan nilai-nilai luhur perjuangan dan semangat pengabdian perwira TNI Angkatan Laut kepada generasi penerus TNI AL.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa upacara Ini juga menjadi simbol penghormatan dari seluruh jajaran TNI Angkatan Laut kepada para pendahulu, yaitu para perwira tinggi yang telah memasuki masa purna bakti dengan tekad untuk meneruskan perjuangan dan semangat perhatian dalam membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara tercinta.

Para Purna Wira juga memiliki kesempatan untuk mentransfer nilai-nilai kepemimpinan, disiplin dan semangat pengabdian kepada generasi penerus serta berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara, dengan demikian purna bakti adalah awal dari babak baru dalam perjalanan pengabdian yang tetap berarti dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Selama masa darma baktinya para wisudawan telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada TNI Angkatan Laut dan Negara. Oleh karena itu suatu kehormatan bagi kami sebagai generasi penerus untuk dapat meneladani dan mewariskan nilai-nilai luhur yang telah diukir melalui pengabdian terbaik kepada negara tercinta.

Diakhir amanatnya, Kasal mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, atas segala jasa pengorbanan dan pengabdian yang telah ditorehkan oleh para perwira tinggi yang memasuki masa purna bakti, kesetiaan dan dedikasi yang diberikan telah memberikan inspirasi dan pondasi yang kuat bagi kelanjutan perjuangan serta kejayaan TNI Angkatan Laut di masa yang akan datang.

 

(Pensa) JBP

Pengamanan KTT AIS Forum 2023 di Bali, Kapolri Pastikan Sinergitas TNI - Polri Dapat Bekerja Optimal

BALI, JBP – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa personel TNI-Polri akan bersinergi secara optimal dalam melakukan pengamanan seluruh rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic And Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil Tahun 2023 di Bali.

Hal itu disampaikan Kapolri usai memimpin kegiatan Tactical Floor Game (TFG) terkait pengamanan KTT AIS bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Bali, Minggu, 8 Oktober 2023.

“Tentunya kami. Pak Panglima dan saya akan melaksanakan kegiatan pengamanan seoptimal mungkin,” kata Sigit.

Dengan adanya pengamanan yang optimal dari TNI-Polri, Sigit menegaskan, seluruh rangkaian KTT AIS akan berjalan aman, lancar dan damai. Dengan demikian diharapkan, bisa menghasilkan keputusan yang penting dan strategis.

“Sehingga, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, isu-isu yang di bahas akan menghasilkan keputusan penting, strategis dan tentunya makin menempatkan posisi Indonesia menjadi lebih baik khususnya dalam hal keketuaan tingkat internasional,” ujar Sigit.

“Mudah-mudahan keputusan yang ada menjadi keputusan yang bermanfaat bagi lingkungan negara-negara di pasific, MSG maupun negara-negara lain yang tentunya ikut dalam bagian dibahas dalam isu-isu, yang tentunya akan dibicarakan nanti,” tambah Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, dalam pola pengamanan KTT AIS ini, personel TNI akan mengamankan ring 1 dan 2. Sementara, personel kepolisian membackup di ring 3.

Menurut Sigit, aparat kepolisian dalam hal ini akan melakukan pengamanan serta penjagaan mulai dari pengaturan rute, lalu lintas, dan parkir kendaraan (rolakir) serta mengantisipasi ancaman-ancaman yang berpotensi terjadi.

“Kemudian juga bagaimana kita mengantisipasi isu-isu yang berkembang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tentunya akan berdampak mengganggu terhadap perjalanan KTT AIS,” ucap Sigit.

Sementara, Panglima TNI menyatakan, TFG tersebut untuk memberikan pemahaman kepada seluruh personel TNI-Polri dalam melakukan pengamanan di KTT AIS.

