Desa Satria Jaya Sebut Penggunaan Dana Desa Sesuai Prosedur, Kades : 'Berjalan Sama Ada Cek Fisik!'

KABUPATEN BEKASI, JBP - Desa Satria Jaya menggelar Musyawarah Desa (Musdes) di Balairoom Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jum'at (1/11/2024) pagi.

Dalam kegiatan tersebut membahas berbagai persoalan yang ada di wilayah Desa Satria Jaya termasuk juga menerima laporan hasil Musyawarah Dusus (Musdus) yang kemudian diserahkan dan didiskusikan dalam Musayawarah Desa (Musdes).

Selain penjelasan tentang penerimaan laporan dari para Kepala Dusun (Kadus) hasil Musdus (Musyawarah Dusun), pada sesi interaksi dibahas pula tentang keamanan wilayah dimana marak pencurian kendaraan bermotor dan penjambretan di wilayah Desa Satria Jaya termasuk tentang berbagai pengajuan proposal pembangunan yang sampai saat ini tidak terrealisasi. Namun dalam rapat tersebut belum dibahas mengenai sejauh mana penggunaan Dana Desa di Desa Satria Jaya.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Satria Jaya beserta perangkat, Ketua PPS beserta Tim,Ketua BPD beserta jajarannya, Bhabinsa, Bimaspol, Muspika Kecamatan Tambun Utara, Para Kepala Sekolah SD 01.02 dan 03 Tamara, Kepala Sekolah SMPN 04 Tamara, Karang Taruna, Para Kepala Dusun, Ketua Rw, Ketua Rt serta tokoh masyarakat dan simpatisan se Desa Satria Jaya.

Terkait mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa selama kepemimpinannya, Kades Satria Jaya mengklaim bahwa, semua tetap berjalan dan sudah sesuai dengan semua aturan dan prosedur yang berlaku.

" Oh ada, kegiatan tetep berjalan, semua mohon maaf Pak kalau bicara-bicara Dana Desa, semua secara aturan, secara prosedur, secara rumus kita langkah-langkah itu tetep udah kita jalanin,"ujar Kades.

"Karena kita juga kan begini, semua itu ada yang Monitoring, Pemeriksaan sama Cek Fisik.. ya sudah," imbuhnya.

Ia juga menguraikan tentang langkah-langkah yang di ambil dalam melakukan tindakan terkait penggunaan Dana Desa tersebut.

"Artinya kita kerjasama BPD, BPD juga artinya memang harus kerjasama yang baiklah, artinya ketika Kepala Desa salah, ada kekurangan tolong tegur, saya juga manusia biasa," tutupnya.

(Joggie) JBP

Kejari Tetapkan Wakil Ketua DPRD Kab.Bekasi Tersangka Selesai Dilantik, Digelandang Masuk Bui

KABUPATEN BEKASI, JBP - Jaksa Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan penetapan tersangka terhadap SL satu hari usai dilantik menjadi  Wakil Rakyat. Diketahui SL yang merupakan oknum Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Tahun 2019 - 2024 dari Partai berlambang Banteng Hitam Moncong Putih itu di jebloskan ke penjara terkait terindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gratifikasi dan/atau Penyuapan, pada Selasa, 29 Oktober 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi

Dalam keterangannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati SH,MH menuturkan.

"Tersangka SL diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratifikasi dan/atau Suap Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang disangka melanggar Pertama Pasal 12 huruf a atau Kedua Pasal 12 huruf e atau Ketiga Pasal 12B atau Keempat Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Kelima Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Keenam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," tuturnya pada Awak Media (29/10/2024) di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

 
Lebih lanjut Ia mengungkapkan bahwa," Penetapan tersangka SL berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diperoleh Jaksa Penyidik. Adapun barang bukti terkait dugaan suap atau gratifikasi berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna Putih dan 1 (satu) unit mobil BMW," ungkapnya.

"Penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RS kepada tersangka SL," sambung Dwi.

"Jaksa Penyidik selanjutnya melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan atas SL di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cikarang untuk kepentingan penyidikan," tandasnya. 

Ditanyakan ada kemungkinan tersangka lain yang terlibat dalam kasus dugaan Tipikor Gratifikasi dan/atau penyuapan yang di lakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai PDI Perjuangan tersebut.

"Kita masih dalam pemyidikan, jadi nanti ini sambil berjalan kita lakukan proses hukum terlebih dahulu," pungkas Kepala kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati SH,MH.

(Mulyadi) JBP

Mendagri Tito Karnavian Melantik Dua Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dan Papua Tengah di Gedung SBP, Jakarta

JAKARTA, JBP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Anwar Harun Damanik sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Paraja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Adapun Teguh Setyabudi menggantikan Heru Budi yang habis masa jabatannya sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta. Sementara Anwar Harun Damanik menggantikan Ribka Haluk yang dikabarkan ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berada dalam kebinet.

Dalam sambutannya, Mendagri membeberkan alasan Teguh dan Damanik ditunjuk sebagai Pj. Gubernur. Dia mengatakan, Teguh Setyabudi merupakan pejabat Kemendagri yang memiliki pengalaman panjang. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, Teguh pernah menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda). Selain itu, Teguh juga pernah menjabat sebagai Pj. Gubernur di sejumlah daerah.

Dengan pengalaman tersebut, Mendagri meyakini Teguh dapat menjalankan tugas dengan baik. “Bapak juga sudah tahu, tinggalnya juga di Jakarta, ya tinggal bertanya kepada Pak Heru saja mana yang harus dikerjakan, perlu dilanjutkan, jangan segan bertanya kepada beliau,” jelasnya.

Sementara Anwar Harun Damanik dipilih karena dinilai sebagai pejabat yang memahami wilayah Papua lantaran telah lama bertugas di daerah tersebut. Selain itu, Damanik merupakan pejabat yang diusulkan Ribka Haluk untuk menggantikan posisinya.

