Cegah Potensi Perpecahan Bangsa, Bamsoet : 'Rapat Pimpinan MPR RI Sepakat Akan Masifkan Vaksinasi Ideologi Melalui Sosialisasi Empat Pilar'

JAKARTA, JBP - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan peningkatan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI akan terus dilakukan MPR RI untuk mencegah adanya potensi perpecahan bangsa dari gerakan radikalisme, intoleran dan berbagai serangan ideologi  transnasional. Intensitas sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang selama ini dilakukan 2 kali pertahun ditingkatkan menjadi 6 kali. Sosialisasi dilakukan oleh 711 anggota MPR RI, yang terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

"Peningkatan vaksinasi ideologi tersebut sangat penting, terlebih ditengah pandemi Covid-19, jangan sampai pandemi Covid-19 yang menyebabkan pandemi kesehatan dan ekonomi, juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Penggunaan anggaran MPR RI sama sekali tidak terkait dengan gaji maupun perjalanan dinas. Anggota MPR RI yang berasal dari DPR, gaji maupun honorarium kedinasan dibayarkan melalui kelembagaan DPR RI. Begitupun dengan anggota MPR RI yang berasal dari DPD RI, gaji maupun honorariumnya dibayarkan melalui kelembagaan DPD RI," ujar Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI yang dihadiri lengkap 10 pimpinan MPR RI di Komplek MPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memberikan tugas kepada pimpinan MPR RI untuk turun menjangkau 34 provinsi Indonesia. Dari 10 pimpinan MPR RI, masing-masing akan turun ke 3 provinsi. Sementara untuk provinsi yang memiliki otonomi khusus seperti Papua, Papua Barat, dan juga Aceh, akan didatangi secara kolektif oleh pimpinan MPR RI.

"Jangan sampai dalam lima tahun kepemimpinan MPR RI, ada provinsi yang belum tersentuh didatangi. Dari Aceh sampai Papua, merupakan satu kesatuan wilayah kedaulatan, yang harus tetap dijaga keharmonisannya. Kehadiran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan penjaga konstitusi dan keberagaman bangsa, harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah provinsi. Sekaligus semakin menguatkan peran MPR RI sebagai perekat kebangsaan, agar dalam menghadapi tahun politik menjelang 2024, kondisi sosial bangsa Indonesia tidak sampai terpecah belah" jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pada akhir Januari 2022, MPR RI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan, akan melakukan kunjungan kerja ke calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat lokal setempat untuk memastikan mereka turut dilibatkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara.

"Selain itu, Rapat Pimpinan MPR RI juga mengagendakan agar kajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dilakukan Badan Pengkajian MPR RI bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan bisa selesai pada April 2022. Untuk kemudian dikirimkan kepada para pimpinan partai politik dan DPD. Dilanjutkan dibahas dalam Rapat Gabungan MPR RI, sehingga bisa segera membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) PPHN. Keberadaan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan sangat penting, salah satunya untuk memastikan kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya berhenti di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja, melainkan juga dilanjutkan oleh presiden-presiden penggantinya," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pada tahun 2022 nanti MPR RI juga akan kembali memasifkan pembentukan Majelis Syuro Dunia (World Consultative Assembly), yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Pembentukan World Consultative Assembly yang digagas MPR RI telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Antara lain Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Mr. Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, dan berbagai pihak lainnya.

"Pembentukan World Consultative Assembly merupakan pengejawantahan salah satu tujuan bernegara dan berbangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekaligus menjadi wadah berhimpun dan bertukar pikiran berbagai lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat konstitusi (undang-undang dasar) di masing-masing negaranya. Kehadiran World Consultative Assembly juga bertujuan agar para pembuat konstitusi di berbagai negara tidak terjebak dalam pembuatan aturan yang diskriminatif dan intoleransi yang bisa memancing kerusuhan sosial dan ketidakharmonisan dunia," pungkas Bamsoet. 

(*) JBP

ALMAGARI Siapkan Jurus NOBAT 'Nongol Langsung Babat!' Hadapi Kemunculan Radikalisme ISIS & NII di Indonesia

Opini :

JAWA BARAT, IT - Pernahkah kita bayangkan apa yang akan terjadi jika Negara kita dikuasai ISIS & Anteknya  seperti : Hizbur Tahrir, Ihwanul Muslimin, Jamaah Islamiah dan lain-lainnya, yang selalu bermimpi ingin mendirikan 'Negara Khilafiah' dengan strategi berjubah menjual semangat  Islam untuk mendirikan Negara berkedok Agama. Nah kalau di Indonesia lebih populer dengan NII (Negara Islam Indonesia). (12/01/2022).