“Sehingga dengan TFG diharapkan mereka memahami tugas kedepan yang akan dilaksanakan termasuk alutsista digelar sejumlah personel dikerahkan kurang lebih 14.500 dari TNI dan Polri serta satuan tugas pendukung lainnya juga alutsista baik darat, laut maupun udara. Semua kita kerahkan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman baik dari luar maupun dalam,” tutup Panglima.
 

(Red) JBP

Uji Sidang Terbuka Promosi Doktor di FH-UNPAD, Ketua MPR RI Tegaskan, Pentingnya Peraturan Khusus Royalti Musik Dan Lagu Dari Platform Digital

BANDUNG, JBP - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur tentang penarikan dan pendistribusian royalti musik dan lagu dari platform digital. Terlebih, di era digital seperti saat ini masyarakat bisa dengan mudah mendownload aplikasi tertentu, seperti Youtube, Spotify, atau Tiktok, untuk mendengarkan musik atau lagu serta melakukan music cover dan music streaming, kapan saja serta dimana saja, tanpa harus membayar.

"Akibatnya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral atau royalti yang seharusnya dimiliki secara ekslusif oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Banyak masyarakat dalam mempergunakan karya lagu yang tidak memiliki tanggungjawab karena penggunaan karya cipta tersebut tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat, yaitu berupa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta," ujar Bamsoet usai menguji disertasi dalam Ujian Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, Isti Novianti dengan tema 'Urgensi Pendirian Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) Untuk Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait Pada Era Ekonomi Digital' di Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (6/10/2023).

Turut hadir para penguji lainnya antara lain, Penanggungjawab Dr. Idris, Ketua Sidang Prof. Huala Adolf, Ketua Promotor Prof. Ahmad M. Ramli, Anggota Promotor Prof. Eddy Damian dan Miranda Risang Ayu, serta Representasi Guru Besar Prof. Sinta Dewi.

Hadir pula para oponen ahli lainya yakni Dr. Rika Ratna Permata, Dr. Ranti Fauza Mayana, Dr. Marni Emmy Mustafa dan Dr. Tasya Safiranita.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengelolaan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait untuk musik dan lagu yang berkeadilan pada era ekonomi digital, haruslah memberikan perlindungan bagi para pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait dan pengguna ciptaan itu sendiri. Para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait harus bisa mendapatkan hak ekonomi mereka secara berkeadilan. Sehingga setiap karya yang dihasilkan membawa keuntungan ekonomi bagi mereka sendiri.

"Karenanya, diperlukan penguatan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti melalui platform digital. Sekaligus menghadirkan sistem teknologi informasi terintegrasi yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam pengelolaan royalti, baik dalam penarikan maupun pendistribusiannya," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, LMKN lahir berdasarkan amanat UU No.28/2014 tentang hak cipta. Berwenang mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan mendistribusikannya kepada para pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif (LMK).

"Sebagai turunan dari UU tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.56/2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Didalamnya memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan royalti di era digital, Kementerian Hukum dan HAM bersama LMKM dan LMK yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan pembaharuan terkait infrastruktur digital yang dipergunakan untuk pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sehingga, dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan royalti pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

"Diperlukan adanya suatu sistem digital yang dapat memberikan informasi kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait serta pengguna ciptaan dalam pengelolaan royalti, baik penarikan maupun pendistribusian royalti musik atau lagu. Sistem pengelolaan royalti yang dibuat secara digital akan sangat bermanfaat, karena pengelolaan royalti yang transparan dan digital akan terwujud dengan baik. Sehingga akan meminimalisir adanya sengketa pengelolaan hak royalti di kemudian hari," pungkas Bamsoet.

 

(*) JBP

Kodim 0613/Ciamis Tampilkan Rampak Kendang Dalam Kolaborasi TNI Dan Polri Dalam Sambut HUT TNI ke 78

CIAMIS, JBP - Perayaan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) diramaikan dengan penampilan istimewa berupa kreasi rampak kendang yang melibatkan kolaborasi antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Acara yang dihelat oleh Kodim 0613/Ciamis ini menjadi momen yang memukau bagi seluruh peserta yang hadir. bertempat di Halaman pendpopo Kabupaten Ciamis Jl. Jend. Sudirman No.16, Kamis (5/10/2023).