Mendagri berpesan agar Damanik dapat meneruskan upaya percepatan pembangunan Papua Tengah yang telah dirintis oleh Ribka Haluk. Hal itu di antaranya pembangunan pusat pemerintahan maupun sejumlah fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan. Dia mengarahkan agar koordinasi dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah pusat dapat diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut.

“Saya tahu bahwa Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sangat memberikan atensi untuk percepatan pembangunan empat pusat pemerintahan DOB (Daerah Otonom Baru),” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri juga berpesan kepada kedua Pj. Gubernur yang baru dilantik agar dapat menyukseskan berbagai program. Hal itu seperti persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ini termasuk menyiapkan Provinsi DKI Jakarta apabila nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Di lain sisi, Mendagri juga menyampaikan terima kasih kepada Heru Budi dan Ribka Haluk yang hadir dalam pelantikan tersebut. Dirinya menilai, baik Heru maupun Ribka telah menjalankan tugas dengan baik selama menjabat sebagai Pj. Gubernur.

“Terima kasih untuk rekan-rekan penjabat yang lama, baik Pj. Gubernur maupun PKK, saya doakan semua yang telah dikerjakan mendapatkan limpahan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.

(Irfan) JBP

Progres Dinilai Lambat Berimbas Tak Terbentuk AKD, PSN : 1 Minggu Ketua Dewan Tak Dilantik, Kami Segera Aksi Dan Upaya Ungkap !

KABUPATEN BEKASI, JBP - Belum adanya pembentukan Ketua Fraksi Partai - Partai sejak terpilih  sampai saat ini serta belum adanya perubahan papan nama Partai serta komisi di kantor DPRD Kabupaten Bekasi menuai tanggapan serius serta kritik tajam dan menohok dari LSM Padjajaram Siliwangi Nusantara  (PSN) terkait kinerja Sekertaris Dewan dan para anggota dan Ketua sementara DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (07/10/2024).

"Hari ini kebetulan saya secara pribadi berkunjung ke Kantor Dewan, setelah memasuki ruangan Dewan..masuk ke Kantor Dewan ternyata saya sangat terkejut, karena pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi  yaitu pada tanggal 5 September sedangkan hari ini saya berkunjung ke kanroe Dewan tanggal 7 Oktober..saya sangat terkejut dan sangat menyayangkan sampai hari ini belum ada pelantikan DepinitipPimpinan anggota Dewan Kabupaten Bekasi," ungkap Wakil Ketua LSM Padjajaran Siliwangi Nusantara, H Hasan Basri saat dijumpai Awak Media di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, pada Senin (07/10/2024).

Lanjutnya," Sehingga setelah kami menyelusuri setiap ruangan..hari ini tidak ada ruangan tang resmi, ruangan wakil Ketua Dewan, ruangan Fraksi dan sebagainya. Sedangkan pelantikan sampai hari ini sudah 32 hari..pertanyaan kita..pertanyaan saya sebagai mewakili masyarakat Kabupaten Bekasi  bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi?..kenapa ini bisa lambat sekali?..ada apa di balik semua?..kami sebagai masyarakat Bekasi menanyakan kepada Sekwan (Sekretaris Dewan) Kabupaten Bekasi..maksud dan tujuan kondisi seperti ini ada apa?," imbuhnya.

"Karena menurut kami kalau sampai hari ini  belum ada pimpinan Dewan yang Depinitip , Dewan yang di lantik secara sah yang harusnya memimpin anggota Dewan Kabupaten Bekasi, kami mempertanyakan sampai sejauh mana kinerja anggota Dewan kita di Kabupaten Bekasi..saya sangat menyayangkan dan saya memohon kepada pihak-pihak  yang terkait  yaitu Pemda Bekasi..tolong di simak, tolong di evaluasi ada apa di balik ini semua hingga sampai hari ini tidak ada pimpinan Dewan yang di lantik termasuk komisi-komisi yang ada di Kabupaten Bekasi..berarti sudah habis sebulan ..boleh saya katakan Dewan belon bekerja secara maksimal untuk menyerap dan melayani aspirasi masyarakat Kabupaten bekasi...yang mana pada hari ini ..pada tahun ini kita mengadakan Pilkada serentak termasuk di Kabupaten Bekasi..kalau Pimpinan Dewan saja sampai saat ini belum di lantik..tolong kepada pihak-pihak terkait, Muspida Kabupaten Bekasi tolong  di sikapi dengan sebaik-baiknya. Ada apa ini semua sehingga menjadi bahan pertanyaan kami sebagai atas nama warga Kabupaten Bekasi," beber Wakil Ketua LSM PSN.

"Ini kalau kita bahasakan makan gaji buta terlalu kasar..kami atas nama masyarakat menyayangkan, bagaimana bisa bekerja dengan baik..bagaimana bisa bekerja dengan maksimal untuk masyarakat..kalau sampai hari ini Pimpinan Dewan saja belon di lantik sedangkan pelantikan sudah sebulan lebih, apa lagi akan ada persiapan untuk Anggaran APBNP, Anggaran perubahan tahun 2024 dan Anggaran untuk 2025..bagaimana menggodoknya..bagaimana mengevaluasinya kerja Dewan kalau hati ini saja Ketua Dewan belon di lantik, belon sah , belon Definitip," terangnya.

