Menkumham Yasonna H. Laoly : 'Proses Pencatatan Hak Cipta Saat Ini Lebih Cepat Dan Bebas Pungli!'

JAKARTA, JBP - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan proses pencatatan hak cipta saat ini lebih cepat dan terbebas dari pungutan liar (pungli). Hal itu disampaikan Yasonna dalam acara penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan Lagu Mars dan Himne Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (17/2/2022).

Yasonna menjelaskan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham telah mencanangkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta  atau POP HC pada awal tahun 2022. 

Dalam sistem tersebut, proses pencatatan ciptaan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit, sistem ini merupakan pengembangan dari sistem administrasi sebelumnya yang dilakukan dalam jangka waktu satu hari, dan merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya yang dilakukan dalam jangka waktu sembilan bulan.

“Perbaikan sistem ini adalah dalam rangka meningkatkan layanan Kemenkumham kepada publik,” ujar Yasonna.

Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, itu menuturkan, seperti halnya proses permohonan pencatatan ciptaan atas Mars KPK dan Himne KPK, ciptaan Ardina Safitri Firli. Yakni, istri Ketua KPK Firli Bahuri, yang diajukan pada 6 Januari 2022 dan prosesnya selesai kurang dari 10 menit.

“Terbukti, pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan Mars KPK penyelesaiannya hanya membutuhkan waktu tiga menit, yaitu dari pukul 15.56 sampai pukul 15.59,” ungkap Yasonna.

“Selanjutnya pengajuan permohonan pencatatan Ciptaan Himne KPK proses penyelesaian hanya empat menit yaitu dari pukul 15.39 sampai dengan pukul 15.43,” sambung Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Atas kemudahan itu, pemohon pencatatan ciptaan dengan menggunakan sistem POP HC mengalami peningkatan drastis sejak diluncurkan, dari tanggal 20 Desember 2021 hingga 15 Februari 2022 terdata masuk 15.849 permohonan.

POP HC merupakan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, memudahkan masyarakat untuk mencatatkan ciptaannya, sehingga dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Yasonna mengungkapkan, kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelindungan karya-karya intelektual khususnya Hak Cipta, semakin tinggi. Hal tersebut terlihat dalam statistik pengajuan permohonan Hak Cipta yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Selama tahun 2021 kami menerima pencatatan Hak Cipta sebanyak 83.078, meningkat 43 persen dari tahun 2020,” ungkap Yasonna.

“Meningkatnya permohonan Hak Cipta tidak terlepas dari pemanfaatan sistem teknologi informasi yang selalu dikembangkan Kemenkumham. Pemanfaatan sistem tersebut juga untuk memastikan tidak ada pungutan liar yang terjadi dalam prosesnya,” sambung Yasonna.

Pelindungan hukum terhadap Hak Cipta semakin hari semakin baik dengan pelayanan yang diberikan secara online, sehingga masyarakat dan Kementerian/Lembaga semakin mudah mendaftarkan karya-karya intelektual dan kreativitasnya dari mana saja dan kapan saja melalui media internet.

“Saya dan jajaran Kemenkumham mengapresiasi KPK yang telah melakukan Pencatatan Ciptaan dari hasil kreativitas jajarannya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pelindungan atas hasil kreativitas dan inovasi tidak saja terdapat pada masyarakat umum, namun pada Kementerian/Lembaga untuk peduli terhadap Kekayaan Intelektual atas karya-karya yang dihasilkan,” pungkas Yasonna.

(Red) JBP

Pangdam XII/Tpr Pimpin Sertijab Dan Pelepasan Pejabat Golongan IV di Aula Sudirman, Makodam

KUBU RAYA, JBP - Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, memimpin langsung serah terima jabatan Pejabat Golongan IV dan tradisi penerimaan serta pelepasan. bertempat di Aula Sudirman, Makodam XII/Tpr, Rabu (16/2/2022).

Sertijab ditandai dengan penandatanganan naskah berita acara serah terima dan laporan resmi oleh para pejabat lama dan pejabat baru kepada Pangdam XII/Tpr. Dilanjutkan dengan tradisi penciuman Pataka Kodam XII/Tpr Carathana Jitavina.