Kita belajar dari pengalaman pahit yang terjadi suatu negara, Sebagaimana yang pernah terjadi di Suriah dan Afganistan, yang telah menghancurkan negara yang dulunya aman dan tentram dengan masyarakat yang sejahtera, justru sebaliknya sekarang negara tersebut menghancurkan segala harapan dan masa depan rakyatnya, di mana-mana terjadi kekacauan, aksi bunuh diri kerapkali terjadi, bahkan wanita dan anak-anak yang tidak tahu masalahnya ikut jadi korban dalam konflik antar pemerintah dengan organisasi jejaring Isis atau lainnya. 

Menyadari  bahaya organisasi ini yang berpaham radikal dengan membungkus ajaran berkedok Agama Islam mulai masuk ke negara kita.

Berbagai elemen masyarakat di Indonesia mulai  bergerak dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di daerah kita.

Salah satu organisasi  kemasyarakatan di Provinsi Jawa Barat, yakni Komunitas ALMAGARI (Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleran) sebagai bentuk keaktifan masyarakat Garut dalam upaya mencegah paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45.

Komunitas ALMAGARI ini, sangat ramai massa lantaran berbagai aksi banyaknya  masyarakat Garut Jabar yang tergabung, hal ini karena mereka menyadari akan bahaya NII jika sampai tumbuh di tanah Sunda.

Bukan tidak mungkin akan terjadi jika kita tidak peduli dan mengantisipasinya, akan terjadi suasana yang kondusif menjadi tidak kondusif atau kekacauan. 

Inilah yang akan terjadi bila Garut jadi Negara NII. 
 
Di Suriah seperti yang kita lihat di pemberitaan media-media  bahwa pasukan ISIS menghancurkan patung-patung, relief dan benda bersejarah lainya, yang dianggap bertentangan dengan paham mereka yang berkedok agama Islam.

Maka tidak akan jauh berbeda bila mereka menguasai negara Indonesia pun akan berbuat hal yang sama. 

Otomatis seperti candi Borobudur,  sebagai Candi terbesar di dunia merupakan salah satu tujuh keajaiban dunia, candi Mendut, Prambanan, Rorojongrang dan lain-lainnya, akan mereka dibumi hanguskan rata dengan tanah karena dianggap sebagai Berhala. 

Tak hanya candi saja, museum-museum akan mereka hancurkan, karena dianggap sebagai tempat menyimpan benda yang mengarah pada Kemusyrikan.

Tahlil, Maulidan, Rajaban sholawatan, Syukuran dan tradisi-tradisi hajatan lainya, pasti akan dilarang karena dianggap sebagai Bid'ah yang tidak sesuai dengan Sunah Rosul. 

Demikian juga tempat Ziarah  Para Wali, para Syech dan para Aulia lainya pasti akan dibongkar juga dijadikan kebun karena ziarah kubur dianggap sebagai perbuatan Syirik.
 
Begitu juga nasib para pemimpin Nasionalis yang saat ini dianggap mereka termasuk golongan anti Radikal & Intoleran, akan dicap sebagai Kafir dan anti Islam yang langsung mereka eksekusi mati. Dan minimal yang teringan tempatnya adalah Penjara. 

Bahkan tidak lupa.Hartanya pun akan disita sebagai Gonimah. Tempat-tempat ibadah agama non muslim seperti Pure, Kelenteng ,Gereja dan lain-lain, akan dihancurkan oleh mereka yang berpaham Islam radikal seperti ISIS. 

Tidak bisa kita bayangkan nasib negara dan bangsa ini jika paham seperti ISIS sudah menguasai kita, akan dijadikan apa bangsa dan negara ini?

Tentunya sudah pasti segala aktifitas keragaman ke Bhineka Tunggal Ika atau lainnya yang ada akan dibekukan, dan akan dialih fungsikan sebagai kantor atau gedung pertemuan.

Sistem keuangan pun yang pasti akan dirubah mengatas namakan sistem Syariah, sehingga tidak akan ada lagi Bank Umum seperti BRI, BNI, BCA, Mandiri dan bank-bank lainnya.

Papan nama kantor dan jalan pun selain huruf latin dibawahnya pasti diwajibkan memakai hurup Arab, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya Hurup Jawa Hanacaraka, Sunda Kaganga, hurup Bali, Makasar dan lain-lain, semua tutup buku. 

Pakaian resmi kita sehari-hari akan jelas akan lebih banyak menggunakan Gamis dan Sorban dari pada pakaian batik, apalagi pakaian adat,  tidak menutup kemungkinan pakaian daerah kita bisa diharamkan.

Kesenian pun akan berubah total, irama gambus pasti akan lebih dominan dari pada irama kecapi suling dan gamelan, bahkan bukan tidak mungkin para penyanyi tidak akan lagi bisa manggung dan merekam lagu, karena menjual suarapun termasuk salah satu perbuatan yang diharamkan..

Kemudian juga Bali sebagai pusat Destinasi Wisata Nasional dan International, NTT sebagai pusat Fauna Langka dunia, Papua sebagai Sumber SDA Alam terbesar di Indonesia.