Tampak hadir dalam acara tersebut Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya, Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana, Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro SH., S.I.K., M.T., Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo SH., S.I.K., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi, Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Dra Hj Soimah SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar Irwan Setiawan Wahyuhadi, Veteran Pejuang Kemerdekaan RI ,dan anggota TNI-POLRI serta masyarakat setempat.

Puncak acara ini adalah penampilan kreasi rampak kendang yang menampilkan keterampilan dan kepiawaian dari personel TNI dan Polri dalam memainkan kendang, alat musik tradisional yang khas.

Komandan Kodim 0613/Ciamis, Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi S.I.P, M.I.Pol.,, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi antara TNI dan Polri dalam meramaikan perayaan HUT TNI. "Kolaborasi ini adalah bukti kesatuan dan kebersamaan antara TNI dan Polri dalam mewujudkan solidaritas dan semangat persatuan yang tinggi demi keutuhan bangsa dan negara," ujarnya.

Penampilan kreasi rampak kendang ini tidak hanya memukau dari segi teknik bermain kendang, tetapi juga menampilkan koreografi yang menarik dan harmonis. Para personel TNI dan Polri terlihat serasi dalam penampilan mereka, memancarkan semangat kebersamaan dan profesionalisme.

Pengunjung yang hadir menyambut penampilan tersebut dengan antusias dan tepuk tangan meriah. Mereka terpesona oleh kreativitas dan keterampilan para personel TNI dan Polri dalam mengolah alat musik tradisional menjadi sebuah pertunjukan yang memikat.

Acara perayaan HUT ke-78 TNI ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, meningkatkan rasa cinta tanah air, dan menunjukkan bahwa TNI dan Polri selalu bersinergi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Diharapkan, semangat kebersamaan dan kolaborasi antara TNI dan Polri dalam acara ini akan terus membawa inspirasi positif bagi masyarakat, dan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 

(Pendi) JBP

Pertemuan Diam-diam Diadakan Presiden Joko Widodo Bersama Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor

JAKARTA, JBP - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor pada Senin sore, 2 Oktober 2023. Video yang tersebar di grup wartawan menunjukkan SBY keluar meninggalkan Istana Bogor diantar oleh Presiden Jokowi yang mengenakan batik. Saat SBY dan Jokowi keluar, sudah terparkir mobil yang akan membawa eks presiden ke-6 Indonesia. Jokowi mengantar dan memastikan SBY sampai masuk ke dalam mobil. Tak lama berselang, mobil yang membawa SBY pun meninggalkan Istana Bogor.

 

Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra hanya tersenyum dan tidak memberikan keterangan tentang pertemuan tersebut pada Awak Media saat dikonfirmasi terkait benar atau tidaknya ada pertemuan SBY dan Jokowi sore ini dan apa yang diperbincangkan. Sementara juru bicara Kantor Staf Kepresidenan Bidang Politik Joanes Joko, saat dimintai komentar soal pertemuan Jokowi dan SBY, mengatakan,"Tidak mendapatkan informasi terbaru," ucapnya.

Istana dan Demokrat belum memberikan keterangan resmi soal pertemuan Jokowi dan SBY. Sehingga belum diketahui dengan pasti apa agenda pertemuan mereka pada hari ini.

Persamuhan SBY dan Jokowi digelar tertutup. Belum diketahui juga siapa saja yang hadir bersama SBY bertemu dengan Jokowi.Sejak 2014, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Sikap yang sama juga diambil setelah Pilpres 2019.

Demokrat belum lama ini mengumumkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh bakal calon presiden Prabowo Subianto. Koalisi itu mencakup sejumlah partai pendukung pemerintah termasuk Gerindra, Partai Amanat Nasional, Golkar, dan Partai Bulan Bintang.

 

(Yadi) JBP