"Ya kalau melihat begini berarti yang kami pertanyakan tadi di balik ini ada apa?, sehingga sampai hari ini  Pimpinan Dewan belon di lantik, belon sah..itu pertanyaan kita. Nah hari ini saya mohon kepada seluruh staik Holder yang ada di Kabupaten Bekasi..tolong..khususnya Sekwan  yang bertanggung jawab masalah administrasi  dan Anggota Dewan kinerjanya perlu di pertanyakan. Berarti kurang sigap terhadap masalah yang ada di kita khususnya masalah Anggota Dewan...apakah terbentur karena apa..apa karena Politik sehingga terkesan mengulur0ngulur waktu dan sudah sebulan lebih..jadi kinerjanyakan perlu di pertanyakan Anggota Dewan yang baru, belum terlihat sementara gajiannyakan sudah terima,"jelasnya.

"Jadi kesimpulannya, kami sebagai atas nama masyarakat Kabupaten Bekasi tolong dengan segera kepada Instansi terkait khususnya Sekwan Kabupaten Bekasi, Anggota Dewan kabupaten Bekasi..tolong kami minta seminggu ini tolong sekapi masukan dari kami..apabila seminggu kemudian belum juga ada Ketua Dewan yang di lantik..mungkin kami atas nama masyarakat akan melaksanakan aksi, melakukan upaya-upaya agar ini semua dapat terungkap...ada apa di balik ini semua," pungkas Wakil ketua LSM Padjajaran Siliwangi Nusantara.

Belum Terbentuk AKD, Golkar Dan PDIP Belum Teregistrasi

Sementara Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi terkait belum adanya pelantikan Ketua Dewan secara definitif serta terbentuknya fraksi-fraksi dan hal lainnya yang belum siap.

"Ya secara kelembagaan dia sudah aktif tapikan lembaga itu di dalamnya ada itu..ada namanya alat kelengkapan, jadi mereka tidak aktif karena alat kelengkapannya belum di bentuk seperti Banggar, Banmus, BK, Bapemperda jadi kedudukan dia dimana adanya..misalkan dia Anggota Dewan..dia ada dimana di alat kelengkapan Dewannya itu namanya AKD (Alat Kelengkapan DPRD), kalau di komisi..komisi berapa itu belum terbentuk," jelas E Yusuf Taufik (07/10/2024) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Ia menerangkan bahwa, "Itu kewenangan Dewan Depinitip..kewenangan ketua Dewan Depinitip..sampai sekarang lha belon ada..masih sementara...begitu," terangnya.

Terkait mengenai belum adanya aktifitas Anggota Dewan yang belum melaksanakan kegiatan sampai saat ini.

"Lha kan Dewan tugas fungsinya bukan hanya rapat..kan dia bisa ke konstituen di lapangan di daerah Dapil dia..begotu Dewan mah..enggak mesti harus di Kantor, Dewan tidak ada kewajiban ke kantor kecuali ada undangan rapat dan ada undangan paripurna ..kalau di luar itu enggak ada..dia kelapangan ke konstituen..jadi tidak ada kewajiban Dean untuk hadir di kantor,"tegasnya.

"Karena dia memang wilayah kerjanyakan penyusunan Ledislasi terus Bageting artinya dengan APBD ya..sama pengawasan. Nah pengawasan tuh mengawasi Peraturan Daerah dan mengawasi Peraturan Bupati," terangnya.

Ditanyakan tentang pengawasan yang di lakukan Dewan a[pakah termasuk mengawasi kinerja Bupati, wakil Bupati dan ASN.

"Kalau itu merupakan di dalam Peraturan Bupatinya ada bahwa kinerja itu harus  di tegakkan dan dia wajib dan boleh dia melaksanakan pengawasan itu, misalkan Tim Komisi 1 tentang Aparatur.. itu bisa, tapi kalau sekarangkan enggak bisa dia kan..saya duduk dimana posisinya,,sekarang masih di konstituen dia Dapil berapa," tuturnya.

Ditanyakan berapa lama hal tersebut dapat teratasi dan para Dewan dapat mulai efektif bekerja.

"Ada dua usulan Pimpinan itu misalkan PKS dan Gerindra sudah ada..nah untuk PDIP dengan Golkar itu usulannya belum kami terima tapi katanya sih sudah di tanda tangani DPP tapi belum kami terima dan belum teregristrasi disini. Jadi yang terdaftar dua dan yang kurang dua. Kalau hari ini masuk ya mudah-mudahan Pimpinan sementara bisa Rapim langsung dengan Ketua- ketua Fraksi," ujar Yusuf.

"Ruangan di ABT ini ada 8 ruangan yang akan di renov oleh bagian umum tapi ada yang tetep di situ. Kalau Nasdem bergabung dengan PAN karena dia tidak cukup untuk membentuk Fraksi dia karena kurang jumlahnya berarti dia namanya Fraksi gabungan, PPP gabung dengan Buruh dan PBB namanya Fraksi Bintang Persatuan Buruh. sedangkan Nasdem dan PAN saya lupa, tapi ada namanya tuh," katanya seraya tertawa terkait kelupaan nama gabungannya.

Dirinya juga mengeluhkan terkait dengan persoalan usulan para Ketua Fraksi

"Sebenarnyakan banyak aspirasi dari anggota ingin segera di bentuk yang namanya alat kelengkapan itu supaya mereka dapat bekerja dengan maksimal..ya ini sedang kita komunikasikan dengan pimpinan sementara. Jadi kalau kendala yang signifikan sih enggak ya memang saat ini juga di Pemerintahan Daerah juga belum..masih berjalan ya, karena inikan untuk anggaran APBD perubahan juga sudah ketok palu..nah inikan tinggal jalan nih, cuman tinggal APBD yang 2025 yang murni ini insya allah rencananya akan di mulai 1 November 2024 ini pembahasannya, untuk APBD 2025 akan di bahas di bulan November dengan dead linenya akhir November harus sudah dipergunakan..selesai , kita masih punya waktu satu bulan ini kondolidasi, saya optimis akan selesai, ini tinggal menuju kesini aja..yang teregristrasi Gerindra dan PKS dan yang belum PDIP dan Golkar,"paparnya.