Kalimantan Barat, Menado, Maluku , sebagai Provinsi-provinsi yang mayoritas non Muslim, pasti akan memisahkan diri dari NKRI karena tidak mungkin lagi Bergabung dengan negara yang  berdasarkan Agama yang berbeda Aqidahnya dengan Mereka.

Peristiwa yang terjadi yang saat ini yang kita ambil dari negara korban paham Islam Radikal atau ISIS merupakan bisa anggap  sebagai suatu kenaifan, dan betul-betul akan jadi kenyataan, bila mereka betul-betul bisa berkuasa di Negara kita.

Mungkin akan banyak peristiwa  tragis yang terjadi di Indonesia, yang tidak mungkin bisa dipaparkan semua. 

Barangkali apa yang saya sampaikan dalam artikel ini jelas tidak akan jauh berbeda nanti persis sebagaimana yang pernah terjadi Di Suriah, Afganistan dan dinegara lain, seperti yang kita saksikan di pemberitaan media-media elektronik maupun media sosial. 

Maka dengan demikian otomatis bila Indonesia dikuasai ISIS dan antek-anteknya, NKRI pasti Bubar, hanya tinggal sebuah Nama, bahwa dulu pernah ada yg namanya NKRI, tapi kini hanya tinggal sebuah kenangan, sebagai sejarah di masa lalu.

Itulah sekilas gambaran bila Indonesia dikuasai golongan mereka yang ingin mewujudkan mimpi Bumi Nusantara menjadi NII.

Tanpa kita sadari mereka saat ini terus berjuang untuk merebut NKRI dengan Kedok dan Jubah Agama yang dibungkus dengan janji-janji yang indah untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.

 
Namun kenyataannya sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain yang saya uraikan diatas, pada akhirnya yang bermain itu hanya kelompok-kelompok Aponturir yang haus akan Jabatan dan Kekuasaaan. 

Kendati, sesungguhnya tidak terlepas ada kepentingan dari negara-negara adikuasa, yang ingin menguasai SDA suatu negara tertentu yang dianggap kaya, dengan memanfaatkan  kelompok manusia-manusia yang ambisius yang telah dijadikan bonekanya.

Salah satu strateginya yaitu dengan  memanfaatkan fanatisme agama, sebagai dogma yang paling murah dan paling efektif yang selama ini terus mereka implementasikan di berbagai negara yang mejadi target opersinya. Contoh yang terjadi di Libya, Turki, Suriah & Afganistan. 

Timbul pertanyaan dalam di diri kita dengan gambaran diatas tadi. Relakah jika NKRI kita dikuasai mereka ???.

Sekali lagi relakah jika Negara kita dikuasai mereka ???

Mereka-mereka ini sesungguhnya merupakan kelompok-kelompok ambisius yang serakah, yang senantiasa menjual agama demi Kepentinga diri dan Kelompoknya, yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan Islam sebagai agama yang 'Rahmatan lil Alamin'.

Sekali lagi gerakan mereka tidak ada kaitanya sama sekali dengan Islam seibagai Agama yang Rahmatan lilalamin.
 
Pembaca atau rakyat Indonesia dimanapun anda berada, maka jik kita masih mencintai NKRI, dan masih menginginkan NKRI tetap berdiri sebagai Bangsa dan Negara yang Utuh dan Berdaulat,  mari kita satukan seluruh komponen  kekuatan kita, baik Suku, Ras, Agama, moril maupun materil, untuk bersama-sama melawan mereka.

Mohon dukungan dan restunya, ALMAGARI saat ini salah satu sebagai organisasi atau komunitas masyarakat menjadi perjuangan bersama perjuangan rakyat Indonesia hanya saja kebetulan ada di Kota Garut Provinsi Jawa Barat.

ALMAGARI untuk itu mari kita jadikan perjuangan masyarakat Garut sebagai perjuangan Nasional kita bersama, jangan biarkan warga  Garut berjuang Sendirian. 

Sementara mereka lawan kita, bersatu ramai menghantam Garut, ingat satu langkah kecil di Garut akan jadi langkah besar di Indonesia, mungkin memang harus dimulai dengan Garut untuk meluruskan Garut dari darurat NII kembali sebagai Garuda Utama di Indonesia.

Mari kita perangi gerakan mereka sekecil apapun , jangan beri mereka kesempatan walau hanya satu inci sejalipun, dan jangan biarkan mereka terus tumbuh dan berkembang  menjadi virus-virus yang mengerogoti bangsa dan negara dari dalam, yang memang pada kenyataanya mereka sangat Anti Pancasila & UUD 45.

Tidak dipungkiri mereka menganggap para pejabat negara sebagai Thogut (penyembah Setan). Maka dengan demikian sudah sangat layak jika mereka dikategorikan sebagai penghianat bangsa.
 