Adapun jabatan golongan IV yang diserahterimakan diantaranya, Danrindam XII/Tpr dari Kolonel Inf Lucky Avianto, kepada Kolonel Inf Maychel Asmi, yang sebelumnya menjabat Wadanrindam XVII/Cen. Kolonel Inf Lucky Avianto, mendapat promosi bintang satu menjadi Kapusdiklat BIN.

Jabatan Danpomdam XII/Tpr diserahterimakan dari Kolonel Cpm Parlindungan Marpaung kepada Letkol Cpm Henri S.P. Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kababinminvetcaddam I/BB. Sedangkan Kolonel Cpm Parlindungan Marpaung menjadi Pamen Ahli Pangdam VI/Mlw.

Selanjutnya jabatan Kababinminvetcaddam XII/Tpr diserahterimakan dari Kolonel Inf Rusman kepada Kolonel Inf Asep Supriyanto. Dandim 1207/Pontianak dari Kolonel Inf Jajang Kurniawan, S.I.P., M.M., kepada Letkol Arh Hendra Roza S.I.P., jabatan lama Waaspers Kasdam I/BB. Untuk pejabat lama mendapat jabatan baru Dosen Madya Seskoad.

Sedangkan pejabat yang menerima penyerahan jabatan dari Pangdam diantaranya Kolonel Caj Zainul Arifin menjadi Pamen Ahli Bid. OMSP Sahli Pangdam XII/Tpr, Kolonel Inf Abdul Hamid sebelumnya Kasubdisilpengtek Dislitbangad menjadi Pamen Ahli Bid. Ideologi Politik Sahli Pangdam XII/Tpr. Kolonel Czi Arief Novianto menjadi Kasrem 102/Pjg.

Kemudian Kolonel Arh Yoyo Karyo menjadi Kasilog Kasrem 121/Abw. Kolonel Inf Setia Asmara SIP menjabat Irutum Itdam XII/Tpr. Sedangkan Kolonel Inf Edyson Lambe dilepas oleh Pangdam XII/Tpr untuk melanjutkan tugas sebagai Pamen Ahli Bid. Ideologi Politik Sahli Pangdam I/BB.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Sulaiman Agusto dalam acara mengatakan, pergantian pejabat memiliki makna penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas satuan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pokoknya sehingga mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks ke depan.

"Hal ini juga bermakna substansial, yaitu suatu proses kesinambungan pembinaan personel dan pembinaan satuan dengan harapan dapat lebih meningkatkan profesionalitas dan produktifitas para Perwira dalam membangun sistem kerja yang lebih efektif dan efesien serta berguna bagi kemajuan TNI AD," kata Pangdam.

Pangdam XII/Tpr atas nama Komando mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama beserta isteri atas pengabdian dan dedikasinya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab jabatannya selama ini.

 
"Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga pengalaman selama bertugas di Kodam XII/Tpr dapat dijadikan bekal untuk mengemban tugas dan tanggung jawab berikutnya serta semoga sukses di tempat penugasan yang baru," ucapnya.

Sedangkan kepada para pejabat baru, Pangdam mengucapkan selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk melanjutkan tugas pengabdian di Kodam XII/Tpr. Selanjutnya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan sebaik mungkin dan dipertanggungjawabkan. 

"Agar dedikasi dan pengabdian yang sudah ditunjukkan di satuan lama dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Buatlah langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam mendukung pencapaian tugas pokok Kodam XII/Tpr," pesan Mayjen TNI Sulaiman Agusto. 

(Pendi) JBP

Ratas SMSI-TNI AD, Rencana Persiapan Perumusan Kerjasama SMSI-TNI AD Dalam Berbagai Program

JAKARTA, JBP - Di era digital sekarang ini kita harus mengenali ancaman siber terhadap negara dalam berbagai bentuk secara cermat, agar kita mampu mempertahankan dan menegakkan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Demikian disampaikan oleh Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie dalam rapat terbatas bersama Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, di Markas Besar TNI AD di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022. 

“Tujuan TNI Angkatan Darat jelas, menjaga pertahanan RI dari berbagai sisi, bersama rakyat,” kata Iroth yang memimpin jalannya rapat didampingi beberapa perwira tinggi dan menengah di jajaran TNI AD. 