"Jadi itu semua tergantung komunikasi, biasanyakan dari komunikasi itu muncul kesepakatan. Kan komunikasi itu bisa sepakat bisa engga..bisa sepakat untuk tidak sepakat kalau komunikasi seperti itu..apalagi kalau tidak komunikasi lebih parah lagi. Tapi kalau komunikasi ada progres..jadi ini komunikasi sedang di bangun bukan di bangunkan, sebab masing-masing Partai punya cara berkomunikasi. Jadi yang dua itu dapat diduga ada komunikasi namun belum ada progres...progresnya lambat dan belum ada kesepakatan sementara di kejar Anggaran November, tapi saya optimis," tutup Plt Sekwan DPRD Kab.Bekasi, E Yusuf Taufik.

(Iwan Joggie) JBP

Disinyalir Bersekongkol Dengan Lie Herman Trisna, I Wayan Sureg Cs Akan Laporkan Ketua PN Denpasar ke Bawas MA dan KY, Terkait Salah Tulis Surat

JAKARTA, JBP - Proses permohonan Peninjauan Kembali (PK) I Wayan Sureg ke Mahkamah Agung (MA) dengan Akte PK No.2 Tahun 2024 mendapat surat balasan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Dimana berkas-berkas novum belum bisa diterima di MA.

Balasan surat tidak terima ini terasa janggal karena surat dari Ketua PN Denpasar I nyoman Wiguna ditulis di surat karena pengantarnya salah tahun. Dalam surat novum ditemukan tanggal 28 Oktober 2022, padahal jelas jelas novum ditemukan tanggal 28 Oktober 2023.

"Surat novum dari pengacara saya (red-I Wayan Sureg Cs) pada tanggal 28 Oktober 2023, yang tentunya belum lewat 180 hari. Sehingga masih sah dan sumpah novum-pun Maret 2024. Kesalahan ini menyebabkan tidak diterima," kata I Wayan Sureg kepada media, Selasa (24/9/2024).

I Wayan Sureg menduga telah terjadi kejahatan mafia di PN Denpasar bersama termohon Lie Herman Trisna dan pengacara-nya. Kata dia, kenapa novum tanggal 28 Oktober 2023 diganti tanggal 28 Oktober 2022?

"Saya menduga kuat terjadi praktek mafia peradilan di PN Denpasar yang merencanakan mengkandaskan surat permohonan PK. Dimana tanggalnya dirubah, sehingga pihak MA membalas surat Ketua PN Denpasar dengan jawaban tidak diterima," ujarnya.

Dengan kejadian ini kata I Wayan Sureg, Ketua PN Denpasar tidak mau revisi lagi. Dimana untuk pengajuan PK lagi di blok atau ditolak Ketua PN Denpasar  I Nyman Wiguna.

"Ini peradilan yang  sangat gila dan kacau. Ketua PN Denpasar tidak mau merubah lagi novum yang diajukan kami. Ini sungguh kami duga praktek mafia PN denpasar Bali. Mereka (red-PN Denpasar) yang salah ketik, tapi tidak mau merubah," geram I Wayan Sureg.

Terakhir pihak I Wayan Sureg akan melaporkan Ketua PN Denpasar ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) di Jakarta. Sebab dalam catatan Ketua PN Denpasar saat menindaklanjuti surat yang diterima dari MA tertulis, agar diteliti dan ditindaklanjuti.

"Kami akan laporkan praktek dugaan mafia peradilan dan mafia tanah ini ke Bawas MA dan KY. Apalagi PN Denpasar tidak mau melakukan revisi surat dan juga menyembunyikan info surat PK tidak diterima MA," jelasnya.

Apalagi kata I Wayan Sureg, surat dari MA dikirim tanggal 22 Agustus 2024. Namun sampai saat ini PN belum kasih tahu secara resmi kepada penggugat/pemohon I Wayan Sureg.

"Surat tidak diterima novum I Wayan Sureg Cs oleh MA masih di simpan di PN Denpasar. Malahan kami dapat informasi berkas ini di MA. Sungguh aneh tapi nyata kejadian yang dilakukan Ketua PN Denpasar ini," pungkasnya.

Sengketa Tanah Hak Milik No. 507/Desa Ungasan Denpasar Bali
Sebelumnya I Wayan Sureg Cs memasang papan nama tanah hak milik No. 507/Desa Ungasan, seluas 56.850 M2 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Jumat (13/9/2024). 

Papan nama ini menjelaskan tanah tersebut sedang dalam berperkara/sengketa di Mahkamah Agung (MA) RI No Perkara: 02/Akta.Pdt.PK/2024/PN Dps.Namun pemasangan papan nama dari pihak I Wayan Sureg Cs ini pada Sabtu (14/9/2024) diduga kuat dirobohkan atau dirusak paksa oleh pihak Lie Herman Trisna. Dimana dirinya adalah tergugat/termohon atau terbanding dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Ketua MA RI dari Iwan Sureg Cs.

"Tanah kami yang dirampas para mafia tanah, sudah kita pasang papan nama yang menjelaskan bahwa tanah di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sedang dalam sengketa. Artinya semua pihak manapun dilarang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya sampai ada putusan MA RI," ujar I Wayan Sureg pemilik tanah dalam keterangan persnya, Senin (16/9/2024).

Didampingi pengacaranya Sahlan Adiputera Alboneh, SH, MH., I Wayan Sureg menjelaskan, pelaku perobohan dan penghancuran papan nama miliknya diduga kuat Lie Herman Trisna selaku terbanding PK. Pihaknya sangat menyayangkan perobohan dan perusakan papan nama yang dipasang di tanah yang sedang bersengketa ini.

"Pemasangan papan nama itu sebagai dasar bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa di di Mahkamah Agung (MA) RI No Perkara: 02/Akta.Pdt.PK/2024/PN Dps. Tapi pihak terbanding Lie Herman Trisna dengan anarkis merobohkan dan merusak papan nama tersebut," ungkap I Wayan Sureg.