Jangan beri ampun, sikat habis mereka-mereka para penghianat Bangsa, sudah saatnya kita pakai jurus NOBAT,  Nongol langsung Babat. Ora et labora, mari kita berjuang, mari kita bekerja sambil berdoa. 

Penulis :

Irjen Pol (P) Dr H. Anton Charliyan M.PKN

Rebound dan Recovery Menjadi Prioritas Utama Ikadara Ramli Dalam Kembangkan Urban Development di Malang

JAKARTA, JBP - Ditengah pemulihan perekonomian paska pandemi corona (Covid-19) yang melanda Indonesia dan Dunia di tambah dengan pemberlakuan PPKM yang membatasi ruang gerak usaha baik kecil, menengah maupun besar akibat dampak dari wabah yang menyebar luas. hal tersebut tentunya menjadi perhatian penuh serta butuh keseriusan dan keberanian bagi para pelaku usaha dalam menghadapi situasi terbatas yang kemudian mengawali kembali dengan melakukan pemulihan Rebound dan Recovery, (09/01/2022).

PT Energi Nusa Selaras Urban Development yang kemudian justru melakukan ekspansi dengan mengembangkan sayapnya dimana pada Kamis (30/12/2021), telah membuka Kantor Cabang baru di Malang, Jawa Timur.

Dimana Founder & CEO Urban Development, Stevanus Rocky Laloan,SE,MM telah membuat MoU dengan mempercayakan sepenuhnya dalam pengelolaan kepada Ikadara Ramli ( Lina ) wanita kelahiran malang 65 tahun silam untuk memimpin Kantor Cabang PT Energi Nusa Selaras Urban Development di Malang, Jawa Timur.

Menurut Founder & CEO Urban Development ,"Masyarakat jaman now, sudah banyak yang menyadari pentingnya jasa keuangan. Solusi mengunakan kartu kredit untuk modal bisnis usaha dan ini merupakan peluang bagi Urban Development untuk semakin mengembangkan potensi bisnis jasa keuangan di wilayah Malang dengan senantiasa memberikan edukasi pada seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut," tandasnya pada Awak Media saat pembukaan Kantor Cabang PT Energi Nusa Selaras Urban Development  di Malang (30/12/2021).

"Jaman now orang mau tau siapa kita.. bisa dikases lewat google. Jadi buat Pengusaha, Pejabat ataupun Karyawan yang punya posisi strategis, menurut kami jasa jejak digital menjadi sangat penting, sebab jasa jejak digital tersebut berisi tentang : Profile, Biografi, Prestasi, ataupun Statement pribadi yang sesuai dengan bidang usaha orang tersebut,"pungkas Founder & CEO Development Director – Urban Development Stevanus Rocky Laloan mengakhiri wawancara.

Ikadara Ramli yang akrab di panggil Lina selaku Kepala Kantor Cabang baru Urban Development di Malang  kepada Awak Media di Jakarta (08/01/2022) mengatakan “Saya sangat antusias memimpin Kantor Cabang Urban Development di Malang," ungkapnya.

"Kita diharapkan akan melakukan Rebound dan Recovery dalam memulai pengembangan Kantor Cabang Urban Development di Malang," imbuhnya.

Lebih lanjut Lina mengatakan bahwa, "Paska pemulihan perekonomian ini, tentu banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman, apalagi ini tanpa jaminan, dan kami memberikan penawaran dalam bentuk angsuran yang relatif ringan, sehingga tidak terlalu membebani dan memberatkan masyarakat, " pungkasnya.

Perlu di ketahui bahwa Ikadara Ramli ( Lina ) wanita kelahiran malang 65 tahun silam, dan dikenal memiliki basic bisnis yang kuat dalam bidang : Industri Rokok dan Network.

Lina dikenal kental dengan hal yang bersifat Spiritual sehingga aktif dalam bidang keagamaan, sementara Lina juga di ketahui sebagai pengurus di Dewan Paroki Gereja Khatolik di Malang

Dalam sekelumit penjelasannya kepada Awak Media terkait kiprahnya dalam Pemulihan Ekonomi Perusahaan, Lina terlihat sangat optimis di dalam upaya melakukan pengembangan Kantor Cabang Urban Development di Malang, sehingga iapun bercerita bahwa,"Sejak lulus SMA sampai duduk di bangku Kuliah sudah terbiasa mencari uang dan mendapatkan penghasilan sendiri, tentunya latar belakang keluarga turut membentuk mental dan karakter dan mental saya," ungkapnya bercerita.

(Iwan Joggie) JBP

Kades Ja'ut Lontarkan Statement Kontroversial, LSM : 'Es Roti, Es Kemong - Hati-hati Ngomong!'