Sedangkan menurut Firdaus, rapat terbatas tersebut menindak lanjuti ajakan Kasad Dudung Abdurachman  kepada SMSI untuk bersama optimalkan segala potensi untuk penguatan idiologi Pancasila dan NKRI.

"Rencana kerjasama kedua lembaga, yakni SMSI dan Angkatan Darat akan di rumuskan dalam beberapa program yang bisa di-kerjasama-kan mulai dari tingkat pusat sampai daerah-daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan harapannya bahwa,"Harapan kami kerjasama SMSI dan TNI AD tidak berhenti di tingkat pusat, tapi ditindak-lanjuti secara teknis oleh pengurus SMSI Provinsi dengan dukungan Pangdam maupun Danrem di wilayah masing-masing, sebagaimana arahan Bapak KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam pertemuan sebelumnya, yaitu bersama optimalkan segala potensi untuk penguatan idiologi Pancasila dan NKRI," papar Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus.

Disisi lain Anggota Pembina SMSI Pusat  Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, MM juga menyampaikan pandangannya, di era digital ini kerja sama di bidang publikasi yang paling tepat adalah bersama SMSI yang beranggotakan lebih dari 1.700 pengusaha media pers siber di seluruh Indonesia. 

“Apalagi nanti ditambah dengan Millennials Cyber Media (MCM) yang merupakan jaringan media siber kaum milenial, SMSI akan menjadi mitra yang tepat dalam penyebaran informasi,” ungkap Ma’shum yang diperkuat oleh pendapat pembina SMSI Pusat Mayjen TNI (Purn) Herwin Supardjo. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan pak kiai, dan akan terlibat aktif bersama melakukan pembinaan pada SMSI” jelasnya. 

Sementara penasihat SMSI Pusat Ervik Ary Susanto yang hadir dalam rapat tersebut bersama Sekjen SMSI Mohammad Nasir dan Humas SMSI Wisnutomo,  sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Brigjen Iroth Sonny Edhie, bahwa kerjasama ini akan saling mendukung membawa dampak positif. 

"Dalam kerja sama ini," kata Ervik,"Kita bisa mengoptimalkan segenap potensi dan langkah nyata untuk penguatan ideologi Pancasila dan NKRI, khususnya kepada generasi milenial."

“Nanti kita dorong MCM sebagai organisasi otonom SMSI tumbuh di tiap daerah,” kata Ervik. 

"Selain itu," lanjut Ervik, "Kita bisa turut berkontribusi memberi masukan kepada pemerintah terkait kebijakan strategis yang berkeadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. “Di sini kita usulkan ada diskusi serial tentang kebangsaan dengan pembicara Tokoh TNI/Purnawirawan dan wartawan,” tuturnya. 

"Tentu saja," sambung dia,"Kita turut menangkal informasi hoax di seputar implementasi kebijakan pemerintah. Nanti ada tim monitoring dari tim khusus SMSI dan TNI AD." 

"Dan yang tidak kalah penting," tandas Ervik,"Adalah bersama-sama membangun kepercayaan publik terhadap TNI AD selaku garda terdepan dalam menjaga Ideologi Pancasila dan NKRI."

(**) JBP

Gruduk Kementerian ESDM, JAI Desak Arifin Tasrif Tindak Tegas Penambang Batubara Ilegal di Kalimantan

JAKARTA, JBP - Aksi demo dilakukan ratusan massa yang menamakan dirinya Jaringan Aktivis Indonesia didepan gedung kementrian ESDM Jakarta Pusat, Selasa (15/2/2022). Mereka meminta kepada kementrian ESDM untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan Pertambangan Ilegal Batubara yang diketahui ada orang yang disebut "Ratu Koridor" dibalik semua itu.

Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia, Donny Manurung mengatakan bahwa, "Pihaknya sengaja turun ke jalan agar masalah ini bisa segera diselesaikan permasalahan pertambangan ilegal batubara," ungkapnya. 

Terkait adanya Penambangan Batubara Ilegal tersebut Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia menilai banyak kerugian yang dialami Pemerintah akibat dari hal tersebut.

"Selain kerugian atas pemasukan negara, lingkungan yang ada juga ikut terdampak dari pertambangan Ilegal batubara tersebut," kata Donny Manurung, Selasa (15/2).