Pihaknya melalui pengacara Sahlan Adiputera Alboneh, SH, MH dan partners dalam Minggu depan, (red-Selasa, 19/9/2024) akan melaporkan perobohan dan perusakan papan nama tersebut. Apalagi kata I Wayan Sureg perusakan langsung dipimpin Lie Herman Trisna bersama para preman-preman bayaran.

"Kami segera akan melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian tentang perobahan dan perusakan papan nama pemberitahuan ini. Sudah ada bukti dugaan kuat Lie Herman Trisna dan kawan-kawan yang melakukan perobohan dan perusakan," terang I Wayan Sureg.

Diketahui pihak Iwan Sureg sudah menemukan dan mendapatkan bukti-bukti kuat perobohan dan perusakan papan nama yang diduga kuat dilakukan Lie Herman Trisna. Dimana ada keluarga pihak I Wayan Sureg melihat dan berpapasan langsung saat terjadinya kejadian.

Selain itu pihak I Wayan Sureg ada bukti-bukti lain berupa, foto-foto kejadian dan rekaman CCTV yang menunjukkan Lie Herman Trisna dan kawan-kawan melakukan aktivitas perobohan dan perusakan terang-terangan. Yang mana dilakukan pada sore sekitar jam 15.00 WIB, Jumat (14/9/2024).

Sementara itu pihak media belum bisa menghubungi Pihak Lie Herman Trisna sebagai pihak yang diduga kuat merobohkan dan merusak papan nama milik I Wayan Sureg. Pihak media terus berupaya mengkonfirmasi pihak Lie Herman Trisna, sebagai perimbangan berita.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

I Wayan Sureg Cs telah mengajukan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Jalan P.B. Sudirman No. 1 Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Memori PK ini sebagai gugatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 470/Pdt.G/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 153/Pdt/2020/PT DPS. Dalam gugatan memori PK Iwan Sureg memberikan kuasa kepada, 1. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., 2. M. Imam Nasef, S.H., M.H., 3. Isnaldi, S.H., M.H., 4. Sahlan Adiputera Alboneh, S.H., M.H., 5. Ihya Ulumudin, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum DN & Partners Law firm berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama I Wayan Sureg, I Made Suka, I Nyoman Nuada dan I Ketut Sukarta yang berkedudukan di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Para Pembanding/Para Penggugat ini selanjutnya disebut sebagai para pemohon PK melawan termohon PK atau terbanding yang sebelumnya sebagai tergugat, 1. Bambang Mujiono, 2. Notaris I Putu Candra, SH., 3. Lie Herman Trisna, 4. Lie Tony Mulyadi, 5. Bank Uppindo Cq BPPN Cq Perusahaan Pengelola Aset., 6. Kantor Lelang Negara Denpasar Cq Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Denpasar. (KPKNL Denpasar), 7. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung.

Sebelumnya dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 470/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 27 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut: Mengadili Dalam Konvensi dalam eksepsi, putusan menolak eksepsi para tergugat seluruhnya.

Dimana dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Dalam konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian. 

2. Menyatakan Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah hak milik No. 507/Desa Ungasan, seluas 56.850 M2 (lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Adapun dengan batas-batas: Utara dengan sisa tanah milik No. 271 atas nama I Made Nureg, Timur dengan Pangkung/Sungai, Selatan dengan Pantai, Barat dengan Tanah Milik, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 31 Desember 1991, No. 8573/1991 atas nama Ir. LIE HERMAN TRISNA dan LIE TONNY MULYADI.
3. Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat merugikan Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi. 
4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membongkar segala bangunan yang didirikan di atas objek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum 2 dalam rekonvensi di atas, dan menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi.
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditumbulkan dalam perkara ini yang sampai dengan putusan diucapkan ditaksir sejumlah Rp 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Isyarat Formil dan Alasan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa permohonan PK ini diajukan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) yaitu permohonan PK atas putusan perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 470/Pdt.G/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 153/Pdt/2020/PT DPS.

Maka dengan demikian syarat formil dalam pengajuan permohonan PK ini telah terpenuhi, sebagaimana yang di atur Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut, Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam UU MA.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 470/Pdt.G/2019/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi bersedia diambil sumpahnya tentang kebenaran penemuan bukti Novum PK-II tersebut.

Bahwa bukti Novum PK-I dan Novum PK-II tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo; Bahwa tenggang waktu penemuan bukti Novum PK-I dan bukti Novum.

PK-II tersebut jika dihubungkan dengan tanggal Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini tidak lebih dari 180 (Seratus delapan puluh hari) terhitung sejak novum a quo ditemukan, dengan demikian menurut hukum novum a quo dapat diterima untuk dikirim, diperiksa dan diadili dalam persidangan Peninjauan Kembali.

Bahwa Para Pemohon PK sangat meyakini apabila bukti Novum PK-I dan bukti Novum PK-II di atas, ikut diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo maka amar Putusan Judex Factie akan berbeda, sebab bukti a quo menunjukkan bahwa Pemohon PK adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka sangat beralasan demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali a quo menyatakan syarat formil, dasar dan alasan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali telah terpenuhi.

 
(Budiman) JBP

Rapat DPSHP Digelar Kecamatan Tamara, Parpol Dinilai Tak Serius Administrasi,Camat: Jelas KTAnya?

KABUPATEN BEKASI, JBP - Rapat Pleno Terbuka di gelar Kecamatan Tambun Utara terkait "Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tambun Utara" di ruang Aula Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (11/09/2024) Sore.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tambun Utara beserta Muspika Kecamatan, Ketua PPK, Ketua Panwascam, Perwakilan Polsek Tambun, Perwakilan Koramil, Perwakilan Para Paslon Kontestan, Perwakilan Partai Pendukung, PPS, PKD dengan para jajarannya masing-masing.