KABUPATEM BEKASI, JBP - Kemunculan statement Kades Tambun Sarja Winata di sejumlah Media Online mengenai peruntukan Pembangunan Taman Desa selain masyarakat juga untuk Wartawan dan LSM dengan sumber dana dari ADD tanpa menjelaskan berapa total biaya yang di gelontorkan untuk Pembangunan Taman Desa tersebut menuai reaksi keras dari para Aktivis dan LSM serta sorotan tajam Wartawan, (08/01/2022).

Pasalnya diawali dalam Pembangunan Taman Desa Tambun tersebut disinyalir tidak dilakukan secara transparan oleh Kades Tambun dan terkesan ada yang disembunyikan yang kemudian menumbulkan Kritikan dan Sorotan tajam dari para Aktivis, LSM dan Wartawan selaku sosial kontrol. Dengan tidak dilakukannya oleh sang Kades pemasangan Papan Proyek di lokasi Pembangunan Taman yang menjelaskan tentang Anggaran Pembangunan, siapa yang mengerjakan dan berapa lama waktu pengerjaan pembangunan tersebut, mengingat dana yang di gulirkan menggunakan ADD  (Berdasarkan Pengakuan dari Kades Sarja Winata dalam statement di sejumlah Media Online) atau uang Negara yang Notabene adalah uang rakyat.

Sementara Kades Tambun, Sarja Winata sendiri menurut pengakuan dari Para aktivis dan Wartawan sangat sulit di hubungi di Kantor Desa dan bahkan telah di konfirmasi oleh para Aktivis, LSM dan Wartawan melalui telepone dan pesan Whatsapp terkait berapa nominal Anggaran Pembangunan untuk Taman Desa Tambun, namun Kades Sarja Winata tidak pernah menjawab, kendati pesan Whatsappnya diterima, dibaca dan selalu hidup.

Kemudian Kades Tambun yang akrab di panggil Ja'ut tersebut mengeluarkan Statemen pada sejumlah Media Online, yang mengatakan bahwa sumber dananya dari ADD (Anggaran Dana Desa) tanpa menjelaskan jumlah Total Anggaran yang di gunakan untuk Pembangunan Taman Desa berikut Pendopo dan Pemagarannya tersebut, di tambah lagi Sarja Winata mengatakan bahwa PembangunaTaman Desa tersebut di gunakan untuk masyarakat serta Wartawan dan LSM, sementara Transparansi Pembangunan tersebut di nilai masyarakat serta para Aktivis, LSM dan Wartawan belum dapat memenuhi unsur sehingga menuai kritikan pedas dan sorotan tajam kembali dari para Aktivis, LSM dan Wartawan yang giat dalam melakukan Tupoksinya selaku Sosial Kontrol.

Aktivis LPPN-RI, Daniel Apollopun angkat bicara terkait pernyataan Kades Tambun, Sarja Winata yang membawa nama Wartawan dan LSM di dalam peruntukan Pembangunan Taman Desa Tambun yang menjadi sorotan para Aktivis, LSM dan Wartawan dikarenakan tak adanya transparansi dalam Proses Pembangunannya.

"Kalau menurut saya..saya tegaskan tidak pernah kita di ajak kompromi apapun dalam pembangunan itu, jelas dalam hal ini LSM LPPN-RI menolak tentang tanggapan seperti itu..bahwa kami tidak diikut sertakan dalam Kompromi-kompromi dalam Pembangunan Taman, Pagar dan Pendopo itu," jelasnya pada Awak Media dibilangan Tambun Selatan pada (06/01/2022) sore.

Ketika diulas kembali tentang adanya dugaan ketidak jelasan dan ketidak transparan Kades Tambun, Sarja Winata di dalam menggunakan Anggaran Pembangunan Taman Desa Tambun dan terkesan ada yang di tutup-tutupi pada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam dugaan.

"Kan dari awal sudah saya sampaikan ke bapak, bahwa Penyelenggara itu harus Transparan dalam mengelola Keuangan Negara, tetapi bagi Oknum-oknum yang tidak mengindahkan akan hal itu sudah tergolong "Kadal Buntung!"," tandas Daniel dengan nada tinggi seraya menggeram dan kedua matanya melotot.

Kembali di tanyakan, menyangkut Pernyataan Kades Tambun Sarja Winata terkait Pembangunan Taman Desa Tambun yang di peruntukan buat Wartawan dan LSM, Aktivis LPPN-RI pun kembali menegaskan bahwa.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa, Kami tidak pernah di undang sekalipun LSM maupun Wartawan untuk ikut serta dalam membangun Pembangunan itu, jadi hal ini perlu dikejar oleh Wartawan dan LSM lainnya bahwa itu sudah termasuk dalam kategori "Pembodohan"dan terkesan ada upaya terselubung dalam Pembangunan Taman Desa Tambun tersebut," tegas Daniel Apollo.