Dikatakan Donny, dengan aksi yang dilakukan ini, pihaknya meminta kepada kementeian ESDM  untuk serius dan tidak "Masuk Angin" dengan pihak manapun, dalam menyelesaikan masalah maraknya Pertambangan Ilegal Batubara yang terjadi di Kalimantan.

"Kami dari Jaringan Aktivis Indonesia meminta kepada ESDM untuk membuka laporan terkait ratusan perusahaan tambang batubara di Kalimantan belum membayar royalti ke negara yang di undang melalui dirjen minerba pada tahun 2019 yang sampai hari ini belum juga ada laporannya.. apakah para perusahaan tersebut sudah membayar apa tidak, jangan ada kongkalikong," ujarnya.

Donny menambahkan, "Kasus maraknya tambang ilegal ini muncul saat DPR menggelar rapat dengat pendapat dengan kementrian ESDM terkait pengelolaan dan perizinan aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan," imbuhnya.

Pasalnya ditemukan banyak pertambangan illegal dan dikuasai oleh seorang pengusaha Wanita asal Surabaya yang disebut tidak tersentuh hukum.

"Wanita itu bernama Tan Paulin dan dalam rapat dikatakan bahwa produksi dari usaha batubara tersebut sebanyak 1 juta ton perbulan tetapi tidak ada laporan ke DPR terkait aktivitas pertambangan tersebut," ujar Donny.

"Dari hal itu," sambung Donny, "Pihaknya meminta kementria ESDM untuk mencabut IUP OP milik Tan Paulin yang hanya di jadikan kamuflase semata," tutup Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia, Donny Manurung.

(Gar) JBP

Pesan Wakasad : 'Jadikanlah Penugasan Sebagai Kenangan Yang Indah Dalam Perjalanan Hidup Kalian'

BATAM. JBP - Kasdam I/BB, Brigjen TNI Purwito Hadi Wardhono mendampingi Wakasad, Mayjen TNI Agus Subiyanto, SE, MSi, bersama Asops Kasad, Mayjen TNI Ainur Rahman melakukan Riksiapops Satgas Yonif RK 136/Tuah Sakti dalam rangka tugas perbantuan kepada Pemda Papua Barat TA 2022 bertempat di Lapangan Hang Tuah Yonif 136/TS, Batam, Kepri, Jumat (11/2/2022). 

Kehadiran Wakasad beserta rombongan disambut langsung oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs.Rudi Pranoto, Danrem 033/Wira Pratama, Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu bersama Danyonif 136/TS, Letkol Inf Andi Arianto dan para Perwira Staf Yonif 136/TS lainnya. 

Setelah melakukan pengecekan Personil dan Material beserta semua perlengkapan Satgas maupun program unggulan yang akan dibawa menuju daerah penugasan, Wakasad kemudian memberikan arahan. 
   
“Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah yang diwujudkan dengan pengamanan wilayah. Oleh karena itu, setiap personel Satgas harus memiliki kemampuan perorangan, yaitu taktik dan teknik bertempur, kemampuan Binter, kemampuan intelijen dan hukum, sesuai Standard Operation Procedure (SOP) di setiap pos masing-masing," pesan Wakasad. 

Wakasad juga mengingatkan bahwa tugas operasi ini adalah kehormatan, sehingga semuanya wajib menghindari pelanggaran sekecil apapun, tetap semangat dan kembangkan inovasi serta kreativitas guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. 

Seluruh prajurit harus mematuhi protap yang telah diterapkan dalam operasi, jangan lengah atau membuat pergerakan di luar dari operasi yang akan membahayakan secara personal maupun dalam kelompok/regu. 

"Jaga kekompakan dan saling menjaga terutama dalam menjalankan tugas operasi dengan baik, sehingga tidak terserang berbagai penyakit, terbunuh atau tertembak, serta hilang karena lengah,” Pungkas Wakasad.

 
Pesan Wakasad,"Jadikanlah penugasan sebagai kenangan yang indah dalam perjalanan hidup kalian," Tutupnya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat.