Dalam penyampaiannya Camat Tambun Utara menegaskan bahwa kegiatan tentang rapat pleno tentang data hanya untuk hari ini saja dan setelah ini sudah tidak ada rapat data yang akan di persoalkan lagi oleh para kontestan dan Partai pengusung terhadap pihak KPU (Dalam hal ini PPK dan Panwascam) untuk wilayah Kecamatan Tambun Utara.

"Setelah ini sudah enggak ada rapat-rapat data...jadi kalau mau ribut, sekarang ributnya," tegas Camat Najmudin dengan nada tinggi, sontak membuat gaduh suasana rapat Pleno, .. "Ribut data maksudnya,"sambung Camat berkelakar, membuat suasana bertambah riuh," Bukan berantem," tambahnya.

"Sekarang pengalaman , ketika nanti data sudah keluar, ributnya di hari H, rekan-rekan Partai baru komplain karenakan Kontestan berceloteh..kok data saya enggak masuk, kok saudara saya enggak masuk...berarti ketika rapat Pleno seperti ini berarti enggak jeli, mangkanya rapat terbuka ini kalau bisa rekan-rekan peserta Pemilu mudah-mudahan jeli dalam melihat data pemilih, adakah dari kesesuaian temen-temen yang belum terdaftar..nah ini sekarang sebelum disahkan, apakah ada yang kelewat," tutur Camat Tamara.

Camat Tambun Utara juga membandingkan hasil dan cara kerja para Penyelenggara Pemilu di Indonesia dengan negara lain yang dinilainya sangat jauh berbeda bagaikan Bumi dan Langit.

"Kalau di Amerika pemilih Demokrat dengan pemilih Republik itu sudah terdata...jelas KTAnya, kalau kitakan yaah..temen Partai Politik kan enggak lengkap, ya, PDI langkap? tanya Camat pada perwakilan Partai PDIP," Sampai ke tingkat ranting, ya Wow Muantap pak...pinjem dong," kelakar Camat seraya tertawa,"Di kita itu begitu ya, beradministrasinya bukan menjadi hal yang keseriusan, makanya ributnya selalu di akhir, tapi kalau Partai punya data pembanding, punya data yang kongkrit tentang pemilih..itu enak tuh tiktok kannya, sama penyelenggara sama Panwas sama PPK, lagian kita tidak pernah melakukan itu..kita terimanya rilisnya terima beres, terima beres udah hasilnya...mental calo kita mah..kan gitu, terima beres udah bagi aja yang penting beres udah bagi kursi...delapan enam gitu..akhirnya negara yang merasa diatas angin..itu yang pertama," papar Najmudin.

Lanjutnya," Yang kedua Demokrasi adalah salah satu pilar dari kita bernegara, jadi kalau Demokrasi kita enggakkan  berarti tifdak ada pemimpin, Founding Father kita nyatakan bahwa Demokrasi yang kita lakukan ini adalah Demokrasi yang sekarang pemilihan langsung, itu semenjak reformasi 1988-1999, pemilihan Bupati dan Gubernur sampai Presiden pun langsung..itu kemauan masyarakat kita, dulu dibawah 99 Pemilihan Bupati cukup di DPRD, bahkan banyak Gubernur dan Bupati ditunjuk oleh Presiden...sekarangkan sudah bebas, nah ketika kebebasan di berikan oleh negara sudah kita raih, jagalah Demokrasi ini sebaik-baiknya sekarangpun mohon maaf, ya..saya tahu di berita itu ada 41 kotak kosong, kadangkan biaya Demokrasi itu mahal...Bullshit kalau biaya Pilkada itu enggak pakai uang..mangkanya daripada mereka sia-sia akhirnya kotak kosong sampai 41 jadi tidak asing lagi, 41 kotak kosong inikan berarti absurb...Demokrasi kok tidak ada lawan tandingnya, kalau kalah dengan kotak kosong berarti demokrasi kita belum berjalan dengan baik, berarti tingkat aksessibilitas pemimpin itu tidak diterima oleh masyarakat...nah jangan samapi di Kabupaten Bekasi seperti itu..kita alhamdulilah masih ada 3 Calon yang mau bertarung, yang mau mengorbankan jiwa raganya dan harta bendanya dan keluarganya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi ini...siapapun yang menang itulah Pemimpin kita," beber mantan Lurah Bahagia itu.

"Kita jaga Demokrasi khususnya di Tambun Utara sara kondusif, sara elegan, tadi saya lihat Ketua PDI, Ketua PKB dan Nasdem ongkoh-ongkoh aja dia kongkow, masyarakat mah disuruh berantem...dia mah kongkow-kongkow betiga-tiga, ya orang-orang Partai mah kongko itulah negara kita gitu," terangnya.

"Yang terakhir, kita Pemerintah lagi-lagi mensuport setiap kegiatan untuk ke pemiluan apalagi ini Pilkada yang sangkut pautnya ada dengan kami-kami, jangan kita di asumsikan atau anak buah saya atau Desa saya bahwa ngeblok ke salah satu pihak..jangan, mana buktinya...jangan ada tuduh-tuduhan, jangan ada Playing Victim bahasa kerennya..ini ada Panwas, jadi jangan seolah-olah kita ini milik salah satu kelompok, kita ini Pemerintah berada di tengah-tengah netral, kita akan mensuport habis jalannya Pikada Pilgub ini berjalan dengan baik dengan sukses, Demokrasi niscayakan kemenangan mayoritas terhadap minoritas...ketika mayoritas menang yang minoritas nunggu lima tahun lagi bertanding," tuturnya.