Dalam Pembangunan Taman Desa Tambun tersebut disinyalir adanya upaya kamuflase terkait Anggaran yang menjurus pada "Stealth Style" sehingga tidak menjadi "Spread Out".
"Pokoknya posisi Wartawan dan LSM itu Independen tidak perlu turut serta dalam Kompromi-kompromi Penyelenggara Negara, tetapi sebagai Fungsi Kontrol itu benar dan yang di lakukan oleh Kepala Desa ini sama juga mencederai LSM dan Wartawan...menurut saya...secara tidak langsung dan jelas-jelas menggunakan nama LSM dan Wartawan untuk kepentingan sendiri, apalagi disini menyangkut soal Anggaran Negara dan tidak transparan dan ini perlu di tegaskan pak," pungkas Aktivis LPPN-RI Daniel Apollo.

Es Roti, Es Kemong ( Hati-hati Ngomong)!

Sementara ketika di hubungi Awak Media di Kantornya di bilangan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, pada (07/01/2022) Ketua DPD Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN-RI) Naselih H Naipin menegaskan bahwa," Menurut kami apa yang di katakan oleh Kades Sarja Winata melalui beberapa Media Online Timnya itu hanya berupaya untuk menutupi apa yang sudah iya lakukan terkait Pembangunan Taman Desa Tambun yang tidak transparan mengenai Anggaran yang di gunakannya terhadap masyarakat, bak "Menjual Kucing Dalam Karung!"," tandasnya.

Menurut dia," Kami selaku pemantau kinerja Aparat Negara, sangat mengecam keras dengan prilaku seorang Kepala Desa yang telah menggunakan Uang Negara yang jelas-jelas adalah uang rakyat, namun apa yang dilakukannya itu jelas-jelas pola melanggar aturan Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, di tambah lagi mengatasnamakan Wartawan dan LSM dalam Pembangunan itu, sementara Pembangunan Taman tersebutpun belum ada kejelasan mengenai berapa anggarannya yang di gunakan untuk total keseluruhan dan seharusnya terbuka untuk umum, sedangkan kami dari APKAN-RI sendiripun tidak pernah diundang oleh Kades Sarja Winata untuk duduk bersama membicarakan mengenai Pembangunan Taman Desa Tambun, jikalau memang Pembangunan Taman tersebut di buat selain untuk masyarakat termasuk juga untuk LSM dan Wartawan.."Es Roti, Es kemong..Hati-hati Ngomong!"," tukis Naselih H Naipin.

Naselih mengatakan bahwa,""Kami menghimbau pada Kades Sarja Winata agar jangan menghindar disaat para penggiat sosial kontrol hendak menghubungi atau bertemu dengan anda Pak Kades Sarja Winata, sebab apa yang anda gunakan dalam Pembangunan Taman Desa Tambun itu menggunakan uang negara,"himbau Ketua APKAN-RI.

Ketua APKAN-RI menegaskan Bahwa,"Kami atas nama lembaga APKAN RI. DPD. Kabupaten Bekasi meminta agar para pihak aparat yang berwenang untuk segera menindak lanjuti atau mengusut tuntas atas dugaan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan oleh Kades Sarja Winata dengan modus senyap, dengan terindikasi berupaya menutup-nutupi anggaran yang seharusnya terbuka untuk masyarakat sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta menuai berbagai tanggapan miring dari para aktivis, LSM serta sorotan para awak media  yang Notebene  apa yang dilakukan mereka termasuk kami untuk kepentingan masyarakat serta sebagai fungsi sosial kontrol ," pungkas Ketua APKAN-RI Kab.Bekasi Naselih H Naipin.

(JLambretta) JBP

Dorong Pemerataan Pemanfaatan, Pemerintah Cabut Ribuan IUP, HGU, dan HGB Tidak Produktif

JAKARTA, JBP - Pemerintah memutuskan untuk mencabut ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain-lain, yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

“Arahan Bapak Presiden, serahkan kepada kelompok-kelompok, ada koperasi, BUMD, pengusaha-pengusaha nasional daerah yang sudah memenuhi syarat, organisasi keagamaan, koperasi. Ini supaya betul-betul terjadi pemerataan,” ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Jumat (07/01/2022) siang, secara virtual.

Bahlil mengungkapkan, pencabutan ini dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam dengan berlandaskan konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

“Kita harus menegakkan aturan sebaik-baiknya untuk kepentingan, kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Terkait pencabutan 2.078 IUP dari total 5.490 IUP yang ada, Menteri Investasi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melaksanakan pencabutan.

“Pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin. Khusus untuk IUP kami sudah akan melakukan mulai hari Senin. Koordinasi teknis kami dengan Kementerian ESDM sampai dengan tadi malam sudah kita lakukan,” ungkapnya.

Bahlil menjelaskan izin yang dicabut itu di antaranya karena perusahaan yang telah mengantongi izin usaha termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB). Ada juga perusahaan yang telah diberikan izin tetapi dijual kepada pihak lain.