(Pendi) JBP

KSAD Meminta Seluruh Anggota SMSI Untuk Mengoptimalkan Penguatan Ideologi Pancasila Dan NKRI

JAKARTA, JBP – KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengajak seluruh anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di 34 provinsi untuk mengoptimalkan segenap potensi dan bersama TNI AD melakukan langkah nyata untuk Penguatan Ideologi Pancasila dan NKRI.

“Kita optimalkan segenap potensi dan lakukan langkah nyata untuk penguatan Ideologi Pancasila dan NKRI,” demikian dikatakan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat menerima Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus di Mabes TNI AD pada hari Jumat (11/2/2022).

Dalam pertemuan itu, Ketum SMSI didampingi oleh anggota Dewan Penasehat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Dep. Crisis Center Nishal Dillon, Tahir dan Humas SMSI Wisnu. Turut hadir pendiri Bukit Algoritma dan Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko didampingi Tedy Tri Tjahyono serta Kyai Maksoem dari unsur Pembina. Sedangkan KSAD didampingi oleh Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna.

Pada kesempatan tersebut Ketum SMSI Firdaus menyampaikan bahwa SMSI merupakan Organisasi tempat berhimpunnya Perusahaan Media Siber yang saat ini beranggotakan lebih dari 1.716 Media Siber yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia yang memiliki kesamaan visi dengan TNI AD terkait perlunya langkah nyata untuk penguatan ideologi Pancasila dan NKRI.

“SMSI memiliki pandangan yang sama dengan KSAD Jenderal Dudung bahwa kita harus mengoptimalkan segenap potensi anak bangsa dan melakukan langkah konkrit untuk penguatan ideologi Pancasila dan NKRI,” kata Firdaus.

Dalam kesempatan ini Firdaus juga menyampaikan undangan kepada KSAD Dudung untuk menghadiri malam puncak HUT SMSI di awal bulan Maret mendatang.

“Alhamdulillah, KSAD Jenderal Dudung berkenan untuk menghadiri malam puncak HUT SMSI ke-5 awal Maret mendatang di Hotel Bidakara Jakarta, semoga pandemi Covid-19 segera melandai,” lanjut Ketum SMSI Firdaus. 

(*) JBP

Presiden Apresiasi Semanagat MK Dalam Percepatan Transformasi Peradilan Digital di Masa Pandemi

JAKARTA, JBP - Mahkamah Konstitusi (MK) memanfaatkan masa pandemi sebagai momentum mempercepat transformasi dengan melakukan peralihan ke peradilan digital. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi semangat MK beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menciptakan situasi kerja yang lebih cepat dan fleksibel. 

“Saya yakin dan percaya dengan transformasi yang dilakukan, MK akan menemukan momentum menyiapkan langkah lebar untuk melakukan lompatan kemajuan, mengukuhkan peran sebagai pengawal dan penjaga konstitusi,” ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis, 10 Februari 2022.

 
Presiden mengatakan, selama masa pandemi pemerintah dihadapkan pada tantangan dalam praktik berkonstitusi. Pemerintah harus mengambil langkah dan tindakan luar biasa dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa langkah dan tindakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian. 

“Saya ingin menegaskan bahwa langkah-langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sudah dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, menjaga agar semua langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi,” lanjutnya.

 
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa setiap regulasi maupun kebijakan yang diambil telah dipertimbangkan dan diputuskan berdasarkan alasan yang faktual, objektif, dan terukur. Langkah yang diambil tidak lain untuk mengatasi krisis dan menyelamatkan masyarakat dari pandemi Covid-19 .

“Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikit pun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah-langkah dan cara-cara inkonstitusional, menabrak prosedur, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional,” imbuhnya.

 
Presiden menyadari bahwa pandangan MK dan pemerintah tidak selamanya sejalan, tetapi pemerintah akan menghormati dan melaksanakan setiap putusan MK. Hal tersebut juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. 

“Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya, tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK karena demikianlah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni keputusan MK bersifat final dan mengikat,” jelasnya. 

Terakhir, Presiden berharap ke depan putusan MK dapat membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi kehidupan bangsa dan negara. 

“Kepastian dan keadilan saja itu juga tidak cukup. Semua yang kita putuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan sumbangsih terbesar untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara kita Indonesia,” tandasnya.  

(Un/Iksn) JBP

Sumber : BPMI