"Nah kita Pemerintah garda terakhir, apalagi TNI-Polri gak punya hal pilih..gak bisa dia..kalau saya (Camat-Red) masih ada. Hak pilih TNI-Polri gak boleh kalau istrinya boleh jadi jangan di jauhin juga Polisi itu anaknya tiga lagi..begitu, nah Pemerintah terdiri dari Muspika ini ada TNI, ada Polri, ada Pemerintahan Desa , ada BPD, ada KUA dan yang lainnya itumah cuma suport aja, jangan kita saling stigma bahasa kerennya Cawe-cawe salah satu calon, kadang ada yang mancing-mancing...bapak kemana?, saya mau ke Proyek, saya mau ke Tambun, jadi jangan kita di pancing-pancing, di tanya-tanya...kita On The Track. Kita buktikan kemaren Pilpres kita enggak pernah mengintervensi Penyelenggara kiri-kanan ataupun temen-temen Partai. Kita lurus-lurus aja, ya, selamat berprenoria , berdemokrasi ria mudah-mudahan Tambun Utara kondusif sampai selesai pemilihan," tutup Camat Tamara, Najmudin.

Pengawasan Perubahan Data Dan Cari Aman

Sedangkan Ketua Panwas Tamara mengatakan dalam penyampaiannya bahwa," Hari ini di Bawaslu sedang rapat terkait dengan sengketa daftar pemilih, lagi rapat itu kita sudah persiapan artinya memang dasar dari Bawaslu itu adalah bukan lagi melakukan penindakan yang lebih maju tapi lebih memajukan bagaimana pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di Pemilu," ungkap Yatin.

"Saya sekali lagi cuma mau mengingatkan atau memberi saran kepada PPK dalam sambutan saya ini mohon izin buat PPK. Adapun saran perbaikan yang kami maksud adalah selaku teguran, ini beda dengan rekomendasi...jadi ketika kita merekomdasi nanti itu ada aturan yang memang di langgar, tapi ini saran perbaikan...mungkin kita untuk mencegah terjadinya pelanggaran," sambugnya.

"Yang pertama itu terkait dengan tanggapan, beberapa tanggapan dari masyarakat tolong di akomodir dan tentunya temen-temen Partai peserta bisa memahami persoalan-persoalan ketika tadi Pak Camat singgung terkait dengan tetangganya kaga ke pilih atau kaga  masuk di data pemilih. Nih saya harapkan agar bisa berkoordinasi juga ke Panwas biar sama-sama kita bantu untuk di masukkan ke daftar pemilih," ucapnya.

"Yang kedua terkait dengan pemetaan dan saya harapkan temen-temen terkait dengan pemetaan TPS saya harapkandari PPS bisa memberikan titik koordinasi untuk TPS...itu temen PPK saya harapkan itu karena pertama kita tadi itu pemetaan. Pemetaan kerawanan baik kerawanan banjir atau bencana dan lainnya yang kedua itu, yang ketiga itu terkait dengan artinya transparansi temen-temen sebagai Penyelenggara. Adapun bukan berarti selama ini belum transparan temen PPK atau PPS, alhamdulilah kami merasakan transparansi yang luar biasa. Tapi untuk dalam hal ini kami memberikan saran itu ya mungkin ketika nanti pelaksanaan untuk rekap nanti ada tanggapan-tanggapan dari temen-temen PKD ya silahkan dan saya mohon maafapabila dalam hal pelaksanaan pengawasan di DPSHP ini kurang maksimal," tuturnya.

"Ya karena lagi-lagi tahapan di pemutahiran data ini selalu berubah-ubah...ya memang saya juga sudah berkoordinasi dengan PPK dan tidak lain dan tidak bukan hasilnya memang kita singkronkan hampir selalu berselisih sedikit, karena tadi itu ada faktor dan laporan juga di temen-temen PKD ada yang meninggal, saya minta sih tolong di foto juga batu nisannya selain informasi yang ada, tapi memang betul ampe kita dapet informasi ini, ya artinya temen-temen PKD ini terbuktikan dia bisa ketika ada yang meninggal langsung di informasikan secara foto ditempat kejadian orang yang meninggal. Jadi jelas temen-temen PKD tidak membohongi kami di tingkat Kecamatan dan yang kedua juga temen PKD selalu berkoordinasi dengan PPS. Alhamdulilah hubungan selama ini tidak ada masalah, jadi di bawah aman diatas lebih aman lagi kita...jadi kita sama-sama cari aman," tandas Ketua Panwascam, Yatin.

Rapat DPSHP Dan Peningkatan Partisipasi Pada Pilkada 2024

Sementara Ketua PPK Tamara menerangkan dalam penyampaiannya, bahwa,hasil rapat pleno terbuka DPSHP sebagai modal dasar dan acuan bagi DPT.

" Sesuai dengan PKPU Nomor 2 Th 2024 tentang  tahapan dan jadwal bahwa di tentukan pada tanggal 11 September 2024  atau hari ini yaitu Rekapitulasi Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.Rapat Pleno terbuka DPSHP ini nanti sebagai modal, sebagai dasar, sebagai acuan untuk penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akan di langsungkan pada tanggal 14 September nanti di KPU Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor.799 tentang penyusunan daftar pemilih bahwa DPSHP ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan-tahapan Pilkada 2024, harapan besar saya bahwa, apa yang sudah temen-temen PPS lakukan ini menjadi data yang berkualitas data yang komprehensif, data yang bisa di pertanggungjawabkan pada saat Pilkada nanti sehingga berkolerasi pada tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tambun Utara,"ujar Hermawan.

Ia juga berharap bahwa, apa yang telah PPK kerjakan dapat meningkatkan  animo masyarakat untuk berpartisipasi didalam menyemarakkan Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi umumnya dan Kecamatan Tambun Utara khususnya.