“Kayak-kayak begini sudah enggak bisa lagi, kita harus bicara pada konteks keadilan,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (06/01/2022) telah mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 IUP mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

“Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden.

Selain itu, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.

Terakhir, pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum. 

(TGH/UN/IRF/LL) JBP

Sumber : Kementerian Investasi Dan BKPM

Hadirnya LKBH SMSI Menjadi Solusi Atasi Persoalan Bantuan Hukum Bagi Anggota SMSI Berikut Wartawannya

JAKARTA, JBP- Kehadiran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang dibentuk oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus merupakan langkah yang tepat di tengah maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang terjadi di ruang maya media sosial. LKBH bentukan SMSI akan melayani pendampingan SMSI beserta anggotanya, wartawan, dan sumber berita media-media milik anggota SMSI yang dipersoalkan secara hukum, (06/01/2022).

Demikian pendapat yang mengemuka dalam diskusi hukum yang membahas pentingnya LKBH SMSI yang diselenggarakan Forum Diskusi SMSI Lingkar Merdeka, Selasa, 5 Januari 2022 di Kantor SMSI Pusat Jalan Veteran II/7c, Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara Prof Dr. Drs Henry Subiakto, SH, MA (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI), Dr Taufiqurokhman, M.Si (Dekan FISIP Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Usman HP, SH, MH (advokat),  dan Silvi Shovawi Haiz, SH, MH  (advokat). 

Diskusi yang berlangsung hybrid- online dan offline, dipandu oleh moderator Ketua Bidang Luar Negeri SMSI Pusat, Aat Surya Safaat dengan dihadiri anggota SMSI di seluruh Tanah Air. “Kehadiran LKBH SMSI ini sangat penting, guna membantu teman-teman kalau membutuhkan bantuan. Karena sangat penting, maka LKBH ini strukturnya dibawah Ketua Umum SMSI,” kata Firdaus dalam sambutannya mengawali diskusi tersebut. 

Henry Subiakto memaparkan pentingnya LKBH di era media digital dan maraknya media sosial. Henry mengungkapkan tahun 2020 ada 10 wartawan terjerat undang-undang ITE, kemudian tahun berikutnya 2021 ada 15 wartawan tersangkut pelanggaran kasus ITE. Para wartawan itu umumnya bermain di media sosial.

“Wartawan perlu menghindari aktif secara individual dalam media sosial, agar tidak masuk dalam pusaran tarik-menarik dua kekuatan ideologis,” kata Henry.  Kalau pekerjaan mereka sebagai wartawan di media pers tidak ada masalah, terutama yang sudah terverifikasi Dewan Pers, tidak terkena undang-undang ITE, karena ada undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-undang Pers 40/1999.

 Kalaupun mereka (wartawan) melanggar kode etik, kemudian ada pengaduan oleh pihak yang dirugikan, pengaduan itu disampaikan kepada Dewan Pers untuk dimediasi. Sengketa pers tidak boleh langsung dilaporkan kepada polisi, karena ada MoU antara Dewan Pers dan pihak kepolisian. Selain itu  ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyebut perlunya saksi ahli pers kalau ada sengketa pers sampai masuk ke pengadilan. Walaupun demikian, pesan Henry, wartawan harus mentaati kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. 

Sementara Dr Taufiqurokhman menekankan pentingnya LKBH di lembaga organisasi pers seperti SMSI didukung semua pihak. Hal ini penting guna menghadapi banyak hal  menyangkut perlindungan hukum, terutama pembelaan terhadap yang lemah. “Keberadaan LKBH sangat penting di tengah-tengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat, LKBH harus lebih aktif dalam membantu masyarakat,” kata Taufiqurokhman. 

Dua advokat yang hadir sebagai pembicara  Silvi S Haiz dan Usman HP menjelaskan teknis dan persyaratan yang ditempuh oleh masyarakat atau insan pers ketika mengajukan permohonan bantuan kepada LKBH. “Semua ada mekanismenya, bahkan kalau mau gratis pun bisa, dengan mengurus surat kemiskinan terlebih dulu. Masyarakat akan dibebaskan dari biaya,” tutur Usman HP. 

Untuk memperoleh keterangan semua itu, masyarakat dipersilakan mengunjungi kantor lembaga bantuan hukum untuk sekadar bertanya-tanya, atau konsultasi. 

Silvi menekankan pentingnya layanan LKBH SMSI pada pendampingan kepada warga SMSI dan masyarakat. “Kita melayani semuanya,” kata Silvi.

Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir dalam pengantar diskusinya, menyatakan prihatin ketika demokrasi sedang semarak justru terjadi tekanan dan ketegangan dimana-mana, pelaksanaan demokrasi yang berlebihan sehingga jatuh pada pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan di ruang publik media sosial, sering terjadi bullying terhadap ucapan orang yang tidak disukai. 

“Kebenaran tidak dijadikan perhatian utama di ruang public media sosial, tetapi mendasarkan pada suka dan tidak suka terhadap siapa yang bicara. Siapa yang kuat, merekalah yang menang. Ini seperti zaman barbar ketika belum ada hukum. Di sinilah LKBH dibutuhkan untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Nasir. 

(*) JBP

Wujudkan Medical Tourism Indonesia, Bamsoet Dukung Pembangunan Bali Udayana International Hospital

BALI, JBP - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana pembangunan Bali Udayana International Hospital sebagai rumah sakit internasional kosmetik dan aesthetika di Indonesia. Pembangunannya digagas Universitas Udayana dengan target bekerjasama dengan Rumah Sakit Internasional Korea CHA BIOTECH CO, LTD dan ID Hospital. Kehadirannya akan melengkapi pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali yang bekerjasama dengan rumah sakit kanker terbaik dunia Mayo Clinic, yang peletakan batu pertamanya telah dilakukan Presiden Joko Widodo pada Desember 2020 lalu.

 
Kehadiran dua rumah sakit internasional tersebut akan mengukuhkan Bali sebagai center for medical tourism di Indonesia, bahkan juga Asia Tenggara. Secara umum, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, setiap tahun setidaknya ada 2 juta WNI yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan. Baik itu ke Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan hingga Amerika, dengan perputaran uang mencapai Rp 97 triliun. 

"Daripada terus menerus berobat ke luar negeri, termasuk operasi plastik, lebih baik pemerintah menyediakan rumah sakit internasional di dalam negeri. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh pergi ke luar negeri, perputaran uang juga bisa terjadi di dalam negeri, sekaligus meningkatkan kemampuan tenaga medis kita melalui sharing pengetahuan dan teknologi dengan mitra rumah sakit internasional yang diajak bekerjasama," ujar Bamsoet usai berkunjung ke Rumah Sakit Universitas Udayana, di kawasan pariwisata Jimbaran Uluwatu Bali, Kamis (6/1/2022). 

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, Universitas Udayana telah menyiapkan lahan seluas 6,3 Ha di kawasan kampus Universitas Udayana yang terletak di Bukit Jimbaran, dekat kawasan Garuda Wisnu Kencana. Kawasan tersebut merupakan salah satu pusat industri pariwisata dan pendidikan di Bali. Lokasinya sangat strategis karena dekat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, serta kawasan ITDC. 

"Pengalaman Universitas Udayana dalam mengelola rumah sakit tidak perlu diragukan. Mereka telah memiliki Rumah Sakit dengan layanan poli beranekaragam. Antara lain Poli Spesialis Bedah, Poli Spesialis Penyakit Dalam, Poli Spesialis Anak, Poli Spesialis Obgyn, Poli Spesialis Anestesi, Poli Spesialis Mata, Poli Spesialis THT-KL, Poli Spesialis Saraf, Poli Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Poli Spesialis Kulit dan Kelamin, Poli Spesialis Kepolian Jiwa, Poli Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, Poli Spesialis Urologi, Poli Spesialis Bedah Saraf, Poli Spesialis Bedah Plastik, Poli Spesialis Paru, Lab. Mikrobiologi Klinik, Lab. Patologi Anatomi, Lab. Patologi Klinik, Radiologi, Poli Gigi Umum dan Spesialis, IGD 24 Jam, ICU, Rawat Inap VVIP, VIP, dan Kelas I, II, III, PICU, NICU, Instalasi Bedah Sentral dan berbagai instalasi penunjang lainnya," jelas Bamsoet. 

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Universitas Udayana tinggal mengembangkan berbagai layanan penunjang medical tourism yang dibutuhkan masyarakat internasion. Antara lain, Pain Clinic (interventional pain management), Aesthetika (kulit, bedah plastik, orthopedi, gigi), Haemodialisis Executive; Neuro Interventional, Kardiovaskuler Interventional, Transplantasi Ginjal, Mini Interventional Surgery (endoscopic surgery), Travel Medicine (pre, during and after traveling), Cancer Center dan Research Center. 

Ditunjang dengan Diagnostic Center, Emergency Call Udayana(ECU), mobil dan motor, Air Ambulance (Helicopter, drone; Ehang), Rehabilitation Medic Center, Traditional and herbal medicine, Terapi holistik (Yoga dan lainnya), Pusat Ketergantungan obat (DOCA), Pain free hospital, hingga Green hospital 5 star.

"Rumah Sakit Universitas Udayana juga siap mendukung Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan G-20 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Untuk itu, saya juga mendorong kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan untuk dapat membantu Rumah Sakit Universitas Udayana dalam melengkapi sejumlah sarana dan prasarana agar pelayanan yang diberikan bisa lebih optimal," pungkas Bamsoet. 

(*) JBP