"Karena berbicara Pilkada, kita Tambun Utara umumnya Kabupaten Bekasi punya PR terkait dengan tingkat partisipasi, kalau di Pemilu kemaren Kabupaten Bekasi memiliki partisipasi masyarakat sekitar 80%, Pilkada 2017 terakhir itu tingkat partisipasi se Kabupaten Bekasi hanya 61%, artinya ini menjadi tantangan bagi kita sebagai Penyelenggara bahwa, kenapa di Pemilu tingkat partisipasi tinggi sedangkan di Pilkada tingkat partisipasi sangat rendah, begitu," ungkap Ketua PPK Kecamatan Tamara.

"Nah harapan saya kedepannya bahwa, apa yang kita tetapkan hari ini, apa yang sudah kita kerjakan hari ini, itu bisa menjadi  peningkatan partisipasi masyarakat khususnya Kecamatan Tambun Utara pada Pilkada 2024 nanti," pungkas Hermawan.

(Joggie) JBP

Mantan Wali Kota Bamban DPO Senat Filipina Alice Guo Berhasil Dibrongsong Petugas di Tangerang, Berkat Kerjasama Kepolisian Indonesia Dan Filipina

TANGERANG, JBP - Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) mengonfirmasi penangkapan mantan Wali Kota Bamban, Alice Guo yang juga dikenal sebagai Guo Hua Ping, di Kota Tangerang, Indonesia.

Departemen tersebut mengutip keterangan Kepala Bagian Kejahatan Internasional (Jatinter) Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Audie S Latuheru, yang mengatakan Guo ditangkap.

"Alice Guo diduga kuat terlibat dalam jaringan Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) yang ilegal dan sindikat perdagangan manusia di Filipina. Selain itu, status kewarganegaraannya juga ikut jadi sorotan otoritas Filipina," terang Kombes Audie S Latuheru, dari Divisi Hubungan Internasional Polri, pada Selasa (03/09) pukul 23:58 WIB.

Alice Guo dituduh mengizinkan sindikat perdagangan manusia dan pusat penipuan beroperasi di kotanya dengan menyamar sebagai kasino online.Para senator di Filipina juga menuduhnya sebagai agen atau mata-mata China.

“Perkembangan ini telah diverifikasi oleh rekan-rekan kami di Imigrasi, yang telah mengonfirmasi bahwa Guo saat ini ditahan oleh Jatanras Mabes Polri,” kata Departemen Kehakiman Filipina sebagaimana dikutip dari kantor berita Filipina PNA.

Dilain tempat dan waktu berbeda, Kadivhubinter Polri Irjen Krishna Murti membenarkan terkait adanya penangkapan terhadap buronan Filipina berinisial AG tersebut. Menurutnya hal itu dilakukan atas kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung. ’

’Ini upaya membantu pemerintah Filipina. Sebuah kerja sama antara Indonesia dan Filipina,’’ ungkapnya pada Awak Media, Rabu (04/09/2024).

"Yang pasti," lanjutnya,"Penangkapan benar dilakukan petugas. Informasi lainnya menyusul ya," terang Kadivhubinter Polri pada Awak Media.

Ia juga mengharapkan adanya asas timbal balik dalam penangkapan terhadap AG. 

"Pemerintah Filipina diharapkan untuk mengirimkan buron utama Badan Narkotika Nasional (BNN) bernama Gregor Haas. Saat ini proses negosiasi belum tuntas," tandasnya.

Buronan Senat Filipina

Dikutip dari Antara, Kementerian Kehakiman Filipina menyatakan bahwa Alice Guo menjadi buronan atas tuduhan memiliki hubungan dengan sindikat kriminal Cina.

“Perkembangan ini telah diverifikasi oleh rekan kami di Imigrasi yang telah mengonfirmasi bahwa Alice Guo saat ini berada dalam tahanan Kepolisian Indonesia di Jatanras Mabes Polri,” katar Departemen Kehakiman Filipina dalam pernyataannya, Rabu (04/09/2024).

Alice Guo yang memiliki nama China, Guo Hua Ping, menjadi buronan Senat Filipina karena menolak menghadiri penyelidikan kongres atas dugaan hubungan kriminalnya dengan sindikat kriminal China.

Lembaga penegak hukum Filipina, termasuk Dewan Antipencucian Uang atau Anti-Money Laundering Council (AMLC), pada bulan lalu bersama-sama mengajukan tuduhan pencucian uang terhadap Alice Guo dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman Filipina.

AMLC menuduh Alice Guo dan rekan-rekannya melakukan pencucian uang lebih dari 100 juta peso yang merupakan hasil kegiatan kriminal.

Kuasa Hukum Bantah, Alice Guo Masuk Indonesia Ilegal

Sementara Sementara Kuasa hukum Alice Guo, mantan Wali Kota Bamban Filipina membantah kliennya masuk ke Indonesia secara ilegal. Alice adalah buronan otoritas Filipina.

"Di Indonesia, dia tidak melanggar apa pun. Masuk secara legal," ujar kuasa hukum Alice, Gugum Ridho Putra di Polda Metro Jaya, Kamis, (05/09/2024).  

Gugum juga menegaskan bahwa kliennya masuk ke Indonesia secara legal dan sedang tidak berstatus sebagai tersangka. "Alice datang ke Indonesia dalam keadaan legal. Dia dibawa kembali ke Filipina pun juga murni karena pemerintah Filipina, mekanisme police to police," ucapnya seperti dilansir dari Antara.

Menurut Gugum, perkara tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada mantan Wali Kota Bamban, Filipina, itu berkaitan dengan praktik game online.

Pada awalnya, kata dia, praktik tersebut dianggap legal oleh Presiden Filipina sebelumnya. Namun, dalam kebijakan pemerintahan Presiden Filipina saat ini, praktik Game Online itu dinyatakan ilegal sehingga muncul tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

(Rahman/ Tim) JBP